cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ritria Novidiyanti
Contact Email
ritria@untag-smd.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ritria@untag-smd.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda, Kotak Pos No. 1052 SAMARINDA 75124, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, 75123
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : 2597968x     EISSN : 25488244     DOI : http://dx.doi.org/10.31293/lg
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in goverment regulation, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as: the practice of international law, human rights law, civil law, criminal law, constitutional and administrative law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship. The journal sets up specific topic to be covered in each issue which can be analyzed from many perspective of laws as mentioned. However, in each issue we also accommodate latest issue of legal development in general
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2023)" : 9 Documents clear
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DENGAN UANG MUKA YANG DILAKUKAN DI HADAPAN NOTARIS Ayu Aldina Mutia, Irman Syariar, dan Gusti Heliana Safitri
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i2.7463

Abstract

Tanah merupakan kekayaan alam yang mempunyai arti sangat penting dalamkehidpan karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Salah satucara untuk menguasai tanah atau memiliki tanah melalui proses jual beli. Jual beli adalahsuatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hakmilik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar yang telah dijanjikan.Kehidupan manusia bergantung pada tanah.Dalam prakteknya perjanjian pengikatan jual beli tanah sering dibuat dalam bentukakta otentik yang dibuat dihadapan notaris sehingga memberikan perlindungan dankepastian hukum bagu para pihak yang membuatnya.Denda merupakan salah satu cara yang umum diadakan dalam suatu perjanjianuntuk melindungi pihak yang dirugikan dari keterlambatan pemenuhan prestasi.
TINJAUAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN Erlangga Budiman, Elvi Yanti Dwi Mas, dan Syamsudin
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i2.7458

Abstract

Penetapan politik hukum keimigrasian yang selektif membuat intitusi ImigrasiIndonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, maupun kegiatannya di Indonesia. Berdasarkan politik hukumkeimigrasian yang bersifat selektif, ditetapkan bahwa hanya orang asing yang : (a).Memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara RepublikIndonesia. (b).Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta. (c). Tidakbermusuhan dengan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia diizinkan masuk dandiperbolehkan berada di wilayah Indonesia, serta diberikan Izin tinggal sesuai denganmaksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia. Dengan demikian peran penting aspekkeimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturanmasuk atau keluar orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, pemberian Tanda Masukorang asing pada tempat pemeriksaan Imigrasi, dan pemberian izin tinggalKeimigrasian serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayahIndonesia dalam hal keberadaan dan kegiatan yang dilakukan orang asing sesuai denganVisa atau Izin Tinggal Keimigrasian yang mereka gunakan di Indonesia khususnya diKota Samarinda.Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-UndangRepublik Indonesia No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bagi warga negara asingyang tidak memiliki dokumen resmi/legal di Kota Samarinda. 2) Untuk mengetahuiupaya pencegahan tindak pidana penyalah gunaan dokumen keimigrasian di KotaSamarinda.Hasil penelitian sebagai berikut : 1) Penegakan hukum Keimigrasian diatur secarategas mengenai pelanggaran yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian atauTindak Pidana Keimigrasian (projustitia) sehingga faktor yang mempengaruhidiambilnya Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan Pasal 75 ayat (1)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan tersebutmeliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan tersebutmeliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. 2) Mengantisipasi adanyapenyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian maka diperlukan pengawasan tenaga kerjaasing pemegang Izin Tinggal Terbatas. Pengawasan Keimigrasian terhadap orang asingsesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimgrasian pasal 66 ayat (2)huruf b.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP MATCH FIXING DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA LIGA 2 INDONESIA Heru Setiawan, Ferry Fathurokhman, dan Reine Rofiana
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i2.7454

Abstract

Di Indonesia, cabang olahraga yang sangat popular yaitu sepakbola. Dalam dunia persepakbolaan, kenyataannya masih banyak sekali penyimpangan yang terjadi, saat ini telah berkembang perilaku curang dengan menjual pertandingan, melakukan pengaturan skor (match fixing), atau suapmenyuap. Sepak bola Indonesia pernah beberapa kali diterjang skandal pengaturan skor, yang terbaru skandal match fixing di babak penyisihan grup Liga 2 2021 di Klub Perserang. Kriminalisasi pengaturan skor dalam persepakbolaan Indonesia diatur dalam UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, diancam dengan sanksi pidana. Namun dalam prakteknya, pelaku pengaturan skor hanya dihukum administrasi saja. Tujuan penulisan ini memahami dan mengetahui bagaimana seharusnya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap dalam kasus suap pengaturan skor pemain Perserang. Metode yang digunakan Peneliti di dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dengan metode tersebut, Peneliti memperoleh jawaban bahwa, dalam kasus pertandingan Perserang, para pemain terlibat suap pengaturan skor dengan kategori aktif dan pasif, sehingga dapat dimintai atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pembahasan penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap suap pengaturan skor dalam pertandingan sepakbola, perlu dilakukan karena kenyataannya Indonesia memiliki UU No. 11 Tahun 1980 yang masih eksis dan berlaku sebagai hukum positif. Dalam kasus pertandingan Perserang, para pelaku terbukti memenuhi unsur delik pidana dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 11 tahun 1980. Para aparat penegak hukum diharapkan dapat meminta pertanggungjawaban pidana dan melakukan penegakan hukum pidana secara konkret, terhadap para pelaku tindak pidana suap pengaturan skor.
PENERAPAN PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI TINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN Andrai Setiyadi, Ferry Fathurokhman, dan Reine Rofiana
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i2.7460

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakinmeningkat dari waktu ke waktu dan apabila dibiarkan dampaknya dapat mengancamdan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak,juga mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Maka dari itu pemerintah memberikan pemberatan hukuman kepada pelakukekerasan seksual pada delik persetubuhan dengan menambakan hukuman berupatindakan kebiri kimia. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimanapenerapan pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadapap anak diIndonesia dan bagaimana penerapan pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksualterhadap anak ditinjau dari teori pemidanaan.Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu Teori Penegakan Hukum dan TeoriPemidanaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif.Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif denganpendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakanadalah sumber dara sekunder yang di dalamnya dibagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian,yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan datamenggunakan penelitian pustaka.Hasil Penelitian yang didapat yaitu pada proses penerapan hukuman kebiri diIndonesia terdapat hambatan dari dua faktor yaitu dari faktor undang-undang dan faktorsarana prasarana. Ditinjau dari teori pemidanaan hukuman kebiri kimia sesuai denganteori gabungan hal tersebut dikarenakan karena hukuman kebiri kimia berisi suatutindakan pembalasan dari pemerintah untuk memberikan efek jera terhadap si pelakudan juga berisi upaya pemerintah memperbaiki si pelaku melalui rehabilitasi untukmembuat si pelaku kembali ke jalan yang benar serta mempersiapkannya untuk kembalihidup bermasyarakat. Kesimpulan bahwa hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasanseksual terhadap anak sudah pantas guna melindungi keamanan dan ketentraman anakpada umumnya. Saran perlunya meningkatkan usaha-usaha dalam arti luas melaluisosialisasi kepada seluruh aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakanhukum untuk berani memutus atau manjatuhkan hukuman tersebut dan menjalankanputusan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp) Pijar Putra Pratama
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i2.7349

Abstract

This writing aims to find out about the judge's consideration of narcotics offenders (study of decision No. 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp) and to find out about the purpose of punishment for narcotics offenders. The research method is normative juridical with data analysis through a qualitative approach, using secondary data sources consisting of three parts, namely primary, secondary, and tertiary legal materials, with literature study data collection techniques. According to the results of the research and the judge's consideration in Ketapang Court Decision No. 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp, the judge gave a lenient sanction of imprisonment for 2 years against the drug recidivist without considering the evidence owned by the defendant, and the judge did not consider the aggravating circumstances, so that the judge's decision was considered not to provide justice and benefits for both the defendant and the community and did not achieve the objectives of punishment.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN PASCA PELUNASAN DI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Faridz Hasmy Rushadi, Kunti Widayati, dan Ismail
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i2.7461

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukumterhadap konsumen perumahaan pasca pelunasan di kota Samarinda ; dan 2) untukmengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen apabila terdapat hakhaknyayang tidak dipenuhi oleh pihak pengembang.Penelitian ini mengambil data dengan studi kepustakaan dan penelitian dokumen atauarsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang perlindungan hukum terhadapkonsumen perumahan di kota Samarinda berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun1999 tentang perlindungan konsumen.Perlindungan hukum atas hak-hak konsumen dalam proses tahapan jual beli danpemilikan rumah tinggal telah diatur dan tersebar dalam berbagai ketentuan hukum danperundang-undangan seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-UndangNo. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 4 Tahun 1992tentang Perumahan dan Permukiman. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen perumahan yang dirugikan dapatmelalui lembaga pengadilan maupun di luar pengadilan, baik secara idvidu, kelompok,atau lembaga swadaya masyarakat.
FUNGSI PENGAWASAN BPJPH TERHADAP SERTIFIKAT HALAL BAGI PRODUK MAKANAN OLAHAN BERBASIS UMKM Rila Kusumaningsih
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i2.7455

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi efektivitas fungsi pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memastikan keamanan dan kehalalan produk di pasar. Dalam konteks keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM, pemahaman tentang peran BPJPH dalam pengawasan dan sertifikasi produk halal menjadi penting. Metode penelitian yang digunakan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, analisis dokumen kebijakan, serta survei terhadap UMKM yang telah bersertifikasi halal.Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana BPJPH dapat memberikan jaminan produk halal yang efektif bagi UMKM, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah, BPJPH, UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan strategi yang lebih baik untuk memastikan produk halal yang berkualitas dan aman di pasar.
TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Eko Prasetyo, Elvi Yanti Dwi Mas, dan Dina Paramitha Hefni Putri
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i2.7462

Abstract

Di negara kita hampir setiap hari terjadi penganiayaan, baik yang disengaja ataukarena kesalahan dan kelalaian. Penganiayaan sering terjadi hanya karena masalahsepele, misalnya hanya karena bersenggolan di jalan atau hanya karena tersinggungdengan perkataan si korban. Sering juga penganiayaan terjadi karena dendam lama yangmebuat pelaku berencana untuk melakukan penganiayaan terhadap si korban. Dewasaini orang bisa dengan mudahnya melakukan penganiayaan sehingga membuatmasyarakat resah. Untuk itu dalam mewujudkan ketentraman dan kesejahteraanmasayarakat, setidaknya hakim harus pintar memutuskan hukuman yang dapatmembuat pelaku penganiayaan jera. Apalagi pada kasus-kasus penganiayaan berencanakhususnya, sangat dibutuhkan sebagai penopang rasa keadilan didalam masyarakat.Melihat semakin meningkatnya frekuensi tindak pidana penganiayaan yang terjadi dimasyarakat sehingga penulis tertarik membahas mengenai penganiayaan yangdirencanakan terlebih dahulu.Perumuskan masalahan adalah 1) Apakah yang menjadi alasan pemberatanhukuman yang diatur dalam hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan beratyang direncanakan terlebih dahulu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana ?; dan 2) Apa yang mendasari unsur direncanakan menjadi alasan pemberatanhukuman terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahuluberdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Penganiayaan yang direncanakan terlebihdahulu, jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum denganhukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Penganiayaan berat dan berencanayang diatur pada ayat 2 Pasal 355 KUHP diancam dengan hukuman 15 tahunpenjara.Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan prototype dari perilakumenyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturanpengertian normative atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan,dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana. 2) Unsurpenganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatandilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jikamemenuhi syarat-syarat: (a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendakdilakukan dalam suasana batin yang tenang. (b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilankeputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktuyang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain: (1) Resikoapa yang akan ditanggung, (2) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saatyang tepat untuk melaksanakannya. (3) Bagaimana cara menghilangkan jejak. (c)Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hatiyang tenang.
DUGAAN MANIPULASI KLAIM PERTANGGUNGAN ASURANSI DIKAJI BERDASARKAN HUKUM DAGANG Nomensen Freddy Siahaan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i2.7456

Abstract

Asuransi sangat penting bagi perusahaan dalam melakukan perdagangan internasional karena dapat meminimalkan risiko kegagalan perdagangan, menjamin keamanan investasi, memudahkan proses perdagangan, dan meningkatkan reputasi perusahaan Asuransi juga memberikan rasa aman kepada eksportir dalam menghadapi risiko ekspor dan meningkatkan keberanian untuk menembus pasar ekspor baru dengan biaya premi yang sangat ringan.Asuransi Perdagangan adalah jenis asuransi yang memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kemungkinan risiko kerugian karena tidak diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran pembayaran dari Pembeli/Importir atau Bank pembuka L/C yang disebabkan oleh risiko komersial dan/atau politik. Tidak hanya untuk kegiatan perdagangan internasional, ternyata asuransi juga berguna secara pribadi atau individu, terutama dalam menjamin kelangsungan hidup ahli warisnya yang ditinggalkan. Berbeda dengan klaim asuransi kesehatan yang tidak membutuhkan waktu lama untuk reimburse atau pencairan, klaim asuransi jiwa hanya bisa dicairkan ketika pemegang polis meninggal dunia atau dalam kasus tertentu hanya tergantung pada klausul yang telah disepakati dalam polis asuransi jiwa. Jika berkaitan dengan peristiwa ini, alangkah baiknya keluarga Mirna atau ahli warisnya mendelegasikan dan mempercayakan pengelolaan klaim asuransi kematian Mirna kepada agen asuransi karena biasanya agen asuransi bekerja secara profesional dan telah memahami prosedur hukum yang ada serta dapat bekerja sama dengan pihak berwenang dalam menentukan keabsahan kematiannya.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019): LEGALITAS Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue