cover
Contact Name
Sinan Vidi Lazuardi
Contact Email
admin@iasssf.com
Phone
+6281929015392
Journal Mail Official
greengov@journal-iasssf.com
Editorial Address
Cluster Kukusan Jalan Rawa Pule 1 No 25 M, Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, 16425, Indonesia
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Green Governance: Exploring Politics, Social Justice, and the Environment
ISSN : -     EISSN : 30628113     DOI : https://doi.org/10.61511/gg.v1i2.
Core Subject : Social,
Aims: GG aims to deepen the understanding of the interplay between governance, social justice, and environmental issues. The journal focuses on publishing high-quality research that explores how political and social dynamics shape environmental policies and practices, and vice versa. By highlighting innovative approaches and theoretical advancements, GG Journal strives to foster informed dialogue and practical solutions to contemporary environmental and social challenges. Focus: The journal is dedicated to publishing academic research that delves into the complex relationships between governance structures, social justice, and environmental outcomes. GG Journal emphasizes contributions that provide new insights into how political, economic, and cultural factors influence environmental policies and practices, and how these policies, in turn, affect social justice. The journal supports interdisciplinary research bridging environmental studies, political science, social justice, and governance. Scope: This journal seeks to publish a broad range of scholarly articles, including: 1. Governance and Environmental Policy: Research on how various governance models and policies address environmental issues, including climate change, resource management, and conservation efforts. This includes evaluating the effectiveness of environmental regulations and their impact on sustainability. 2. Social Justice and Environmental Equity: Studies exploring the intersection of social justice and environmental issues, focusing on how environmental policies affect marginalized communities and contribute to or mitigate social inequality. 3. Political Dynamics and Environmental Change: Examination of the role of political institutions, ideologies, and movements in shaping environmental agendas and policies. This includes the impact of political decisions on environmental outcomes and societal responses. 4. Cultural Influences on Environmental Policy: Research on how cultural values, beliefs, and local practices influence environmental policy-making and implementation. This includes analyzing policy adaptations that consider cultural diversity and local contexts. 5. Community-Based Governance Strategies: Studies on community-driven initiatives and governance models that involve local stakeholders in environmental decision-making. Research in this area explores how community engagement can enhance the effectiveness of environmental policies and social outcomes.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1: (February) 2024" : 5 Documents clear
Policy approach: Kelola sumber daya alam Bali sebagai langkah efektif di masyarakat Utami, Atiti Setyaning; Pitaloka, Erline Fitridiah; Yudhantoro, Wedo Aru
Green Governance: Exploring Politics, Social Justice, and the Environment Vol. 1 No. 1: (February) 2024
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/gg.v1i1.2024.532

Abstract

Latar Belakang: Pengelolaan lingkungan perlu dilakukan guna memaksimalkan sumber daya dengan jumlah kebutuhan yang ada. Namun seiring dengan berjalannya waktu nilai kualitas lingkungan dari waktu ke waktu terus mengalami penurunan. Proses pengelolaan lingkungan diperlukan dengan pendekatan kebijakan ekologi. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif. Metode ini lebih menekankan pada penelitian yang bersifat memberikan gambaran secara jelas dan sesuai dengan fakta di lapangan. Temuan: Tulisan ini telah menguraikan bagaimana kekuatan sosial dalam didistribusikan dalam masyarakat Bali modern. Sistem kuno memastikan distribusi sumber daya air yang adil yang berlangsung selama seribu tahun sebagian besar telah tergeser. Investor luar, dengan dukungan semua tingkat pemerintah daerah, telah mendorong pembangunan yang tidak berkelanjutan tanpa memperhatikan sumber daya air. Pendekatan ekologi politik telah membuktikan sebagai pendekatan efektif untuk mengungkap para pemangku kepentingan, proses sejarah dan politik di balik pertumbuhan pariwisata dan dampaknya terhadap konfigurasi hidro-sosial dan hambatan untuk distribusi air yang lebih adil di pulau itu.  Kesimpulan: Perkembangan penduduk serta perubahan gaya hidup menyebabkan meningkatnya kebutuhan atas sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak menerapkan prinsip keberlanjutan akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Degradasi lingkungan erat kaitannya dengan kebijakan dalam pengelolaan sumber.
Telaah kebijakan pemerintah tentang pertambangan dan percepatan kendaraan listrik Nugraha, Candra; Permadi, Gilang Satria; Artiwi; Ruslina, Elli
Green Governance: Exploring Politics, Social Justice, and the Environment Vol. 1 No. 1: (February) 2024
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/gg.v1i1.2024.697

Abstract

Latar Belakang: Isu pemanasan global disikapi dengan berbagai cara oleh setiap negara, dengan tujuan utama adalah menurunkan tingkat emisi gas ke udara yang kemudian dapat mempengaruhi temperatur dunia. Penelitian ini disusun untuk mengkaji langkah Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Metode: Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan desk study. Temuan: Hasil kajian menyimpulkan bahwa terdapat paling tidak 2 (dua) kebijakan penting yang terkait dengan langkah Pemerintah Indonesia untuk mengurangi tingkat emisi ke udara, yaitu Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2023 yang memberikan kemudahan bagi para produsen otomotif yang mengembangkan sepeda motor dan kendaraan listrik di Indonesia. Kebijakan ini dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari kemudahan berinvestasi yang dicita-citakan melalui UU Cipta Kerja, termasuk investasi di bidang pertambangan dan pengolahan mineral nikel. Nikel adalah salah satu bahan baku utama untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Kesimpulan: Kajian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan kedua cita-cita peraturan tersebut. Di hulu, pada kegiatan pertambangan, sampai saat percepatan proses perizinan masih banyak kendala baik secara teknis maupun administrasi. Sedangkan di hilir, infrastruktur untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik masih terbatas atau kurang memadai, seperti stasiun pengisian baterai (SPB) yang masih jarang dijumpai di jalan raya atau area parkir umum.
Deforestasi hutan Papua: Urgensi penetapan kebijakan pengelolaan hutan di Papua Nahriyah, Muflihatun
Green Governance: Exploring Politics, Social Justice, and the Environment Vol. 1 No. 1: (February) 2024
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/gg.v1i1.2024.749

Abstract

Latar Belakang: Deforestasi memiliki dampak serius baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk perusakan dan pembukaan lahan untuk perkebunan. Dampak dari deforestasi sangat dirasakan oleh masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam atau hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsekuensi di masa depan jika deforestasi tidak dikendalikan melalui kebijakan yang jelas dan pasti. Metode: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsekuensi di masa depan jika deforestasi tidak dikendalikan melalui kebijakan yang jelas dan pasti. Model penelitian yang digunakan adalah persoalan aktual dengan penggunaan metode interpretasi. Studi kepustakaan pun dipilih sebagai sarana interpretasi sumber penelitian. Temuan: Rekomendasi utamanya adalah tindakan komprehensif dari semua pihak untuk melindungi hutan di Papua dan menetapkan kebijakan yang tegas. Cukup penting untuk merencanakan penggunaan lahan jangka panjang, konservasi, dan strategi adaptasi regional yang spesifik untuk mengelola lanskap lingkungan yang berubah di Pulau Jawa disoroti. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan untuk meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam melestarikan sistem kehidupan Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian diketahui jika terdapat rekomendasi dan dampak dari persoalan yang dirasakan oleh manusia. Pengadaan ternak juga memberikan pengaruh negatif terhadap udara dan air serta penyebaran penyakit dari hewan ke manusia.
Menelisik Usaha Pemerintah Dalam Memajukan Aparatur Sipil Negara Bertaraf Internasional Agus Wahyono
Green Governance: Exploring Politics, Social Justice, and the Environment Vol. 1 No. 1: (February) 2024
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/gg.v1i1.2024.928

Abstract

Latar Belakang: Pola pikir dan paradigma manusia yang berubah akibat perkembangan teknologi berpengaruh pada pengembangan kompetensi pekerja pemerintah. Pekerjaan di pemerintahan mulai berfokus pada digitalisasi, seperti keininan untuk mewujudkan SMART ASN. Pemerintah berupaya mewujudkan tersebut melalui upaya reformasi birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi birokrasi pemerintahan yang bertujuan memajukan setiap pekerja pemerintahan agar bertaraf Internasional. Metode: Penelitian menggunakan metode pendekatan desk study dengan data sekunder yang berasal dari buku, literatur berupa prosiding dan/atau jurnal, serta laporan laporan terpilih lainnya yang dianalisis melalui pendekatan deskriptif analitis. Data primer penelitian ini adalah hasil pengamatan secara langsung yang nantinya akan dianalisis secara penafsiran dan deskriptif. Temuan: Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, pelayanan masyarakat, dan abdi Negara. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini cukup beragam, seperti usaha e-government dengan tujuan memajukan akses digitalisasi dan komunikasi antar pegawai pemerintah dan masyarakat. Kesimpulan: Pemerintah Indonesia telah memasuki fase usaha memajukan kepemerintahan lokal melalui berbagai pegadaan kebijakan. Kebijakan e-government yang berlanjut dengan jaringan telekomunikasi, portal pelayanan publik, organisasi untuk mengelola dan mengolah informasi, dan infrastruktur dan aplikasi dasar merupakan pilihan pemerintah Indonesia. Dengan kata lain pemerintah telah berusaha mengembangkan pemerintahan bertaraf Internasional.
Komparasi studi kasus pemerintah Jepang dan Indonesia dalam pendidikan pengurangan risiko bencana dalam konteks masa pandemi covid-19 Wahyu Kuncoro
Green Governance: Exploring Politics, Social Justice, and the Environment Vol. 1 No. 1: (February) 2024
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/gg.v1i1.2024.947

Abstract

Latar Belakang: Sejak dinyatakan adanya pandemi COVID-19 oleh WHO, banyak negara menutup sekolah-sekolah untuk melindungi anak-anak dari keterpaparan virus yang dapat saja terjadi pada saat berada di lingkungan sekolah. Kekhawatiran semakin lama anak-anak tidak kembali ke sekolah dapat mengancam ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke empat yaitu pemenuhan hak mendapatkan Pendidikan Berkualitas di tahun 2030. Studi ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dan Indonesia dalam merespon dampak pandemi COVID-19 di sektor pendidikan. Metode: Studi ini menggunakan metode peninjauan literatrasi yang berkaitan dengan kebijakan sektor pendidikan di kedua negara. Temuan: Hasil dari tinjauan literatur didapatkan bahwa baik pemerintah Jepang maupun pemerintah Indonesia merespon dampak pandemic pada sektor pendidikan dengan cara yang sama yaitu melakukan penutupan sekolah-sekolah untuk melindungi keselamatan dan Kesehatan dari warga sekolah. Kedua pemerintah juga mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemberian bantuan dalam mendukung metode belajar dari rumah. Perbedaan yang mendasar adalah anjuran penutupan sekolah tidak menggunakan legalitas dokumen, sementara pemerintah Indonesia menggunakan surat edaran Menteri. Kesimpulan: Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dan Indonesia memperlihatkan bahwa dalam situasi darurat respon yang dilakukan perlu didukung oleh kebijakan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5