cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yusa Djuyandi
Contact Email
yusa.djuyandi@unpad.ac.id
Phone
+62+628179242566
Journal Mail Official
admin@polsight.id
Editorial Address
Komp. Perkantoran Cikawao Permai Kav. B3, Lt. 2, Lengkong, Kota Bandung, Indonesia
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Public Knowledge
Published by Yayasan Polsight Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30465540     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Public Knowledge merupakan jurnal kajian dan pemikiran dalam bidang ilmu sosial yang tidak terbatas hanya pada kajian ilmu politik, pemerintahan, kebijakan, keamanan, sosiologi, komunikasi, dan ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 16 Documents
 1   2 
E-Participatory Planning dan Kesenjangan Digital: Apa yang harus dilakukan? Heri Casnoto
Public Knowledge Vol 1 No 1 (2024): Edisi Perdana
Publisher : Polsight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62771/pk.v1i1.2

Abstract

Proses perencanaan pembangunan di Indonesia telah berubah secara signifikan dari model otoriter dan top down menjadi demokratis, partisipatif, dan merupakan perpaduan antara model top down dan bottom up. Sejalan dengan itu, ICT telah diadopsi untuk mengoptimalkan proses perencanaan di Indonesia melalui perencanaan e-partisipatif. Catatan ini membahas pengalaman perencanaan partisipatif di Indonesia dimana beberapa kemajuan telah dicapai dalam penggunaan TIK. Sejumlah persoalan penolakan usulan dan keterbatasan anggaran meningkat drastis, bertolak belakang dengan semangat penyelesaian permasalahan kota yang berimplikasi pada partisipasi masyarakat. Hal ini merupakan dampak dari kesenjangan digital, dimana para aktor yang terlibat di tingkat bawah tidak mendapatkan literasi digital yang memadai. Tantangan muncul terkait upaya mendekatkan kesenjangan digital kepada para pelaku guna menyelaraskan permintaan masyarakat dan kapasitas pemerintah dalam proses perencanaan partisipatif.
Bentuk Sekuritisasi dan Kepentingan Nasional Indonesia terhadap Konflik Laut Tiongkok Selatan Muhammad Zahran Nauvalliado
Public Knowledge Vol 1 No 1 (2024): Edisi Perdana
Publisher : Polsight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62771/pk.v1i1.3

Abstract

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang mana berbatasan langsung dengan kawasan perairan internasional. Konflik-konflik serta persengketaan wilayah kedaulatan rawan terjadi atas klaim sepihak dari satu negara terhadap negara lain di sekitarnya. Artikel ini secara spesifik akan mengungkap bentuk sekuritisasi Indonesia terhadap konflik persengketaan kawasan Laut Tiongkok Selatan yang menggeret Indonesia masuk ke dalam permasalahan. Tiongkok secara sepihak mengklaim bahwa Laut Natuna Utara adalah bagian dari kebijakan Tiongkok mengenai sembilan garis putus-putus yang didasarkan kepada historis negara itu sendiri. Indonesia sudah sepantasnya dan wajib dalam penguatan kedaulatan teritorial kawasan perairan yang sudah ditentukan secara hukum internasional.
Human Security: Konflik Palestina dan Israel Muhammad Rio Rama Prasetya
Public Knowledge Vol 1 No 1 (2024): Edisi Perdana
Publisher : Polsight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62771/pk.v1i1.4

Abstract

Human security atau keamanan manusia menjadi isu penting dalam terjadinya kedamaian dunia. Konsep keamanan yang bermula pada negara dan militer berubah menjadi keamanan manusia yang lahir setelah perang dingin. Sebagaimana United Nations Development Program (UNDP) menyatakan bahwa ancaman perang atau nuklir tidak akan cukup melengkapi konsep keamanan itu sendiri. Maka dari itu United Nations Development Program (UNDP) menyatakan bahwa fokus keamanan harus bergeser dari ancaman kemananan nuklir suatu negara menjadi keamanan manusia. Dengan berangkat dari konsep keamanan tersebut penulis mencoba mengkaitkan dengan konflik yang terjadi di Palestina dan Israel. Konflik yang sudah lama terjadi melahirkan konflik berkelanjutan. Konflik politik yang memiliki unsur agama dalam perebutan tanah yang dijanjikan menurut keyakinan yahudi dan islam, menjadikan peperangan tersebut dan melahirkan kekacauan yang jauh dari kata keamanan manusia dan genosida yang terjadi menjadi pelanggaran HAM berat yang menyebabkan banyak korban sipil berjatuhan baik anak anak maupun perempuan ikut menjadi korban peperangan antara Palestina dan Israel.
Representation of the Identity of the Indonesian Ulama Council in Fatwa Regarding Religious Blasphemy in the Case of Basuki Tjahaja Cahaya Purnama (Ahok) Mery Kharismawati; Arief Hidayat
Public Knowledge Vol 1 No 1 (2024): Edisi Perdana
Publisher : Polsight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62771/pk.v1i1.5

Abstract

MUI's fatwa in the case of blasphemy and insulting clerics by Ahok is a complex event. It not only signifies the rise of political Islam in the arena of contestation but also symbolizes the presence of identity representation. MUI through its fatwa seems to confirm the presence of sectarian identity based on religion. This refers to Johnson's concept that the media text leads to something behind it. By analyzing the fatwa, it becomes clear that through its text, MUI not only shows itself as an affirmation of Islamic identity as the dominant but also as a binary differentiator in the cultural representation of Indonesian society in various other dimensions. By using a text analysis approach and also a literature study, the author concluded that MUI has opened political identity in the electoral arena. The issuance of MUI fatwa text in Ahok's case has opened a new level of cultural representation dynamics, through religious identity that goes hand in hand with electoral contestation.
Dinamika Keamanan Manusia: Pemahaman Holistik terhadap Konflik Rohingya Hana Sausan
Public Knowledge Vol 1 No 1 (2024): Edisi Perdana
Publisher : Polsight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62771/pk.v1i1.6

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mendalami dimensi keamanan manusia dalam konteks krisis Rohingya, dengan mengaplikasikan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggali sejarah, demografi, dan dinamika politik yang membentuk krisis kompleks di Myanmar dan dampaknya di tingkat regional. Pendekatan kualitatif melibatkan wawancara mendalam, analisis konten, dan pengamatan terhadap situasi lapangan untuk memahami dampak krisis secara holistik. Hasil penelitian menyoroti bahwa penolakan kewarganegaraan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap komunitas Rohingya telah menciptakan tantangan serius terkait keamanan manusia. Ketidakpastian status kewarganegaraan mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi, membatasi akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta meningkatkan risiko konflik internal. Penggunaan metode kualitatif memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang dampak psikologis dan sosial pada masyarakat Rohingya, serta menyoroti aspirasi dan harapan mereka terkait keamanan dan keadilan. Penelitian ini merumuskan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada temuan kualitatif, menekankan perlunya respons internasional yang lebih terkoordinasi, perlindungan HAM yang lebih kuat, dan upaya pembangunan yang berkelanjutan untuk mengatasi krisis ini. Pendekatan kualitatif membuka ruang untuk pemahaman yang lebih mendalam terhadap kompleksitas krisis Rohingya, memungkinkan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Pendidikan Politik Pemilih Muda Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Melalui Program Rumah Pintar Jelang Pemilihan Umum 2024 Syakira Syafiqya Tsabita Putri Hartono; Yusa Djuyandi
Public Knowledge Vol 1 No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Polsight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62771/pk.v1i2.9

Abstract

Abstract Political education is a crucial process and is attached to the KPU, aimed at ensuring voters understand the essence of holding elections and their impact on democracy. One of the voter segments that plays a big role in elections in Indonesia is young voters. Political education for young voters in Bandung City in order to encourage political awareness and personality can be done in various ways, one of which is by using the Bandung City KPU Election Smart House (RPP). This research uses qualitative research methods with interviews as primary data sources, literature studies and documentation as secondary data sources. The interview technique used a purposive technique, informants came from the Bandung City KPU and young voters who had visited the Bandung City KPU RPP. The data analysis technique was carried out using the Miles and Huberman technique, namely the process of reduction, data presentation and verification. The data triangulation process in this research also uses data source triangulation. The results of the research show that political education through the Bandung City KPU RPP for young voters is carried out by physically procuring and also digitizing political materials. In actualization, the RPP also provides information according to the needs of young voters. The political education process through the Bandung City KPU RPP has had a significant impact on the understanding, awareness and political personality of young voters, especially in the 2024 simultaneous election agenda. Keywords: Political Education, Election Smart House, Young Voters, Bandung City KPU.
Pertarungan Islam Global Dalam Dinamika Politik Indonesia Pasca Reformasi Mohamad Firdaus; Arief Hidayat
Public Knowledge Vol 1 No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Polsight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62771/pk.v1i2.10

Abstract

Tulisan ini hendak membahas mengenai pertarungan Islam global dalam dinamika politik Indonesia pasca reformasi. Perjalanan Islam sebagai agama dari jazirah arab menimbulkan banyak perubahan lansekap di negara-negara lain yang menerimanya sebagai ajaran sebuah agama baru. Konteks Islam global disini mengacu pada adnya penyebaran agama Islam secara universal dengan menembus batas teritorial negara lainnya. Appadurai menyebutkan bahwa globalisasi membawa adanya perubahan pada aras sosio kultural masyarakat dengan menyebarnya pandangan tentang ruang (scape). Dalam praktiknya, universalisme islam ini mendapat beragam perlakuan. Di Indonesia khususnya, arah Islam sebagai ajaran dan lembaga terbagi menjadi pecahan yang sangat multi. Dua besar diantaranya masuk dalam aliran “Islam puritan” dan “Islam kultural”.  Mereka yang masuk dalam Islam puritan cenderung pada tafsir lateral mengikuti “kebudayaan asal Islam”, sedangkan yang lebih kultural telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif tekstual dengan menggunakan instrumen tinjauan pustaka yang relevan. Kesimpulan artikel ini didapatkan bahwa globalisme Islam yang ada di Indonesia tidak hanya masuk sebagai agama baru, namun telah menjelma menjadi kekuatan yang digunakan untuk menaklukkan sendi-sendi perikehidupan sosial, politik dan kultural yang ada di Indonesia.
Autism Awareness On Tiktok: Impact On Youth Perceptions Nur Danisa Humaira A Dzulkifli; Madihah Humaira Masharudean; Aisya Humayrah  Mohd Ihsan; Nur Ifatul Izzara Mahamad; Mohamad Hafifi Jamri; Ferry Kurnia Rizkiyansyah
Public Knowledge Vol 1 No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Polsight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62771/pk.v1i2.12

Abstract

Autism spectrum disorders (ASD) comprise a wide range of conditions characterised by varying degrees of challenges with social interaction and communication. Meanwhile, TikTok is a social media platform that allows users to share short videos. The purpose of this study is to measure the level of youth’s awareness towards autism spectrum disorder (ASD) on TikTok and to reduce stigma towards autism spectrum disorder (ASD) among youth. The study adopted magic bullet theory as the basis for developing its model. A total of 408 respondents, comprising multi-ethnic Malaysian youth between the ages of 15-40 who have exposure to social media usage, participated through an online questionnaire distributed to them. Both convenience sampling and purposive sampling were integrated for data collection. Manual analysis was done to analyze the collected research data. The main findings of the study showed that exposure to autism awareness content on TikTok has emerged as a powerful catalyst in transforming youths’ attitudes toward autism. Overall, this study revealed that TikTok could be used as an effective tool to spread awareness and change the stigma or negative perception of youth towards ASD issues.
Analisis Pelanggaran UNCLOS Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Ilegal di Kepulauan Riau Eka Yunita; Shila Wida Yuwansa; Sri Devi Kristin Sinaga
Public Knowledge Vol 1 No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Polsight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62771/pk.v1i2.13

Abstract

This journal analyzes violations of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) in the context of illegal fishing using unauthorized fishing gear in the Riau Islands, Indonesia. The research reveals serious impacts on the marine ecosystem and the sustainability of regional fishery resources. The UNCLOS legal analysis provides a foundation for evaluating these violations and their implications in international relations. These findings underscore the importance of international maritime law enforcement and inter-country cooperation in safeguarding the marine environment and maintaining fisheries sustainability in this region.
Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sujasmin SH.,MH.
Public Knowledge Vol 2 No 1 (2025): Februari 2025-Inpress
Publisher : Polsight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62771/pk.v2i1.15

Abstract

ABSTRACT Sexual violence is a problem that actually occurs in people's lives, and is a form of attack and threat to the body, sexuality, and rights of women, children and in general related to the inequality of power relations between men and women. This sexual violence includes rape, molestation, sexual harassment, incest, and sexual exploitation in the formulation of criminal acts has been regulated in Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS). This study analyzes the determination of material criminal law aspects in the TPKS Law, it is known that there are several criminalizations of TPKS (Articles 4 to 14 of the TPKS Law), TPKS perpetrators (every person or corporation) are also strictly regulated by TPKS perpetrators in the formulation of their articles, targets / scope of TPKS victims (Article 15 of the TPKS Law), criminal sanctions for TPKS perpetrators in addition to being subject to imprisonment, and fines, as well as additional penalties in the form of restitution sanctions for TPKS victims (Article 16, Articles 30-38 of the TPKS Law), and sanctions in the form of medical rehabilitation and social rehabilitation for TPKS perpetrators (Article 17 of the TPKS Law). Keywords: Perpetrators, TPKS, and Victims.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 1 (2025): Februari 2025-Inpress Vol 1 No 2 (2024): Agustus 2024 Vol 1 No 1 (2024): Edisi Perdana