cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kartika Sasi Wahyuningrum
Contact Email
kartikasasi989@gmail.com
Phone
+6282240236643
Journal Mail Official
kartikasasi989@gmail.com
Editorial Address
l. Mayor Ruslan, 8 Ilir, Kec. Ilir Tim. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30164
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Justici
Published by Universitas IBA Palembang
ISSN : 19794827     EISSN : 30327903     DOI : https://doi.org/10.35449/justici.v17i2.813
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Focus and Scope The journal Justici is published by the Faculty of Law at IBA University on a regular basis every 6 months. This journal is a journal with the theme of Law, with the benefits and objectives for the development of Legal Studies, by emphasizing the nature of originality, specificity and the latest articles in each issue. The purpose of this Journal publication is to provide a space to publish thoughts on the results of original research, academics, namely students and lecturers who have never been published in other media. The focus and scope of writing (Focus & Scope) in this Journal focusing on publishing legal scientific articles on the following topics: Constitutional law; Administrative Law; Criminal law; Civil law; International law; Procedural Law; Customary law; Business law; Tourism Law; Environmental law; Law and Society; Information Technology Law and Electronic Transactions; Human Rights Law; Contemporary Law; Islamic law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 120 Documents
 8   9   10   11   12 
PROBLEMATIK HUKUM TERHADAP PEMBERIAN SANKSI UANG PAKSA (DWANGSOM) DALAM KERUSAKAN LINGKUNGAN TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Conie Pania Putri
Justici Vol 19 No 1 (2026): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v19i1.1170

Abstract

Kerusakan lingkungan hidup merupakan permasalahan serius yang menuntut peran aktif negara dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam penegakan hukum administrasi adalah sanksi uang paksa (dwangsom), sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, penerapan dwangsom dalam konteks kerusakan lingkungan masih menghadapi berbagai problematika hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai sanksi uang paksa (dwangsom) dalam kerusakan lingkungan ditinjau dari UU PTUN serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan konsep hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dwangsom telah diakui secara normatif sebagai upaya paksa untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan, hingga saat ini belum terdapat pengaturan teknis dan mekanisme pelaksanaan yang jelas dan komprehensif. Ketiadaan aturan pelaksana tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dan melemahkan efektivitas dwangsom sebagai instrumen pemulihan dan pencegahan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus yang lebih rinci guna memperkuat fungsi dwangsom dalam penegakan hukum lingkungan hidup.
PENGATURAN HUKUM MENGENAI KEPEMILIKAN RUMAH OLEH ORANG ASING PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK HUKUM AGRARIA Sartika Patriawati
Justici Vol 19 No 1 (2026): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v19i1.1171

Abstract

Tanah dan rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki nilai strategis serta berkaitan erat dengan kepentingan nasional. Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Hukum Agraria (UUPA) menegaskan asas nasionalitas yang membatasi kepemilikan hak atas tanah oleh orang asing. Namun, perkembangan globalisasi dan meningkatnya keberadaan orang asing di Indonesia menimbulkan kebutuhan akan pengaturan kepemilikan rumah tempat tinggal bagi warga negara asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penentuan orang asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal di Indonesia serta persyaratan pemilikannya ditinjau dari perspektif UUPA. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan konsep hukum terkait kepemilikan rumah oleh orang asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang asing pada prinsipnya tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah, tetapi dapat memiliki rumah tempat tinggal dengan Hak Pakai sebagaimana diatur dalam UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996, serta peraturan pelaksananya. Pengaturan tersebut membatasi jenis rumah, bentuk hak atas tanah, serta status keimigrasian orang asing yang bersangkutan. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kelemahan dalam pengaturannya, seperti kurangnya kejelasan kriteria orang asing yang diperbolehkan memiliki rumah dan lemahnya mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi guna menjamin kepastian hukum serta melindungi kepentingan nasional di bidang pertanahan.
PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM ; RELEVANSINYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA Rosida Diani; Oktavia; Sela Angraini; Husnul Arifin
Justici Vol 19 No 2 (2026): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v19i2.1239

Abstract

Legal aid posts are one of the government's efforts to provide opportunities for every citizen to access legal aid. In its implementation, legal aid posts are now available at village offices, one of which is in the Kebun Bunga sub-district. This study uses an empirical research method with primary data obtained from interviews and secondary data obtained from primary legal materials in the form of laws and regulations, research results and literature related to the subject matter. From the results of the study, it was found that the implementation of the legal aid post most widely used in the Kebun Bunga sub-district office is mediation. The mediation process is carried out by the village head, assisted by the village secretary, Babinsa, and village staff. There are several inhibiting factors in the implementation of mediation at the Kebun Bunga sub-district office, namely resolving problems between neighbors involving emotions, a sense of prestige and long-standing resentment so that it is difficult to find an agreement, the level of education of the parties, the results of the mediation are not binding, and the difficulty of bringing the parties together due to time.
REKONSTRUKSI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH KORUPSI Taqwa Taqwa; Muhammad Ihsan
Justici Vol 19 No 2 (2026): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v19i2.1243

Abstract

Kewenangan pemerintah daerah dalam mencegah korupsi dapat dilakukan melalui administrasi pemerintahan yang tersusun sistematis dan juga melalui teknologi informasi, serta transparansi keuangan yang dapat diaudit oleh BPK dan BPKP. Sehingga dengan ketiga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya korupsi dan dapat melakukan penghematan anggaran (budgetting) keuangan daerah, serta dapat melayani masyarakat dengan baik, agar tercipta masyarakat yang sejahtera. Dalam hal ini ada permasalahan yang ditimbulkan yaitu apa dampak kewenangan pemerintah daerah jika terjadi penyalahgunaan jabatan ? dan bagaimana penerapan kewenangan pemerintah daerah dalam mencegah korupsi ? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan deduktif-induktif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dampak kewenangan pemerintah daerah dalam penyalahgunaan jabatan yaitu meliputi kerugian keuangan negara akibat korupsi oleh pejabat/pegawai negara, dan menerima suap (gratifikasi), rusaknya tatanan pelayanan publik, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi birokrasi, serta terhambatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan. Maka, kewajiban rekonstruksi kewenangan peran pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan mencegah maladministrasi pada pelayanan publik. Penerapan kewenangan pemerintah daerah dalam mencegah korupsi yaitu diwujudkan melalui sistem merit kejaksaan inspektorat di pemerintah daerah setempat. Sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten diawasi dan diimplementasikan oleh Inspektur Daerah, bersama BKPSDM untuk menutup celah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA SIBER DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI PADA UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP Putri Sari Nilam Cayo
Justici Vol 19 No 2 (2026): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v19i2.1265

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai tindak pidana siber (cybercrime) yang bersifat kompleks, lintas negara, dan sulit dideteksi. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana siber dalam perspektif viktimologi serta mengkaji tantangan penegakan hukumnya dalam implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan korban dalam KUHP Nasional 2023 masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik kejahatan siber. Selain itu, penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan regulasi, kesulitan pembuktian digital, keterbatasan aparat penegak hukum, serta sifat kejahatan siber yang lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta pendekatan yang lebih berorientasi pada korban agar perlindungan hukum dapat berjalan lebih efektif.
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KEGAGALAN SISTEM PELACAKAN (TRACKING SYSTEM) BARANG DALAM JASA PENGANGKUTAN BERBASIS DIGITAL Juniar Hartika Sari
Justici Vol 19 No 2 (2026): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v19i2.1272

Abstract

Perkembangan jasa pengangkutan berbasis digital telah menghadirkan inovasi berupa sistem pelacakan barang (tracking system) yang berfungsi memberikan informasi secara real time kepada pengguna jasa. Namun, dalam praktiknya, kegagalan sistem pelacakan sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pengguna, baik berupa keterlambatan informasi, ketidakjelasan status pengiriman, maupun kehilangan barang. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum terkait bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengangkutan berbasis digital.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan (library research).Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengangkutan berbasis digital dapat diberikan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan kewajiban keandalan sistem elektronik (system reliability obligation) oleh penyedia jasa, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme ganti rugi berdasarkan wanprestasi (breach of contract) maupun perbuatan melawan hukum (tort). Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi pengguna jasa.
ANALISIS NORMATIF TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK Sartika Patriawati
Justici Vol 19 No 2 (2026): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v19i2.1273

Abstract

Pembatalan perjanjian merupakan salah satu isu penting dalam hukum perdata Indonesia yang berkaitan erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda. Dalam praktiknya, sering terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak yang menimbulkan permasalahan hukum terkait kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada prinsipnya tidak membenarkan pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah. Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan wanprestasi, kesepakatan para pihak, atau melalui putusan pengadilan. Akibat hukum dari pembatalan sepihak dapat berupa wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta kewajiban ganti rugi dan pemulihan keadaan para pihak seperti semula. Oleh karena itu, pembatalan perjanjian harus selalu berlandaskan asas itikad baik untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan kontraktual.
PENERAPAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DALAM REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Yuliana; Suryani Yusni; Sakinah Agustina
Justici Vol 19 No 2 (2026): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v19i2.1274

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan, oleh karena itu, untuk mencegah meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika ini perlu disusun langkah-langkah strategis untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Langkah-langkah tersebut tertuang di dalam undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan di dalam undang-undang ini juga terdapat strategi penyelamatan pecandu narkoba melalui rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi penyalah gunaan narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 54 melalui rehabilitasi medis dan sosial. Dalam praktek, penetapan rehabilitasi harus melalui beberapa tahapan mulai dari Kepolisian, Penuntutan dilanjutkan ke Pengadilan. Berdasarkan keputusan Hakim akan ditetapkan apakah pelaku/pecandu penyalahgunaan narkotika ditetapkan dengan menggunakan sarana pemulihan rehabilitasi atau hukuman penjara.
PENGGELAPAN GAJI PENGAJAR DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BENDAHARA DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL Mila Surahmi; Soni Irawan; Citra Dewi Saputra; Mujibburahman; Kartika Sasi Wahyuningrum
Justici Vol 19 No 2 (2026): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v19i2.1278

Abstract

Tindak pidana penggelapan gaji pengajar dalam lembaga pendidikan merupakan permasalahan hukum yang cukup marak terjadi di Indonesia. Bendahara sebagai pemegang amanah pengelolaan keuangan memiliki posisi strategis yang rentan disalahgunakan untuk melakukan penggelapan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan signifikan dalam pengaturan tindak pidana penggelapan, termasuk penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh bendahara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pertanggungjawaban pidana bendahara yang melakukan penggelapan gaji pengajar dalam perspektif KUHP Nasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan Pasal 486, Pasal 488, dan Pasal 490 UU No 1 Tahun 2023 serta membandingkannya dengan pengaturan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional mengatur penggelapan secara lebih komprehensif dengan kategori penggelapan umum, penggelapan ringan, dan penggelapan dalam jabatan yang bukan karena kejahatan. Bendahara yang menggelapkan gaji pengajar dapat dijerat dengan Pasal 488 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda kategori V sebesar Rp500.000.000,00. Pertanggungjawaban pidana bendahara ditentukan oleh pemenuhan unsur kesalahan berupa kesengajaan serta tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan keuangan lembaga pendidikan dan sosialisasi ketentuan KUHP Nasional kepada para pengelola pendidikan.
MENGGAGAS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEBAGAI BAGIAN INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DALAM PERKARA KORUPSI Muh. Rafli Basir; Supriyadi A Arief
Justici Vol 19 No 2 (2026): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v19i2.1280

Abstract

Riset ini bertujuan untuk menelaah posisi Badan Pemeriksa Keuangan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia sekaligus merumuskan upaya menjadikan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bagian dari integrated criminal justice system dalam perkara korupsi di Indonesia. Telaah akan dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, hingga pendekatan konseptual. Riset ini sampai pada kesimpulan bahwa posisi BPK dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki posisi yang penting dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam menghitung dan menentukan kerugian keuangan negara yang kemudian digunakan oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian maupun oleh kejaksaan untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh subyek hukum. Atas dasar hal tersebut maka perlu dilakukan restrukturisasi penguatan integrated criminal justice system yang secara khusus menangani perkata tindak pidana korupsi melalui lembaga BPK secara aktif dalam membantu proses pembuktian di tahapan penyidikan dan penuntutan sekaligus pemberian keterangan ahli pada ruang persidangan tindak pidana korupsi

Page 12 of 12 | Total Record : 120

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 2 (2026): Justici Vol 19 No 1 (2026): Justici Vol 18 No 2 (2025): Justici Vol 18 No 1 (2025): Justici Vol 17 No 2 (2024): Justici Vol 17 No 1 (2024): Justici Vol 16 No 2 (2023): Justici Vol 16 No 1 (2023): Justici Vol 15 No 2 (2022): Justici Vol 15 No 1 (2022): Justici Vol 14 No 2 (2021): Justici Vol 14 No 1 (2021): Justici Vol 13 No 2 (2020): Justici Vol 13 No 1 (2020): Justici Vol 12 No 2 (2019): Justici More Issue