cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kartika Sasi Wahyuningrum
Contact Email
kartikasasi989@gmail.com
Phone
+6282240236643
Journal Mail Official
kartikasasi989@gmail.com
Editorial Address
l. Mayor Ruslan, 8 Ilir, Kec. Ilir Tim. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30164
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Justici
Published by Universitas IBA Palembang
ISSN : 19794827     EISSN : 30327903     DOI : https://doi.org/10.35449/justici.v17i2.813
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Focus and Scope The journal Justici is published by the Faculty of Law at IBA University on a regular basis every 6 months. This journal is a journal with the theme of Law, with the benefits and objectives for the development of Legal Studies, by emphasizing the nature of originality, specificity and the latest articles in each issue. The purpose of this Journal publication is to provide a space to publish thoughts on the results of original research, academics, namely students and lecturers who have never been published in other media. The focus and scope of writing (Focus & Scope) in this Journal focusing on publishing legal scientific articles on the following topics: Constitutional law; Administrative Law; Criminal law; Civil law; International law; Procedural Law; Customary law; Business law; Tourism Law; Environmental law; Law and Society; Information Technology Law and Electronic Transactions; Human Rights Law; Contemporary Law; Islamic law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 104 Documents
 7   8   9   10   11 
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SKIMMING PADA PERBANKAN Cayo, Putri Sari Nilam Cayo
Justici Vol 18 No 1 (2025): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v18i1.874

Abstract

Perkembangan teknologi ini memberikan pengaruh peningkatan di berbagai aspek antara lain aspek sosial, ekonomi, budaya serta aspek politik. Seiring majunya perkembangan teknologi ternyata diikuti pula dengan berkembangnya sisi lain dari teknologi yang mengarah pada penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan berbagai kejahatan, salah satunya kejahatan skimming Atm. Kejahatan skimming Atm adalah tindakan pencurian data yang merugikan nasabah bank dengan mencuri informasi data dari Atm. Pencurian data atau data theft adalah proses memperoleh data komputer secara illegal untuk digunakan sendiri atau diberikan kepada pihak lain. Kejahatan skimming Atm ini berupa penggandaan data nasabah lewat magnetic strip pada kartu Atm, dengan cara menempelkan alat yang disebut skimmer pada slot kartu di mesin Atm, dibagian atas penutup tombol Atm ditempatkan kamera untuk merekam pin Atm nasabah. pada saat nasabah memasukan kartu Atm ke dalam mesin yang sudah dipasangkan skimmer, alat ini bisa menyalin data nasabah. Adapun permasalah yang akan penulis bahas dalam tulisan ini adalah bagaimana sanksi pidana bagi pelaku kejahatan skimming pada Perbankan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Jenis penelitian dipergunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif, Yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tercatat dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang menggambarkan dasar berperilaku dalam Masyarakat. Pelaku kejahatan skimming dijerat dengan dua undang undang yaitu kitab undang -undang hukum pidana (KUHP) pada pasal 362 dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) pada pasal 30. Tindak kejahatan skimming sendiri dapat dimasukan dalam suatu delik KUHP yang unsur-unsurnya di rumuskan dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.
SANKSI HUKUM BAGI PELAKSANA KAMPANYE YANG MELIBATKAN ANAK DALAM KEGIATAN KAMPANYE POLITIK DI INDONESIA Oktarina, Evi
Justici Vol 18 No 1 (2025): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v18i1.875

Abstract

Kampanye Pemilu merupakan kegiatan wajib peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu. Namun dalam kampanye politik tidak jarang anak-anak dilibatkan dalam proses kampanye. Pelibatan anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan sebuah fenomena berulang setiap 5 tahun sekali atau setiap putaran kampanye. Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian secara yuridis (normatif) mencakup penelitian terhadap asas hukum, ,sistimatika hukum, taraf sinkronisasi hukum,sejarah hukum dan perbandingan hukum. Sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Penggunaan data primer akan diperoleh melalui pihak penegak hukum yang terkait (referensi) dan para pihak terkait dengan kasus yang dijadikan objek dalam penelitian. Data sekunder (library research) yaitu peraturan perundang–undangan dan literatur–literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaksana dan/atau tim kampanye yang melanggar ketentuan di Pasal 280 ayat (2) huruf k UU Pemilu terdapat di Pasal 493 UU Pemilu yang berbunyi: “Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya di sebut UU Perlindungan Anak) juga mengatur perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam konteks kegiatan politik. Hal ini diatur dalam Pasal 15 huruf a UU Perlindungan Anak.
PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL PRINCIPLE DALAM PEMBELIAN MELALUI AFLIKASI E-COMMERCE DENGAN PEMBAYARAN PAY LATERS Erniwati, Erniwati; Jhoni
Justici Vol 18 No 1 (2025): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v18i1.876

Abstract

E-commerce merupakan bisnis online yang menjual produknya kepada konsumen melalui online sehingga dapat juga dikatakan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi virtual dengan melakukan kegiatan penjualan, pemberlian dan lain-lain Adapun permasalahan dalam penelitian, yaitu : Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembelian melalui aflikasi e-commerce dengan pembayaran Pay Laters dan bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku Apabila Ada Pelanggaran pembelian melalui aflikasi e-commerce dengan pembayaran Pay Laters Metode penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah hal yang di lakukan dengan mempelajari, mengkaji permasalahan, dan mendalami atau menelaah norma-norma dan kaidah yang berlaku dalam keterkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti. Kesimpulan bahwa Dalam pemberian kredit melalul aflikasi e-commerce ada prinsif utama yang harus diketahui prinsip Know Your Customer yang disebut juga dengan prinsip mengenal nasabah (KYC Principle). KYC adalah prinsip yang diterapkan oleh pemberi kredit untuk mengamati dan mengidentifikasi identitas penerima pinjaman perjanjian kredit dan memantau transaksi mencurigakan. KYC diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PB/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Selain prinsip KYC terdapat beberapa prinsip pokok dalam pemberian kredit pada nasabah. Pihak pemberi kredit terutama dalam hal ini melalui aflikasi e-commerce harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam penilaian kredit atau yang disebut dengan analisa 5C yang terdiri atas: Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition
PELAKSANAAN REHABILITASI UNDANG-UNDANG NO. 53 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG Yusni, Suryani; Agustina, Sakinah
Justici Vol 18 No 1 (2025): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v18i1.885

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di kota Palembang saat ini semakin marak dan sangat meresahkan masyarakat, bangsa dan negara. Guna menanggulanginya diperlukan suatu aturan yaitu Undang-undang Narkotika. Dalam penanggulangannya bisa melalui sanksi pidana dan sanksi rehabilitasi
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGAWAS FINTECH DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN ONLINE ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2011 Fahrian, Yudhi; Galih Tiasna Nihan
Justici Vol 18 No 1 (2025): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v18i1.886

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait fintech seperti peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomot 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. 1). Bagaimana Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam sebagai pengawas Fintech dalam penegakan hukum pidana pinjaman online ilegal 2). Apa Faktor-Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peran OJK sebagai Pengawas Fintech dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Pinjol Ilegal Undang-undang Nomor 21 tahun 2011. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif Hasil yang didapat yaitu OJK melakukan pengawasan terhadap fintech jenis P2P Lending yang terdaftar dan berkolaborasi dengan Satgas Waspada Investigasi yaitu Pihak OJK, Bareskrim Polri, Kementrian Komunikasi dan informatika RI, Kementrian dan UKM RI, Bank Indonesia. OJK berwenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan, konsumen, dan tidakan lain disektor perbankan, sektor pasar modal, serta sektor perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya dan untuk yang Ilegal tugas dan wewenang yang sama juga diberlakukan namun belum ada aturan dimana kewenangan tersebut selama ini dijalankan oleh dua lembaga berbeda, yaitu BI dan Bapepam-LK Disarankan hendaknya perlu regulasi khusus yang mengatur pinjaman online ilegal yang dikeluarkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis teknologi Informasi terkait permasalahan tindak pidana pinjaman online (pinjol) ilegal dan pemerintah hendaknya terus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan serta menindak tegas penyalahgunaan pinjaman online yang meresahkan masyarakat.
TINJUAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYEBARAN BERITA HOAKS DI ERA DIGITAL Sahuri; Wahyuningrum , kartika Sasi; Meirina Dewi Pratiwi
Justici Vol 18 No 1 (2025): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v18i1.887

Abstract

Pemberitaan palsu yang marak terjadi tersebar di dunia maya yang dimana terkadang pemberitaan palsu tersebut menimbulkan konflik yang berefek perpecahan di berbagai kalangan masyarakat sehingga akibat beberapa doktrin yang tersebar luas dari pemberitaan palsu (hoax). Sehingga memilki dua permasalahan yaitu 1. Bagaimana penegakan hukum dapat di optimalkan untuk penyebaran berita hoaks diera digital? 2. Apa kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menindak penyebaran berita hoaks?, dengan menggunakan penelitian yuridi normatif. Hasil Penyebaran berita hoaks merupakan masalah serius di era digital yang dapat merusak tatanan sosial, politik, dan keamanan masyarakat. Berita hoaks, yang sering kali disebarkan melalui media sosial dan platform digital, dapat menyesatkan publik, memperburuk polarisasi sosial, dan bahkan menimbulkan keresahan atau kerusuhan. Penanggulangan terhadap hoaks memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan peran aktif dari pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, dan masyarakat.
UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PEMERINTAH DENGAN INVESTOR DOMESTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL Windi Arista
Justici Vol 18 No 2 (2025): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v18i2.1039

Abstract

Upaya Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Yang Timbul Antara Pemerintah Dengan Investor Domestik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa dan kepastian Hukum penanaman modal yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (the statue approacch). kesimpulan penelitian ini yaitu upaya penyelesaian sengketa penanaman modal yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik adalah dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa dan pengadilan.
IMPLEMENTASI PERATURAN KETENAGAKERJAAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA DENGAN KONTRAK Juniar Hartika Sari
Justici Vol 18 No 2 (2025): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v18i2.1042

Abstract

Salah satu bentuk perjanjian kerja yang ada di Indonesia adalah perjanjian kerja waktu tertentu, atau biasa kita dengar dengan perjanjian kerja kontrak. Belakangan semakin marak para pelaku usaha atau perusahaan menggunakan sistem kerja kontrak terhadap pekerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bentuk-bentuk perlindungan tenaga kerja kontrak yang diatur di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative (Normative Legal Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah Library Research atau kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang diperoleh dengan menelaah dan mempelajari serta menganalisis buku-buku dan referensi-referensi yang berhubungan dengan pembahasan ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja kontrak dalam PKWT belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang dan rasa keadilan, itu lah mendorong para buruh mengadakan demonstrasi dalam setiap peringatan hari buruh yang intinya menuntut kesejahteraan buruh.
PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Koperatif Antara Malaysia Dan Indonesia) Putri Sari Nilam Cayo
Justici Vol 18 No 2 (2025): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v18i2.1043

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan hukum pidana terkait perlindungan dan sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang antara Indonesia dan Malaysia, dengan fokus pada efektivitas regulasi serta penerapan sanksi pidana yang bersifat preventif dan represif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perbandingan pengaturan hukum pidana mengenai pencucian uang antara Indonesia dan Malaysia dan Sejauh mana efektivitas penerapan sanksi pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kejahatan pencucian uang di kedua negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan komparatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, serta Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (AMLA) di Malaysia. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap isi norma hukum dan implementasinya, termasuk studi kasus dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Malaysia telah memiliki perangkat hukum yang cukup komprehensif dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Namun, Malaysia cenderung lebih progresif dalam pelibatan lembaga keuangan dan intelijen keuangan secara terpadu, sedangkan Indonesia masih menghadapi kendala dalam penegakan hukum dan koordinasi antar lembaga. Di sisi lain, sanksi pidana di kedua negara sama-sama mencakup pidana penjara dan denda, tetapi perbedaan terdapat pada mekanisme penyitaan aset dan perlindungan terhadap whistleblower. Secara umum, Malaysia lebih menekankan pada efisiensi proses hukum dan deteksi dini, sementara Indonesia masih memperkuat aspek penindakan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORUPSI DI ERA MODERNISASI DIGITAL Sahuri; Murdani, Benny
Justici Vol 18 No 2 (2025): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v18i2.1044

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di era modernisasi digital, di mana kemajuan teknologi informasi berdampak signifikan terhadap modus operandi kejahatan sekaligus membuka peluang inovasi dalam penindakan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tantangan dan peluang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di era digital dan Bagaimana optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam mendorong efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan pola korupsi yang terjadi seiring digitalisasi, serta mengevaluasi efektivitas strategi penegakan hukum yang memanfaatkan teknologi, seperti sistem e-government, digital forensik, dan pemantauan transaksi keuangan secara elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi, seperti UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta studi kasus dan wawancara dengan aparat penegak hukum dan pakar teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi digital dapat menjadi alat yang efektif dalam penegakan hukum, misalnya melalui penerapan sistem pelaporan elektronik, penggunaan Artificial Intelligence untuk deteksi pola transaksi mencurigakan, serta transparansi data publik. Namun, di sisi lain, korupsi juga bertransformasi ke dalam bentuk digital seperti manipulasi data elektronik dan penyalahgunaan sistem informasi. Hambatan utama terletak pada belum meratanya kapasitas digital aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur, serta perlindungan hukum terhadap data digital.

Page 10 of 11 | Total Record : 104

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18 No 2 (2025): Justici Vol 18 No 1 (2025): Justici Vol 17 No 2 (2024): Justici Vol 17 No 1 (2024): Justici Vol 16 No 2 (2023): Justici Vol 16 No 1 (2023): Justici Vol 15 No 2 (2022): Justici Vol 15 No 1 (2022): Justici Vol 14 No 2 (2021): Justici Vol 14 No 1 (2021): Justici Vol 13 No 2 (2020): Justici Vol 13 No 1 (2020): Justici Vol 12 No 2 (2019): Justici More Issue