cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pujiyono Suwadi
Contact Email
justicedialecticaljournal@stih-adhyaksa.ac.id
Phone
+6287738904981
Journal Mail Official
justicedialecticaljournal@stih-adhyaksa.ac.id
Editorial Address
Bagian Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (BPPM) STIH Adhyaksa Gedung Adhyaksa Loka Lantai 3. Jl. Raya Mabes Hankam No. 60, Ceger Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta – 13820
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Justice Dialectical
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa
ISSN : 3047423X     EISSN : 30474264     DOI : https://doi.org/10.70720/jjd.v2i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Justice Dialectical is an international and fully peer reviewed journal which welcomes high quality, theoretically informed papers on a wide range of fields linked to criminal law and criminal justice system. It invites submissions relating to: Studies of crime and interpretations of forms and dimensions of criminal law; Analyses of criminological debates and contested theoretical frameworks of criminal justice system analysis; Criminal justice and penal policy and practices; Policing policies and policing forms and practices; Criminal law and practice from a socio-legal perspective. Election Crime. Economic Crime Juvenile crime. We particularly welcome submissions relating to more recent and emerging areas of criminal law and criminal justice system enquiry including cyber-enabled crime, fraud-related crime, terrorism, hate crime and legal justice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Pelanggaran Anggota Polisi yang Melakukan Tindak Pidana dengan Perintah Atasan dalam Kasus Ferdy Sambo e-Jurnal STIH ADHYAKSA
Jurnal Justice Dialectical Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70720/jjd.v1i1.11

Abstract

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diketahui berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat. Aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya adalah anggota polisi yang melanggar Kode Etik dan Ketentuan Disiplin. Dalam rangka melaksanakan penegakan Kode Etik Profesi Polri diatur secara normatif dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Sehingga Kode Etik Profesi Kepolisian mengikat setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beberapa pelanggaran atau kejahatan yang pernah dilakukan oleh kepolisian Indonesia antara lain: Penyalahgunaan Narkotika, Pencurian, dan Pelanggaran Disiplin. Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Kasus Pembunuhan Berencana yang melibatkan Ferdy Sambo dkk turut menguraikan bagian-bagian yang dilanggar seperti Pasal 35 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 19 (1), dan Pasal 23. Faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum: Faktor Hukum, Faktor Penegakan Hukum.
Hukum Mematuhi Perintah Atasan dalam Militer Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional e-Jurnal STIH ADHYAKSA; Qur'an Tuasikal, Fahmil
Jurnal Justice Dialectical Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70720/jjd.v1i1.12

Abstract

Pertanyaan tentang prinsip-prinsip Nuremberg diangkat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menugaskan Komisi Hukum Internasional untuk mempelajarinya. Pasal IV yang disusun Komisi ini dan berkaitan dengan perintah atasan sudah banyak dibahas. Rancangan undangundang yang menggabungkan prinsip-prinsip Nuremberg, yang disiapkan pada tahun 1954 oleh Komisi Hukum Internasional setelah berbagai rujukan ke Majelis Umum Perserikatan BangsaBangsa, ditangguhkan sejak lama. Dalam hukum internasional, pertanyaan apakah perintah atasan memberikan alasan tidak mempunyai dasar yang kuat dan tidak didefinisikan secara pasti. Oleh karena itu, hal ini harus diatur oleh Negara, yang harus mempertimbangkan karakteristik individual dari perundang-undangan nasionalnya. Dari sudut pandang hukum humaniter internasional, kurangnya ketentuan yang relevan tidaklah seserius yang diperkirakan. Hukum humaniter internasional harus diterapkan dan dipatuhi secara universal; Pemerintah tidak boleh memaksakan peraturan mengenai hal ini yang bertentangan dengan perundangundangan nasional, jika tidak maka peraturan tersebut akan ditolak. Selain itu, pelanggaran berat yang dilakukan dalam konflik bersenjata selama beberapa tahun terakhir pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa, dan berkaitan dengan perlakuan tidak manusiawi terhadap orang yang terluka, kondisi penahanan bagi tahanan, kegagalan untuk menghormati penduduk sipil, dan sejenisnya.
Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3733 Tentang Sengketa Merek Rudy Mulyanto e-Jurnal STIH ADHYAKSA; Adi Hioctava Darsana, Reza
Jurnal Justice Dialectical Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70720/jjd.v1i1.13

Abstract

HKI sendiri dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud (benda immaterill). Merujuk pada Pasal 499 BW (KUH Perdata), yang dapat dinamakan kebendaan yaitu tiap-tiap barang dan tiaptiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Merek merupakan bagian dari HKI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disingkat UU Merek dan Indikasi Geografis). Perlindungan merek terkenal di Indonesia diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan tersebut diberikan untuk mencegah terjadinya peniruan merek yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terkenal, baik berupa kerugian ekonomi maupun kerugian reputasi.
Analisis Sila Ke-5 Pancasila "Keadilan Sosal Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" Terhadap Permasalahan Mantan Narapidana Yang Ingin Mencalonkan Dirinya Sebagai Anggota Legislatif, Dalam Rangka Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) e-Jurnal STIH ADHYAKSA; Nurfadillah; Putra Randa Labi, Yohanes
Jurnal Justice Dialectical Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70720/jjd.v1i1.14

Abstract

Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi atau dasar dari segala sumber hukum di Indonesia, namun, Pancasila bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki adalah UUD 1945 yang mana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi atau dasar dari segala sumber hukum. Secara umum, Hak Asaasi Manusia mempunyai pengertian sebagai hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir (hakiki), tidak dapat dicabut, dihilangkan, dan hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal, yang harus dijaga dan dihormati oleh satu sama lain. Adapun pengertian HAM terdapat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi: “HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin:Sebuah Analisis Hukum e-Jurnal STIH ADHYAKSA; Ashar Wicaksana, Dio; Dwi Kambela, Adam
Jurnal Justice Dialectical Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70720/jjd.v1i1.15

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai anak luar kawin yang ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2012 oleh Mahkamah Konstitusi, merupakan momentum hasil uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diajukan Machica Mochtar dalam rangka memperjuangkan hak-hak anak yang dilahirkannya dari hasil perkawinannya dengan Moerdiono. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam hirarki urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konsitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan hak yang sama kepada anak luar kawin dengan anak yang sah, termasuk hak atas nama ayah yang dilegalkan dalam akta kelahiran, hak atas nafkah dan biaya umum lainnya, hak menjadikan ayahnya sebagai wali, dan hak atas waris dan mewarisi dengan ayahnya. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, yaitu hak untuk hidup, hak untuk identitas, hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan, hak untuk perlindungan, dan hak untuk partisipasi. Namun, ketentuan ini tidak sesuai dengan ketentuan anak luar kawin yang diatur dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini karena dalam hukum Islam, perkawinan yang sah tidak harus dicatatkan di KUA. Jadi, anak luar kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak dari hasil kawin/nikah sirri, anak dari hasil perselingkuhan, anak dari hasil samen laven (hidup bersama tanpa pernikahan), dan anak dari hasil hubungan haram atau zina.
Implementation and Challenges of Carbon Tax to Reduce Emissions in Indonesia Thalia Faz, Aisya; Ika Rahmawati; Oktavian Deo Widiarto; Rio Ferry Irfansyah
Jurnal Justice Dialectical Vol 2 No 1 (2024): Jurnal Justice Dialectical
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70720/jjd.v2i2.37

Abstract

Carbon tax is proposed as a policy to reduce greenhouse gas emissions in Indonesia, especially carbon dioxide (CO₂), which is the main cause of climate change. In the context of Indonesia, which accounts for about 2% of total global emissions, a carbon tax is expected to internalize the negative externalities of those emissions and drive the transition to clean energy. In this paper, we analyze the application of carbon tax as a strategy to reduce greenhouse gas emissions in Indonesia. We also identified and evaluated the challenges faced in implementing carbon tax policies, including resistance from industry and communities, as well as the complexity of setting fair and effective rates. Our results show that the implementation of a carbon tax has great potential in reducing greenhouse gas emissions and supporting sustainable development. However, the implementation of the carbon tax is also faced with various challenges that need to be overcome. Therefore, cooperation between government, industry, and society is needed to formulate effective and sustainable carbon tax policies. Through this analysis, it is hoped that solutions can be found to improve the effectiveness of carbon tax policies in reducing emissions and supporting environmental sustainability.
Optimization of Income Tax Revenue in Land and Building Rights Transfer Transactions Robbani, Anila; Raffy Arnanda Faturrohman; Ahmad Hananul Amin
Jurnal Justice Dialectical Vol 2 No 1 (2024): Jurnal Justice Dialectical
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70720/jjd.v2i2.38

Abstract

Income tax has the potential for revenue from transactions involving the transfer of land and building rights. However, there are still challenges to its optimal implementation. The purpose of this research is, first, to understand the mechanism of income tax imposition on transactions involving the transfer of land and buildings and, secondly the challenges in optimizing income tax on transactions involving the transfer of land and buildings. This research employs the normative legal research method, which incorporates a legislative and conceptual perspective. The legal system theory examines the factors that challenge the optimization of income tax on the transfer of land and building rights. The research results show, first, the mechanism of PPh on PHTB is imposed on the amount of income received or obtained by the party transferring or selling the rights to land and/or buildings. The payment of PPh occurs prior to the signing of the land transfer deed. Secondly, the optimization challenge often arises from taxpayers collaborating to evade the obligation to pay income tax on the transfer of land and buildings. Three factors contribute to non-compliance: the evolving legal framework and intricate mechanisms, the existence of land law enforcers within the legal structure who aid taxpayers in evading income tax payments, and the prevailing legal culture that lacks awareness of the procedures and significance of paying income tax on land and building transfers. Therefore, the tax sector needs to implement a series of tax policy strategies to meet national revenue targets.
Tax Evasion of Buying and Selling Land by Notary Purnama Aji, Pradistya; Salsabila Khairunnisa; Tessalonika Kusuma Dewi; Oktavian Dimas Widiarto
Jurnal Justice Dialectical Vol 2 No 1 (2024): Jurnal Justice Dialectical
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70720/jjd.v2i2.40

Abstract

Tax evasion in land sale and purchase transactions by notaries is a significant legal problem, especially because of the strategic role of notaries in ensuring legal certainty. This study aims to analyze the application of criminal sanctions against notaries involved in tax evasion, particularly in the Denpasar District Court decision number 300/PID.B/2015 / PN.DPS. The method used in this study is normative juridical, with a case study approach to evaluate the relevant legal aspects and the implementation of criminal sanctions in this context. This writing includes a descriptive type of legal analysis with reference to related legislation, such as the Notary Office Act, the Criminal Code, and related documents and literature. The results showed that the notary has the authority to manage taxes such as Income Tax and Customs acquisition of land and building rights. However, this authority can be abused, as happened in the case of notaries with us initials. In such cases, judges pass a verdict under Article 372 of the Criminal Code, which is considered relevant for the criminal offense of embezzlement. This study recommends increased supervision, reform of tax policies related to notaries, as well as improving the integrity of the profession through strengthening the code of ethics. This effort is expected to increase public confidence in notaries and the legal system in Indonesia.
Optimizing Value Added Tax (VAT) Revenue in Indonesia Zuhad, Fariz; Wisang Christandriya, Garnetto; Idha Prihatini, Natalia
Jurnal Justice Dialectical Vol 2 No 1 (2024): Jurnal Justice Dialectical
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70720/jjd.v2i2.41

Abstract

This paper discusses the Optimization of Value Added Tax (VAT) Revenue in Indonesia, highlighting the importance of taxes as a source of funding for the state. Taxes serve as a tool to support national development and meet the needs of society. In this context, VAT becomes one of the largest sources of tax revenue after Income Tax (PPh), contributing approximately 30% of total tax revenue.Changes in tax regulations, particularly through the Draft Law on Harmonization of Tax Regulations (HPP), have sparked controversy in society, especially concerning the increase in VAT rates from 10% to 12% and the introduction of a multi-rate scheme. This paper also identifies factors that hinder the optimization of VAT revenue, including taxpayer compliance and operational costs of the tax system. An analysis is conducted on the impact of tax policy on the economy and the effectiveness of tax collection in supporting national financial stability.By understanding the dynamics and challenges in VAT revenue collection, it is hoped that solutions can be found to enhance tax contributions to national development.
Policy of Taxation of Premium Value Addition Tax (Ppnbm) on Motorwages for the Purpose of Tax Collection in Indonesia Yofian Roesjdiansyah, Muhammad; Widya Nugraha, Raka; Febreight Arthania, Yolva
Jurnal Justice Dialectical Vol 2 No 1 (2024): Jurnal Justice Dialectical
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70720/jjd.v2i2.45

Abstract

The Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) policy in Indonesia is designed to regulate the consumption of luxury goods, increase state revenue, and encourage the growth of local industries. This study analyzes the mechanisms of PPnBM imposition on motor vehicles and other luxury goods. The results show that the imposition of PPnBM on non-motor vehicle luxury goods is considered suboptimal. Many high-value luxury goods, such as watches, bags, and jewelry, are not the object of PPnBM, potentially weakening the principle of tax justice and reducing the country’s revenue potential. In contrast, the PPnBM policy on motor vehicles is considered effective in achieving tax collection objectives, with detailed and clear regulations categorizing tariffs based on passenger capacity, engine size, fuel consumption, and CO2 emissions levels. This study recommends expanding the scope of PPnBM to include more luxury goods and adjusting regulations to ensure fairness in tax distribution and increase state revenue.

Page 1 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025): Journal of Justice Dialectical Vol 3 No 1 (2025): Journal of Justice Dialectical Vol 2 No 2 (2024): Jurnal Justice Dialectical Vol 2 No 1 (2024): Jurnal Justice Dialectical Vol 1 No 1 (2023)