cover
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
jurnalsostekmas@gmail.com
Editorial Address
Jl. St. Mohd. Arief No.32 Padangsidimpuan
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Sostekmas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat
ISSN : -     EISSN : 30632471     DOI : -
Jurnal Sosteknas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat berfokus pada kajian ilmu-ilmu sosial, ilmu terapan, humaniora, teknologi, dan laporan pengabdian kepada masyarakat. Jurnal Sosteknas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat menerima kontribusi artikel penelitian dan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari penulis umum. Setiap tahun diterbitkan satu volume yang terdiri dari tiga nomor, masing-masing nomor memuat minimal lima artikel. Hasil penelitian atau laporan yang ditulis harus merupakan penelitian atau kegiatan terkini (maksimal 5 tahun terakhir), baik hasil penelitian atau kegiatan individu maupun kelompok. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pengajuan artikel dibuka sepanjang tahun. Namun, sebelum mengirimkan artikel, harap pastikan bahwa artikel tersebut sesuai dengan fokus dan ruang lingkup jurnal kami, ditulis dalam bahasa Inggris, dan mengikuti pedoman penulis kami.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2024)" : 5 Documents clear
Penegakan Hukum Pemilu Terhadap Penyalagunaan Fasilitas Pemerintah Di Kota Padangsidimpuan suhendra, dedy
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2024)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65434/jst.v1i1.4

Abstract

Penegakan hukum Pemilu merupakan menegakkan keadilan Pemilu melalui kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah hadir sebagai pengaturan hukum Pemilu dengan Gakkumdu sebagai penegak pidana Pemilu, namun masih terdapat masalah dalam implementasinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme penegakan hukum penyalagunaan fasilitas pemerintah di Kota Padangsidimpuan dan hambatan dari segi substansi hukum penanganan pelanggaran penyalagunaan fasilitas pemerintah di Gakkumdu Kota Padangsidimpuan . Metode penelitian menggunakan Yuridis empiris. Wawancara dan pembagian kuesioner merupakan teknik pengumpulan data. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum penyalagunaan fasilitas pemerintah di Kota Padangsidimpuan menggunakan UU Pemilu dan peraturan teknis Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Ada faktor hambatan dari segi substansi terletak pada pembuktian Pelaksana dan tim kampanye yang harus terdaftar di KPU sedangkan fakta dilapangan tidak terdaftar dan sedikitnya masa penanganan yaitu 14 hari.
ANALISIS HUKUM PENGGUNA PROSTITUSI ONLINE DI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA Sari, Ardina; Jaya, Hilman
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2024)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65434/jst.v1i1.6

Abstract

Kecanggihan teknologi memberikan kemudahan terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Namun, tidak semua bersifat positif ada negatif yang membuat upaya suatu perangkat hukum yang tidak bisa di negosiasi lagi.  Cyber Prostitution adalah tindakan transaksi prostitusi dimana keuntungan lebih besar diperoleh dan mudah untuk mendapatkan pekerja seks komersial (PSK) di era serba digital sekarang berbeda dengan konvensional harus mendatangi tempat prostitusi terlebih dahulu. Dalam dunia prostitusi baik online ataupun tidak Pengguna Jasa dibebaskan tanpa adanya sanksi tidak mengakibatkan efek jera melakukan peristiwa pidana. Rumusan permasalahan pada studi ini yaitu bagaimana hukum positif di Indonesia mengadili pengguna cyber prostitution dan bagaimana UU ITE mengatur tentang transaksi cyber prostitution. Metode yang penulis gunakan pada studi ini yaitu yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Sumber yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu data sekunder atau studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan untuk bisa jadi pertimbangan hakim dalam menjerat Pengguna Jasa Cyber Prostitution.
ANALISIS HUKUM GAJI PEKERJA DIBAWAH UPAH MINIMUM KOTA PADA USAHA YANG TIDAK BERBADAN HUKUM Simatupang, Nuratika; Nasution, Irwan Syah
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2024)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65434/jst.v1i1.7

Abstract

Kebutuhan tenaga kerja yang meningkat ini tidak di seimbangkan dengan pemberian upah kerja secara layak. Ketidaklayakan pemberian upah tenaga kerja ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup kompleks khususnya di Indonesia. Pihak pengusaha masih banyak yang memberikan bayaran dibawah tingkat minimum daerah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berusaha memecahkan permasalahan dengan ketentuan norma yang berlaku khususnya pada pemberlakuan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha yang tidak berbadan hukum wajib memberikan gaji sesuai dengan ketentuan UMK. Ketentuan pemberian gaji UMK ini harus disesuaikan dengan kebutuhan standar kelayakan pada masyaraka
Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yusrin, Ali; Hamzah, Indar
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2024)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65434/jst.v1i1.8

Abstract

Tanah warisan sangat berisiko untuk diperjualbelikan karena tanah tersebut masih atas nama pewaris atau orang yang sudah meninggal dunia, sedangkan para ahli waris ingin secepatnya tanah warisan dijual agar bisa dibagi kepada keluarga pewaris. Hak kepemilikan atas tanah tanah warisan pewaris seutuhnya milik ahli waris yang memiliki hubungan hukum dengan si pewaris. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang mempelajari karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Serta penelitian hukum normatif yang mempelajari data-data dari ketentuan atau peraturan hukum, surat kabar, jurnal, dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses mediasi sangat bermanfaat untuk menyelesaikan sengketa jual beli tanah warisan. Dalam hal ini mediator yang berperan penting untuk menyelesaikan masalah ini dengan mendamaikan para pihak.
UPAYA PENAGGULANGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN LUBUK BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS Miranda, Najwa Rosepty
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2024)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65434/jst.v1i1.9

Abstract

Implikasi alih fungsi lahan memiliki akibat yang sangat serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, tetapi tidak menggunakan istilah populasi, melainkan social situation atau situasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian adalah dengan memberikan bantuan alat pertanian kepada kelompok tani, penyuluhan, pengawasan, manajemen pasca panen, bantuan pemasaran yang semuanya dilakukan untuk menjaga stabilitas harga komunitif pangan serta sosialisasi kepada kelompok tani betapa pentingnya ketahanan pangan di Kabupaten Padang Lawas.

Page 1 of 1 | Total Record : 5