cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
jurnalsostekmas@gmail.com
Editorial Address
Jl. St. Mohd. Arief No.32 Padangsidimpuan
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Sostekmas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : -     EISSN : 30632471     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Art, Engineering,
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT
Jurnal Sosteknas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat berfokus pada kajian ilmu-ilmu sosial, ilmu terapan, humaniora, teknologi, dan laporan pengabdian kepada masyarakat. Jurnal Sosteknas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat menerima kontribusi artikel penelitian dan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari penulis umum. Setiap tahun diterbitkan satu volume yang terdiri dari tiga nomor, masing-masing nomor memuat minimal lima artikel. Hasil penelitian atau laporan yang ditulis harus merupakan penelitian atau kegiatan terkini (maksimal 5 tahun terakhir), baik hasil penelitian atau kegiatan individu maupun kelompok. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pengajuan artikel dibuka sepanjang tahun. Namun, sebelum mengirimkan artikel, harap pastikan bahwa artikel tersebut sesuai dengan fokus dan ruang lingkup jurnal kami, ditulis dalam bahasa Inggris, dan mengikuti pedoman penulis kami.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 3 (2024)" : 5 Documents clear
PELAKSANAAN PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN TAPANULI SELATAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017 Randani Pulungan, Gina; Suhendra, Dedy
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 3 (2024)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilu berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional. Metode penelitian yan g digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pengawasan pemilu serentak Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengawasan dilakukan pada seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024, mulai dari tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan perhitungan suara, hingga tahap rekapitulsai perhitungan perolehan suara. Bawaslu juga melakukan kolaborasi yang baik dengan lembaga pemerintah daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), masyarakat dan stakeholder di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai mitra.
DISPUTE RESOLUTION METHODS THROUGH THE CONSUMER DISPUTE RESOLUTION AGENCY Prameswari, Andini
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 3 (2024)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Consumer law is included in civil law in a broad sense, namely Civil Law and Commercial Law. In Indonesia, consumer protection issues began in the 1970s, marked by the establishment of the Indonesian Consumers Foundation in May 1973. This study uses a normative legal research method, the results of the study show that the Indonesian government created Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, to accommodate the interests and protection of consumers and business actors. The Consumer Dispute Resolution Agency has several dispute resolution methods using the Mediation, Conciliation, and Arbitration methods.
Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Standar Laik Operasi Kapal Nelayan Di Perairan Tapanuli Tengah Winalda Siregar, Sarma
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 3 (2024)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Operational Worthiness Standard (SLO) is one of the instruments in fisheries supervision in accordance with the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 23 of 2021. PERMEN-KP No. 23 of 2021 is a replacement regulation for PERMEN KP No. 1 of 2017 concerning the Certificate of Operational Worthiness of Fishing Vessels. The vessel is considered unfit for operation because it is proven not to meet the requirements of the provisions set, namely the existence of an expired ship certificate, inadequate safety equipment, the ship's registration mark is not installed, the load is excessive/over draft, the load does not match the cargo document and so on which will have fatal consequences if the ship continues to sail or operate. This study uses a normative juridical legal research type. The results of the study show that the Tapanuli Tengah Waters Police Headquarters Unit is still seeking action preventive and preemptive when in the middle conducting inspections in waters in the context of sea patrols or by socializing the law to the fishing community or the community when carrying out sambaing activities, then the obstacles for the Water Police Unit in implementing legal sanctions for violations are internal factors from the ranks of the Water Police itself, due to the lack of personnel and ship facilities owned. The personnel of the Tapanuli Tengah Polairud Police only number 8 (eight) people including
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Yang Memiliki Nartkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Sari, Widia
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 3 (2024)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya pada merosotnya kualitas manusia, tetapi juga meningkatnya jumlah dan kualitas kriminalitas, Penyalahguna dalam teori victimology dianggap sebagai korban karena menanggung kerugian materi dan sakit adiksi, namun oleh Undang-Undang hal tersebut dikriminalkan sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyalahguna, dalam hal ini maka diperlukan pertimbangan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan sebagaimana narkotika diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, degan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa
Obstruction Of Justice By The Mass Against The Arrest Of Drug Syndicate Manurung, Gomgom
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 3 (2024)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Institution is a government organ that is designated as an institution and is given the authority to carry out its functions based on the Republic of Indonesia Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia National Police, contained in article (2) which contains the function of the police as one of the functions of the State government in the field of maintaining public security and order, law enforcement, protection, protection, and service to the community , in Indonesia, the government continues to strive to emphasize and reduce the number of crimes that occur, one of which is crimes caused by drug abuse , but in the arrest of narcotics dealers, there are often acts of obstruction of justice by the masses . The research method used is a type of qualitative legal research . The results of the study indicate that police officers can fire warning shots 3 (three) times, as regulated in Protap No.1/V/2001 concerning the Use of Firearms against masses who obstruct/ Obstruction of justice in the arrest of drug dealers .

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 3 (2025) Vol 2 No 2 (2025) Vol 2 No 1 (2025) Vol 1 No 3 (2024) Vol 1 No 2 (2024) Vol 1 No 1 (2024)