Garuda - Garba Rujukan Digital

Harmonisasi Beribadah Warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Mesjid At-Tawwabin Kelurahan Tobat Kota Padangsidimpuan Syulhennisari Siregar; Dedy Suhendra
ARISTO Vol 9, No 1 (2021): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama are the two largest Islamic organizations in Indonesia which have several different understandings in the implementation of worship, so people assume that the harmonization of worship between followers of these two organizations is very difficult to carry out, but it is different with Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama members who become worshipers in At-Tawwabin Mosque, worshipers in this mosque worship together, without any debate or dispute. The purpose of this research is to find out how the harmony of worship of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama residents in the mosque, and what factors influence the harmonization of worship. This research is expected to be beneficial for Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama residents in maintaining harmony in worship of fellow Muslims and can be used as a reference to avoid conflicts between Islamic religious organizations in Indonesia. The research method used is a descriptive research method with a qualitative analysis approach, through a series of observations, interviews, and taking documentation, while the research location is in the District of Tobat, Padangsidimpuan City. The results of this study conclude that the form of harmonization is as in the implementation of fard prayers, Friday prayers, Tarwih prayers, holiday prayers, and the implementation of corpse prayers. While the factors that influence it are historical factors, family / kinship factors, the influence of Dalihan Na Tolu, government support, and blind fanatic attitudes of Muhammadiyah and NU residents in the mosque.

PERANAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN OBAT-OBATAN TERLARANG (NARKOBA) DI KOTA PADANGSIDIMPUAN Annisa Khairani; Effan Zulfiqar; Dedy Suhendra
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.181-187

Peredaran gelap narkoba yang begitu cepat hingga menyentuh masyarakat lapisan bawah, tidak memandang status sosial, dan merusak sendi kehidupan masyarakat tidak hanya di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke kota kecil seluruh Indonesia, begitu juga dengan di Kota Padangsidimpuan. Begitu parahnya dampak dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba terhadap kondisi fisik maupun lingkungan sosial. Sehingga untuk penangulangannya tidak bisa hanya oleh pihak kepolisian, BNN maupun pemerintah. Oleh karena itu diperlukan juga peran serta tokoh masyarakat. Metode penelitian yang digunalakan adalah penelitian deskriptif kualitatip. Adapun hasil penelitiannya adalah, bahwa (1) Kepala Lingkungan mengajak masyarakat mengikuti sosialisai bahaya narkoba dan mengajak pemuda untuk bergabung dalam organisasi satgas pemuda anti narkoba, (2) Para Tokoh Adat membentuk atau mengaktifkan kembali NNB yang menjadi pagar desa guna melindungi masyarakat dari masyarakat asing yang hendak mengedarakan dan melakukan penyalahgunaan narkoba.Kata Kunci: Peranan, Tokoh Masyarakat, Narkoba

REKRUTMEN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 Dedy Suhendra
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencari sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga untuk pelaksanaannya dibutuhkan satu aturan hukum yang jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum rekrutmen dan pengangkatan PPPK, dan bagaimana proses/mekanisme rekrutmen dan pengangkatan PPPK menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa dasar hukum pengangkatan PPPK berpedoman pada UUD 1945, UU No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diganti dengan UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, PP No.78 Tahun 2013, dan proses/ mekanisme pengangkatan PPPK dilakukan melalui tahapan perencanaan , pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pemgumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.Kemudian untuk menjadi CPNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi CPNS. Pengangkatan PPPK menjadi CPNS merupakan proses kegiatan pengisian formasi yang lowong dimulai dari perencanaan, penetapan nama yang akan diangkat, seleksi administrasi, ujian tertulis, penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) sampai dengan pengangkatan menjadi CPNS.Kata Kunci : Pegawai, Pemerintah, Rekrutmen, Undang-Undang

ANALISIS HUKUM SURAT EDARAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 511.I/ 5900/ 2018 TENTANG PENGGUNAAN LPG BERSUBSIDI TABUNG 3 KILOGRAM BAGI USAHA KECIL MIKRO DAN RUMAH TANGGA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN Dedy Suhendra; Muhammad Faisal
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Abstrak Gas LPG merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat pada saat ini, apalagi sejak berjalannya Program Pemerintah tentang Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG pada tahun 2007. Perbedaan harga antara LPG bersubsidi dan non subsidi tersebut sering dimanfaatkan oleh para pelaku pasar, maupun oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menjual LPG 3 Kg kepada pihak-pihak yang tidak seharusnya dengan harga yang lebih tinggi, ataupun ulah para pengoplos LPG 3 Kg ke Tabung 12 Kg, bahkan cenderung menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kilogram Bersubsidi di pasaran. Pemerintah Kota Padangsidimpuan, dalam mnelaksanakan tugasnya untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap kebutuhan Gas LPG 3 Kg, mengambil sebuah kebijakan dengan mengeluarkan Surat Edaran Walikota Padangsidimpuan Nomor 511.I/ 5900/ 2018 tentang Penggunaan LPG Bersubsidi Tabung 3 Kilogram Bagi Usaha Kecil Mikro dan Rumah Tangga di Kota Padangsidimpuan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam Tatanan Hukum Indonesia dan bagaimana kekuatan hukum Surat Edaran Walikota Padangsidimpuan Nomor 511.I/ 5900/ 2018 tentang Penggunaan LPG Bersubsidi Tabung 3 Kilogram Bagi Usaha Kecil Mikro dan Rumah Tangga di Kota Padangsidimpuan berdasarkan Sistim Perundang-Undangan yang Berlaku di Negara Republik Indonesia.Kata kunci : Analisis Hukum, LPG Bersubsidi, Surat Edaran.

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2015 (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHP.BUP-XIV/2016) Dedy Suhendra
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, adalah merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang pelaksanaannya tidak lepas dari pelanggaran dan kecurangan, untuk itu perlu dibentuk sebuah lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pilkada serentak tahun 2015, tahapan, kegiatan, jadwal penanganan perkara perselisihan, dan bagaimana pelaksanaan putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 127/PHP.BUP-XIV/2016 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan normatif (legal research) untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada sebelum terbentuknya badan peradilan khusus, dan putusannya sudah berdasarkan keadilan.Kata Kunci: Penyelesaian, Perselisihan, Pemilihan Kepala Daerah

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 di Kabupaten Mandailing Natal Dedy Suhendra; Zulkarnain Hasibuan; Fajar Padly
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.384-393

RINGKASANPilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Mandailing Natal diikuti oleh tiga pasangan calon kepala daerah, yaitu pasangan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst-Atika Azmi Utammi, pasangan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin, dan pasangan H. Sofwat Nasution-Ir. H. Zubeir Lubis. Berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/PL.02.6-Kpt/1213 /KPU-Kab/XII/2020 pasangan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin ditetapkan sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dari kedua pasangan calon lainnya, pasangan H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst - Atika Azmi Utammi merasa tidak puas dengan rekapitulasi jumlah perolehan suara tersebut, mereka menduga telah terjadi kecurangan penggelembungan jumlah perolehan suara salah satu pasangan calon di beberapa TPS. Oleh karena itu, mereka mengajukan Gugatan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilhan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020, yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan perkara nomor: 86/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, dab bagaimana pelaksanaa putusan tersebut di Kabupaten Mandailing Natal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif (legal research, dan spesifikasi penelitian hukum normatif atau doktrinal. Melalui studi dokumen terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisa pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi 86/PHP.BUP-XIX/2021 di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian analisis hukum ini menggunakanKata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Putusan, Pilkada

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search