JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan
JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Jurnal Mahasiswa Pemerintahan telah terverifikasi pada Online Journal System (OJS) dibawah naungan jounal.uir.ac.id sejak 2023. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan merupakan wadah publikasi karya ilmiah yang diperuntukkan bagi para mahasiswa, dosen dan praktisi. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan terbit 4 edisi per tahun yaitu dibulan Januari, April, Agustus dan Desember. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya yaitu: Pemerintahan, Politik, Kebijakan Publik dan Sosial. Mohon dibaca panduan dengan baik. Penulis yang ingin menyerahkan artikel ke JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, harus mematuhi panduan penulisan. Jika artikel yang dikirim tidak sesuai atau ditulis dalam format yang berbeda dengan panduan, maka akan DITOLAK oleh editor sebelum ditinjau lebih lanjut. Para editor hanya menerima artikel yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Artikel ditulis dalam bahasa indonesia. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan menggunakan prosedur penilaian Double Blind. Di mana antara penulis dengan mitra bestari tidak saling mengenal identitasnya masing-masing.
Articles
138 Documents
<![CDATA[Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa Di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 1 Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17147
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Dalam peraturan Permendagri No.18 Tahun 2018 Tentang LKD dan LAD juga telah memberikan ruang agar semakin memperkuat hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat dalam melestarikan nilai adat isitadat seni dan budaya yang menjadi sendi kehidupan masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik deskriptif. Hasil penelitian ini bahwa Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa terkait pelestarian nilai adat istiadat seni dan budaya sudah dilaksanakan namun belum optimal. Dari empat Indikator yang diteliti terdapat indikator Komunikasi, Koordinasi, Kemitraan, Kontrol Sosial. Dimana indikator kemitraan dan kontrol sosial belum dilaksanakan. Pemerintah desa dengan lembaga adat belum memberikan kontribusi dalam melaksanakan hubungan kerja, pemerintah desa belum menjalankan hubungan kesetaraan dengan lembaga adat dalam menjalankan kerjasama, kurangnya pengendalian serta kontrol dilingkungan masyarakat terkait nilai adat istiadat serta keikutsertaan lembaga adat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa.]]>
<![CDATA[Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 1 Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17148
<![CDATA[Pengawasan dapat diartikan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan yang di tentukan baik melaui standarnya, pelaksanaan, perbandingan dan langkah perbaikannya. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Pengawasan yang dilakukan BBPOM di Pekanbaru terhadap produk Kosmetik yang Illegal di Kota Pekanbaru. Permasalahan yang muncul yakni terdapat produk kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar dipasaran. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui cara pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM terhadap perdagangan kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitiannya di Kota Pekanbaru. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung, wawancara dengan dokumentasi. Yang digunakan dalam penelitian ini ialah teory menurut G.R Terry yang dimana ada empat indikator standar, pelaksanaan, perbandingan, perbaikan. Setelah data dapat diperoleh lalu dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian data tersebut di analisis dan dihubungkan dengan teori-teori sehingga kesimpulan dapat diambil. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan BBPOM sudah berjalan baik dengan adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan beberapa tahun belakangan ini sejalan dengan adanya penghargaan-penghargaan yang diterima oleh BBPOM di Pekanbaru.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Deforestasi Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 1 Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17150
<![CDATA[Penelitian ini difokuskan pada penanggulangan deforestasi hutan di Provinsi Riau yang disebabkan salah satunya oleh kebakaran hutan. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana kebijakan penanggulangan terhadap deforestasi hutan oleh DLHK Provinsi Riau dan bagaimanakah hambatan DLHK Provinsi Riau dalam menghadapi deforestasi hutan di Provinsi Riau. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan mengevaluasi kebijakan DLHK Provinsi Riau dalam menghadapi deforestasi di Provinsi Riau serta untuk mengetahui dan mengevaluasi hambatan DLHK Provinsi Riau dalam menghadapi deforestasi di Provinsi Riau. Metode penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan metode pembahasan penelitian menggunakan metode deskriptif dengan memprioritaskan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Penelitin ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003:610) dinilai dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penelitian dilapangan menunjukan dalam penanggulangan deforestasi khususnya kebakaran hutan belum optimal, hal ini disebabkan faktor-faktor penghambat DLHK Provinsi Riau dalam menghadapi deforestasi di Provinsi Riau adalah kondisi geografis Provinsi Riau yang 60% didominasi lahan gambut, kondisi cuaca baik itu musim penghujan maupun kemarau, kurangnya tenaga ahli, keadaan sarana prasarana yang kondisinya mulai banyak yang rusak dan konflik dengan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam penanggulangan deforestasi hutan oleh DLHK Provinsi Riau belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Akan tetapi sebaiknya DLHK Provinsi Riau membuat kebijakan khusus deforestasi, menambah tenaga ahli dan meningkatkan sarana prasarana.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar (Studi Di Kecamatan Kuok) ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 1 Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17153
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana program pemberdayaan usaha mikro kecil oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar khususnya di kecamatan Kuok dan faktor penghambatnya. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif. Dimana penelitian ini langsung ke kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dan di kecamatan Kuok agar dapat fenomena yang ada berdasarkan fakta yang bersifat actual pada saat meneliti dengan menggunakan tipe penelitian yaitu teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Tim Delivery (2004), dalam Mardikanto (2013:125) dengan 4 indikator yaitu Seleksi Lokasi, Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat, Proses Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemandirian Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kurang optimalnya sosialisasi dalam penyampaian informasi mengenai bentuk pemberdayaan seperti pelatihan umk kepada pelaku usaha lainnya serta belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar kepada pelaku usaha binaan seperti perizinan, pemasaran, dan pameran atau event.]]>
<![CDATA[Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Periode 2014-2019) ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 1 Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17154
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terindikasi tidak maksimalnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah adapun masalah yang diidentifikasi yaitu: Peraturan Daerah baru yang dibentuk berdasarkan inisiatif DPRD Kabupaten Rokan Hulu periode 2014 – 2019 hanya 2 Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Dan terindikasi masih lemahnya Sumber Daya Manusia DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis pengolahan data atau analisa data dalam penelitian ini yaitu penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Kebijakan Menurut Ndraha yaitu Model Das Sollen- das Sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Dengan indikator Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, Pengundangan, Penyebarluasan. Berdasarkan hasil penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Periode 2014-2019) disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah belum dapat dikatakan baik. Dilihat dari Perda yang berhasil disahkan tahun 2018 yaitu sebanyak 7 dari 20 RANPERDA yang telah ditetapkan. Adapun Hambatan dalam pelaksanaan yaitu waktu yang terlalu singkat untuk melakukan pembahasan dan ditambah lagi dengan terbaginya konsentrasi anggota dewan untuk menyiapkan dirinya menghadapi tahun politik 2019, teknis proses penyusunan yang terlalu panjang serta muatan yang terkandung didalam RANPERDA.]]>
<![CDATA[Implementasi Program Bank Sampah Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 1 Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17209
<![CDATA[Bank sampah merupakan suatu strategi penerapan 3R dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Melalui Bank Sampah, akhirnya ditemukan satu solusi inovatif untuk “memaksa” masyarakat memilah sampah. lokasi penelitian berada di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Permasalahan skripsi yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program bank sampah, selain itu sampah yang dikelola oleh bank sampah unit sebanyak 25.876,71 ton/tahun pada tahun 2021. Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah survey deskriptif yaotu mengumpulkan data dan informasi melalui teknik pengumpulan data dan kemudian dianalisis dan digambarkan sesuai dengan kenyataan yang ditemui dilapangan. Manfaat dari program bank sampah untuk masyarakat ini adalah menjadikan lingkungan sekitar menjadi bersih. Lalu tujuan program bank sampah ini juga meningkatkan Ekonomi Masyarakat. ketercapaian program bank sampah di Kota Pekanbaru dilihat dari berapa banyak bank sapah unit per RW nya. Lalu alasan masyarakat tidak mengikuti program bank sampah ini dikarenakan kuramgnya sosialisasi dan kurangnya jiwa sosial di dalam masyarakat. Diharapakan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru khusus nya DLHK agar melakukan yang namanya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mau berpartisipasi dalam program bank sampah ini sehingga program tetap berjalan dan lingkungan sekitar menjadi sangat bersih dan nyaman.]]>
<![CDATA[Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Desa Secara Partisipatif Di Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 1 Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17210
<![CDATA[Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengevaluasi pendamping kepenghuluan dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan kepenghuluan secara partisipatif di Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir serta hambatan-hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kualitatif; informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Sekretaris Kepenghuluan, Kasi Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan, Ketua BPD dan Tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil penelitian yaitu Evaluasi Pendamping Kepenghuluan Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Kepenghuluan Secara Partisipatif Di Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dalam kategori kurang terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan yang belum diselesaikan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Evaluasi Pendamping Kepenghuluan Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Kepenghuluan Secara Partisipatif Di Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yaitu adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipatif dalam menjalankan program-program pembangunan, lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancer dan dalam organisasi Masyarakat Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putihmasih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan tersebut.]]>
<![CDATA[Implementasi Program Badan Restorasi Gambut Di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 1 Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17211
<![CDATA[Badan Restorasi Gambut memiliki program 3R yaitu rewetting (pembasahan), revegetasi dan revitalisasi ekonomi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan evaluasi program Badan Restorasi Gambut dalam merestorasi hutan dan lahan gambut di Desa Rimbo Panjang kemudian juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi Badan Restorasi Gambut dalam merestorasi hutan dan lahan gambut di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018. Konsep teori yang digunakan adalah teori evaluasi program model CIPP (Context, Input, Process and Product) oleh Daniel Stufflebeam. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah evaluasi program Badan Restorasi Gambut khususnya pada program pembasahan (wetting) dengan kegiatan pembangunan sekat kanal di Desa Rimbo Panjang belum berjalan secara optimal. Pembangunan sekat kanal belum mampu membasahi gambut secara tuntas sehingga titik api masih ditemukan di Desa Rimbo Panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi program Badan Restorasi Gambut dalam kegiatan pembangunan sekat kanal adalah kurangnya sumber daya yang digunakan, keterlambatan distribusi anggaran, inkonsistensi dalam rencana restorasi gambut, kurangnya regulasi untuk kegiatan restorasi gambut, kurangnya peran lembaga restorasi gambut. Pemerintah Desa dan pola pikir masyarakat banyak yang belum, memahami tentang program restorasi gambut.]]>
<![CDATA[Formulasi Kebijakan Pemerintahan Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 1 Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17212
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi kebijakan pemerintahan desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tahun 2020. Indikator penilaian yang digunakan meliputi Perumusan masalah (Defining Problem), Agenda Kebijakan, Pemilihan Alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan Tahap penetapan kebijakan. Tipe penelitian survei deskriptif. Data berasal dari hasil wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Tokoh Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tentang formulasi kebijakan pemerintahan desa pada anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten bengkalis tahun 2020 maka dapat disimpulkan bahwa para pelaksana memiliki yang baik terhadap kebijakan anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro dan sangat mendukung serta mengharapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro terus digulirkan bahkan ditingkatkan. Demikian juga dalam hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro. Hasil penelitian juga memperoleh kesimpulan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah langkah berupa kegiatan penyusunan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional Pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan balai desa, jalan dan jembatan.]]>
<![CDATA[Strategi Pengembbangan Kawasan Hutan Kota Bagansiapiapi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 2 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17264
<![CDATA[Kawasan Hutan Kota Bagansiapiapi memiliki potensi yang sangat menarik dan sangatlah bagus bila mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada, bila dikembangkannya secara professional. Hutan Kota Bagansiapiapi dengan luas lahan lebih kurang 6 Hektar yang terletak di jalan Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir , Objek Kawasan Hutan Kota ini ini sudah mulai dikunjungi oleh para pengunjung terutama pada hari libur, hal ini disebabkan oleh fasilitas yang tersedia di objek kawasan hutan kota ini sangat bervariasi dan menarik. Fasilitas tersebut diantaranya 9 unit gazebo, 5 unit rumah pohon, area olahraga jogging ditengah pepohonan serta pepohonan serta arena bermain anak, tetapi masih sangat disayangkan untuk pembangunan WC dan Masjid belum terealisasikan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dalam mengembangkan kawasan hutan kota serta faktor-faktor apa saja yang jadi penghambat dalam proses pengembangan Kawasan Hutan Kota Bagansiapiapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknis analisis SWOT. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Wawancara, Observasi Dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu Strategi Pengembangan Kawasan Hutan Kota Bagansiapiapi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir terdapat 4 indikator yaitu Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, dari keempat indikator tersebut point yang banyak (kuat) terdapat pada indikator Kekuatan (Strength) artinya Kawasan Hutan Kota Bagansiapiapi ini sudah cukup bagus dalam hal pengelolaannya tetapi mesti harus dibenahi untuk kedepannya agar lebih bagus. Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan dan pengembangan Kawasan Hutan Kota Bagansiapiapi yaitu terdapat pada sumber daya keuangan (Anggaran) dan juga sarana.]]>
