JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan
JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Jurnal Mahasiswa Pemerintahan telah terverifikasi pada Online Journal System (OJS) dibawah naungan jounal.uir.ac.id sejak 2023. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan merupakan wadah publikasi karya ilmiah yang diperuntukkan bagi para mahasiswa, dosen dan praktisi. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan terbit 4 edisi per tahun yaitu dibulan Januari, April, Agustus dan Desember. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya yaitu: Pemerintahan, Politik, Kebijakan Publik dan Sosial. Mohon dibaca panduan dengan baik. Penulis yang ingin menyerahkan artikel ke JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, harus mematuhi panduan penulisan. Jika artikel yang dikirim tidak sesuai atau ditulis dalam format yang berbeda dengan panduan, maka akan DITOLAK oleh editor sebelum ditinjau lebih lanjut. Para editor hanya menerima artikel yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Artikel ditulis dalam bahasa indonesia. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan menggunakan prosedur penilaian Double Blind. Di mana antara penulis dengan mitra bestari tidak saling mengenal identitasnya masing-masing.
Articles
138 Documents
<![CDATA[Pelayanan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Keliling (MEPELING) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 2 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17439
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan inovasi pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi yaitu pelayaan pembuatan Akta Kelahiran keliling serta untuk mengetahui faktor pendukung dalam melakukan pelayanan pembuatan akta kelahiran keliling. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk melihat hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan inovasi pelayanan akta kelahiran keliling dapat dikatakan belum sesuai dengan kriteria pelayanan yang ditetapkan oleh pasuruman terdiri dari 5 (lima) kriteria pelayanan yaitu: Realibility, Responsiveness, Assurance, Emphaty dan Tangible. Sehingga diperoleh hasil bahwa penerapan inovasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi yaitu inovasi pelayanan pembuatan Akta Kelahiran keliling memiliki kebaruan inovasi yang dilakukan belum efektif.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 2 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17440
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dimana penelitian ini melakukan eksplorasi dan analisis untuk memberikan makna dan arti dalam memecahkan masalah. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu penelitian berupa wawancara, dokumentasi dan observasi dan data sekunder yang diperoleh dengan wawancara dalam penelitian mengenai pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa Manajemen Aset Desa di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar belum berjalan dengan maksimal yaitu dalam pencatatan inventarisasi aset dan pemeliharaan aset yang ada. Adapun beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan aset oleh pemerintah desa Tandan Sari kecamatan Tapung Hilir kabupaten Kampar yaitu terlambatnya peraturan bupati yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun perencanaan, masih banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah dalam membuat perencanaan, kurang optimalnya kinerja pengelola aset dalam melakukan pencatatan inventarisasi aset dan pemeliharaan yang dilakukan belum secara menyeluruh sehingga terdapat aset yang tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.]]>
<![CDATA[Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 2 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17441
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyusunan RKP Desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan purposive sampling, terlihat penyusunan RKP Desa Mahato toidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa karena Pemerintah Desa Mahato sedang dalam tahap pelaksanaan. Musyawarah rencana pembangunan desa dalam rangka penyusunan RKP Desa Mahato untuk pelibatan kelompok masyarakat miskin, unsur kelompok perempuan yang seharusnya 40% dari peserta musyawarah belum terlaksana. Selain itu, dalam tahapan penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa bahwa Badan Permusyawaratan Daerah wajib menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa. Pelaksanaan waktu tersebut tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan peraturan desa yang diatur dalam Pasal 29 Tahun 2014 RKP Desa Tahun 2014 Nomor 114 Kementerian Dalam Negeri dan waktu pelaksanaannya paling lambat akhir bulan September tahun yang sama.]]>
<![CDATA[Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Indragiri Hulu ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 2 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17442
<![CDATA[Belakangan ini rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat itu karena sikap apatis masyarakat terhadap aktivitas kegiatan politik. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu Presiden 2019 serta hambatan-hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kualitatif; informan dalam penelitian ini adalah Komisioner KPU, Sekretariat, Kasubbag serta masyarakat. Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil penelitian yaitu Peran KPU Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat sudah cukup optimal, upaya KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melibatkan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa serta tokoh agama. Adapun hambatan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat yaitu : Keterbatasan dana, SDM yang kurang memadai, sikap apatis masyarakat yang tidak peduli terhadap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019, kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah.]]>
<![CDATA[Evaluasi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 2 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17443
<![CDATA[Dalam pasal 18 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dikaitkan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenengan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul, dana adat istiadat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hasil dan pencapaian pemberdayaan masyarakat di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan serta untuk mencari hambatan dalam pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian Evaluasi Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan tidak berjalan dengan efektif. Hasil penelitian menunjukan bahwasannya hambatan yang didapati dalam melakukan Evaluasi Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan meliputi: Masih adanya masyarakat yang kurang paham apa itu tugas dan fungsi dari lembaga LPMD didesa tersebut. Masih kurangnya LPMD mengetahui tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang berada didesa tersebut baik dari anggota maupun ketuanya. Kurangnya sosialisasi pemerintah desa terhadap LPMD melalui program-program dan tugas apa saja yang harus mereka jalankan. Namun penulis menyarankan kepada kepala desa selalu melakukan musyawarah besar setiap lembaga yang ada didesa agar terjalin kerjasama yang baik untuk pemerintahan desa tersebut.]]>
<![CDATA[Efektivitas Sistem Penanganan Pengaduan Pada Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 2 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17444
<![CDATA[Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru sistem penanganan pengaduan atau program SP4N LAPOR yang ada di DPMPTSP Kota Pekanbaru belum tersosialisasikan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan aplikasi SP4N LAPOR yang dibuat oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penanganan pengaduan masyarakat pada DPMPTSP Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Budiani (2007). Tipe penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Indikator dari penelitian ini adalah ketetapan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan observasi ditemukan bahwa belum efektifnya sistem penanganan pengaduan pada pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Adapun faktor penghambat dalam penelitian ini dapat dilihat dari Pertama, kurangnya informasi dan sosialisasi terkait pengaduan berbasis online atau SP4N LAPOR, Kedua tidak adanya kontak person pelapor pengaduan.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)Di Kampung Pinang Sebatang Barat, Kabupaten Siak ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 2 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17445
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di Kampung Pinang Sebatang Barat Kabupaten Siak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, dengan teknik observasi dan wawancara. Data dikumpulkan dari wawancara dengan aparat desa, petugas kesehatan, tokoh masyarakat, dan warga sekitar. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam mendorong upaya PHBS. Mereka berfungsi sebagai pemimpin yang mengkoordinasikan kegiatan PHBS untuk memastikan kelancaran pelaksanaan. Namun, ditemukan sebagian warga masih belum memahami pentingnya PHBS sehingga menghambat keberhasilan program. Pemerintah Desa juga berperan sebagai pemberi informasi melalui sosialisasi yang telah dilakukan selama dua tahun. Namun, ada beberapa warga yang kurang aktif dalam menerapkan PHBS sehingga mengurangi dampaknya. Selain itu, Pemerintah Desa sebagai pengambil keputusan telah menyusun strategi dengan melakukan sosialisasi, edukasi, dan evaluasi untuk mendorong partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang PHBS. Namun, masih ada kendala untuk memfasilitasi pembangunan jamban sehat yang perlu diatasi. Kesimpulannya, peran Pemerintah Desa sangat penting dalam meningkatkan PHBS di Kampung Pinang Sebatang Barat. Perlu langkah lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat serta memperkuat upaya pembangunan jamban sehat. Sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat setempat menjadi kunci tercapainya tingkat PHBS yang optimal di daerah.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 2 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17446
<![CDATA[Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui tingkat Obyektif Pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Indikator Variabel Dalam Pelaksanaan Kinerja Pengawasan BPD terhadap Pemerintah Desa Sungai Liti yaitu Rapat Koordinasi &Rapat Evaluasi, Rapat Dengar Pendapat dan Kunjungan Kerja. Tipe Penelitian yang Berlokasi di Kantor Balai Desa Sungai Liti ini adalah Kualitatif Deskriptif, Yaitu memprioritaskan Daftar Wawancara sesi pertanyaan yang diajukan peneliti. Dalam Penelitian ini terdiri dari Key Informan adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Liti dan untuk Informan yaitu Kepala Desa Sungai Liti, anggota BPD dan Masyarakat Desa. Masyarakat Desa dalam hal ini yaitu tokoh Agama ataupun juga tokoh adat yang mana di ikut serta dalam rapat musyawarah antara BPD dengan Kepala Desa Sungai Liti dalam membahas agenda pembangunan infrastruktur di desa. Teknik Pengumpulan Data yaitu Data Primer yang dikumpulkan melakukan wawancara.Sementara Data Sekunder yang dikumpulkan menggunakan Observasi. Teknik Analisis data yaitu menggunakan keterangan dari hasil penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa Sungai Liti masih lemah, hal ini dikarenakan pihak BPD tidak selalu aktif dalam kunjungan kerja di desa dan rapat koordinasi musyawarah antara BPD dengan Kepala Desa Sungai Liti yang kurang kooperatif terkait pembangunan infrastruktur desa yang terbengkalai.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelayanan Pengurusan Surat Izin Mengemudi Di Kantor Riau Safety Driving Center Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 2 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17447
<![CDATA[Pelayanan surat izin mengemudi (SIM) merupakan salah satu pelayanan dasar administratif yang penting. Penelitian ini menggunakan tiga kriteria mengukur efektivitas kerja organisasi menurut Siagian (1996) yaitu faktor waktu, faktor kecermatan, dan faktor gaya pemberian pelayanan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pemilihan informan memakai prosedur purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan pengurusan surat izin mengemudi (SIM) di Kantor RSDC Kota Pekanbaru masih belum terlaksana dengan baik, karena waktu pembuatan dan prosedurnya belum sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan, dalam hal kecermatan atau ketelitian masih kurang ketelitian pegawai sehingga masih ditemukan banyak kesalahan yang dilakukan sehingga menimbulkan ketidak puasan pelayanan yang dirasakan oleh pihak penerima pelayanan. Untuk indikator gaya pemberian pelayanan bahwa cara pemberian pelayanan sudah melenceng dan tidak sesuai dengan SOP lagi dikarenakan dalam kepengurusan ada yang menggunakan cara yang tidak seharusnya dilakukan dan itu salah satu pelanggaran baik itu masyarakat maupun pegawai itu sendiri.]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Desa Ridan Permai, Kabupaten Kampar 2021) ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 2 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17448
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Ridan Permai, Kabupaten Kampar 2021. Indikator Partisipasi Masyarakat adalah: Rasional Nilai, Rasional Instrumental, Tradisional dan Emosional Afektif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat sangat rendah dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa Ridan Permai tahun 2021. Penyebab rendahnya partisipasi masyarakat terdapat kesalahan dari panitia pelaksana Pemilihan Kepala Desa dalam pemutakhiran data pemilih, penundaan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa oleh pemerintah kabupaten Kampar, faktor situasi pandemic Covid-19, serta kurangnya sosialisasi dari stakeholder kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sehingga masyarakat tidak tahu akan manfaat dan tujuan dari Pemilihan Kepala Desa itu sendiri dan masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan serta kegiatan dan aktifitas sehari-hari di banding mengikuti Pemilihan Kepala Desa. Dilihat dari beberapa indikator menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Pihak panitia dan penyelenggara Pemilihan Kepala Desa diharapkan mampu mengevaluasi untuk pelaksanaan pemilihan kedepannya. Supaya masyarakat dapat memahami arti pentingnya Pemilihan Kepala Desa. Sehingga nantinya diharapkan tampil seorang figur kepala desa yang mampu memimpin dan mengayomi masyarakat serta menjalankan program kemasyarakatan dengan baik untuk enam tahun kedepan.]]>
