JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan
JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Jurnal Mahasiswa Pemerintahan telah terverifikasi pada Online Journal System (OJS) dibawah naungan jounal.uir.ac.id sejak 2023. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan merupakan wadah publikasi karya ilmiah yang diperuntukkan bagi para mahasiswa, dosen dan praktisi. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan terbit 4 edisi per tahun yaitu dibulan Januari, April, Agustus dan Desember. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya yaitu: Pemerintahan, Politik, Kebijakan Publik dan Sosial. Mohon dibaca panduan dengan baik. Penulis yang ingin menyerahkan artikel ke JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, harus mematuhi panduan penulisan. Jika artikel yang dikirim tidak sesuai atau ditulis dalam format yang berbeda dengan panduan, maka akan DITOLAK oleh editor sebelum ditinjau lebih lanjut. Para editor hanya menerima artikel yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Artikel ditulis dalam bahasa indonesia. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan menggunakan prosedur penilaian Double Blind. Di mana antara penulis dengan mitra bestari tidak saling mengenal identitasnya masing-masing.
Articles
138 Documents
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru) ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 1 Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17314
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru serta mengetahui apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang tersebut. Indikator yang digunakan meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dan sikap pelaksana/disposisi.Penelitian ini dilakukan di Satlantas Polresta Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif.Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru dapat dikatakan kurang maksimal. Dalam menerapkan aplikasi E-Tilang petugas yang dilapangan sudah paham mengenai program E-Tilang, namun dalam pelaksaannya masih ditemukan beberapa kendala diantaranya tidak ada jaringan, masih ditemukan beberapa masyarakat yang tidak mengetahui adanya E-Tilang serta terkait mekanisme tidak semua masyarakat yang ditilang mengikuti alur mekanisme E-Tilang yang semestinya. Dengan demikian tidak semua masyarakat yang di tilang merasakan manfaat dari E-Tilang tersebut.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadya (BSPS) Di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 2 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17315
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang berada di lokasi Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Pemerintah Desa Pesikaian serta identifikasi rumah layak huni yang tidak tepat sasaran mengakibatkan kecemburuan sosial. Metode Penelitian ini menggunakan Kualitatif Deskriptif, untuk Teknik Pengumpulan Data yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Penelitian ini dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Birokrasi. Kesimpulan Dari Penelitian ini yaitu Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dinilai cukup baik hal ini dikarenakan tidak adanya kendala dalam perbaikan rumah warga sampai pada akhirnya rumah warga menjadi terselesaikan, namun masih minimnya responsif pemahaman program yang diketahui oleh Pemerintah Desa Pesikaian terkait syarat penerima bantuan yang layak diterima oleh warga desa pesikaian sehingga mengakibatkan tidak tepat sasaran bagi warga yang tidak layak menerima bantuan, salah satunya adanya warga desa pesikaian yang awalnya tidak memiliki rumah akhirnya memiliki rumah dengan adanya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Pesikaian. Sementara Sosialisasi Program Badan Stimulan Perumahan Swadaya yang di sampaikan Pemerintah Desa Pesikaian belum baik hal ini dikarenakan tidak semua warga mengetahui kriteria program tersebut dan masih minimnya Pemahaman Pemerintah Desa Pesikaian terkait tujuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi kriteria warga yang menerima bantuan meskipun Program Berjalan Dengan Baik.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Dana Kepenghuluan Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 2 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17331
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana kepenghuluan dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir serta faktor yang menjadi penghambat pembangunan fisik di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hili. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan informan yang relevan dengan penelitian ini sebanyak 14 orang yang diambil datanya secara wawancara dan observasi ke lapangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pengelolaan Keuangan Dana Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Telah diatur berdasarkan siklus pengelolaan keuangan dana kepenghuluan yaitu melalui beberapa tahapan-tahapan seperti perencanaan, penganggaran, Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan dana kepenghuluan dalam menunjang pembangunan pada Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir yang ditemukan antara lain yaitu tingkat pendidikan masyarakat Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir yang Relatif Rendah.]]>
<![CDATA[Transparansi Pembangunan Fisik Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 2 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17332
<![CDATA[Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa yaitu dana yang berasal dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kabupaten/ Kota. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis transparansi pembangunan fisik Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2020 beserta faktor penghambatnya. Metode penelitian ini kualitatif, dengan melakukan wawancara kepada informan terpilih dan hasilnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah Desa Selat Baru kurang transparan dalam Pembangunan Fisik Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2020 khususnya pada Semenisasi jalan Family, RT.002/RW.007 Dusun Penawar Laut. Hal ini disebabkan karena pengumuman kebijakan akhir tahun anggaran hanya di print di kertas F4 dan ditempel di kantor desa sehingga masyarakat luar tidak mengetahuinya. Tidak adanya papan kegiatan dalam pembangunan yang menghabiskan dana Rp. 55.127.800 ini, serta tidak adanya layanan saran dan masukan atas pengelolaan keuangan desa. 2) Faktor penghambat transparansi pembangunan fisik Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2020 terdiri dari rendahnya pengetahuan masyarakat, keterbatasan akses teknologi sistem informasi, dan kurangnya pembinaan dalam mengelola dana desa. Disarankan Desa Selat Baru untuk memberikan sosialisasi kepada para ketua RT, ketua RW dan kepala Dusun tentang pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan fisik yang menggunakan dana desa. Mencetak informasi APBDes akhir tahun anggaran dengan ukuran besar. Kepala Desa disarankan lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada aparat Desa yang malas mengikuti Bimtek Pengelolaan Dana Desa.]]>
<![CDATA[Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Oleh Pemerintah Desa Candi Rejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..17392
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Oleh Pemerintah Desa Candi Rejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Tipe penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki tiga indikator, yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Teknik analisa data yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Menarik Kesimpulan. Hasil penelitian Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Oleh Pemerintah Desa Candi Rejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yaitu belum efektif karena dalam pencapaian tujuan dari program ini sudah cukup baik, dan pemerintah desa juga sudah membantu secukupnya agar kehidupan masyarakatnya lebih baik. Dalam integrasi masih adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan lain tetapi tidak mendapatkan BLT-DD ini sehingga adanya kecemburuan sosial yang terjadi di desa ini. Dan untuk hal adaptasi sebenarnya masih jelas belum efektif, ada sebagian masyarakat yang membuka usaha dalam bantuan ini dan ada juga yang masih mengharapkan bantuan dari pemerintah ini saja. Saran untuk pemerintah desa juga harus lebih teliti dalam meneliti dan mendata masyarakat miskin yang akan mendapatkan bantuan sehingga tidak adanya asumsi yang tidak enak dari masyarakat desa tersebut.]]>
<![CDATA[Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 2 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17434
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dan mengetahui faktor penghambat dan pendukung Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Indikator penilaian yang digunakan meliputi Transparency, Responsiveness, Effectiveness and efficiency, dan Accountability. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Teknik penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Teknik analisis data adalah metode analisis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dapat ditarik kesimpulan yaitu Transparency, Pemerintah Desa Pontian Mekar dalam merumuskan kebijakan dilakukan dengan musyawarah desa. Responsivenes, staff desa Pontian Mekar berguna untuk melakukan kesesuaian kegiatan dan program dengan kebutuhan masyarakat. Effectiveness and efficiency Kurangnya pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat desa, Accountability Proses pembuatan keputusan/ kebijakan terkait Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar pada pengambilan keputusannya berada pada kepala desa.]]>
<![CDATA[Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbar ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 2 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17435
<![CDATA[Koordinasi merupakan kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen serta pekerjaan setiap bawahan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Ketentraman dan ketertiban merupakan suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan aktivitas secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan seperti pelanggaraan hukum yang berlaku menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dilaksanakan oleh Camat Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Faktor yang mempengaruhi Koordinasi adalah Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja dan Disiplin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Koordinasi Pemerintah Kecamatan Marpoyan Damai dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat koordinasi yang belum cukup optimal dilaksanakan oleh Camat, karena jadwal yang tidak menentu pada koordinasi ketentraman dan ketertiban, dan masih banyak gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Koperasi Dan Ukm Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pemberdayaan UMKM Home Industry Bolu Kemojo Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya) ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 2 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17436
<![CDATA[Upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 jurusan. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Ketiga, memberdayakan mengandung arti melindungi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Koperasi Dan UKM Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pemberdayaan UMKM Home Industry Bolu Kemojo Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya) dan untuk mengetahui faktor penghambatnya. Adapun tipe penelitia ini menggunakan metode Kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purpose sampling, dengan pertimbangan informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah topik penelitian yang diperlukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Koperasi dan UKM di Kota Pekanbaru (studi kasus pemberdayaan UMKM home industry bolu kemojo di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya) telah dilaksanakan namun masih terdapat beberapa indikator pemberdayaan yang tidak terlaksana dengan baik dan perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan indikator pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Koperasi dan UKM di Kota Pekanbaru.]]>
<![CDATA[Good Village Governance Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa Di Kepenghuluan Sintong Makmur Kabupaten Rokan Hilir ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 2 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17437
<![CDATA[Tidak adanya transparansi dalam informasi terkait publikasi anggaran dana desa yang dapat diakses mengakibatkan masyarakat harus datang ke balai desa untuk berkoordinasi secara langsung pada aparatur. Kurangnya akses informasi juga menyebabkan pengurusan administrasi membutuhkan waktu yang relatif lama kecuali jika mengenal dekat aparatur desa tersebut. Selain itu, terbatasnya informasi juga menyebabkan banyak masyarakat desa tidak mengetahui secara jelas terkait laporan dan rencana pembangunan desa yang sedang berjalan atau yang telah selesai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kemandiran desa berdasarkan potensi yang dimiliki desa Kepenghuluan Sintong Makmur. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam empat indikator yaitu partisipasi (participation), transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), responsif (responsivenes). Adapun bentuk partisipasi masyarakat adalah masyarakat terlibat dalam perencanaan kegiatan desa melalui diskusi dan rapat, terlibat dalam pengawasan bantuan fisik pada pembangunan, menyampaikan masukan kegiatan desa secara langsung pada rapat desa, serta melestarikan pembangunan desa. Langkah pemerintah dalam mewujudkan kemandiran desa di Kepenghuluan Sintong Makmur adalah (1) mengajak masyarakat melakukan musyawarah secara kontinu, (2) melakukan percepatan pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan sebagai perbaikan kualitas sumber daya manusia dan (3) melakukan program budidaya pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.]]>
<![CDATA[Pengawasan Taman Nasional Tesso Nilo Oleh Balai Taman Nasional Tesso Nilo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 2 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17438
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji mengenai pengawasan taman nasional tesso nilo oleh balai taman nasional tesso nilo kecamatan ukui kabupaten pelalawan, dengan rumusan masalah tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh balai taman nasional tesso nilo dalam mengawasi taman nasional tesso nilo di kecamatan ukui kabupaten pelalawan dan apa saja kendala yang dialami oleh balai taman nasional tesso nilo dalam melakukan pengawasan taman nasional tesso nilo kecamatan ukui kabupaten pelalawan. Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh balai taman nasional tesso nilo dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh balai taman nasional tesso nilo dalam melakukan pengawasan taman nasional tesso nilo kecamatan ukui kabupaten pelalawan. Metode dari penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Hasil dari penelitian pengawasan taman nasional tesso nilo oleh balai taman nasional tesso nilo kecamatan ukui kabupaten pelalawan dapat dikatakan masih belum berjalan atau beroperasi dengan baik, karena dilapangan masih banyak ditemukan bermuculan kasus permasalahan yang mengakibatkan kondisi kawasan taman nasional tesso nilo dari waktu ke waktu semakin turun jumlah luas hutan yang tesisa, hingga kondisi dari kawasan taman nasional tesso nilo semakin memprihatinkan.]]>
