JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan
JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Jurnal Mahasiswa Pemerintahan telah terverifikasi pada Online Journal System (OJS) dibawah naungan jounal.uir.ac.id sejak 2023. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan merupakan wadah publikasi karya ilmiah yang diperuntukkan bagi para mahasiswa, dosen dan praktisi. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan terbit 4 edisi per tahun yaitu dibulan Januari, April, Agustus dan Desember. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya yaitu: Pemerintahan, Politik, Kebijakan Publik dan Sosial. Mohon dibaca panduan dengan baik. Penulis yang ingin menyerahkan artikel ke JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, harus mematuhi panduan penulisan. Jika artikel yang dikirim tidak sesuai atau ditulis dalam format yang berbeda dengan panduan, maka akan DITOLAK oleh editor sebelum ditinjau lebih lanjut. Para editor hanya menerima artikel yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Artikel ditulis dalam bahasa indonesia. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan menggunakan prosedur penilaian Double Blind. Di mana antara penulis dengan mitra bestari tidak saling mengenal identitasnya masing-masing.
Articles
138 Documents
<![CDATA[Implementasi Program Bantuan Pupuk Oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan Di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 2 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp.2024.17449
<![CDATA[Sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah pada petani sawit dan tanaman pangan, Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam 5 (lima) tahun kedepan akan melaksanakan kebijakan bantuan pupuk secara bertahap. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting dan strategis di Kabupaten Pelalawan karena peranannya yang cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, mengingat hal itu sesuai visi, misi dan program unggulan bupati sesuai dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pemberian Pupuk Bagi Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan. Untuk program bantuan pupuk bertujuan sebagai motivasi bagi petani untuk melakukan perawatan karena melihat hasil produksi yang dihasilkan kadang tidak sesuai dengan jumlah lahan yang dimiliki masyarakat/petani, karena kebiasaan hanya melakukan perawatan serta kurang memberi pupuk bagi kebun. Kemudian jika kebun dapat dirawat secara baik tentu akan memeberikan pendapatan besar bagi petani, maka kesejahteraan baik petani ataupun masyarakat dapat meningkat. Pelaksanaan program ini cukup berjalan lancar dan pada indikator struktur birokrasi yang jelas hal ini terlihat dari terbitnya peraturan-peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pelaksanaan program bantuan pupuk. Akan tetapi pelaksanaan ini masih memiliki kekurangan terkait komunikasi antara pihak Pemerintah Desa Air Hitam dengan masyarakat, dimana masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait kelanjutan program bantuan pupuk yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan.]]>
<![CDATA[Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Marpoyan Damai ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..17954
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Marpoyan Damai dan untuk mengetahui factor-faktor penghambat dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Teori yang digunakan yaitu teori Peranan dengan indikator meliputi Norma, Individu, Struktur Sosial. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi Wawancara, Obeservasi, dan Dokumentasi. Hasil penelitian Peranan Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Marpoyan Damai sudah cukup baik namun kurang optimal dalam proses terlaksananya. Hambatan didalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Marpoyan Damai yaitu tidak tersampaikannya aturan dan ketentuan mengenai sampah kepada masyarakat, belum maksimalnya pengangkutan yang dilakukan, kurangnya fasilitas, serta belum adanya sosialisasi. Saran dari peneliti untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru diharapkan untuk meningkatkan kerjasamanya kepada masyarakat untuk melakukan sosialisasi, meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan pengelolaan sampah, menambah fasilitas-fasilitas yang diperlukan, untuk masyarakat diharapkan untuk lebih disiplin dan tertib dalam membuang sampah dan diharapkan untuk lebih menjaga lingkungan sekitar.]]>
<![CDATA[Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pemeliharaan Saluran Drainase Di Pekanbaru ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..18035
<![CDATA[Penelitian ini di latar belakangi oleh terjadinya banjir di sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru yang disebabkan oleh tidak berfungsinya drainase dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Pekanbaru dalam pemeliharaan saluran Drainase serta untuk mengetahui apa saja hambatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam memelihara saluran Drainase. Menggunakan metode penelitian kualitatif metode ini merupakan metode yang sangat relevan meneliti fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat, karena pengamatan diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistik dan memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan, bukan berdasarkan pada variabel atau hipotesis sehingga melalui metode kualitatif penelitian yang dilakukan dapat memperoleh informasi yang lebih detail mengenai kondisi, situasi, dan peristiwa yang terjadi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih kurang maksimalnya kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pemeliharaan sistem drainase yang ada Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru.]]>
<![CDATA[Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..18039
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dan untuk mengetahui sejauh mana peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Fokus penelitian ini adalah masalah Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa. Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung yaitu mengamati langsung di lapangan yang berikutnya menggunakan Wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah cukup baik pada tahap perencanaan, pengawasan dan laporan. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan program kerja pada tahun 2023 hingga 2024 di Desa Gambut Mutiara. Selain itu, pembangunan desa memungkinkan pelaksanaan fungsi dan tugas utama serta tujuan desa dapat dicapai. Kata Kunci: Pengawasan, Kinerja, Kepala Desa, BPD. Abstract This study aims to determine the supervision of the Village Consultative Body (BPD) on the performance of the Head of Gambut Mutiara Village, Teluk Meranti District, Pelalawan Regency and to find out the extent of the supervisory role carried out by the Village Consultative Body (BPD) on the Performance of the Head of Gambut Mutiara Village, Teluk Meranti District, Pelalawan Regency. The focus of this research is the issue of Village Consultative Body (BPD) supervision of the performance of village heads. This type of research uses qualitative methods. Data collection techniques from this research were carried out by direct observation, namely observing directly in the field and then using interviews. The research results show that the implementation of monitoring the performance of village heads by the Village Consultative Body (BPD) is quite good at the planning, monitoring and reporting stages. This is proven by the success of the work program in 2023 to 2024 in Gambut Mutiara Village. In addition, village development enables the implementation of the main functions and tasks as well as village goals to be achieved. Keywords: Supervision, Performance, Village Head, BPD.]]>
<![CDATA[Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..18169
<![CDATA[Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten dengan total jalan rusak yang panjang. Hal ini tentunya menjadi urgensi yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Selain itu, cukup panjangnya jalan rusak yang ditempuh masyarakat di 14 Kelurahan dan Desa di Kecamatan Enok untuk menuju pusat Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten tentunya akan berdampak pada efisiensi waktu masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan jalan di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, serta untuk mengetahui hambatan-hambatannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih belum berperan baik dalam penyelenggaraan pemeliharaan jalan di Kecamatan Enok. Salah satu penyebabnya adalah tidak responsif terhadap penanganan persoalan jalan rusak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instansi tersebut belum dapat memaksimalkan perannya sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan sebagai pelaksana pemeliharaan jalan.]]>
<![CDATA[Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Di Desa Pandau Jaya ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..18258
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Pandau Jaya dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. SDGs merupakan agenda global yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan, termasuk kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Dalam konteks Desa Pandau Jaya, ditemukan beberapa fenomena yang menghambat implementasi SDGs terutama pada Goals ke-17 Kemitraan Untuk Pembangunan Desa, antara lain kurangnya sumber daya, dana, dan partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan di desa, termasuk kepala desa, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat. Selain itu, dilakukan observasi langsung dan analisis dokumen terkait pelaksanaan program SDGs di desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SDGs di Desa Pandau Jaya, pada Goals ke-17 Kemitraan Untuk Pembangunan Desa belum berjalan maksimal. Kurangnya sumber daya dan dana menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program ini dan inisiatif yang terkait dengan SDGs. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mendukung dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan SDGs masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya SDGs.]]>
<![CDATA[Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Digital Desa (Digides) Di Kantor Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..18259
<![CDATA[Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik merupakan bentuk inovasi agar berjalannya fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan harapan dapat memberi kepuasan, kemudahan serta mendorong pembangunan secara efektif, efisien dan optimal. Gap dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dilakukan penilaian terhadap kualitas pelayanan aplikasi Anjungan Mandiri Digides di Kantor Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini ialah tangibel, reliability, responsiveness, assurance, emphaty. Metode penelitian ini ialah kualitatif dengan analisis deskriptif. Pemenuhan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam penggunaan aplikasi Anjungan Mandiri Digides terhadap masyarakat sudah cukup baik. Berdasarkan indikator tangibel, reliability, responsiveness, assurance, emphaty, semua sudah dirasakan baik oleh masyarakat. Namun, hal yang perlu menjadi catatan adalah perlu adanya pelatihan dan sosialisasi penggunaan aplikasi agar manfaat adanya aplikasi akan lebih optimal.]]>
<![CDATA[Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..18267
<![CDATA[Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang dihuni oleh sekelompok orang dan BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 dan Untuk Mengetahui Apa saja Faktor-Faktor Penghambat dalam Peran BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022. Adapun indikator dalam penelitian ini meliputi, peran aktif, peran partisipasif, dan peran pasif. Penelitian ini di lakukan di Kantor Desa Bukit Lingkar dan juga melakukan penelitian pada masyarakat Desa Bukit Lingkar dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian Peran BPD dalam melaksanakan fungsi penetapan Peraturan Desa pada tahun 2022 belum berjalan sepenuhnya, dimana kurangnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa terhadap fungsinya.]]>
<![CDATA[Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indargiri Hulu ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..18268
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Desa di KantorDesa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Penulis menggunakan tiga indikatordari teori Hasibuan: partisipatif, delegatif, dan situasional. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptifkualitatif melalui pengamatan langsung, wawancara, dan observasi untuk mendapatkan fakta aktual.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Kepala Desa Bukit Lingkar menerapkan gaya kepemimpinanpartisipatif, namun belum terlaksana secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya permasalahan padaindikator delegatif, di mana Kepala Desa lamban dalam mengambil keputusan. Hambatan yang terjadi adalahsusahnya pegawai dalam memperoleh tanda tangan proposal karena Kepala Desa jarang mengikuti rapat dansering tidak berada di tempat. Meskipun menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif, masih terdapat ruanguntuk perbaikan, terutama pada aspek delegatif agar efektivitas kepemimpinan dapat lebih optimal.]]>
<![CDATA[Peran Lurah Dalam Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai (Studi: Rumah Kost) ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 4 Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..18352
<![CDATA[Keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat perlu dilakukan secara ketat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, masyarakat selalu mengharapkan keamanan dan ketertiban. Rasa aman dan tertib dalam interaksi sosial akan mampu menumbuhkan keharmonisan dalam masyarakat. Tujuan dari peneltian ini adalah untuk mengetahui peranan lurah dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum. Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan dengan cara survei menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa Sosialisai Peraturan Daerah tentang ketertiban sosial dilaksanakan oleh kelurahan namun yang datang pada sosialisasi tersebut hanya RT atau RW sementara masyarakat tidak menghadiri sosialisasi tersebut. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh lurah belum pernah dilakukan karena pengawasan hanya dilakukan melalui pos-pos ronda yang ada disetiap RT dan RW. Koordinasi yang dilakukan hanya antara pihak RT dengan Pihak RW untuk koordinasi dengan pihak kelurahan tidak dilakukan hanya saja yang disampaikan kepada pihak kelurahan ialah berupa laporan hal-hal yang sudah dilakukan untuk melakukan Perihal kendala yang kami hadapi ialah berupa kurangnya laporan dari pihak RT atau RW yang sudah ditugaskan untuk melakukan pengawasan diwilayahnya masing-masing. Kelurahan tidak memiliki BPD seperti desa sehingga Aspirasi dan keluhan masyarakat tidak dapat di dengar secara langsung.Pemilik rumah kost yang tertutup kepada kelurahan serta RT dan RW sehingga pengawasan dan pengecekan sulit dilakukan didalam lingkungan rumah kost. Kata kunci: peranan, Kelurahan, Ketentraman, Ketertiban Abstract Security and order in the community need to be strictly enforced to improve the welfare of the community. In carrying out their daily activities, people always expect security and order. A sense of security and order in social interaction will be able to foster harmony in society. The purpose of this research is to find out the role of the lurah in improving public peace and order and to find out what are the obstacles faced by Maharatu Village, Marpoyan Damai District in improving public peace and order. This type of research is using descriptive research conducted by means of a survey using qualitative research methods. Based on the results of the research conducted, the results show that the Socialization of Regional Regulations on social order is carried out by the village but only RT or RW come to the socialization while the community does not attend the socialization. Direct supervision conducted by the village head has never been done because supervision is only carried out through ronda posts in each RT and RW. The coordination that is carried out is only between the RT and RW parties for coordination with the kelurahan, but what is conveyed to the kelurahan is in the form of reports on things that have been done to carry out the obstacles we face is the lack of reports from RT or RW parties who have been assigned to carry out supervision in their respective areas. Kelurahan does not have a BPD like a village so that community aspirations and complaints cannot be heard directly. Boarding house owners who are closed to the kelurahan and RT and RW so that supervision and checking are difficult to do in the boarding house environment. Keywords: Role, Kelurahan, Security, and order]]>
