cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Farid Faisal
Contact Email
risal.faisal12@gmail.com
Phone
+6285793854848
Journal Mail Official
jurnal_aksyana@unsur.ac.id
Editorial Address
Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216
Location
Kab. cianjur,
Jawa barat
INDONESIA
Aksyana : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam
Published by Universitas Suryakancana
ISSN : 2808425X     EISSN : 28084004     DOI : 10.35194/ajaki.v3i2.4660
Core Subject : Religion, Economy, Education,
Religion Economics, Econometrics & Finance Education
Aksyana : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam is an open access peer-reviewed online journal that provides a forum for sharing scientific studies on Islamic finance and banking. Editors welcome articles and research reports that address current issues such as: accounting, sharia accounting, and sharia banking
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2021): September" : 6 Documents clear
ANALISIS LAPORAN AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR Indra Muhammad Syarief Hidayat; Della Nurseptiani; Faisal Faisal
Jurnal Akuntansi Vol 1, No 1 (2021): September
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/ajaki.v1i1.1664

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan latar belakang banyaknya kejadian korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin merajalela di lingkungan instansi pemerintahan, sehingga banyak realisasi pekerjaan yang tidak mencapai target yang telah ditentukan pada periode tertentu. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya pihak yang menyoroti terhadap akuntabilitas pemerintahan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disajikan apakah telah memenuhi fungsinya sebagai alat penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta sesuai dengan PERMENPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dalam pemaparan dari setiap indikator yang didapat dari laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah  Kabupaten Cianjur. Adapun data yang digunakan oleh penulis adalah data kualitatif yang diperoleh dari website Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disajikan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur bersifat informatif dan telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh PERMENPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014. ABSTRACTThis research was conducted against the background of the many incidents of corruption, collusion and nepotism that are increasingly rampant in government agencies, so that many work realizations do not reach the predetermined targets in a certain period. This has also resulted in many parties highlighting government accountability. The purpose of this research is to find out and analyze the Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP) presented whether it has fulfilled its function as an administrative, reporting and accountability tool and is in accordance with PERMENPAN & RB Number 53 of 2014 concerning Technical Guidelines for Performance Agreements, Performance Reporting and Governance How to Review Government Agency Performance Reports. The method used in this study is a descriptive method in the exposure of each indicator obtained from the Financial Accountability Report of the Cianjur Regency Government Agencies. The data used by the author is qualitative data obtained from the website of the Regional Revenue Management Agency of Cianjur Regency. The results of this study indicate that the Performance Accountability Reportof Government Agencies presented by the Regional Revenue Management Agency of Cianjur Regency is informative and has been in accordance with the mandate of PERMENPAN & RB Number 53 of 2014.
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH JAWA BARAT DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI Rahmi Widia Aliani Abubakar
Jurnal Akuntansi Vol 1, No 1 (2021): September
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/ajaki.v1i1.1692

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Jawa Barat dalam upaya pertumbuhan ekonomi daerah dimasa Pandemi Covid-19. Terdapat 9 skala prioritas kebijakan  diantaranya adalah (1) Akses pendidikan untuk semua; (2) Desentralisasi layanan kesehatan; (3) Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi; (4) Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata; (5) Pendidikan agama dan tempat ibadah juara; (6) Infrastruktur konektivitas wilayah; (7) Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa); (8) Subsidi gratis golongan ekonomi lemah; dan (9) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitiancase studies, dimana 9 kebijakan pemerintah dianalisis dengan melihat realisasi pelaksanaan kebijakan pemerintah dilapangan. Data diperoleh dari RKPD yang dipaparkan dalam acara BAPPEDA Jabar. Hasil penelitian yang dicapai melalui analisis kualitatif meliputi keselarasan kebijakan pemerintah dengan praktek dilapangan. AbstractThis study aims to analyze the policies of the West Java government in an effort to grow the regional economy during the Covid-19 pandemic. There are 9 policy priority scales including (1) Access to education for all; (2) Decentralization of health services; (3) The economic growth of the people based on innovation; (4) Development of tourism destinations and infrastructure; (5) Religious education and places of worship are champions; (6) Regional connectivity infrastructure; (7) Village Building Movement (Village Gate); (8) Free subsidies for weak economic groups; and (9) Public service innovation and regional arrangement. This research uses a qualitative approach with case studies research methods, where 9 government policies are analyzed by looking at the realization of the implementation of government policies in the field. The data was obtained from the RKPD which was presented at the West Java BAPPEDA event. The research results achieved through qualitative analysis include the alignment of government policies with practice in the field.
ANALISIS PERTUMBUHAN KEUANGAN SYARIAH DI ERA DIGITALISASI Sirojudin Siroj
Jurnal Akuntansi Vol 1, No 1 (2021): September
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/ajaki.v1i1.1654

Abstract

AbstrakKemajuan teknologi digitalisasi juga memainkan peran penting khususnya sejak pandemi dimulai di awal tahun lalu yang kini telah membentuk pola konsumsi di tengah masyarakat yang serba online juga mendorong sektor keuangan untuk berlomba-lomba memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Untuk mencapai hal itu, tentunya dibutuhkan perumusan strategi bisnis yang tepat sasaran dan menciptakan kolaborasi yang kuat antar berbagai stakeholder seperti regulator, tenaga ahli, dan pelaku industri berbasis Syariah untuk bersama-sama menghadapi tantangan dan mengembangkan potensi pasar serta meningkatkan akseptasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan Syariah. Sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam peneliatian ini ialah bagaimana pertumbuhan keuangan Syariah di era globalisasi serta tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan keuanagan syariah di era globalisasi ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif dimana penulis menguraikan dan menganalisis data dari hasil temuan di lapangan. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keuangan syariah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu tidak lepas dari semakin majunya teknologi yang ada. Di Era digitalisasi ini segala sesuatu berjalan dengan lebih mudah. Salah satunya informasi. Para pemangku  kepentingan di bidang keuangan syariah bisa lebih mudah menyampaikan informasi melalui media sosial. Dengan begitu masyarakat menjadi semakin lebih peduli tentang apa dan bagaimana seharusnya mereka menginvestasikan uangnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim dijajaran mayoritas, maka dari itu tidak heran jika sekarang keuangan syariah terus berkembang pesat di Indonesia karena masyarakat juga semakin menyadari bahwa transaksi yang ingin digunakan tentunya halal dan bisa menjadi berkah untuk masyarakat. AbstrackAdvances in digitalization technology have also played an important role, especially since the pandemic began at the beginning of last year which has now shaped consumption patterns in the midst of an all-online society as well as encouraging the financial sector to compete to meet the needs of the community. To achieve this, of course, it is necessary to formulate a well-targeted business strategy and create strong collaboration between various stakeholders such as regulators, experts, and Sharia-based industry players to jointly face challenges and develop market potential and increase public acceptance of the economy and finance. Sharia. So that the formulation of the problem in this research is how the growth of Islamic finance in the era of globalization and the purpose of the research is to find out how the growth of Islamic finance in this era of globalization. The method used in this study is a descriptive approach method in which the author describes and analyzes data from the findings in the field. So the conclusion of this study shows that Islamic finance is increasing from year to year. This of course cannot be separated from the advancement of existing technology. In this digital era, everything is easier. One of them is information. Stakeholders in the field of Islamic finance can more easily convey information through social media. That way people are becoming more and more concerned about what and how they should invest their money. Indonesia is a country that has a Muslim population in the majority ranks, therefore it is not surprising that now Islamic finance continues to grow rapidly in Indonesia because people are also increasingly realizing that the transactions they want to use are certainly halal and can be a blessing for the community.
SIGNIFIKANSI PERDAGANGAN DAN UANG SEBAGAI MEDIA TRANSAKSI DALAM KONTEKS KEBIJAKAN MONETER PADA MASA SEBELUM DAN AWAL PEMERINTAHAN ISLAM Irpan Jamil
Jurnal Akuntansi Vol 1, No 1 (2021): September
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/ajaki.v1i1.1653

Abstract

ABSTRAKPermasalahan ekonomi yang di hadapi umat manusia sama tuanya dengan usia keberadaan manusia di muka bumi ini. Masalah utama dalam penelitian ini adalah  kebijakan moneter seperti apa yang diterapkan pada masa sebelum dan awal pemerintahan Islam kaitannya dengan perdagangan dan uang sebagai aktivitas dan media transaksi pada saat itu.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis signifikansi perdagangan dan uang sebagai media transaksi yang dipakai  serta kondisi yang melatarbelakanginya dan dinamika yang tejadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriftif dengan pendekatan  aspek historis. Hasil dan temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan internasional perdagangan mempunyai peran yang strategis terutama dengan dijadikannya Mekkah sebagai pusat perdaganga internasional. Temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa produk, mata uang yang digunakan cukup memberikan kejelasan bahwa Mekkah sudah menjadi tempat “perbankan”ABSTRACKThe economic problems faced by mankind are as old as the age of human existence on this earth. The main problem in this study is what kind of monetary policy was applied in the period before and the beginning of Islamic rule in relation to trade and money as an activity and transaction medium at that time. behind it and the dynamics that occurred at that time. The method used in this research is descriptive analysis method with historical aspect approach. The results and findings in this study indicate that international trade relations have a strategic role, especially by making Mecca a center for international trade. The findings in this study also show that the product, the currency used is sufficient to provide clarity that Mecca has become a place of "banking".
PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DENGAN SOLVABILITAS SEBAGAI PEMODERASI Ika Noviyanti; Mohammad Rofiuddin
Jurnal Akuntansi Vol 1, No 1 (2021): September
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/ajaki.v1i1.1783

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh DPK, FDR dan PSR terhadap Profitabilitas dengan tingkat solvabilitas sebagai pemoderasi pada Bank Umum Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder berbentuk panel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 bank dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPK, FDR dan Tingkat Solvabilitas berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. Sedangkan Profit Sharing berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Adapun Tingkat Solvabilitas mampu memoderasi pengaruh DPK, FDR dan Profit Sharing terhadap Profitabilitas.Kata Kunci : DPK, FDR, PSR, Profitabilitas, dan Tingkat Solvabilitas
ANALISIS INTEGRASI DAN KOORDINASI TERHADAP IMPLEMENTASI REFOCUSING ANGGARAN DALAM PENANGANAN COVID 19 Dini Nurdiani
Jurnal Akuntansi Vol 1, No 1 (2021): September
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/ajaki.v1i1.1643

Abstract

ABSTRAKPermasalahan dalam penelitian ini, Pemerintah Provinsi Banten dihadapkan pada kondisi perekonomian daerah yang lesu akibat pandemi Covid-19 sehingga diperlukan skema pengaturan kebijakan anggaran daerah, mulai dari pengaturan pendapatan daerah, belanja daerah, hingga penetapan anggaran belanja daerah. Pengaturan pembiayaan daerah. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Daerah berkewajiban membuat mekanisme penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui refocusing dan realokasi anggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan penganggaran daerah dalam studi kasus pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pengelolaan APBD pada masa pandemi Covid-19 di Pemerintah Provinsi Banten bahwa, Pemerintah Provinsi Banten telah menjalankan pengelolaan anggaran sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten. pemerintah pusat melalui mekanisme refocusing dan realokasi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara tepat. ABSTRACTThe problem in this research, the Provincial Government of Banten faced on the condition of the regional economy sluggish due to pandemic Covid-19 so it requires a scheme of setting budgetary policy of regions, ranging from setting regional revenue, regional expenditure, up to the setting of local financing. According to the Circular Letter of the Minister of Finance and Minister of internal Affairs, Local Government is obliged to make the mechanism of setting the Budget Revenue and Expenditure through refocusing and reallocation of the budget. The purpose of this study is to determine how the policy of local budgeting in the pandemic Covid-19 study case on Local Government of Banten Province. The method used in this research is descriptive qualitative using Purposive Sampling. The results showed the policy of the management of the regional budget in the pandemic Covid-19 at the Provincial Government of Banten that, the Provincial Government of Banten has been running a budget management in accordance with the directives and policies that have been set by the central government through the mechanism of refocusing and reallocation of the budget revenue, expenditure, and financing the area appropriately.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2024): September Vol 3, No 2 (2024): Maret Vol 3, No 1 (2023): September Vol 2, No 2 (2023): Maret Vol 2, No 1 (2022): September Vol 1, No 2 (2022): Maret Vol 1, No 1 (2021): September