cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
PREMISE LAW JURNAL
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 (2019): VOLUME 10 TAHUN 2019" : 7 Documents clear
PENGGUNAAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DALAM RANGKA PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PERUMAHAN BERSUBSIDI (PENELITIAN DI BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk CABANG MEDAN) SRI MULYANI
PREMISE LAW JURNAL Vol 10 (2019): VOLUME 10 TAHUN 2019
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.808 KB)

Abstract

Dosen Pembimbing:1.  Notaris Dr. Suprayitno, SH, MKn2.  Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum3.  Dr. Edy Ikhsan, SH, MA  Adapun pemasangan Hak Tanggungan membutuhkan biaya yang tidak sedikit maka untuk KPR bersubsidi, maka masa berlaku SKMHT tersebut adalah sampai berakhirnya perjanjian kredit atau sampai perjanjian kredit tersebut lunas. Adapun jangka waktu berlakunya SKMHT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan. Tak jarang kreditor melakukan cidera janji terhadap jangka waktu berlakunya SKMHT yang diberikan oleh pihak bank. Jenis penelitian ini adalah normative atau yuridis normatif yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu melalui teknik studi pustaka (literature research). Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif. Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam pemberian fasilitas Kredit Perumahan Bersubsidi oleh Bank Artha Graha Internasional Cabang Medan dalam pelaksanaannya tidak diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), sehingga penggunaan SKMHT berlaku jangka waktunya sampai dengan berakhirnya perjanjian pokok, yakni perjanjian kredit tersebut. Adapun tujuan penggunaan SKMHT oleh Bank Artha Graha Internasional Cabang Medan terhadap Kredit Perumahan bersubsidi adalah untuk menghemat biaya dan debitur tidak perlu lagi tanda tangan SKMHT lagi jika SKMHT mati untuk sementara balik nama belum selesai. Akibat penggunaan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan dalam rangka pemberian fasilitas Kredit Perumahan Bersubsidi, yaitu sebagai berikut: (1) Debitur tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil); (2) Subsidi Besaran Uang Muka (SBUM) belum tentu cair; (3) Informasi debitur yang tidak benar; dan (4) Tidak adanya pengaturan mengenai batas jangka waktu bagi pemerintah untuk mengabulkan atau menolak permintaan pencairan dari bank. Upaya-Upaya yang dilakukan Pihak Bank Artha Graha Internasional Cabang Medan sebagai Pemegang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), yaitu: (1) Apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar pelunasan tersebut walaupun telah mendapat peringatan-peringatan dari bank, maka bank berhak melaksanakan eksekusi atas jaminan yang dipegangnya; (2) Hasil eksekusi dan atau penjualan barang jaminan tersebut, digunakan untuk melunasi sisa hutang debitur kepada bank, termasuk semua biaya yang telah dikeluarkan bank guna melaksanakan eksekusi barang jaminan. (3) Bila hasil penjualan atau eksekusi barang jaminan kredit jumlahnya belum mencukupi untuk melunasi seluruh hutang debitur kepada bank. Kata Kunci : Akta SKMHT, Kredit Perumahan bersubsidi, dan Bank Artha Graha Internasional
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN MEREK YANG TELAH DIDAFTARKAN (Studi Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-MEREK/2015/PN Niaga Medan) TIGOR MANGATUR LUHUT AMBARITA
PREMISE LAW JURNAL Vol 10 (2019): VOLUME 10 TAHUN 2019
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.433 KB)

Abstract

Dosen Pembimbing:1.  Prof. Dr. Saidin, SH, MHum2.  Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum3.  Dr. Jelly Leviza, SH, MHum Indonesia adheres to constitutive (first to file) system in brand registration as it is stipulated in Law No.20/2016 on Brand and declarative (first to use) system which is emphasized on first to use. One who first uses a brand will have the right to be the holder of that brand. The research problems are how about legal protection for the first registrant in the Indonesian legal system concerning brand revocation. how about evidence filed by the first registrant for revoking a brand which has been registered, and how about judge’s consideration in the Verdict No. 03/Pdt./Sus-Merek/2015/PN Niaga, Medan concerning a dispute between the first brad user and the first brand registrant, whether it has given legal certainty for both parties. The research used juridical normative method with prescriptive approach. It also used secondary data which were gathered by conducting library research and field research. Keywords: Revocation, Brand, has been Registered
KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG HAK GUNA USAHA PT. PENITI SUNGAI PURUN DI KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT TERHADAP GUGATAN MASYARAKAT DEA RIZSKA
PREMISE LAW JURNAL Vol 10 (2019): VOLUME 10 TAHUN 2019
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.96 KB)

Abstract

Dosen Pembimbing:1.  Prof. Dr. Muhd Yamin, SH, MS, CN2.  Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, MHum3.  Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum Developing oil palm plantation needs a wide area, and this usually brings about conflicts. In this respect, PT. Peniti Sungai Purun is involved in conflict with the people surrounding the area since they complain about the distribution of the land concerning plasma model patnership at purun kecil village and peniraman village. The people claim that the oil palm plantation is unwise and lacks of consideration towards the people’s rights.The reseacrh problems were how about legal provision about the regulation on land ownership at PT. Peniti Sungai Purun, how about the obstacles in settling the dispute by PT. Peniti Sungai Purun as the leasehold holder againts the people’s complaint, how about legal certainty of PT. Peniti Sungai Purun as the leasehold holder againts the people’s complaint.Keywords : Legal Certainty, Leasehold Holder, People’s Complaint.
KODE ETIK NOTARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM (KAJIAN ANALISIS SURAT AL BAQARAH AYAT 282) BASRI EFFENDI
PREMISE LAW JURNAL Vol 10 (2019): VOLUME 10 TAHUN 2019
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.74 KB)

Abstract

Dosen Pembimbing:1.  Prof. H.M. Hasballah Thaib, MA, PhD2.  Prof. Dr. Muhd Yamin, SH, MS, CN3.  Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn The content of Verse 282 of Surah Al-Baqarah with the profession of anotary is very closely related. There is the similarity between a Notary and thescribe in Verse 282 of Surah Al-Baqarah. The scribe in Verse 282 of Surah Al-Baqarah should comply with the procedures and ethics which are determined byAllah the Almighty: he has to be honest, impartial, and not to harm other people.The same is true to a Notary who has to comply with the law on NotarialProfession and Notarial Code of Ethics. The principles of Notarial Professionhave been regulated long time ago in Islam by the order to record buy and sellingtransaction, particularly debt and credit.Some prohibitions for a scribe in Verse 282 of Surah Al-Baqarah, amongothers, are: the prohibition to record a transaction unjustly and partially and torecord a transaction which is not in accordance with the principles of recording.It is suggested that he should not be reluctant to record as it is ordered by Allahthe Almighty, and that he should not reduce his debt. The witnesses should not bereluctant (to give information) when they are asked to witness. You should alwaysrecord the debt even though it is little or biguntil you can pay it off. The scribeand the witnessshould not hamper to each other, and you (witnesses) should notconceal witness.Keywords: Notary, Scribe, Code of Ethics, Verse 282 of Surah Al-Baqarah
PERKEMBANGAN HUKUM AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KERANGKA HUKUM ACARA PERDATA WIN WIN WIJAYA
PREMISE LAW JURNAL Vol 10 (2019): VOLUME 10 TAHUN 2019
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.225 KB)

Abstract

Dosen Pembimbing:1.  Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, MHum2.  Notaris Dr. Rudy Haposan, SH, MKn3.  Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum Peran Notaris dalam membuat akta dilatarbelakangi oleh pasal 1866 KUHPerdata yang menyatakan alat-alat bukti terdiri dari atas: alat bukti tertulis atau surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan, sumpah, keterangan ahli dan pemeriksaan setempat. Akta Notaris merupakan salah satu alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan pembuktian lainnya pada saat diajukan dalam suatu hukum acara perdata. Meskipun demikian, ada kalanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dilanggar oleh Notaris yang mengakibatkan akta yang dibuatnya menjadi akta dibawah tangan. Hal ini tentu saja dapat merugikan para pihak yang menandatangani akta tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian dilakukan dan menghasilkan kesimpulan bahwa seiring dengan berkembangnya teknologi, kekuatan pembuktian akta Notaris tidak bisa sempurna seperti dulu jika tidak dibantu dengan alat bukti lainnya seperti foto dan media elektronik lainnya.
ANALISIS YURIDIS PROSES PEMERIKSAAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA LANGSA TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS SARAH FADHILLA
PREMISE LAW JURNAL Vol 10 (2019): VOLUME 10 TAHUN 2019
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.285 KB)

Abstract

Dosen Pembimbing:1. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum2. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum3. Notaris Dr. Suprayitno, SH, MKn Notarial authority to make evidence has caused the deeds he draws to be perfectso that it will not decrease/eliminate their authenticity. People should trust a notary;therefore he has to be monitored. Regional Supervisory Council (MPD) is established bythe Minister to supervise a notary in doing his job in the first phase. There are someviolations against UUJN and KEN done by some of the notaries at Langsa; therefore, theMPD of Langsa plays an important role in decreasing the number of violations. Theresearch problems are how about the regulation on the process of examining notaries byMPD toward their violations, how about the practice of examining them, and how aboutthe procedure of MPD in recommending sanction for MPW on notaries who violateagainst their job.The result of the research shows that the regulation on the process of examininga notary by MPD is stipulated in UUJN, Permenkumham No. M.02.PR.08.10/2004,Permenkumham No. 40/2015, and Kepmenkumham No. M.39-PW.07.10/2004. Inpractice, MPD of Langsa examines and supervises notaries by visiting their offices orwaiting for their regular report. It is found that there are 4 (four) violations having beenexamined by MPD of Langsa in the period of 2015-2018. MPD of Langsa makes a reportregularly and incidentally to MPW of Aceh Province about what has happened in thefield, along with recommendation for sanction on notaries who have violated againsttheir job. The conclusion is that there are many regulations on examining a notary. MPDof Langsa has examined and supervised notaries even though they are not maximal. Itsalso reports about what has happened in the field, along with recommendation ofsanction on notaries who have violated their job. It is recommended that the Governmentestablish independent MPD. MPD of Langsa should develop and supervise regularly anddirectly. It should also be objective in giving recommendation about sanction imposed onnotaries.Keywords: Regional Supervisory Council, Violation against Job Implementation,Examining Notary
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK PERTANIAN YANG MEMILIKI INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN HUMBAHAS BASARIA TINAMBUNAN
PREMISE LAW JURNAL Vol 10 (2019): VOLUME 10 TAHUN 2019
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.052 KB)

Abstract

Dosen Pembimbing:1. Prof. Dr. Saidin, SH, MHum2. Dr. Jelly Leviza, SH, MHum3. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHumGeographical indication is the national economic potency which give commercial value-added on products due to their originality and limitation which cannot be produced in other places. The agricultural product which has been registered as geographical indication is Lintong Sumatera Arabica coffee, while the other products which have not been registered are incense, patchouli, and andaliman. That some criteria of agricultural products which have geographical tendency and have the potency to be registered according to Law No. 20/2016 are natural resources, human resources, of both of them which give reputation, quality, and certain characteristics in the products. Some obstacles are lack of information from the government, lack of sense of justice, lack of people’s understanding, and long duration of the process of HKI registration. The role of the local government in registering agricultural products potential for geographical indication in Humbahas Regency is not focused and serious.Keywords: Legal Protection, Geographical Indication

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18 (2019): VOLUME 18 TAHUN 2019 Vol 17 (2019): VOLUME 17 TAHUN 2019 Vol 16 (2019): VOLUME 16 TAHUN 2019 Vol 15 (2019): VOLUME 15 TAHUN 2019 Vol 14 (2019): VOLUME 14 TAHUN 2019 Vol 13 (2019): VOLUME 13 TAHUN 2019 Vol 12 (2019): VOLUME 12 TAHUN 2019 Vol 11 (2019): VOLUME 11 TAHUN 2019 Vol 10 (2019): VOLUME 10 TAHUN 2019 Vol 9 (2019): VOLUME 9 TAHUN 2019 Vol 8 (2019): VOLUME 8 TAHUN 2019 Vol 7 (2019): VOLUME 7 TAHUN 2019 Vol 6 (2019): VOLUME 6 TAHUN 2019 Vol 5 (2019): VOLUME 5 TAHUN 2019 Vol 4 (2019): VOLUME 4 TAHUN 2019 Vol 3 (2019): VOLUME 3 TAHUN 2019 Vol 2 (2019): VOLUME 2 TAHUN 2019 Vol 1 (2019): VOLUME 1 TAHUN 2019 Vol 17 (2018): VOLUME 17 TAHUN 2018 Vol 16 (2018): VOLUME 16 TAHUN 2018 Vol 15 (2018): VOLUME 15 TAHUN 2018 Vol 14 (2018): VOLUME 14 TAHUN 2018 Vol 13 (2018): VOLUME 13 TAHUN 2018 Vol 12 (2018): VOLUME 12 TAHUN 2018 Vol 11 (2018): VOLUME 11 TAHUN 2018 Vol 10 (2018): VOLUME 10 TAHUN 2018 Vol 9 (2018): VOLUME 9 TAHUN 2018 Vol 8 (2018): VOLUME 8 TAHUN 2018 Vol 7 (2018): VOLUME 7 TAHUN 2018 Vol 6 (2018): VOLUME 6 TAHUN 2018 Vol 5 (2018): VOLUME 5 TAHUN 2018 Vol 4 (2018): VOLUME 4 TAHUN 2018 Vol 3 (2018): VOLUME 3 TAHUN 2018 Vol 2 (2018): VOLUME 2 TAHUN 2018 Vol 1 (2018): VOLUME 1 TAHUN 2018 Vol 24 (2017): VOLUME 24 TAHUN 2017 Vol 23 (2017): VOLUME 23 TAHUN 2017 Vol 22 (2017): VOLUME 22 TAHUN 2017 Vol 21 (2017): VOLUME 21 TAHUN 2017 Vol 20 (2017): VOLUME 20 TAHUN 2017 Vol 19 (2017): VOLUME 19 TAHUN 2017 Vol 18 (2017): VOLUME 18 TAHUN 2017 Vol 17 (2017): VOLUME 17 TAHUN 2017 Vol 16 (2017): VOLUME 16 TAHUN 2017 Vol 15 (2017): VOLUME 15 TAHUN 2017 Vol 14 (2017): VOLUME XIV TAHUN 2017 Vol 13 (2017): Volume XIII Tahun 2017 Vol 12 (2017): VOLUME XII TAHUN 2017 Vol 11 (2017): Volume XI Tahun 2017 Vol 10 (2017): VOLUME X TAHUN 2017 Vol 9 (2017): vol IX Tahun 2017 Vol 8 (2017): Volume VIII Tahun 2017 Vol 7 (2017): Volume VII Tahun 2017 Vol 6 (2017): VOLUME VI TAHUN 2017 Vol 5 (2017): VOLUME V TAHUN 2017 Vol 4 (2017): VOLUME IV TAHUN 2017 Vol 3 (2017): VOLUME III TAHUN 2017 Vol 2 (2017): VOLUME II TAHUN 2017 Vol 1 (2017): VOLUME I TAHUN 2017 Vol 21 (2016): VOLUME XXI TAHUN 2016 Vol 20 (2016): VOLUME XX TAHUN 2016 Vol 19 (2016): VOLUME XIX TAHUN 2016 Vol 18 (2016): VOLUME XVIII TAHUN 2016 Vol 17 (2016): VOLUME XVII TAHUN 2016 Vol 16 (2016): VOLUME XVI TAHUN 2016 Vol 15 (2016): VOLUME XV TAHUN 2016 Vol 14 (2016): VOLUME XIV TAHUN 2016 Vol 13 (2016): VOLUME XIII TAHUN 2016 Vol 12 (2016): VOLUME XII TAHUN 2016 Vol 11 (2016): VOLUME XI TAHUN 2016 Vol 10 (2016): VOLUME X TAHUN 2016 Vol 9 (2016): VOLUME IX TAHUN 2016 Vol 8 (2016): VOLUME VIII TAHUN 2016 Vol 7 (2016): VOLUME VII TAHUN 2016 Vol 6 (2016): VOLUME VI TAHUN 2016 Vol 5 (2016): Volume V Tahun 2016 Vol 4 (2016): Volume IV Tahun 2016 Vol 3 (2016): Volume III Tahun 2016 Vol 2 (2016): Volume II Tahun 2016 Vol 1 (2016): Volume I Tahun 2016 Vol 14 (2015): Volume XIV Tahun 2015 Vol 13 (2015): Volume XIII Tahun 2015 Vol 12 (2015): Volume XII Tahun 2015 Vol 11 (2015): Volume XI Tahun 2015 Vol 9 (2015): Volume IX Tahun 2015 Vol 8 (2015): Volume VIII Tahun 2015 Vol 7 (2015): Volume VII Tahun 2015 Vol 6 (2015): Volume VI Tahun 2015 Vol 5 (2015): Volume V Tahun 2015 Vol 4 (2015): Volume IV Tahun 2015 Vol 3 (2015): Volume III Tahun 2015 Vol 2 (2015): Volume II Tahun 2015 Vol 1 (2015): Volume I Tahun 2015 Vol 10 (2015) Vol 4: Volume 4 (2014) : Volume IV Tahun 2014 Vol 3 (2014): Volume III Tahun 2014 Vol 2 (2014) Vol 1: Volume I Tahun 2014 Vol 1, No 2 (2013): Volume II Tahun 2013 Vol 3: Volume III tahun 2013 Vol 1 (2013) More Issue