cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 4 (2007)" : 8 Documents clear
Efisiensi dan Efektifitas Penataan Keuangan Daerah Kadmasasmita, Achmad Djuaeni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 4 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i4.394

Abstract

Efisiensi dan efektivitas sebagai ”meeting needs through the best use of resources”, dewasa ini, sering digabungkan dengan ”transparancy”, ”accountability”, dan ”strategic vision”, untuk mewujudkan ”good governance”. Penataan Keuangan Daerah meliputi; penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sedangkan Keuangan Daerah merupakan salahsatu pokok bahasan yang terkandung dalam Keuangan Negara (Public Finance atau Public Economics).
Strategi Penataan Birokrasi Pemerintah Daerah Sugandha, Dann
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 4 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i4.390

Abstract

Sejak pemerintahan Soeharto bergulir, yang dimulai dengan Pelita I yang memiliki program penyalahgunaan aparatur, sampai dengan munculnya reformasi saat ini, birokrasi pemerintah kita masih begitu-begitu saja. Bahkan penyakit birokrasi telah menyebar ke legislatif maupun polisi, hakim dan jaksa baik di Pusat maupun di Daerah. Birokratisme, korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi-jadi, ibarat kanker yang sangat sulit diobati.
Good Local Governance: Membangun Birokrasi Pemerintah Daerah Yang Bersih dan Akuntabel Kartiwa, Asep
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 4 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i4.387

Abstract

Otonomi Daerah memberikan kebebasan bagi daerah untuk lebih leluasa mengembangkan peran serta dan prakarsanya guna memikirkan, mengembangkan dan memajukan daerah. Otonomi Daerah membuat daerah dan masyarakatnya menjadi lebih berdaya, sehingga ketergantungan kepada Pemerintah Pusat berkurang. Perangkat Daerah berfungsi sebagai front line management, yang bekerja atas dasar misi dan potensi nyata yang ada di daerahnya. Perangkat Pemerintah Daerah yang berorientasi kepada pelayanan publik akan menimbulkan keberdayaan (empowerment) dan bukan ketergantungan masyarakat. Dalam konteks keberdayaan tersebut, partisipasi masyarakat tumbuh bukan karena dimobilisasi melainkan karena self efficacy. Dengan demikian harus ada perubahan dalam birokrasi Pemerintah Daerah. Perubahan tersebut harus dilakukan meskipun memakan waktu yang cukup lama. Hal ini juga akan menjadi lebih lama apabila tidak diakomodasi oleh figur kepemimpinan daerah yang mempunyai komitmen untuk kepentingan masyarakat dengan orientasi jauh ke depan.
Reformasi Birokrasi dan Otonomi Daerah Wawan Dharma Setiawan
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 4 (2007)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i4.392

Abstract

Sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia (NKRI) dikumandangkan, Otonomi Daerah menjadi pilihan sistem utama yang diterapkan dalam perundangan penyelenggaraan administrasi negara. Hanya saja pada tataran implementasi, pilihan sistem itu dihadapkan pada berbagai kendala yang berimplikasi pada tersendatnya Hukum Administrasi Publik, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan Otonomi Daearah. Salah satu produk pilihan Sistem Otonomi Daerah termuat dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan otonomi yang menitikberatkan pada penguatan pemerintahan Kabupaten dan Kota, dimana pusat berfungsi memegang urusan utama, antara lain berkenaan dengan moneter, pertahanan dan keamanan, hukum, agama, dan moneter, selebihnya, wewenang diserahkan pada Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Kabupaten maupun Kota
Reformulasi Pengukuran Kinerja Pegawai Pemerintah Daerah Awang Anwaruddin
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 4 (2007)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i4.389

Abstract

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia pada hakekatnya ditujukan untuk memenuhituntutan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Di samping itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Pencapaian tujuan utama kebijakan otonomi daerah tersebut sangat dipengaruhi oleh kinerja yang baik dari pegawai pemerintah daerah. Dalam kaitan ini, Davis dan Newstorm (1985) mengidentifikasi adanya dua faktor signifikan yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai, yakni kemampuan (ability) dan motivasi (motivation). Kemampuan ditentukan oleh pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skills), sementara motivasi terbentuk oleh sikap (attitude) SDM yang bersangkutan dan situasi kerja."
Reformasi Birokrasi Pemerintah Perwujudan Good Govermance Melalui Pemerintahan Yang Efisien, Efektif dan Produktif Rivai, Veithzal
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 4 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i4.388

Abstract

Kata ”reform” adalah make or become better by removing or putting right what is bad or wrong. Rumusan tersebut menggambarkan bahwa pada dasarnya reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang telah ada (Oxford Advance Leaner’s Dictionary (1978). Sedangkan, birokrasi berasal dari kata “bureau” yang berarti meja tulis di mana para pejabat (saat itu) bekerja di belakangnya (Albrow: 1970). Keadaan di Perancis ketika itu, abad ke -18, para pejabat mempunyai kinerja sangat buruk, mengeksploitasi rakyat secara berlebihan sehingga pejabat tersebut sering disebut dengan istilah “bureaumania” yang kemudian muncul varian kata “bureucratie” (bahasa Perancis), “burocratie” (Jerman), “burocrazia” (Italia), dan “bureaucracy” (Inggris). Ketika itu terdapat dua pemikiran tentang birokrasi. Pertama, birokrasi lahir sebagai alat kekuasaan. Pemikiran ini menyebutkan penguasa harus dilayani oleh para pembantu (aparat) yang cerdas, dan dapat dipercaya (loyal). Tampaknya prinsip ini banyak diilhami oleh pemikiran politik Machiavelli. Kedua, birokrasi lahir dan dibentuk karena kebutuhan masyarakat untuk dilayani. Dengan demikian yang menentukan ada tidaknya birokrasi dalam kehidupan masyarakat ialah adanya kebutuhan masyarakat akan lembaga yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik.
Mendorong Reformasi Birokrasi Publik Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 4 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i4.393

Abstract

Gelombang tuntutan perubahan kehendak publik dalam segenap ranah kehidupan sosial politik, ekonomi, budaya, hukum, termasuk reformasi birokrasi, semakin nyaring disuarakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Kehendak tersebut, merupakan bagian integral dari tuntutan reformasi dalam kehidupan negara bangsa (nation state) ini, bahkan kehendak tersebut menggumpal dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan kemasyarakatan, reformasi birokrasi publik merupakan suatu keharusan yang menuntut adanya kualitas dalam setiap aktivitas aparatur pemerintahan. Reformasi terutama dalam konteks refungsionalisasi birokrasi publik bahkan merupakan kebutuhan bagi masyarakat modern. Dengan perkataan lain, pembahasan birokrasi memang menarik, terutama ketika wacana demokratisasi menjadi krusial di era reformasi dalam upaya pemberdayaan atau penguatan civil society yang memang menjadi keharusan zaman, yang selama ini kita sadari bahwa pada rezim Orde Baru, kekuatan-kekuatan di luar negara “terpenjara” atau dipinggirkan oleh keangkuhan dan hegemoni kekuasaan
Standar Pelayanan Publik Dalam Merealisasikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Wirijadinata, Jat Jat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 4 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i4.391

Abstract

Perhatian pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, melalui perbaikan kualitaspelayanan publik telah dilakukan dengan penerbitan pelbagai peraturan perundangundangan. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan misalnya Keputusan MENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan Peraturan Menteri PAN No. 20/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik. Selanjutnya Tahun 2003, dikeluarkan Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Republik Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2007 2007


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue