Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11, No 4 (2008)"
:
8 Documents
clear
Beberapa Pendekatan dan Paradigma Baru dalam Pembangunan
Buchari, Ahmad
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 4 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v11i4.353
Sentralisme pembangunan nasional selama tiga dekade terakhir telah memarjinalkan arti "masyarakat lokal", yaitu satuan masyarakat lintas bayas administratif desa/kecamatan/kabupaten yang diikat oleh ragam hubungan kerjasama sosial-ekonomi sebagai basis perkembangan mandiri. Gaya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang bersifat sentralistik, "dari atas ke bawah" (top down approach), telah memandulkan inisiatif masyarakat lokal sekaligus menjauhkannya dari sumber daya sosial-ekonomi yang seharusnya menjadi hak masyarakat tersebut
Meneropong Permasalahan Kelembagaan Kerjasama antar Daerah
Kencana, Marifa Ayu
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 4 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v11i4.358
Kerjasama antar daerah merupakan satu sisi strategi yang ditekankan dalam implementasi otonomi daerah, guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi sayangnya, kerjasama antar daerah masihlah sebatas konsepsi kebijakan yang telah berumur lebih dari 4 dekade itu pula, sebagian besar daerah maupun pemerintah daerah tidak menanggapi secara serius. Bahkan Kerjasama Antar Daerah secara eksplisit telah dinyatakan didalam UU No. 32 Tahun 2004 sebagai bentuk kelembagaan kerjasama antardaerah, sementara peraturan pelaksanaannya belum tersedia. Melihat perkembangan lingkungan dewasa ini, sudah saatnya pemerintah daerah mengambil sikap (positioning) atas ketidakjelasan kebijakan teknis mengenai kelembagaan kerjasama antar daerah. Positioning melalui tindakan kreatif dan inovatif untuk mewujudkan Kerjasama Antar Daerah adalah sebuah tindakan yang patut dihargai.
Apakah Perubahan Struktur Akan Mengubah Kultur Organisasi?:Analisis Budaya Organisasi Pada Perguruan Tinggi UPI Kampus Pasca Status BHMN
Rahmat, Rahmat;
Suherdi, Didi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 4 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v11i4.355
Sentralisme pembangunan nasional selama tiga dekade terakhir telah memarjinalkan arti “masyarakat lokalâ€, yaitu satuan masyarakat lintas batas administratif desa/kecamatan/kabupaten yang diikat oleh ragam hubungan kerjasama sosial-ekonomi sebagai basis perkembangan mandiri. Gaya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang bersifat sentralistik, “dari atas kebawah†telah memantulkan inisiatif masyarakat lokal sekaligus menjauhkannya dari sumber daya sosial-ekonomi yang seharusnya menjadi hak masyarakat tersebut.
Efektifkah Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah dengan memperbaharui Sistem Remunerasi?
Yudiantarti Safitri
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 4 (2008)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v11i4.357
National development is an essential pillar of human resources, if it’s quality is substandard then the national development will also be substandard. Civil servants are a key component to the national development thus the government must devote more resources in order to maintain top quality performance. It is a general consensus that low Civil Servants wages is the root cause of corruption that exist today in the government. For this reasons in late 2007 the following bureaucratic reformation began in the treasury department: organizational restructuring; streamlining business processes; improving human resource management; and overhauling remuneration. According to ordinance Number 48 year 1999 “government employee salaries are based upon merit as define in section 7 number (1): All government official have the right to adequate compensation based on their position and responsibilities; and number (2): the salary must both motivate the employees and provide them with financial prosperity.†One goal of the bureaucratic reformation is to fix the remunerasi system; plus the hopes are to improve civil servant motivation and performance. But the question is whether the remuneration system can eliminate corruption from the governmental environment.
Pengaruh Pengawasan Terhadap Kualitas Pelayanan Masyarakat (Studi Kasus: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Medan)
Sitorus, Monang
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 4 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v11i4.356
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterpengaruhan pengawasan terhadap kualitas pelayanan masyarakat di Dinas Perindustrian dsn Perdagangan Kota Medan. Teori pengawasan yang digunakan adalah Teori Robbins and Coulter dengan dimensi standars, measurements, comparison dan action. Sementara teori kualitas pelayanan menggunakan teori Denhardt.
Don’t Go Alone: Pentingnya Menggalang Kolaborasi Stratejik Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai Langkah Mewujudkan Tujuan Desentralisasi
Faozan, Haris
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 4 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v11i4.352
Local government and local legislature are equal partners in conducting local governance. This mutual relationship supposed to be a strategic collaboration. In fact, there are a lot of obstacles between their relations; they have different perspective in understanding their role and tasks. For example in making local law and budgeting, local government and local legislature seem stand in opposite sides. These differences lead to chaotic problems and become a cause pf development stagnation. Strategic collaboration can be a method for local government capability. Through this method, local governance can make freat difference in their performance
Kekuasan
Redaksi Redaksi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 4 (2008)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v11i4.351
Digantikannya George W. Bush oleh presiden yang lebih moderat membawa angin segar terhadap perubahan. Apalagi dengan kenyataan bahwa presiden baru ini adalah keturunan Afro-Amerika dan pernah menghabiskan masa kecilnya di sebuh negara dunia ketiga Indonesia, menjadikan terpilihnya Obama seakan sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Kejutan tidak berhenti sampai disini, George W. Bush menyatakan penyesalannya atas terjadinya invasi Iraq. Pernyataan yang dikeluarkan dalam sebuah wawancara resmi pada tanggal 1 Desember 2008 menjadi sebuah titik balik bagi pemerintahan Amerika Serikat.
The Strategy Focused Organization:How Balanced Scorecard Companies Thrive in The New Business Environment
Wahyuadianto, Agus
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 4 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v11i4.359
Buku ini semacam kelanjutan dari buku Kaplan sebelumnya yakni The Balanced Scorecard yang diterbitkan pada tahun 1996. Buku tersebut telah menjadi hit dan konsepnya digunakan oleh perusahaan swasta, militer, organisasi nirlaba bahkan instansi pemerintah. Di tahun 1997, J. Kurtzman mencatat 64 persen perusahaan yang pernah ditemuinya menggunakan model pengukuran kinerja yang sangat mirip dengan Balanced Scorecard. Kepopuleran konsep tersebut tidak diragukan lagi