cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 19, No 1 (2016)" : 7 Documents clear
Analisis Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Amalia, Shafiera
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 19, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v19i1.204

Abstract

Kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang tepat diperlukan untuk menanggulanginya. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk melakukan analisis kebijakan terhadap masalah kekerasan terhadap anak sehingga diperoleh rekomendasi kebijakan untuk meminimalisasi masalah tersebut. Berdasarkan situasi masalah di atas, masalah kebijakan yang ditetapkan adalah masalah pada aspek sosial, yaitu kurangnya pengendalian sosial untuk melakukan pengawasan dan perlindungan dari masyarakat terdekat anak. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan teknik studi pustaka. Penulis mengumpulkan berbagai jurnal, laporan penelitian dan berita terkait kekerasan terhadap anak. Ada beberapa alternatif kebijakan yang dirumuskan, yaitu kebijakan kampanye pencegahan dan edukasi, kebijakan pembentukan satuan tugas perlindungan anak dan kebijakan pengembangan layanan kids help line perlindungan anak. Sementara itu, rekomendasi kebijakan yang dirumuskan adalah kebijakan layanan kids help line. Kebijakan ini akan mampu mengembangkan mekanisme pencegahan, deteksi dini dan pelaporan kekerasan pada anak. Sehingga pada akhirnya kebijakan ini akan meningkatkan pengawasan sosial terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang tepat diperlukan untuk menanggulanginya. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk melakukan analisis kebijakan terhadap masalah kekerasan terhadap anak sehingga diperoleh rekomendasi kebijakan untuk meminimalisasi masalah tersebut. Berdasarkan situasi masalah di atas, masalah kebijakan yang ditetapkan adalah masalah pada aspek sosial, yaitu kurangnya pengendalian sosial untuk melakukan pengawasan dan perlindungan dari masyarakat terdekat anak. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan teknik studi pustaka. Penulis mengumpulkan berbagai jurnal, laporan penelitian dan berita terkait kekerasan terhadap anak. Ada beberapa alternatif kebijakan yang dirumuskan, yaitu kebijakan kampanye pencegahan dan edukasi, kebijakan pembentukan satuan tugas perlindungan anak dan kebijakan pengembangan layanan kids help line perlindungan anak. Sementara itu, rekomendasi kebijakan yang dirumuskan adalah kebijakan layanan kids help line. Kebijakan ini akan mampu mengembangkan mekanisme pencegahan, deteksi dini dan pelaporan kekerasan pada anak. Sehingga pada akhirnya kebijakan ini akan meningkatkan pengawasan sosial terhadap anak.
Triple Helix Inovasi Pemerintahan Pratiwi, Pratiwi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 19, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v19i1.171

Abstract

Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA): Sebuah Tinjauan HAM Mulyana, Asep
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 19, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v19i1.206

Abstract

"Para pemimpin negara-negara ASEAN menetapkan untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) sebagai salah satu dari tiga pilar yang ditetapkan dalam Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II). Dua pilar lainnya adalah Komunitas Politik-Keamanan ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Pembentukan MEA dimaksudkan untuk membangun pasar dan basis produksi tunggal di ASEAN. Dengan demikian, hambatan terhadap aliran modal, barang, jasa, investasi dan pekerja terampil akan terpotong. Seluruh desain bangunan terletak pada MEA tua paradigma ekonomi neoliberal yang percaya bahwa pasar bebas akan menghasilkan efisiensi dan keseimbangan dengan cara yang dapat melejitkan pertumbuhan ekonomi, menghapus pengangguran, dan kemiskinan. Tapi bukannya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang merata, MEA diproyeksikan untuk memperdalam kesenjangan ekonomi dan sosial dan memperluas dampak negatif tentang Hak Asasi Manusia. Di sisi lain, kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA terlalu fokus pada isu-isu ekonomi. Sementara, skema perlindungan hak asasi manusia masih sangat minim dalam MEA. Selain itu, negara-negara ASEAN belum sepenuhnya bebas dari pelanggaran hak asasi manusia. pekerja migran, masyarakat adat, buruh, pengungsi dan pencari suaka, serta bisnis dan hak asasi manusia masih isu-isu penting dari hak asasi manusia bagi negara-negara ASEAN. Meskipun ASEAN telah memiliki kerangka dan mekanisme HAM regional, seperti Piagam ASEAN, Deklarasi HAM ASEAN, dan AICHR, tapi masalah pelanggaran hak asasi manusia di daerah ini harus diasumsikan tidak dapat diselesaikan, karena mandat yang lemah dan kapasitas kelembagaan AICHR. Oleh karena itu, memperkuat mandat dan AICHR kelembagaan di satu sisi dan untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam skema seluruh kebijakan nasional tentang MEA adalah kunci untuk perlindungan hak asasi manusia bagi orang-orang yang rentan terhadap risiko pasar.
Model Talent Management Di Beberapa Negara Dan Perusahaan Di Indonesia Rejeki, Putri Wulandari Atur
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 19, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v19i1.208

Abstract

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah organisasi, baik di organisasi swasta (private sector) maupun di organisasi publik (public sector). Sumber Daya Manusia menjadi tulang punggung bagi pergerakan roda organisasi. Selain Sumber Daya Manusia, faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana mengelola Sumber Daya Manusia tersebut. Dalam era perang talenta seperti ini, dibutuhkan keterampilan untuk mengelola pegawai-pegawai yang bertalenta (Talent Management). Terdapat beberapa model Talent Management yang telah diterapkan di negara-negara khususnya pada organisasi publik (public sector), seperti di Inggris, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Afrika Selatan, serta di Badan Usaha Milik Negara di Indonesia seperti PT Astra International, Tbk. dan PT Garuda Indonesia, Tbk. Model Talent Management yang dikembangkan oleh setiap organisasi berbeda dalam hal tujuan, pendekatan, serta tahapannya. Berdasarkan model talent management tersebut, organisasi sektor publik (public sector) dapat mengadopsi dan menerapkannya dalam manajemen sumber daya manusia khususnya dalam pengelolaan pegawai yang bertalenta sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Evaluasi Dan Pengembangan Model Coaching Dalam Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan Pada Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Di Pusat Kajian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara Nurhayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 19, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v19i1.207

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi (membandingkan antara seharusnya dan praktek yang terjadi) praktek coaching yang dilaksanakan dalam diklatpim Tingkat II, dan merekomendasikan model coaching yang tepat untuk diterapkan dalam Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan Pada Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II. Dari hasil penelitian diperoleh hasil antara lain: Penunjukan coach pada diklatpim tingkat II selama ini adalah penugasan pembimbingan peserta diklatpim dengan label “coach”, penunjukan coach belum didasari atas kejelasan kompetensi dan kualifikasi. Pemahaman para coach terhadap aspek-aspek coaching selama ini masih lemah, baik coach ataupun peserta masih belum paham membedakan antara coaching, mentoring, dan counselling karena sebelum penugasan dan pelaksanaan bimbingan mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan dan pengarahan tentang coaching, mentoring dan counselling secara mendalam, dan mereka baru menjadi coach sejak adanya diklatpim pola baru. Sebagian besar coach belum memiliki keterampilan coaching yang semestinya. Sebagian besar coach melakukan penggalian kompetensi peserta yang bersifat teknis dari persoalan yang dihadapi peserta, dan hampir setengah dari mereka melakukan penggalian kompetensi peserta yang bersifat adaptif. Hal itu terjadi karena selama ini mereka kurang mendapat penjelasan dan pelatihan bagaimana membedakan antara masalah tehnis dan tantangan adaptif yang selaras dengan inovasi pada level dan scoping diklatpim tingkat II. Untuk menyiapkan prototipe model dan Tehnik coaching dalam diklatpim tingkat II Model Coach-Mentor Kontinum dipandang lebih akomodatif terhadap situasi dan kondisi diklatpim tingkat II saat ini, selain itu model coach-mentor kontinum lebih fleksibel dan bisa menjadi media pembelajaran yang kuat untuk menjadi coaching yang sebenarnya (Coach as a coach=Great Coach). Logical Level Alignment dan Outcome Frame merupakan alat/instrument yang sangat sederhana dalam coaching tapi cukup kuat untuk menggali inovasi dan meningkatkan kompetensi kepemimpinan (adaptif) peserta pada diklatpim tingkat II. Selain sederhana juga fleksibel dan dimungkinkan untuk digunakan pada setiap jenjang diklatpim.
Strategi Pengembangan Pariwisata Bahari Di Kabupaten Belitung Prima, Oscar; Sobandi, Baban
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 19, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v19i1.205

Abstract

Sektor Pariwisata khususnya wisata bahari, diharapkan bisa menjadi salah satu pengganti Sektor Pertambangan sebagai sector unggulan dan sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Belitung.Sementara itu, potensi wisata bahari yang besar belum dikelola secara optimal. Atas dasar hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap wisata bahari di Kabupaten Belitung, sebagai bahan masukan untuk merumuskan strategi pengembangan ke depan. Dengan menggunakan analisis SWOT, dihasilkan beberapa strategi dengan prioritas strategi diversifikasi. Dalam mengimplementasikan strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung harus melakukan beberapa hal antara lain meningkatkan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membangun atau meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana pariwisata bahari; mengembangkan kompetensi kepariwisataan bagi masyarakat yang bergerak dalam Sektor Pariwisata dan pelaku usaha pariwisata; serta meningkatkan pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata.
Mengingat Kembali Nagarakretagama Dan Kutara Manawa Prirhayanto, Yoseph Kelik
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 19, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v19i1.209

Abstract

NAGARAKRETAGAMA kiranya adalah sebuah kitab terpenting yang dihasikan oleh era Majapahit. Kitab yang ditulis Mpu Prapanca tersebut memuat dengan cukup rinci berbagai seluk-beluk kehidupan zaman Majapahit, khususnya pada sekitar masa pemerintahan Maharaja Hayam Wuruk. Uraian tentang Wangsa Rajasa selaku keluarga penguasa takhta Majapahit, deskripsi mengenai ibu kota Majapahit, rincian tentang negara-negara bagian Majapahit di Jawa Timur dan Jawa Tengah, daerah-daerah vazal Majapahit di Luar Jawa, risalah mengenai lawatan keliling Jawa Timur oleh Hayam Wuruk, deskripsi negara-negara jiran Majapahit d1 kawasan Asia Tenggara, juga upacara- upacara agama dan adat yang dihelat para penguasa Majapahit adalah hal-hal yang antara lain termuat dalam Nagarakretagama. Karenanya, sudah layak dan sepantasnya bahwa kitab berjudul ash Desawamana itu lantas diakui Unesco pada 2008 sebagai Memori Dunia.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue