cover
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 21, No 2 (2018)" : 6 Documents clear
Reformasi Birokrasi Konstekstual; Kembali Ke Jalur Yang Benar Masrully, Masrully
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 21, No 2 (2018)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v21i2.134

Abstract

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan Prof. Agus Dwiyanto melihat perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia yang belum mampu mewujudkan tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri. Reformasi Birokrasi di Indonesia telah dilaksanakan pemerintah Indonesia semenjak tahun 2010. Namun hingga saat ini, program reformasi birokrasi yang diatur melalui Perpres No. 81 Tahun 2010 tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Penulis melihat bahwa reformasi birokrasi di Indonesia malah terperangkap dalam generalisasi, dan formalitas.
Wage Premium of the Public Sector in Indonesia Rizky Fitria
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 21, No 2 (2018)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v21i2.96

Abstract

Are Indonesian government officials overpaid? If they are, should Indonesia’s decision makers reduce the civil servants’ wage rate? Practically, the best comparison for the public sector’s wage is the private sector’s remuneration. Therefore, this study investigates the wage differential between public and private sectors in Indonesia. To obtain robust estimations, it needs to eliminate the effects from differences in workers’ and jobs’ characteristic as well as the selection bias problem. Therefore, it applies various methodologies such as Heckman Correction Method and Quantile Wage Regression by using the newest data retrieved from Indonesia Family Life Survey (IFLS) 5 in 2014. The results suggest that differences in wages among two sectors are positive, meaning that Indonesia’s government workers earned higher wages with respect to their private counterparts. Some of those results were consistent with former studies in other countries but revealed different trends compared to previous Indonesian data. The wage gap found in this study was higher for individuals with tertiary education level and varied along the wage distribution.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERMINAL PARKIR ELEKTRONIK DI KOTA BANDUNG Qohar, Muhammad Taufan
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 21, No 2 (2018)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v21i2.108

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kebijakan terminal parkir elektronik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung berhasil atau gagal. Penerapan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi parkir dengan menggunakan metode pembayaran non tunai. Berdasarkan hasil penelitian, retribusi parkir memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga penerapan terminal parkir elektronik diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis implementasi ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja output dan kinerja outcomes kebijakan terminal parkir elektronik di Kota Bandung belum optimal. Target pendapatan asli daerah dari retribusi parkir yang ditetapkan belum berhasil dicapai. Meskipun begitu sejak terminal parkir elektronik ini diterapkan, terjadi peningkatan pendapatan asli daerah retribusi parkir yang merupakan sebuah dampak positif. Faktor utama yang sangat mempengaruhi berhasil tidaknya kebijakan ini adalah kesadaran masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah. Potensi peningkatan pendapatan asli daerah dari retribusi parkir sangat besar, sehingga hendaknya kebijakan ini senantiasa ditingkatkan lagi kinerjanya guna memaksimalkan potensi yang ada.
Deskripsi Perbedaan Tingkat Kepuasan dengan Tingkat Kepentingan Peserta Pelatihan pada Pelayanan Balai Pelatihan Kesehatan di Batam Supriyono, Supriyono
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 21, No 2 (2018)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v21i2.97

Abstract

This study aims to determine the picture of the relationship of differences in the level of satisfaction and the interests of trainees to the service in Batam of health training national. Population in this research is all training participant who use service. The sample in this research is saturated samples, where all the participants, with the number of respondents as many as 379 people. From the normality test results, obtained the result that all variables are no normal distribution, so the test used is Mann Whitney Test. The method of data collection is documentary search. The results of data processing are presented in the form of tables and graphs. From the satisfaction level obtained an average result of 5.38% stated not satisfied, with the worst service is on service to the complaint that is equal to 10% and best / highest in call center service   While the average interest rate of 0.08% of respondents stated that it is not important, with service is not important in marketing services, administration and toilet that is each of 0.3%, and service complaints of 0.2%.  The result of the research at 95% significance level obtained p value 0,00> 0,05 Thus it can be concluded that there is no difference of level of satisfaction and level of importance to service  in Batam of  health training national at 2016. 
Analisis Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Visi DIY "Menyongsong Abad Samudera Hindia" dalam Perancangan RPJMD DIY 2017-2022 Muh Kamim, Anggalih Bayu; Amal, Ichlasul; Khandiq, M. Rusmul
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 21, No 2 (2018)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v21i2.107

Abstract

Penelitian ini mencoba menggali secara kritis dan mengevaluasi proses perumusan kebijakan dengan empat pendekatan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yakni pendekatan politis, pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif dan pendekatan top down serta botttom-up yang akan digunakan untuk memahami proses perumusan kebijakan RPJMD DIY 2017-2022 dan sinkronisasinya dengan RPJMN 2014-2019. Penggambaran teoritis dengan rational-comprehensive menitikberatkan pengedepanan perumusan kebijakan secara rasional dengan menggunakan data secara komprehensif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan purposive sampling, serta teknik dokumentasi dengan melacak laporan riset, hasil kajian pemerintah dan hasil kajian LSM. Penelitian ini menunjukan bahwa pendekatan teknokratis masih dominan dalam proses perumusan kebijakan RPJMD DIY 2017-2022. Mekanisme birokratis masih menjadi primadona dalam upaya penyelesaian perencanaan pembangunan di DIY.
Persepsi Mahasiswa terhadap Indikator Prinsip Pelayanan Publik dan Berbagai Kelemahan dalam Pelayanan Publik di Tujuh Perguruan Tinggi di Indonesia Setiawati, Asih
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 21, No 2 (2018)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v21i2.98

Abstract

The objectif or research are to determine student perceptions about indicators of quality of service of universities from lecturer and administrative personnel, forms of services and things that are still weak in quality services in universities. The data were supplemented using a questionnaire consisting of closed and open questions. The number of samples analyzed were 370 respondents, using purposive sampling method at seven universities in Indonesia. Quantitative data analysis used is the validity, reliability test, and descriptive statistics, while qualitative data are analyzed using the contents. The results show that in general the students agree with the high quality indicators of higher education developed. Agreement on the non-discrimination and the lowest aspects of the aspect of easy and cheap. Students who need high service should be without discrimination but still allow for better service seen from the ease and generosity in the service. In general, students demand all universities that have run a quality service. Even so there are various problems that still need to be fixed. There are four problems with aspect, problem, problem solution, problem solution, problem solution, and problem, and problem, accountability, problem and ethics. Steps need to be taken to improve student perceptions of the importance of college public indicators and improvements to issues united by students on the services of higher education.

Page 1 of 1 | Total Record : 6


Filter by Year

2018 2018


Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue