cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (1999)" : 6 Documents clear
Penataan Kewenangan dan Kelembangaan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksaan UU Nomor 22 tahun 1999 Tim Peneliti Perwakilan LAN Jawa Barat dan Biro Otonomi Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Bar, Tim Pene
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i1.643

Abstract

Seiring dengan adanya roda reformasi yang menggilas juga pada sektor pemerintahan (khususnya di daerah), maka UU Nomor 22 tahun 1974 yang selama ini menjadi pedoman telah diubah dengan UU Nomor 22 tahun 1999 yang dianggap lebih aspiratif dan demokratis meskipun sedikit cenderung liberal. Namun demikian, pergantian atau perubahan UU belum merupakan jawaban atas segala permasalahan yang terjadi selama ini, sehingga diperlukan penafsiran yang mendalam dan komprehensif agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, Perwakilan LAN Jawa Barat dan Biro Otonomi Daerah Setwilda Tingkat Jawa Barat mencoba menggali interpretasi, terutama pada aspek kewenangan baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Strategi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Menyongsong Otonomi Daerah yang Luas Wirijadinata, Jat Jat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i1.648

Abstract

Keberdayaan dimana kualitas dan kapabilitas yang dimiliki masyarakat dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan otonomi daerah. Tanpa dukungan keberdayaan masyarakat konsep otonomi hanya ada dalam kertas dan dokumen tidak dalam kenyataan dilapangan. Masyarakat Indonesia belum memiliki kualitas keberdayaan yang cukup memadai untuk itu dibutuhkan strategi pemberdayaan yang efektif dan efisien agar UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 dapat secepatnya bisa direalisasikan.
Evaluasi Kebijakan Uji Coba Otonomi Daerah (Tinjauan Pelaksanaan Uji Coba Otonomi Daerah di Kabupaten Bandung dan Sidoarjo, serta Prospeknya) Supriatna, Ento
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i1.645

Abstract

Isu otonomi daerah yang dihubungkan dengan upaya transformasi demokrasi menuju “good governance” telah menjadi isu yang sangat kental dalam wacana sistem politik dan pemerintahan Indonesia saat ini. Apalagi setelah ditetapkannya UU Nomor 22 tahun 1999 beberapa waktu yang lalu. Isu otonomi ini sebenarnya sudah mulai terangkat pada saat adanya PP No. 45 tahun 1992 tentang Peletakan Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II yang ditindaklanjuti dengan Kepmendagri No. 105 Tahun 1994 tentang penetapan 26 Daerah Tingkat II sebagai lokasi uji coba pelaksanaan Otonomi Daerah yang dua diantaranya adalah Kabupaten Bandung untuk Jawa Barat dan Kabupaten Sidoadjo untuk Jawa Timur. Bercermin dari pelaksanaan uji coba di dua daerah tersebut hendaknya cukup memberi makna dalam menyongsong semangat transformasi yang dibawa oleh UU yang baru tersebut.
Prospek Kebijakan Otonomi Daerah Bagi Daerah Istemewa dan Desa Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i1.647

Abstract

Lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya telah memberi keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara otonom. Bahkan, desa yang menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 lebih merupakan wilayah administrasi akan dikembalikan kepada otonom aslinya. Demikian pula dengan keberadaan suatu daerah istimewa (cq. Yogyakarta). Dengan adanya perubahan kebijakan ini, tentu akan membawa implikasi-implikasi tertentu baik pada desa maupun pada daerah istimewa. Secara prediktif dapat disimpulkan bahwa prosfek pengembangan daerah istimewa dan desa menurut UU Nomor 22 tahun 1999 sangat baik, karena secara historis memiliki hak asal-usul yang melekat padanya sejak sebelum terbentuknya Negara Indonesia. Dan kenyataan inilah yang sedang berkembang dalam wacana publik saat ini.
Distribusi Kewenangan atau Pemisahan Kewenangan menurut UU Nomor 22 tahun 1999 Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i1.646

Abstract

UU Nomor 22 Tahun 1999 masih menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang perlu mendapatkan kejelasan. Konsep pemisahan kewenangan ataukah distribusi kewenangan yang digunakan. Bila konsep separation of Authority yang digunakan dimana daerah memonopoli suatu bidang pemerintahan misalnya Pendidikan, mungkinkah Daerah dapat melaksanakan seluruh kewenangan Bidang Pendidikan dari Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Tinggi? Kalau menggunakan distribusi kewenangan bagaimana pembagian kewenangannya?
Kebutuhan Lokal Redaksi, Redaksi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i1.642

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1974 disadari masih banyak sisi kelemahan yang menghambat kelancaran jalannya roda pemerintahan yang bersangkutan. Kelemahan-kelemahan yang dirasakan pada umumnya bersumber pada tiga hal, yakni pada jiwa atau semangatnya (spirit), implementasinya dilapangan, serta sistem yang dikehendaki oleh peraturan tersebut. Pengertian sistem disini meliputi aspek hukum dan perundang-undangan daerah, keuangan daerah, serta aspek sarana dan prasarana penyelenggaraan otonomi daerah.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

1999 1999


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue