cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 3 (2002)" : 7 Documents clear
Alternatif Kebijakan Penataan Perbatasan Dalam Mengantisipasi Konflik Perbatasan di Era Otonom Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 3 (2002)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i3.554

Abstract

Maraknya konflik yang bersumber dari masalah perbatasan (baorder-based conflict) nampaknya merupakan hal yang tidak terhindarkan di era otonomi. Itulah sebabnya, Depdagri gencar melakukan penelitian (baca;penataan) tentang perbatasan. Namun upaya ini belumlah komprehensif, sehingga masih diperlukan kebijakan lain yang lebih konseptual. Dalam hubungan ini, beberapa strategi yang ditawarkan adalah redistribusi sumber-sumber pendapatan yang lebih merata antar daerah yang bertetangga, pembentukan badan/lembaga teknis semacam badan arbitrasi di tingkat propinsi, atau cara lain yang sesuai dengan kebutuhan daerah tertentu.
The Strategy of Link and Match between Higher Education Quality and The Demand for The Need of Job Field to Produce Qualified Human Resources Sedarmayanti, Sedarmayanti
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 3 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i3.550

Abstract

The global era has brought the consequences and important change to the development especially in developing technology and the change of human behavior. Entering the early millennium, the manin challenge being faced to increase the competition power is how to intensify the creativity, innovation, and independent spirit which is the main focus in forming the competition power. In accordance with this case, it is necessary to create the Human Resources with a wide perspective, processing constructive vision and mission, full of creativity and innovation. To create the qualified Human Resouces, it requires the ability of mastering skills and knowledge and attitude to do the work in the office, consequently the work productivity is high and able to face the chance and challenge. In facing the competitive global life, hopefully the process of education can develope the ability to compete, to develop crative and innovative attitude and always try to incraese the quality.
Lembaga Pengawasan Pemerintahan sebagai Penangkal Korupsi Diharma, Diharma
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 3 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i3.549

Abstract

Korupsi dipandang sebagai penyakit sosial karena korupsi ini sangat merugikan masyarakat yang sejajar dengan penyakit sosial lainnya seperti perjudian, prostitusi, penyalahgunaan narkotik dan kriminalitas lainnya. Ada tiga bentuk korupsi, yang ternyata mempunyai kaitan dengan masalah politik, pemerintahan dan hukum. Ketiga bentuk korupsi tersebut adalah korupsi epidemis, korupsi terencana, dan korupsi pembangunan. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.
TKI Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 3 (2002)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i3.548

Abstract

Sejak dipulangkan dari Malaysia, sejumlah 480.000 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merana di Nunukan. Nunukan adalah merupakan kantong penampungan bagi para TKI ilegal yang diusir pemerintah Malaysia. TKI juga menambah panjang daftar pengangguran di Indonesia. Jik ajumlah pengangguran terus bertambah, dipastikan akan menambah jumlah penduduk yang miskin
Benchmarking Suatu Cara Pendekatan Managerial Untuk Mencapai Keunggulan Bersaing Setiawan, Budi; Adianto, Handoyono
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 3 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i3.553

Abstract

Bencmarking sudah menjadi ungkapan marak pada tahun 1990-an, tetapi apakah benar demikian? Mungkinkah benchmarking hanyalah mode lain dari manajemen? Apakah model yang terakhir? Ataukah mungkin mewakili baik evolusi maupun revolusi di dalam pola pemikiran bisnis? Tidak diragukan, bahwa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini sepertinya penting bagi pembaca dan bagi semua orang yang berkiprah dibidang peneletian pengkajian manajemen. Dan tidak menutup kemungkinan model benchmarking ini dapat diaplikasikan di masa saat kita sednag berhadapan dengan permasalahan yang sedemikian kompleks dan penuh tantangan untuk memperbaiki kondisi persaingan yang semakin berat.
Konflik Antar Pemerintahan dan Prospek Penerapan lembaga Aerbitrasi di Sektor Publik Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 3 (2002)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i3.551

Abstract

Salah satu bentuk kewenangan pemerintahan menurut UU No.22 1999 adalah kewenangan lintas daerah seperti sungai, perikanan, jalan, tambang, hutan, dsb. Kewenangan jenis ini sangat potensial memunculkan konflik antar daerah. Pada masa ordr baru, konflik antar daerah ini tidak menonjol karena peran pemerintah pusat yang sangat dominan sebagai penentu kebijakan dan sekaligus sebagai mediator konflik. Namun dengan berlakunya UU Pemda yang baru, maka Pusat tidak dapat lagi memainkan peran lamanya, sehingga daerah dituntut untuk membangun konsensus dengan daerah lain dalam penyelenggaraan kewenagan lintas daerah. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada aturan tentang lembaga dan mekanisme penyelesaian konflik. Tulisan ini mencoba mengkaji kemungkinan penerapan lembaga arbitrasi untuk penyelesaian konflik yang terjadi di sektor publik.
Kebijakan Makro Ekonomi Dalam Membentuk Manajemen Pembangunan Indonesia Dwiputrianti, Septiana
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 3 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i3.552

Abstract

Pembangunan yang mengandung makna tentang proses dan upaya pencapaian pertumbuhan dan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik ternyata membutuhkan pengelolaan dan manajemen yang benar agar dapat berjalan secara efektif. Kebijakan makro ekonomi sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk pengendalian tingkat inflasi yang tinggi yang dapat menghambat jalannya pembangunan. Oleh karena itu, peranan hutang luar negeri pemerintah terus diusahakan untuk dikendalikan antara lain dengan memaksimalkan usha penigkatan penerimaan dalam negeri, khususnya sumber pajak, serta penekanan pengeluaran dengan cara mengurangi atau bahkan menghapus berbagai bentuk subsidi.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2002 2002


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue