cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2004)" : 7 Documents clear
Kebijakan Kepegawaian di Era Otonomi Daerah Sedarmayanti, Sedarmayanti
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 1 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i1.504

Abstract

Pegawai yang harus dimiliki oleh daerah, selain harus memiliki jiwa dan moral yang kuat untuk membangun secara mandiri, juga menuntut adanya kualitas yang tinggi sehingga dapat membantu daerah untuk lebih berkembang. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya jiwa dan mental pegawai yang mampu membangun kesadaran yang tinggi bahwa tugas utama pegawai adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat di era otonomi daerah menuntut kualitas pegawai yang dapat diandalkan. Untuk itu maka peran pegawai pada semua tingkat sangat strategis karena pola pikir dan sikap mental mereka menentukan kualitas pelayanan, kinerja dan kemampuan bersaing organisasinya di era otonomi daerah dan di era globalisasi dewasa ini.
Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pemelikan Hak Milik Atas Tanah Pertanian di Indonesia Gumelar, Gugum
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 1 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i1.509

Abstract

Tanah merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia, lebih lagimasyarakat suatu negara yang bercorak agraris seperti Indonesia, dimana hampir sebagian besar penduduknya menggantungkan sumber penghidupannya pada sektor pertanian. Mengingat pentingnya arti tanah bagi kehidupan maka pasal 33 ayat 3 UUD 1945 disebutkan”Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalmnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Konsep Pembaharuan Birokrasi Pemerintahan Indonesia Anwaruddin, Awang
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 1 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i1.506

Abstract

The fast and turbulent change mainly in the fields of information and economy approaching the third millenium has put Indonesia and other developing countries into a borderless and footloose condition mostly known as the globalization era. To anticipate the chage, the Indonesian government has made anticipatory and recovery efforts, such as the immplementation of Decre Number 22/1999 on local government and Decree Number 25/1999 on the balance of Central and Local Finance. However the ineffective and less strategic movements of the government in anticipacing complex impacts of the global wave have finally plunged the country into wide and long crisis in the field of economy and finance, social, politic, and government administration which finally lead the society into the crisisof trust to the government.
History and Implication of Decentralization Policy in Indonesia Tri Widodo W Utomo
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 1 (2004)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i1.508

Abstract

Makalah ini memaparkan perkembangan otonomi daerah dari perspektif kesejarahan, sejak jaman penjajahan Belanda hingga masa reformasi yang ditandai laihirnya paket UU Otonomi Daerah tahun 1999. Meskipun demikian, sedikit nalisis difokuskan pada masa peralihan dari UU No. 5/1974 UU No.22/1999 yang diharapakan dapat menumbuhkan iklim demokrasi di daerah di samping mengacu pembangunan sosial ekonomi.
Strategi Menghadapi Pergeseran Paradigma Pelayanan Publik yang Doselenggarakan Pemerintah Faozan, Haris
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 1 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i1.507

Abstract

Paradigma pelayanan publik di tanah air mengalami pergeseran. Sehubungan dengan pergeseran paradigma dimaksud tulisan ini akan memuat kajian akademik mengenai nilai-nilai organisasi berkinerja tinggi dalam kaitannya dengan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah. Isi tulisan akan memfokuskan pada peningkatan kinerja kelembagaan instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan sebgaimana diharapkan oleh masyarakat/konsumen.
Pemilu 2004 Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 1 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i1.503

Abstract

Tahun 2004 ini saatnya kita akan melakukan kembali Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam Pemilu ini kita akan kembali memilih pemimpin kita yang baru, baik untuk perwakilan rakyat maupun Presidennya. Pemilu kembali digelar dengan lebih banyak parta yang ikut serta-24 partai sebagai peserta resmi PEMILU 2004. Banyaknya peserta sekarang ini tentunya akan juga memecah suara para pemilih. Disamping itu dukungan terhadap calon pemimpin yang diusung tiap tiap partai pun menjadi sangat beragam, selain mekanisme pemilihan yang juga berbeda yakni semi pemilihan langsung. Namun setidaknya kita saat ini harus memilih partai dan sekaligus perwakilan orangnya
Optimalisasi Penyelenggaraan Diklat dalam rangka Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manuasia Aparatur Gunawan, Sabar
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 1 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i1.510

Abstract

Banyak cara yang diambil suatuorganisasi dalam mengembangjan sumber daya manusianya tidak terkecuali di sektor publik. Para pengambil keputusan, dengan menggunakan berbagai macam teknik dan metodenya. Terus melakuakan upaya untuk meningkatkan kualitas pegawainya baik melalui diklat maupun non-diklat seperti promosi, rotasi dan kenaikan intensif. Namun dalam hal ini, focus akan ditekankan pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan (diklat). Salah satu cara yang sering difunakan dalam mengevaluasi diklat adalah evaluasi pada tahap reactinal level, dimana penyelenggara diklat langsung mengevaluasi segera setelah diklat selesai. Kemudian hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan informasi untuk mrningkatkan kualitas program diklat di masa yang akan datang. Tetapi, apakah evaluasi semacam itu sudah cukup?

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2004 2004


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue