cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aan Nasrullah
Contact Email
lp2m@staimnglawak.ac.id
Phone
+6282228047272
Journal Mail Official
lp2m@staimnglawak.ac.id
Editorial Address
Jalan Wilis Kramat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Telp: (0358) 325743
Location
Kab. nganjuk,
Jawa timur
INDONESIA
ILJS
Published by Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk
ISSN : -     EISSN : 27467511     DOI : 10.53429
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Islamic Law is a scientific journal that contains original works of experts in the field of Islamic law that have not been published in the form of articles regarding empirical research and problematic conceptual ideas of law, politics, and Islam through an interdisciplinary, multidisciplinary, transdisciplinary, and cross-disciplinary approach. This journal is published twice a year in March and September in print and online. Islamic Law was published by Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Jawa Timur
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 114 Documents
 8   9   10   11   12 
Kecerdasan Buatan dan Kedaulatan Hukum: Studi Kualitatif atas Tantangan Regulasi AI dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia Muhammad Darwis
Bahasa Indonesia Vol 11 No 1 (2026): Islamic Law: Jurnal Siyasah Maret 2026
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v11i1.2326

Abstract

This research aims to empower the regulatory challenges of artificial intelligence (AI) within the framework of the Indonesian legal state. By using a qualitative approach and literature study methods as well as analysis of legal documents, this research found that the exponential development of AI has not been matched by adequate legal instruments in Indonesia. Legal uncertainty, overlapping institutional authority, and the absence of a clear juridical definition of AI are the main obstacles in realizing legal sovereignty in the digital era. This research recommends the need for harmonization of regulations and strengthening institutional capacity to respond to technological dynamics
Living Law dalam KUHP Baru: Tantangan Integrasi antara Hukum Negara, Hukum Adat, dan Prinsip Kepastian Hukum Muliadi Nur
Bahasa Indonesia Vol 11 No 1 (2026): Islamic Law: Jurnal Siyasah Maret 2026
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v11i1.2327

Abstract

The enactment of the new Indonesian Criminal Code (KUHP) in 2023, which will take effect in 2026, marks a significant milestone in the decolonization of national criminal law through the explicit recognition of living law (hukum yang hidup dalam masyarakat) as a source of criminal liability. This recognition, however, presents complex challenges in integrating unwritten customary law into a formal state legal system grounded in the principle of legal certainty. This article aims to critically analyze the normative construction of living law within the new KUHP and identify the multifaceted challenges of its integration. Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study finds that the integration faces substantial hurdles across normative (the paradox of formalizing unwritten law), procedural (the incompatibility of adat procedures with formal criminal procedure), ideological (alignment with human rights and constitutional principles), institutional (the capacity of law enforcement), and sociological dimensions. The study concludes that while the recognition of living law is progressive, its successful implementation requires a balanced model of integration that respects the dynamic character of customary law, ensures legal certainty through limited formalization and jurisprudence, and strengthens the institutional bridge between state and customary justice systems
PEMIKIRAN POLITIK IMAM KHOEMENI Budi Harianto; Nurul Syalafiyah
Bahasa Indonesia Vol 7 No 01 (2022): Islamic Law Maret 2022
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/law.v7i01.498

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membahas Pemikiran Imam Khomeini dalam konstalasi politik Islam pasca Revolusi Iran. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi Pustaka sedangkan teori yang digunakan Filsafat Sejarah. Pemikiran Khomeini yang masyhur adalah pemikiranya tentang politik Islam. Khomeini menuangkan konsep model negara dalam sistem pemerintahan Islam dan menamakannya sebagai Wilayat al-Faqih. Konsep inilah yang membedakan sistem pemerintahan Republik Islam Iran dari sistem pemerintahan negara-negara republik lainnya. Konsep inilah inti dari pemikiran Khomeini tentang negara Islam. Secara sederhana, Wilayat al-Faqih dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh para faqih atau ulama. Konsep ini diajukan, karena pemerintahan adalah bagian dari ajaran agama yang paling utama. Menurutnya otoritas legal tertinggi dalam negara yang masyarakatnya Islam harus dipegang oleh para ulama. Dalam konsep Wilayat al-Faqih, faqih memiliki tugas sebagai pengawal, penafsir, dan pelaksana hukum-hukum Tuhan.
IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES R EKRUTMEN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Tri Wahyudiono; Asmaul Husna
Bahasa Indonesia Vol 7 No 01 (2022): Islamic Law Maret 2022
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/law.v7i01.499

Abstract

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat berasal dari golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya. Isu hukumnya: Bagaimana implementasi prinsiptransparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Proses rekrutmen belum merefleksikan prinsip hukum yang transparandan akuntabel. Model musyawarah belum dilakukan secara jujur dan bertanggungjawab. Fungsi pengawasan oleh semua pemangku kepentingan rekrutmen belum berjalan efektif.
PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA Samsul Munir; Rona Merita
Bahasa Indonesia Vol 7 No 01 (2022): Islamic Law Maret 2022
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/law.v7i01.500

Abstract

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban sering tertunda. Proses pelaporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan jadwal yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahap berikutnya. Penilaian terhadap kinerja Pemerintah Desa dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah tidak tepat waktu. Hambatan utama terletak pada kualitas rendah sumber daya manusia dalam lingkup aparatur Pemerintah Desa. Kualitas sumber daya manusia yang rendah mempersulit berjalan tim kegiatan Alokasi Dana Desa secara lugas dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Masyarakat menuntut adanya keterbukaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa
FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Agus Tohawi; Ahmad Suhaimi
Bahasa Indonesia Vol 7 No 01 (2022): Islamic Law Maret 2022
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/law.v7i01.501

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga desa yang memiliki fungsi utama yakni merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada Pemerintah Desa. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk Peraturan Desa. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Badan Permusyawaratan Desa bukan sekedar mengikuti segala usulan Pemerintah Desa, tetapi mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat desa yang diwakilinya. Badan Permusyawaratan Desa kurang mampu mendayagunakan wewenangnya dalam membentuk Peraturan Desa.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA Dewi Ulfa Lailatul Fitria; Triyo Ambodo
Bahasa Indonesia Vol 7 No 01 (2022): Islamic Law Maret 2022
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/law.v7i01.502

Abstract

Program pembangunan infrastruktur desa kurang tepat sasaran sebagaimana yang diinginkan sebagian besar masyarakat. Peran serta masyarakat yang rendah untuk mengkritisi program pembangunan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Masukan masyarakat setelah diajukan banyak yang dikesampingkan dalam proses pembentukan Peraturan Desa. Partisipasi masyarakat menjadi syarat utama dalam menjalankan program pembangunan desa
KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT Fathur Rochim; Myaskur
Bahasa Indonesia Vol 7 No 01 (2022): Islamic Law Maret 2022
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/law.v7i01.503

Abstract

Wilayah administratif kecamatan dipandang begitu sangat penting dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pelayanan. Wilayah kecamatan berperan penting sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat dilihat dari kondisi dan situasi pelayanan yang tepat dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Sipil Negara. Perencanaan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu. Faktor pendorong dan penghambat Pelayanan Administrasi Terpadu dalam meningkatkan layanan prima kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Kecakapan dan kelugasan Aparatur Sipil Negara dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi terkait Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu mampu meningkatkan kepuasan masyarakat
Praktik Jual Beli Sperma Sapi ( Studi Kasus Di Desa Bukit Cermin Hilir Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai) Tri Hidayatullah
Bahasa Indonesia Vol 11 No 1 (2026): Islamic Law: Jurnal Siyasah Maret 2026
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v11i1.2760

Abstract

This study aims to analyze the practice of buying and selling cow sperm among livestock farmers in Bukit Cermin Hilir Village and to examine the validity of this practice from an Islamic legal perspective, particularly within the context of contemporary Islamic jurisprudence (fiqh muamalah). The study employed field research with a descriptive qualitative approach to obtain a comprehensive overview of the transaction mechanisms taking place in the field. Data collection was conducted through direct observation of artificial insemination activities, in-depth interviews with livestock farmers, artificial insemination officers, and related parties, as well as a documentary study of relevant regulations and literature. The results indicate that the practice of buying and selling cow sperm is carried out as part of the application of artificial insemination technology aimed at improving the genetic quality, productivity, and economic value of livestock. Transactions are conducted with frozen semen that has been processed, packaged, and has a clear size and quality so that it can be optimally utilized by livestock farmers. From an Islamic legal perspective, this practice remains a matter of debate among Islamic scholars. Some scholars argue that buying and selling sperm is impermissible because it is considered to contain elements of gharar (unlawful) and the object is not originally suitable for sale. However, other opinions permit such transactions on the grounds that the sperm has been separated from the animal's body, has a tangible benefit, its quality and quantity can be identified, and it meets the principle of benefit. Based on the research findings, the practice of buying and selling cow sperm can be considered valid under Islamic law as long as it meets the pillars and requirements of the contract, is conducted transparently, does not contain elements of fraud, and provides benefits to all parties. This research is expected to contribute to the development of contemporary Islamic jurisprudence (fiqh) studies and serve as a reference for livestock breeders, artificial insemination practitioners, and policymakers
Anak Laki Laki Menjadi Wali Nikah Ibunya Menurut Imam Ibnu Qudamah Dan Imam An-Nawawi Muhammad Imam Muarif Irsa Ginting; Ahmad Zuhri
Bahasa Indonesia Vol 11 No 1 (2026): Islamic Law: Jurnal Siyasah Maret 2026
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v11i1.2767

Abstract

This research aims to analyze sons being guardians of their mother's marriage according to Imam Ibnu Qudamah and Imam An-Nawawi, as well as determining which opinion is the most diligent between the two. This research uses qualitative methods with a normative-comparative approach. The type of research used is library research (library research). Data obtained through a study of primary sources in the form of the al-Mughni book by Imam Ibnu Qudamah and al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab by Imam An-Nawawi, as well as secondary sources in the form of fiqh books, journals and other literature. The data that has been collected is then processed through several stages, namely checking the data (editing), and systematizing the data (systematizing), then analyzed qualitatively using a deductive thinking approach in order to obtain objective conclusions and be able to answer research problems. Imam Ibnu Qudamah is of the opinion that a son is allowed to be his mother's marriage guardian because he is one of the closest people to the woman, as long as there is no other family guardian who has more rights. Meanwhile, Imam An-Nawawi is of the opinion that a son cannot be his biological mother's guardian in marriage because the guardianship is from the father, and a son is not included in the category of ashābah for a woman in the context of marital guardianship

Page 11 of 12 | Total Record : 114

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2026): Islamic Law: Jurnal Siyasah Maret 2026 Vol 10 No 2 (2025): Islamic Law: Jurnal Siyasah, September 2025 Vol 10 No 1 (2025): Islamic Law: Jurnal Siyasah, Maret 2025 Vol 9 No 2 (2024): Islamic Law: Jurnal Siyasah, September 2024 Vol 9 No 1 (2024): Islamic Law: Jurnal Siyasah, Maret 2024 Vol 8 No 02 (2023): Islamic Law September 2023 Vol 8 No 01 (2023): Islamic Law Maret 2023 Vol 7 No 02 (2022): Islamic Law September 2022 Vol 7 No 01 (2022): Islamic Law Maret 2022 Vol 6 No 2 (2021): Islamic Law September 2021 Vol 6 No 1 (2021): Islamic Law Maret 2021 Vol 5 No 2 (2020): Islamic Law September 2020 More Issue