cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aan Nasrullah
Contact Email
lp2m@staimnglawak.ac.id
Phone
+6282228047272
Journal Mail Official
lp2m@staimnglawak.ac.id
Editorial Address
Jalan Wilis Kramat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Telp: (0358) 325743
Location
Kab. nganjuk,
Jawa timur
INDONESIA
ILJS
Published by Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk
ISSN : -     EISSN : 27467511     DOI : 10.53429
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Islamic Law is a scientific journal that contains original works of experts in the field of Islamic law that have not been published in the form of articles regarding empirical research and problematic conceptual ideas of law, politics, and Islam through an interdisciplinary, multidisciplinary, transdisciplinary, and cross-disciplinary approach. This journal is published twice a year in March and September in print and online. Islamic Law was published by Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Jawa Timur
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 95 Documents
 6   7   8   9   10 
Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Yang Diwakilkan Pada Kuasa Hukum Nizam Ubaidillah
Bahasa Indonesia Vol 8 No 01 (2023): Islamic Law Maret 2023
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v8i01.628

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik di dalam mediasi dan juga untuk mengetahui efektifitas mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian ini termasuk penelitian empiris yang meneliti fenomena hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data primer adalah wawancara langsung dan sekunder yang digunakan dokumentasi dan observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini diperolehdua kesimpulan. Pertama, Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Gresik sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Mahkamah Agung. Kedua, Mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik masih belum sepenuhnya efektif, karena kuasa hukum tidak mengerti seluruhnya problem yang dialami oleh para pihak.
Memahami Pancasila Sebagai Miitsaqan Ghaliizhan Dalam Memperkukuh Negara Kebangsaan Yang Relijius Myaskur; Tri Wahyudiono
Bahasa Indonesia Vol 8 No 01 (2023): Islamic Law Maret 2023
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v8i01.629

Abstract

Seluruh rakyat Indonesia yang diwakili para founding fathers telah bersepakat membentuk negara republik Indonesia yang dijabarkan dalam pasal-pasal undang-undang dasar setelah perubahan ditegaskan lagi bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Publik baik secara langsung dan tidak langsung memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola, mengatur, dan mengendalikan negara. Dengan kalimat lain, kedaulatan berada di tangan rakyat artinya kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Kedaulatan rakyat agar tidak bersifat anarkis harus tunduk dan patuh pada hukum dasar negara. Kekuasaan eksekutif, legislatif, judisial, dengan segala relasi meta-kekuasaan lainnya tunduk dan patuh pada hukum dasar negara. Memahami konvergensi kekuasaan antara kekuasaan legislatif yang memiliki fungsi utama legislasi dan eksekutif yang menjalankan produk legislasi, saling mengecek dan mengimbangkan tetapi tidak dapat saling menjatuhkan, kedua lembaga konstitusi tersebut dipilih langsung rakyat atau publik dan bertanggung jawab kepada rakyat atau publik sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang dasar. Undang-undang dasar sebagai sebagian kecil hukum dasar negara bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan hasil reflektif kritis para founding fathers yang dijadikan dasar filosofis negara dan pandangan hidup kebangsaan. Pancasila sebagai konsensus agung (miitsaqan ghaliizhan) merupakan kristalisasi nilai-nilai eklektik kesepakatan nasional seluruh rakyat Indonesia sebagai perwujudan kesadaran dan ketulusan watak bhinneka tunggal ika dengan segala keragaman suku, agama, ras, sosial, budaya seluruh bangsa. Memahami, menghayati, dan mengejawantahkan Pancasila secara utuh dan menyeluruh berbagai nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Simpulannya Indonesia bukan negara teokrasi dan bukan negara sekuler, tetapi negara kebangsaan yang relijius.
Realisasi Kaidah Fiqh Al-‘Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam Fiteriana, Habibah
Bahasa Indonesia Vol 8 No 02 (2023): Islamic Law September 2023
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v8i02.730

Abstract

Qawaidul fiqh (kaidah-kaidah fiqh) adalah suatu hukum kulli atau menyeluruh yang mencakup intisari hukum-hukum fiqh. Qawaidul fiqh memiliki 5 (lima) kaidah induk yang salah satunya yaitu kaidah الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ (al-‘aadah muhakkamah) yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat tersebut. Melalui penulisan berbasis literatur ini, akan dijabarkann mengenai kaidah fiqh induk kelima yang mana kaidah fiqh ini berkedudukan sebagai titik temu dari masalah-masalah fiqh. Dari hasil temuan dapat diketahui bahwa dengan mengetahui dan memahami penerapan kaidah fiqh induk kelima ini akan membuat seseorang menjadi lebih bijak dalam menerapkan hukum fiqh lebih khususnya yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan masyarakat, serta lebih mudah memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terus berkembang seiring waktu, tempat, situasi dan kondisi yang seringkali berubah-ubah.
Model Kebijakan Afirmatif Dalam Menyejahterakan Masyarakat Desa Suhaimi, Ahmad; Santoso, Adi
Bahasa Indonesia Vol 8 No 02 (2023): Islamic Law September 2023
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v8i02.733

Abstract

Kesenjangan sosial ekonomi berupa angka kemiskinan yang tinggi dan kurangnya fasilitas umum yang layak menjadi keterbatasan wilayah sekaligus indikator utama ketertinggalan pembangunan di Desa. Fokus Penelitian ini tentang bagaimana bentuk-bentuk kebijakan afirmatif, faktor-faktor yang menghambat kebijakan, solusi dari faktor penghambat kebijakan afirmatif dalam menyejahterakan masyarakat di Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Metode Penelitian ini berdasarkan lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan, dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk kebijakan afirmatif dalam menyejahterakan masyarakat diantaranya dengan Pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa, Pemberian bantuan, Mengadakan pelatihan, dan lain sebagainya. Sedangkan factor yang menghambatnya seperti Kesadaran masyarakat yang rendah dan rendahnya sumber daya manusia. Maka solusinya dengan cara mengadakan pelatihan, kesiapan sumber daya manusia, serta Penyediaan sarana dan prasarana.
Tata Kelola Keuangan Desa Dalam Menciptakan Good Governance Ambodo, Triyo
Bahasa Indonesia Vol 8 No 02 (2023): Islamic Law September 2023
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v8i02.734

Abstract

Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Bagaimana upaya menciptakan tata kelola keuangan desa dalam menciptakan good governance di Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ? Riset menggunakan pendekatan doktrinal dan nondoktrinal dengan analisis deskriptif preskriptif berdasarkan data kualitatif hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitiandengan melaksanakan empat prinsip sebagai berikut: (a). Pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, waktu proses pelaksanaan dan diakhir program, agar mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng; (b). Tata kelola keuangan desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik pada prinsip daya tanggap sangat merespon inisiasi dan inisiatif-inisiatif mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, dikarenakan ada beberapa rapat-rapat yang menetapkan unsur- unsur masyarakat, mulai dari RT juga sudah ada kepedulian dari pemerintah dengan memberikan intensif meskipun intensif yang diberikan pemerintah belum sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh para lembaga rukun tetangga; (c). Transparansi masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat.
Profesionalisme Aparat Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Desa Ubaidillah, Nizam; Yuliana Puji Astuti
Bahasa Indonesia Vol 8 No 02 (2023): Islamic Law September 2023
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v8i02.735

Abstract

Pelaksanaan pemerintahan desa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan publiknya terutama dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat. Isu riset terkait bagaimana profesionalisme dan fungsi administrasi desa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan warga. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio legal riset dengan memanfaatkan data kualitatif lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Profesionalisme aparat desa dapat dipahami dari kepatuhannya dan kompetensi dibidangnya. Dalam tugas administrasinya dapat dilihat dari semangat kinerja yamg dibuktikan dengan pelayanan yang tepat serta responsif terhadap warganya. Sedangkan upaya meningkatkan profesionalisme dilakukan dengan pembinaan, evaluasi, pengawasan dan pendisilinan.
Historis Negara Demokrasi Pancasila Tri Wahyudiono; Faizah Rizky Muna
Bahasa Indonesia Vol 8 No 02 (2023): Islamic Law September 2023
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v8i02.736

Abstract

Setiap negara memiliki landasan nilai dan karakter masing-masing sebagai pondasi dalam melaksanakan kehidupan bernegara, termasuk Indonesia. Demokrasi sebagai salah satu nilai yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara secara tegas tertuang dalan UUD 1945 sebagai konstitusi yang berlaku di Indonesia. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan demokrasi memberikan ruang terbuka bagi semua warga negara untuk berpartisipasi, terlibat aktif melalui pemilihan umum dan mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sistem pemerintahan Indonesia menganut pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudisial. Kedaulatan rakyat sebagai nilai-nilai yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 telah mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang untuk mematangkan jati dirinya sebagai Negara Demokrasi Pancasila yang memandu kehidupan berbangsa dan bernegara.
Implementasi Nilai Kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Dewi Ulfa Lailatul Fitria; Devi Anantasari
Bahasa Indonesia Vol 8 No 02 (2023): Islamic Law September 2023
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v8i02.737

Abstract

Nilai nilai kebangsaan adalah nilai-nilai yang melekat pada bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada empat nilai-nilai kebangsaan yang dijadikan sebagai konsensus hidup berbangsa yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelayanan publik merupakan bagian dari pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan publik hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Pelayanan Publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung Sesanti Bhinneka Tunggal Ika yaitu nilai toleransi, nilai keadilan dan nilai gotong royong. Ketiga nilai wajib diimplementasikan dalam meningkatkan nilai pelayanan publik kepada seluruh rakyat Indonesia.
Analisis Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Kepala Daerah dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dari Perspektif Etika Politik Islam Ambodo, Triyo
Bahasa Indonesia Vol 10 No 1 (2025): Islamic Law: Jurnal Siyasah, Maret 2025
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v10i1.1441

Abstract

The General Election Commission Regulation (PKPU) Number 9 of 2020 governs the nomination of regional heads, including provisions for former corruption convicts. From the perspective of Islamic political ethics, it is crucial to analyze this policy to understand its implications for leadership integrity and public morality. Islamic political ethics emphasizes that leaders should possess noble character and be free from disgraceful acts, such as corruption. Therefore, although legally former corruption convicts may run for office after meeting certain requirements, from the standpoint of Islamic political ethics, this may be considered inconsistent with the principles of clean and trustworthy leadership. This analysis highlights the importance of considering moral and ethical values in the regional head election process to ensure the establishment of a government that is both integral and trusted by the public
Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia Tohawi, Agus
Bahasa Indonesia Vol 10 No 1 (2025): Islamic Law: Jurnal Siyasah, Maret 2025
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v10i1.1445

Abstract

The Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa/BPD) plays a pivotal role in strengthening democratic and participatory village governance in Indonesia. As a legislative institution at the village level, the BPD is responsible for channeling community aspirations, formulating regulations, and overseeing the performance of village heads and the use of Village Funds. However, the effectiveness of the BPD faces challenges such as limited member capacity, political intervention from local elites, and non-inclusive participation, particularly from women and youth. Case studies in Panggungharjo Village (Yogyakarta) and Tenganan Village (Bali) demonstrate that collaboration between the BPD, communities, and traditional institutions, coupled with technology-driven transparency, can enhance accountability and development quality. Strategic recommendations include capacity-building through technical training, regulatory reforms to reinforce BPD independence, and affirmative policies for marginalized groups. With a holistic approach, the BPD can become a catalyst for equitable and sustainable village development.

Page 9 of 10 | Total Record : 95

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2025): Islamic Law: Jurnal Siyasah, September 2025 Vol 10 No 1 (2025): Islamic Law: Jurnal Siyasah, Maret 2025 Vol 9 No 2 (2024): Islamic Law: Jurnal Siyasah, September 2024 Vol 9 No 1 (2024): Islamic Law: Jurnal Siyasah, Maret 2024 Vol 8 No 02 (2023): Islamic Law September 2023 Vol 8 No 01 (2023): Islamic Law Maret 2023 Vol 7 No 02 (2022): Islamic Law September 2022 Vol 7 No 01 (2022): Islamic Law Maret 2022 Vol 6 No 2 (2021): Islamic Law September 2021 Vol 6 No 1 (2021): Islamic Law Maret 2021 Vol 5 No 2 (2020): Islamic Law September 2020 More Issue