cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Civil Law
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Civil Law adalah Jurnal yang memuat karya ilmiah di bidang hukum keperdataan dikelola oleh Departemen Keperdataaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 4 (2019)" : 7 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSONAL GUARANTEE SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK (STUDI PADA BANK BNI CABANG USU) ZASTIAN TONI HUTAPEA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (641.761 KB)

Abstract

Jaminan pribadi sebagai jaminan kredit bank yang dalam praktik perbankan lebih dikenal sebagai personal guarantee, adalah perjanjian penanggungan antara kreditur dengan pihak ketiga. Jaminan pribadi merupakan janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur, apabila debitur wanprestasi dikemudian hari. Jaminan pribadi yang diberikan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin debitur dalam pelunasan hutang debitur merupakan salah satu alternatif sebagai jaminan penyelesaian kredit bermasalah  apabila debitur cedera janji. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini mencakup 3 hal, yang merupakan tujuan penulisan skripsi ini. Pertama adalah bagaimana prosedur pemberian kredit kepada debitur dengan jaminan personal guarantee, yang kedua untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap penjamin dalam pemberian kredit dengan jaminan personal guarantee, dan yang terakhir untuk mengetahui upaya PT. Bank BNI Cabang USU dalam penyelesaian kredit bermasalah yang menggunakan jaminan personal guarantee. Dalam menyusun skripsi ini digunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan bahan hukum primer (hasil wawancara di PT. Bank BNI Cabang USU), bahan hukum sekunder (peraturan perundang-undangan), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Hasil Penelitian ini menunjukandalam prosedur pemberian kredit kepada debitur dengan jaminan personal guarantee Bank BNI Cabang USU memiliki beberapa kriteria yang harus diperhatikan baik legalitas penjamin, kemampuan penjamin, pelepasan hak istimewa, total nilai jaminan, kekuatan pembuktian jaminan, selanjutnya akibat hukum terhadap penjamin dalam pemberian kredit dengan jaminan personal guarantee ialah timbulnya tanggung jawab penjamin dalam pemberian kredit apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur maka penjamin bertanggung jawab atas perbuatan debitur, dan yang terakhir upaya yang dilakukan oleh PT. BNI  Cabang USU apabila penjamin wanprestasi antara lain dengan Upaya Internal dan Upaya Eksternal. Kata Kunci : Jaminan, Kredit Bank, Personal Guarantee
TINJAUAN YURIDIS PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM PERLINDUNGAN SIMPANAN NASABAH (STUDI PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk) TRIYOGO NUR PERMADI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.476 KB)

Abstract

Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Perlindungan dana masyarakat menjadi fokus dari setiap kebijakan pengembangan perbankan karena sifat bank sebagai lembaga kepercayaan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif,  spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dokumen serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. LPS adalah sebuah lembaga Negara dengan status badan hukum yang independen, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS, tata kelola LPS adalah one board system, yaitu Dewan Komisioner sebagai pimpinan LPS yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang LPS. Dalam Pasal 65 UU LPS, Dewan Komisioner ditetapkan oleh Presiden dan memiliki kewenangan memutuskan hal-hal yang stategis. LPS memiliki fungsi yang amat penting, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU LPS, yakni: (1) menjamin simpanan nasabah penyimpan; (2) turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.  LPS menetapkan simpanan yang layak bayar setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan nasabah bank yang di cabut izin usahanya. Proses penetapan simpanan yang layak bayar harus diselesaikan dalam kurun waktu 90 hari sejak izin usaha bank di cabut. LPS mulai membayar simpanan layak bayar selambat-lambatnya 5 hari kerja terhitung sejak proses verifikasi di  mulai, jangka waktu pengajuan klaim penjamin oleh nasabah adalah 5 tahun sejak izin usaha di cabut.   Kata Kunci: Lembaga Penjamin Simpanan, Nasabah, Dana Simpan
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) AS – SALAM ( Studi : KJKS AS – SALAM MEDAN) SITI MAYANG SARI BR. KARO
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (753.623 KB)

Abstract

Koperasi adalah lembaga keuangan yanng diminati oleh masyarakat Indonesia. Asas kekeluargaan yang ada didalamnya menjadi pilihan tersendiri bagi  masyarakat. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan usaha. Keberadaan lembaga keuangan merupakan suatu keniscayaan dalam memajukan taraf ekonomi bangsa yang dijadikan salah satu solusi dalam pengembangan usaha. Demikian dalam ekonomi Islam terdapat lembaga keuangan sebagai jawaban dari keraguan terhadap lembaga keuangan konvensional. Salah satunya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)    As-Salam yang merupakan lembaga keuangan syariah yang berwatak sosial dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Lembaga keuangan syariah saat ini bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam yang berdasarkan prinsip syariah islami. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dann yuridis empiris yaitu menitikberatkan pada data sekunder yaitu dengan memaparkan tentang peraturan yang berlaku dalam mengatur pemberian pinjaman pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Salam serta melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data pendukung. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian pinjaman pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As - Salam dilakukan dengan mengajukan permohonan dan akan dinilai kelayakannya oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As – Salam apabila dirasa layak maka penandatanganan perjanjian pembiayaan akan segera dilakukan. Masalah pelaksanaan pembiayaan atau pemberian pinjaman pada KJKS As - Salam kurangnya kesadaran dari setiap anggota dalam melakukan simpan pinjam mengakibatkan kredit macet sehingga membuat anggota wanprestasi dan jaminan yang tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan. Hambatan-hambatan tersebut adalah faktor ekonomi yang sedang sulit menghambat pihak anggota menagih janjinya maka penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan cara memberikan peringatan dan berdasarkan kekeluargaan yang secara kesepakatan antara kedua belah pihak.   Kata Kunci : Jasa Keuangan Syariah, Koperasi, Pemberian Pinjaman
TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI DAN AKIBAT HUKUMNYA (MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA) MUHAMMAD IQBAL PANGARIBUAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (794.322 KB)

Abstract

Perkawinan dilaksanakan umat manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hakiki di dunia. Setiap manusia yang membina rumah tangga yang harmonis, yang lebih dikenal dengan sakinah, mawaddah warohmah. Dalam ranah hukum Islam, perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah”. Apabila dilihat istilah yang berkembang dalam masyarakat, jenis-jenis perkawinan atau nikah terdapat beberapa istilah, ada yang menamakan kawin syah, kawin di bawah tangan, atau nikah sirri. Jenis penelitian ini penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat dari segi peraturan-peraturan yang berlaku oleh karena itu dilakukan penelitian kepustakaan. Pada penelitian hukum, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder Anak sebagai hasil dari suatu per-kawinan merupakan bagian sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) sejak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah lahir sewaktu orangtuanya masih terikat perkawinan atau sudah berpisah karena wafat suami atau karena perceraian. Dan jika anak lahir sebelum jangka waktu 177 hari, maka anak itu hanya sah bagi ibunya. Diluar itu, anak dianggap sebagai anak tidak sah atau zina. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, atas Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Pasal 28 B Ayat (1) dan (2) Pasal 28 D Undang-undang Dasar 1945. Ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilm pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Kata Kunci: Perkawinan, Sirri
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DEBITUR PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DAN PENYELESAIANNYA (Studi Pada PT. Bank Mandiri KCP Medan SM.Raja) MARGARETHA YEREMIA CLAUDIA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (814.559 KB)

Abstract

Lembaga Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara. Agar tercapainya tujuan Negara Kesataun Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yakni “.... memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...” maka lembaga perbankan memberikan fasilitas kredit yang bertujuan agar rakyat Indonesia dapat memperbaiki perekonomian, sehingga tercapailah kesejahteraan seperti tujuan kemerdekaan. Tentu saja diperlukan keseimbangan pembangunan hukum agar tujuan kemerdekaan berjalan dengan seadil-adilnya, sehingga setiap subjek hukum terjamin kepastian hukumnya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan hukum mengenai perjanjian kredit, Bagaimana tindakan debitur yang dikategorikan wanpestasi dalam perjanjian kredit oleh PT.Bank Mandiri KCP Medan SM.Raja, Bagaimana penyelesaian terhadap wanprestasi debitur pada pelaksanaan perjanjian kredit oleh PT.Bank Mandiri KCP Medan SM.Raja. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Data primer yang digunakan berupa wawancara yang dilakukan ke PT.Bank Mandiri KCP Medan SM.Raja. Atas penelitian yang dilakukan penulis diperoleh bahwa pengaturan hukum mengenai perjanjian kredit terdapat dalam UU Perbankan, Peraturan BI, OJK, dan KUHPerdata. Debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila terjadi penunggakan pokok bunga lebih dari 90 hari dan belum ada usaha dari debitur untuk menyelamatkan kredit. Penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi maka pihak bank memberi peringatan kepada debitur bahwa kreditnya bermasalah dan melakukan penagihan bersama tim yang dibentuk oleh Direksi. Apabila setelah diberikan peringatan, debitur mempunya itikad baik untuk menyelesaikan kreditnya, maka bank akan memberikan upaya penyelematan kredit secara administrasi perkreditan. Apabila debitur tidak menunjukkan adanya itikad baik, bank akan melelang agunan yang menjadi jaminan kredit melalui jalur hukum. Kata Kunci: Debitur, Kredit, Kreditur, Wanprestasi.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG ANTARA PT.JNE DENGAN CONSIGNER (STUDI PT JNE CABANG MEDAN) M. IBNU KHAIRANSYAH
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289 KB)

Abstract

Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke konsumen sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat pada perkembangan dewasa ini jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan, terbukti dengan ditandainya banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan. Salah satu perusahaan jasa pengiriman barang milik Swasta yaitu PT. Jalur Nugraha Ekakurir yang selanjutnya disebut JNE. JNE merupakan perusahaan dalam bidang kurir ekspres dan logistik yang berkantor pusat di Jakarta. Adapun Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini adalah Bagaimana pengaturan perjanjian pengiriman barang di Indonesia, Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang antara PT.JNE dengan consigner dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pengangkutan barang antara PT.JNE dengan consigner. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Metode pendekatan hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum, dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Penelitian empiris adalah menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris ini digunakan karena untuk mendukung data normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam proses pengiriman barang, PT. JNE menetapkan beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pihak pengirim. Perjanjian didasarkan kepada aturan umum yang berlaku dalam KUHPdt. Syarat dalam perjanjian pengiriman barang pada perusahaan kurir JNE adalah dengan cara mengisi AWB (Air Waybill)/Connot. Bentuk pertanggung jawaban yang dapat diberikan oleh PT. JNE yaitu dalam hal terjadi keterlambatan sampainya barang kiriman ke tempat tujuan, terjadi kerusakan barang dan terjadi kehilangan barang.Namun, tidak semua tanggung jawab yang dibebankan kepada pengangkut dapat dipertanggungjawabkan oleh PT. JNE, karena akibat dari adanya force majeur. Kata kunci : Perjanjian Pengiriman Barang, Consigner
PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Studi Pada PT. Telkom Medan) JOHAN WILLIEM
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 4 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.934 KB)

Abstract

alahan, antara lain masih belum seragam dan jelas batasan tanggung jawab sosial. Sikap oportunis perusahaan terlebih social responsibility mengandung biaya yang cukup besar yang belum tentu memiliki relevansi terhadap pencapaian tujuan yang bersifat economic motive. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Standard Operating Procedure (SOP) PT. Telkom dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR). Kewajiban penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penerapan Corporate Social Responsibility pada PT. Telkom Medan menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), dengan metode kualitatif. Standard Operating Procedure (SOP) PT. Telkom dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) tahap pertama adalah menentukan sasaran (misi) CSR yang akan dibangun dengan mempertimbangkan ethical profile yang dimiliki perusahaan tersebut. Misi CSR ini yang kemudian dijadikan sebagai acuan perusahaan untuk menentukan tujuan (objektif) dari strategi pemasaran yang diinginkan. Tahap kedua dari  modul di atas adalah melakukan analisis terhadap lingkungan bisnis dimana perusahaan berada untuk memahami dan mengindentifikasi hal-hal apa saja yang sangat sensitif bagi masyarakat. Tahap ketiga adalah membangun core value yang sejalan dengan marketing mix. Core value diartikan sebagai prinsip-prinsip nilai baik (value) yang menuntun perusahaan didalam menjalankan kegiatan-kegiatannya, baik terhadap lingkungan internal maupun eksternal (dunia luar). Kewajiban penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu (1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dana tau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (2) kewajiban tersebut diperhitungan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran (3) perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Penerapan Corporate Social Responsibility pada PT. Telkom Medan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas CSR PT. Telkom Medan secara umum sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Kata Kunci:  Corporate Social Responsibility, Perseroan Terbatas

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 4 (2019) Vol 2, No 3 (2019) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2019) Vol 1, No 5 (2019) Vol 1, No 4 (2019) Vol 1, No 3 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2018) Vol 1, No 5 (2018) Vol 1, No 4 (2018) Vol 1, No 3 (2018) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue