cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh. Zainul Arifin
Contact Email
rumahjurnal25@gmail.com
Phone
+6285378329037
Journal Mail Official
rumahjurnal25@gmail.com
Editorial Address
Jalan Tanjung Barangan, Komplek Griya Wijaya Barangan Nomor A76 Bukit Baru, Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
TONJI
Published by CV. Cendekiawan Muda Sriwijaya
ISSN : 30478081     EISSN : 30472628     DOI : https://doi.org/10.70656/tonji
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Officium Nobile Journal is a periodic scientific journal managed by CV Cendikiawan Muda Sriwijaya. Translated into English, The Officium Nobile Journal is inspired by the views expressed in one of the writings of a legal scholar in the national and international arena, namely Lawrence M. Friedman, namely the Legal System. The Officium Nobile Journal, at its core, consists of Legal Structure, Legal Substance, and Legal Culture. This scientific journal serves as a publication platform for academics and practitioners to publish scholarly articles that delve into the scope of law enforcement agencies (Legal Structure), legal regulations both written and unwritten (Legal Substance), and analyze legal culture in society (Legal Culture). The scope of the published articles covers topics related to Constitutional Law, Administrative Law, Criminal Law, Civil Law (Islamic Law and Customary Law), Business Law, Agrarian Law, International Law, Environmental Law, and other contemporary legal fields.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2024): Edisi Juni 2024" : 5 Documents clear
PROBLEMATIKA PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MUARA ENIM rivaldo, muhammad arif; ernaningsih, wahyu; Helmanida, Helmanida
The Officium Nobile Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Edisi Juni 2024
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik ini sendiri di Indonesia masih dianggap suatu kesamaan dengan istilah pelayanan umum yang dikenal dengan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang dimana berfungsi untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, terdapat beberapa pengertian yang dimana secara umum antara masyarakat dengan negara itu sendiir. Dimana pengertian negara merupakan salah satu otoritas negara, bangunan negara, dan sektor negara yang dimana dalam hal ini pelayanan publik merujuk juga pada pengertian yang untuk masyarakat umum. Pelayanan publik itu sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang secara sederhana dapat memahami sebagai pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah pusat, secara sederhananya pelayanan publik dapat diaritkkan juga pelayanan pemerintah kepada warganegaranya secara langsung maupunt idak langsung. adapun mahmudi menyatakan bahwa pelayanan publik adalah segala macam kegiatan yang berbentuk pelayanan yang melaksankaan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pementuhan kebutuhan publik dan melaksanakan ketentuan dari perundang-undangan
DISKRESI PEMERINTAH DI BIDANG PEMBIAYAAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Khairi, Muhammad Faza
The Officium Nobile Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Edisi Juni 2024
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 yang berdampak luas kepada setiap bidang kehidupan manusia, sehingga diperlukannya diskresi dari pemerintah untuk segera menangani penyebaran pandemi Covid-19 khususnya pada bidang pembiayaan keuangan negara, kedua pemerintah cenderung takut untuk menggunakan diskresi dikarenakan diskresi rentan akan kriminalisasi, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 telah mengatur baik secara umum maupun secara khusus mengenai tata cara pelaksanaan diskresi di bidang pembiayaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemerintah saat melakukan diskresi di bidang pembiayaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Diskresi,
KEWENANGAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN MENJADI HUTAN TANAMAN INDUSTRI (Studi Kewenangan Penetapan berdasarkan Asas Sentralisasi dan Otonomi Daerah) Darnilah, Fitri
The Officium Nobile Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Edisi Juni 2024
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewenangan penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri, faktor yang mempengaruhi kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri,dan pengaturan penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri dimasa yang akan datang. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penulisan normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan undang-undang. teknik penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan secara deduktif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan kewenangan penetapan hutan tanaman industri adalah pengaturan kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri yaitu oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan pendampingan berupa pemberian rekomendasi untuk membentuk hutan tanaman industri di suatu kawasan hutan, penetapan ini dalam penerapannya terdapat unsur asas sentralisasi yang mana bertentangan dengan asas desentralisasi otonomi daerah. Yang mempengaruhi kewenangan pemerintah daerah tersebut adalah karena faktor kewenangan dan ketidak harmonisan peraturan perundang-undangan. Pengaturan penetapan kawasan hutan ideal sendiri yang pertamana harus dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan yang kedua di desentralisasikannya kewenangan pemerintah daerah sampai ke kabupaten/kota.
PENGARUH KONVENSI HAM INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ASAS SELECTIVE POLICY Setiawan, Dedi
The Officium Nobile Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Edisi Juni 2024
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring pertumbuhan dan perkembangan msyarakat internasional dewasa ini, telah banyak perjanjian-perjanjian internasional yang dihasilkan melalui konferensi internasional baik atas prakarsa dari negara-negara, organisasi internasional, maupun atas prakarsa PBB. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat telah banyak membuat perjanjian-perjanjian bilateral dengan negara-negara lain atau menjadi peserta (mengikatkan diri) perjanjian-perjanjian internasional yang membentuk hukum (law making treaty), baik melalui tindakan ratifikasi maupun aksesi. Negara berdaulat memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang- undangan untuk mengatur kehidupan rakyat dan negaranya di berbagai bidang, tanpa harus diperintah atau mendapat tekanan dari lembaga internasional atau Negara lain, atau masyarakat internasional. Akan tetapi dengan ikut sertanya suatu Negara dalam perjanjian internasional multilateral (konvensi), di mana ada kalanya perjanjian tersebut umumnya memuat suatu klausula yang mengharuskan negara peserta menerapkan ketentuan konvensi ke dalam perundang- undangan nasional, di samping itu berlakunya asas pacta sunt servanda, maka mau tidak mau suatu Negara harus menerapkan dan mengimplemen- tasikan ketentuan perjanjian itu di dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Ketentuan demikian akan berlaku secara umum bagi Negara-negara yang telah terikat pada perjanjian internasional.
SISTEM DAN TATA CARA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA Saepudin, Fawwaz Fadhlurrahman
The Officium Nobile Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Edisi Juni 2024
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki kekuasaan untuk mengendalikan perekonomian nasional dalam kerangka kekuasaan pemerintahan. Hak tersebut meliputi aturan umum dan aturan khusus. Untuk membantu Presiden dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan tersebut di atas, sebagian dari kekuasaan itu memberi wewenang kepada Menteri Keuangan yang membidangi keuangan. Pengelola pemerintahan baik di pusat ataupun di daerah yang melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara/daerah dapat dikenakan penggantian atas kerugian negara. Dalam pemerintahan, pihak-pihak yang dapat dikenakan kompensasi negara/daerah adalah mereka yang memiliki kewenangan untuk mengurusi pengelolaan keuangan negara, antara lain presiden, menteri keuangan, menteri/kepala negara, kepala organisasi, kepala daerah, bendahara, non -bendahara dan pejabat publik lainnya yang berwenang mengelola keuangan negara/daerah. Atas dasar kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum administrasi. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan kajian dengan rumusan masalah yakni Bagaimana sistem dan tata cara pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara? Bagaimana pertanggung jawaban hukum dari akibat keputusan direksi dalam hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada BUMN? Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): Edisi Juni 2024