cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh. Zainul Arifin
Contact Email
rumahjurnal25@gmail.com
Phone
+6285378329037
Journal Mail Official
rumahjurnal25@gmail.com
Editorial Address
Jalan Tanjung Barangan, Komplek Griya Wijaya Barangan Nomor A76 Bukit Baru, Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
TONJI
Published by CV. Cendekiawan Muda Sriwijaya
ISSN : 30478081     EISSN : 30472628     DOI : https://doi.org/10.70656/tonji
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Officium Nobile Journal is a periodic scientific journal managed by CV Cendikiawan Muda Sriwijaya. Translated into English, The Officium Nobile Journal is inspired by the views expressed in one of the writings of a legal scholar in the national and international arena, namely Lawrence M. Friedman, namely the Legal System. The Officium Nobile Journal, at its core, consists of Legal Structure, Legal Substance, and Legal Culture. This scientific journal serves as a publication platform for academics and practitioners to publish scholarly articles that delve into the scope of law enforcement agencies (Legal Structure), legal regulations both written and unwritten (Legal Substance), and analyze legal culture in society (Legal Culture). The scope of the published articles covers topics related to Constitutional Law, Administrative Law, Criminal Law, Civil Law (Islamic Law and Customary Law), Business Law, Agrarian Law, International Law, Environmental Law, and other contemporary legal fields.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
PROBLEMATIKA PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MUARA ENIM rivaldo, muhammad arif; ernaningsih, wahyu; Helmanida, Helmanida
The Officium Nobile Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Edisi Juni 2024
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik ini sendiri di Indonesia masih dianggap suatu kesamaan dengan istilah pelayanan umum yang dikenal dengan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang dimana berfungsi untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, terdapat beberapa pengertian yang dimana secara umum antara masyarakat dengan negara itu sendiir. Dimana pengertian negara merupakan salah satu otoritas negara, bangunan negara, dan sektor negara yang dimana dalam hal ini pelayanan publik merujuk juga pada pengertian yang untuk masyarakat umum. Pelayanan publik itu sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang secara sederhana dapat memahami sebagai pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah pusat, secara sederhananya pelayanan publik dapat diaritkkan juga pelayanan pemerintah kepada warganegaranya secara langsung maupunt idak langsung. adapun mahmudi menyatakan bahwa pelayanan publik adalah segala macam kegiatan yang berbentuk pelayanan yang melaksankaan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pementuhan kebutuhan publik dan melaksanakan ketentuan dari perundang-undangan
DISKRESI PEMERINTAH DI BIDANG PEMBIAYAAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Khairi, Muhammad Faza
The Officium Nobile Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Edisi Juni 2024
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 yang berdampak luas kepada setiap bidang kehidupan manusia, sehingga diperlukannya diskresi dari pemerintah untuk segera menangani penyebaran pandemi Covid-19 khususnya pada bidang pembiayaan keuangan negara, kedua pemerintah cenderung takut untuk menggunakan diskresi dikarenakan diskresi rentan akan kriminalisasi, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 telah mengatur baik secara umum maupun secara khusus mengenai tata cara pelaksanaan diskresi di bidang pembiayaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemerintah saat melakukan diskresi di bidang pembiayaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Diskresi,
KEWENANGAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN MENJADI HUTAN TANAMAN INDUSTRI (Studi Kewenangan Penetapan berdasarkan Asas Sentralisasi dan Otonomi Daerah) Darnilah, Fitri
The Officium Nobile Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Edisi Juni 2024
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewenangan penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri, faktor yang mempengaruhi kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri,dan pengaturan penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri dimasa yang akan datang. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penulisan normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan undang-undang. teknik penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan secara deduktif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan kewenangan penetapan hutan tanaman industri adalah pengaturan kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri yaitu oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan pendampingan berupa pemberian rekomendasi untuk membentuk hutan tanaman industri di suatu kawasan hutan, penetapan ini dalam penerapannya terdapat unsur asas sentralisasi yang mana bertentangan dengan asas desentralisasi otonomi daerah. Yang mempengaruhi kewenangan pemerintah daerah tersebut adalah karena faktor kewenangan dan ketidak harmonisan peraturan perundang-undangan. Pengaturan penetapan kawasan hutan ideal sendiri yang pertamana harus dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan yang kedua di desentralisasikannya kewenangan pemerintah daerah sampai ke kabupaten/kota.
PENGARUH KONVENSI HAM INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ASAS SELECTIVE POLICY Setiawan, Dedi
The Officium Nobile Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Edisi Juni 2024
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring pertumbuhan dan perkembangan msyarakat internasional dewasa ini, telah banyak perjanjian-perjanjian internasional yang dihasilkan melalui konferensi internasional baik atas prakarsa dari negara-negara, organisasi internasional, maupun atas prakarsa PBB. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat telah banyak membuat perjanjian-perjanjian bilateral dengan negara-negara lain atau menjadi peserta (mengikatkan diri) perjanjian-perjanjian internasional yang membentuk hukum (law making treaty), baik melalui tindakan ratifikasi maupun aksesi. Negara berdaulat memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang- undangan untuk mengatur kehidupan rakyat dan negaranya di berbagai bidang, tanpa harus diperintah atau mendapat tekanan dari lembaga internasional atau Negara lain, atau masyarakat internasional. Akan tetapi dengan ikut sertanya suatu Negara dalam perjanjian internasional multilateral (konvensi), di mana ada kalanya perjanjian tersebut umumnya memuat suatu klausula yang mengharuskan negara peserta menerapkan ketentuan konvensi ke dalam perundang- undangan nasional, di samping itu berlakunya asas pacta sunt servanda, maka mau tidak mau suatu Negara harus menerapkan dan mengimplemen- tasikan ketentuan perjanjian itu di dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Ketentuan demikian akan berlaku secara umum bagi Negara-negara yang telah terikat pada perjanjian internasional.
SISTEM DAN TATA CARA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA Saepudin, Fawwaz Fadhlurrahman
The Officium Nobile Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Edisi Juni 2024
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki kekuasaan untuk mengendalikan perekonomian nasional dalam kerangka kekuasaan pemerintahan. Hak tersebut meliputi aturan umum dan aturan khusus. Untuk membantu Presiden dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan tersebut di atas, sebagian dari kekuasaan itu memberi wewenang kepada Menteri Keuangan yang membidangi keuangan. Pengelola pemerintahan baik di pusat ataupun di daerah yang melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara/daerah dapat dikenakan penggantian atas kerugian negara. Dalam pemerintahan, pihak-pihak yang dapat dikenakan kompensasi negara/daerah adalah mereka yang memiliki kewenangan untuk mengurusi pengelolaan keuangan negara, antara lain presiden, menteri keuangan, menteri/kepala negara, kepala organisasi, kepala daerah, bendahara, non -bendahara dan pejabat publik lainnya yang berwenang mengelola keuangan negara/daerah. Atas dasar kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum administrasi. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan kajian dengan rumusan masalah yakni Bagaimana sistem dan tata cara pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara? Bagaimana pertanggung jawaban hukum dari akibat keputusan direksi dalam hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada BUMN? Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya
TEORI DAN REALITAS ANTARA PENDIDIKAN SMK DAN SEKOLAH VOKASI BAGI PENINGKATAN DAYA SAING GENERASI MUDA DALAM MENDAPATKAN KESEMPATAN KERJA andika, andika; Santoso, Aris Budi; Kesuma, Husni Wira; Tobing, Rahel Nathalia Br
The Officium Nobile Journal Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/tonji.v1i2.259

Abstract

Pendidikan merupakan sebuah proses atau rangkaian kegiatan yang terencana, tersusun dan sistematis untuk mengembangkan kecerdasan dan karakter generasi penerus bangsa. Dengan adanya pendidikan tersebut, maka perlu generasi yang siap menghadapi perkembangan masa depan yang bayak dengan perubahan dan kompleksitas, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan. Apalagi di masa yang cepat seperti di dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi pustaka. Metode Kualitatif digunakan untuk dapat memberikan informasi yang komprehensif, orisinal, dan ilmiah tentang subjek studi. Pendekatan deskriptif akan menekankan pada tujuan untuk dapat menguraikan dan menggambarkan fakta dengan mendeskripsi secara detail mengenai teori dan realitas mengenai Pendidikan SMK dan sekolah vokasi dalam menghadapi dunia kerja. Pendidikan vokasi atau disebut juga disebut pendidikan kejuruan, ialah jenis pendidikan yang berfokus pada menciptakan siswa yang siap untuk bekerja. Program ini berfokus pada pembangunan keterampilan kerja yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pekerjaan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan kompetitif, pendidikan vokasi atau kejuruan memerlukan rumusan ketentuan pendidikan yang terjadi saat dengan keperluan yang akan datang. Tujuan utama dari pendidikan vokasi atau kejuruan adalah untuk meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan terhadap kebutuhan dunia kerja. Pendidikan SMK dan sekolah Vokasi merupakan sarana pendidikan bagi generasi muda untuk memainkan peran dalam meningkatkan kemampuan kejuruan yang akan menciptakan generasi muda dan SDM yang berkualitas yang siap bekerja, adanya Revolusi Industri 4.0 yang saat ini tengah terjadi merupakan peluang serta tantangan yang harus dihadapi oleh sekolah Vokasi dan kejuruan, Lulusan sekolah tersebut tidak hanya harus mampu menguasai teori dan skil dalam dunia kerja namun juga perlu mempunyai kemampuan mandiri mengolah big-data.
MENGGAGAS INDONESIA EMAS 2045 MELALUI KENAIKAN GAJI GURU Rizqullah, Ahmad Fakhri; Masyhuri, Imawan; Sarasti, Septia
The Officium Nobile Journal Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/tonji.v1i2.260

Abstract

Pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 24/PUU-V/2007 yang memasukkan anggaran gaji guru ke dalam kewajiban konstitusional 20% bagi anggaran pendidikan yang berimplikasi langsung pada pemberian gaji guru Non-PNS dalam hal ini guru honor dan guru kontrak. Penulis menggunakan metode yuridis normatif di mana penulis akan melihat aturan yang berkaitan dengan materi ini di samping itu dengan elaborasi bahan-bahan hukum yang didapatkan secara kuantitatif yang akan mengaitkankan serangkaian kejadian dengan sejumlah konsep hukum, teori hukum yang dirangkum secara sosio-historis dalam suatu peraturan perundang-undangan. Demi mewujudkan Indonesia Emas 2045 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2025-2045) salah satunya adalah dengan penguatan pada sektor pendidikan yakni melalui instrumen gaji guru yang didikotomikan dalam anggaran pendidikan dan anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Disertai dengan revisi Undang - Undang tentang Guru dan Dosen melalui komunikasi penganggaran antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP KEPALA SEKOLAH PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 45/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG.) Widana, Ni Luh Gusti Juliet Putri
The Officium Nobile Journal Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/tonji.v1i2.266

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya peristiwa tindak pidana korupsi di lingkungan pendidikan yaitu SMA Negeri 13 Kota Palembang dengan cara menyalahgunakan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kepala sekolah yang merupakan pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah dan untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan teori pemidanaan pada putusan hakim nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg adalah adanya bukti secara sah bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Dirubah Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP sehingga hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penjatuhan teori pemidanaan putusan hakim dalam putusan Nomor 45/Pid.Sus TPK/2021/PN.Plg menggunakan teori pemidanaan berupa teori relatif atau teori penangkalan sebagai upaya untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain atau masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.
EFEKTIFITAS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA YANG DILAKSANAKAN OLEH KPU Novianty, Eka; Putri, Nabila; Prabu, Sendhy Putra Pratama
The Officium Nobile Journal Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/tonji.v1i2.275

Abstract

Good governance is a concept of equal relations between government and society through changes in paradigm and thinking concepts. General elections are an indicator of the stability and democracy of a nation. General elections are a means to bring about the sovereignty of the people in the government of the Republic of Indonesia, based on the Pencasila, as ordered in the Constitution of the Unitary State of Indonesia of 1945. Quality elections fulfill the elements of independence, impartiality, and consider all voters fairly and equally. The public also has the right to supervise the holding of general elections. This research aims to determine the effectiveness of implementing good governance in the implementation of elections in Indonesia which are held by the general election commission. The research method uses qualitative methods with data sourced from journals, the internet and other trusted sources. The general elections organized by the KPU have implemented the principles of good governance such as representation, accountability, and legitimacy, as well as the principle of honesty and justice, all intended to a clean, good, and authoritative government. However, the Indonesian presidential election system does not use good governance and does not support election fairness. The results of previous elections in Indonesia show that the values of good governance have not been properly implemented at all stages of the election, especially in terms of legal principles.
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL TIKTOK, INSTAGRAM DAN FACEBOOK DALAM MENCEGAH HATE SPEECH DI INDONESIA Nurkarima, Alya; Tangke, Egiel Manuel; Dewi, Rizkya Mutiara
The Officium Nobile Journal Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/tonji.v1i2.276

Abstract

Social media is an effective digital platform not only as a means of social interaction, but also for sharing information, communication and exchange of information. In Indonesia, social networks or social media such as TikTok, Instagram and Facebook have become an important part of our daily lives. It cannot be denied that Indonesia is one of the countries that talks the most with social media users in the world. Unfortunately, the literacy level of Indonesian society is low, resulting in a loss of control and poor teaching. Therefore, research regarding the use of these platforms to prevent hate speech in Indonesia is an important issue. In Indonesia, social media users play an important role in spreading good news and actively preventing bad news. The research method used is an exploratory descriptive approach which allows a thorough analysis of the strategies, policies and trends implemented by TikTok, Instagram and Facebook. According to the study, TikTok, Instagram, and Facebook have adopted various prevention strategies, including news reporting systems, information analysis, and public awareness programs. However, challenges remain, not only in terms of effectiveness in finding and processing negative information, but also in encouraging positive attitudes and engagement among users. This study provides suggestions to policy makers, social media practitioners, and users to increase the role of social media as a tool to prevent negative communication and encourage excellence in education and digital literacy in Indonesian society.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): Edisi Juni 2024