cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rizki Anugerah
Contact Email
lamlaj@ulm.ac.id
Phone
+6282252779076
Journal Mail Official
rizki.anugerah@ulm.ac.id
Editorial Address
Jl.Brigjen H.Hasan Basri Komp.Unlam Banjarmasin No Telp Redaksi (0511) 4321658 email : lamlaj@ulm.ac.id
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
LamLaj
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : 25203136     EISSN : 25023128     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Notary Law, Civil Law, Inheritance law, Tax Law, Guarentee Legal, Banking law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Criminal Law, Human Right Law, Islamic Law, Environmental Law, Agrarian Law, Intellectual Property Rights, Law on Marriage and Family, Insurance law ,Cyber Law and another section related contemporary issues in law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 2 (2020): September" : 5 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO Nggilu, Novendri M.
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 2 (2020): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v5i2.102

Abstract

Politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo sejakdibentuk tahun 2000, politik hukumnya masih bercita rasa pemidanaan, hal itu tercermin dari adanya pengaturan sanksi pidana yang bukan hanya melebihi dari ketentuan pembebanan sanksi pidana, melainkan juga kesalahan dalam merujuk ketentuan yang menentukan kualifikasi sebuah tindakan dibebankan sanksi pidana atau tidak. Tujuan penulisan ini adalah untuk menguraikan pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual. Hasilnya ditemukan bahwa adanya peraturan daerah yang merujuk bukan pada pasal yang memuat tentang perbuatan hukum, melainkan merujuk pada BAB yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang umum dan tidak memuat perbuatan hukum yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana, itu tercermin dari peraturan daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu, terdapat juga peraturan daerah yang pembebanan sanksi pidananya melebihi dari ketentuan pengaturan sanksi yang dapat diatur dalam peraturan daerah, dimana pembebanan sanksi pidana kurungan 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 500.000.000, padahal ketentuan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Permendagri tentang pembentukan produk hukum daerah hanya membatasi pembebanan sanksi pidana maksimal 6 (enam) bulan kurungan, dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.
TAX AMNESTY BAGI WARGA NEGARA ASING (WNA) DI INDONESIA Nurmalita, Luluk; Indrawati, Indrawati
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 2 (2020): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v5i2.104

Abstract

Tax Amnesty merupakan program pemerintah Indonesia seharusnya tidak hanya dapat diikuti oleh warganya tetapi juga dapat diikuti oleh Warga Negara Asing (WNA). Demi mencapai tujuan program ini yaitu untuk meningkatkan pendapatan negara khususnya disektor pajak, pemerintah juga harus memaksimalkan kedudukan WNA sebagai wajib pajak. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan analisa hukum terkait kedudukan WNA sebagai wajib pajak dan penerapan Tax Amnesty yang dapat dilaksanakan WNA baik sebagai wajib pajak individu maupun yang telah melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia. (WNI). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutorye approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Berdasarkan analisa hukum pada penelitian ini, maka disimpulkan bahwa menurut asas-asas hukum pajak, WNA merupakan wajib pajak yang dapatmengikuti Tax Amnesty dan jika WNA yang menikah dengan WNI dan ingin mengikuti pengampunan pajak, maka pernikahannya harus memiliki perjanjian pisah harta
KONSTRUKSI HUKUM PENERAPAN SANKSI PADA ATURAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PRODUSEN DI INDONESIA Irianto, Yessy Cornesia; Imanda, Nadia Imanda
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 2 (2020): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v5i2.106

Abstract

Dalam hukum positif Indonesia terdapat ketentuan kewajiban produsen untuk mengelola dan mendaur ulang sampah dari produksinya. Dalam aturan tersebut terdapat kekosongan hukum karena tidak mengatur sanksi apabila produsen tidak menjalankan kewajibannya dalam mengelola sampah produksinya. Hal tersebut berimplikasi tidak ada landasan upaya pengawasan secara preventif dan represif terhadap pelaksanaan kewajiban produsen dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengkonstruksi aturan pengelolaan sampah dengan melegitimasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama dalam pengelolaan sampah. Untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini, digunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi aturan penerapan sanksi adalah sebagai landasan pengawasan bagi penegak hukum untuk menindak produsen yang tidak menjalankan kewajiban mengelola sampahnya. Pengawasan melalui sanksi yang dilakukan ini agar ada penegakan hukum bagi produsen yang tidak menjalankan kewajiban pengelolaan sampah sehingga bisa jera untuk tidak melanggar peraturan kembali.
THE CRIMINAL POLICY OF TRADEMARKS AND OMNIBUS LAW FOR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Ifrani, Ifrani
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 2 (2020): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v5i2.108

Abstract

From the Global Intellectual Property Center (GIPC) survey, Indonesiastill considered weak in protecting intellectual property. Then the political direction of law began to look at the concept of the omnibus law to promote the ease of doing business (EoDB). Therefore, the purpose of this study is to analyze first, the legal protection issues of famous brand holders in Act No. 20/2016 through political instruments and criminal law policies. Secondly, the concept of the omnibus law as iusconstituendum of the Act Related to Indonesian Intellectual Property in the politicalperspective of criminal law. The normative method was chosen because of the objectof the study on the principles of law, theories, and doctrines of jurisprudence. The results of this study show that although Indonesia’s IPR index score increased in2019, it’s global ranking declined. This means that despite increases in scores, Indonesia’s IPR enforcement tends to be stagnant when compared to other countries.The IPR-related Act can be combined into an omnibus law. The aim is to simplify the laws of Patents, Trademarks, Copyrights, Industrial Designs, Layout Designsof Integrated Circuits, and Communal Investment Credit which greatly affect the economy and investment in Indonesia.
PENGGUNAAN ASURANSI TERHADAP RISIKO PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS Asufie, Khairunnisa Noor; Qamariyanti, Yulia; Usman, Rachmadi
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 2 (2020): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v5i2.110

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang berperan dalam bidang hukum keperdataan. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Mengenai kewenangan Notaris sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) yangberwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas akta autentik yang dibuatnya. Perlunya perlindungan hukum bagi Notaris terhadap risikotersebut maka diperlukan adanya asuransi/pertanggungan jabatan Notaris sebagai salah satu cara pengalihan risiko. Permasalahan hukum yang terjadi adalah belumadanya produk asuransi/pertanggungan jabatan Notaris dan bentuk asuransi/pertanggunganjabatan Notaris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui urgensi dan bentuk dari asuransi/pertanggungan Jabatan Notaris. Penelitian hukum yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian terhadapsistem hukum. Penelitian hukum yang dilakukan penulis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Urgensi penggunaan perlindungan asuransi/pertanggungan jabatan Notaris merupakan suatu yang penting sebagai salah satu cara mengalihkan risikoyang dihadapi Notaris dan sebagai bentuk perlindungan hukum secara maksimaluntuk Notaris dalam pelaksanaan jabatan. Penggunaan asuransi/pertanggungan terhadap risiko pelaksanaan Notaris dapat berupa Professional insurance lebihspesifik dalam bentuk Notary insurance yang merupakan bagian dari asuransi/pertanggungan umum yang merupakan asuransi/pertanggungan kerugian dalambentuk produk baru yang dibuat oleh perusahaan asuransi/pertanggungan sebagai pemenuhan kebutuhan asuransi/pertanggungan untuk Notaris dalam pelaksanaanjabatan Notaris.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): September Vol. 10 No. 1 (2025): March Vol. 8 No. 1 (2023): March Vol. 6 No. 2 (2021): September Vol. 6 No. 1 (2021): March Vol. 5 No. 2 (2020): September Vol. 5 No. 1 (2020): March Vol. 4 No. 2 (2019): September Vol. 4 No. 1 (2019): March Vol. 3 No. 2 (2018): September Vol. 3 No. 1 (2018): March Vol. 2 No. 2 (2017): September Vol. 2 No. 1 (2017): March Vol. 1 No. 2 (2016): September Vol. 1 No. 1 (2016): March More Issue