Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.863
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Notary Law Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Journal of Social Work and Science Education Jurnal Legislasi Indonesia LamLaj
Rachmadi Usman, Rachmadi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan Usman, Rachmadi
Jurnal Konstitusi Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (961.359 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

Every children should get law protection, also children who born from unmarried parent. If it is not, that children be a victim, whereas they was born in holy condition without any mistakes, even they was born as a adultery action. The children who born from unmarried parents often get discrimination and stereotype in society. Because that, toward give protection for children who born from unmarried parents and obligate the father to responsible, Constitutional Court decide provision Article 43 paragraph (1) Act Number 1 of 1974 concerning Marriage is against Constitution of 1945 conditionally, unconstitutional as long as that provision interpretation omit private/civil relation between the man who proved by science and technology and/or other evidence by Law have relationship with their father, and then every children who born from unmarried parents have private/ civil relation not only  with their mother and her family, but also with their father and his family. This decision rise change of meaning and law definition concerning children who born from unmarried parent, include children from adultery couple, as long  as  can  prove by law they have relationship with the man as father also have private/ civil relation with their father and his family. But in other side, Constitutional Court also rise parent (father) biologic principle against children, include children who born from unmarried parent.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perdagangan Elektronik Dengan Sistem Prapesan Mayrona*, Diana; Usman, Rachmadi; Saprudin, Saprudin
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25275

Abstract

Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan asas keadilan didalam hubungan hukum para pihak dalam transaksi elektronik dengan sistem prapesan serta bagaimana menganlisis tentang sejauh mana perlindungan hukum terhadap konsumen perdagangan elektronik  dengan sistem prapesan Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dengan sifat Penelitian perspektif dan tipe penelitian yang digunakan adalah sistematik hukum tujuan dari penelitian ini adalah untuk identifikasi terhadap pengertian pengertian pokok/dasar dalam hukum masyarakat, subjek hukum dan kewajiban serta hubungan hukum hasil dari penelitian ini adalah  Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik dengan sistem prapesan sesuai Pasal 4 huruf h UUPK berhak mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang da/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Ketentuan-ketentuan dalam UU ITE maupun UU Perlindungan Konsumen masih sangat simplistis (sederhana) untuk mengatakan telah adanya jaminan keadilan dalam perdagangan secara elektronik khususnya bagi konsumen. Dengan ungkapan lain, standar perlindungan konsumen dalam praktik perdagangan secara elektronik masih rendah baik karena tidak ada persyaratan keadilan dalam syarat kontrak itu sendiri maupun kontrak yang akan disepakati bersifat standar atau baku. Bahkan UU ITE belum mengatur mengenai validitas kontrak sebagai bagian dari informasi syarat kontrak
Tugas Komisaris Pada BUMD Perseroda Dalam Konteks Hubungan Dan Tata Kerja Fitriani*, Linda Rezky; Usman, Rachmadi; Faishal, Achmad
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25283

Abstract

tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan dan tata kerja antara komisaris  dengan Direksi Perseroan Daerah (Perseroda) serta fungsi tugas pengawasan yang dilakukan komisaris terhadap Direksi Perseroan Daerah (Perseroda). Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan bahan hukum yang digunakan adalah tentang Undang Undang Perusahaan Daerah, Tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan peraturan yang terkait dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah pada prinsipnya struktur tata Kelola BUMD khususnya Perseroda sejalan dengan konsep Good Corporate Governance yang memisahkan secara tegas antara fungsi pengawasan dan yang diawasi Namun, dalam implementasinya belum sepenuhnya organ perusahaan (BUMD) berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya, terutama dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga perlu Pengawasan Perseroda langsung yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah Daerah sebagai bagian dari tugas dan fungsinya, tidak hanya sekedar pembinaan.yang kedua. Dewan Komisaris harus bertindak sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang diberikan dan diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai pihak pengawas operasional perusahaan.apabila diluar kapasitas dapat dikategorikan dalam doktrin Piercing of Corporate veil. Sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara pribadi baik menurut hukum pidana maupun hukum perda
Pesawat Udara sebagai Jaminan Kredit dalam Hukum Jaminan di Indonesia Wahyunie, Septy Milda; Gozali, Djoni S; Usman, Rachmadi
Notary Law Journal Vol. 1 No. 4 (2022): October-Desember
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.718 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v1i4.33

Abstract

Undang-Undang Penerbangan saat ini tidak mengatur tentang pengikatan jaminan hipotek terhadap pesawat udara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pesawat udara sebagai sebuah jaminan, dimana timbul beberapa perbedaan pendapat mengenai lembaga penjaminan mana yang tepat untuk membebankan jaminan atas pesawat terbang berdasarkan hukum penjaminan Indonesia. Sampai saat ini agunan Hipotek merupakan jaminan yang paling relevan untuk pengikatan pesawat, karena pesawat udara mempunyai sifat khusus (sui generis). Hal ini dikarenakan pesawat udara memiliki tanda registrasi dan tanda negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Penerbangan, namun dengan konsep fidusia, secara yuridis pesawat terbang atau helikopter merupakan benda yang dapat dijadikan jaminan pelunasan utang (agunan). ) selama pesawat udara atau helikopter tersebut telah memiliki tanda pendaftaran dan berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengikatan pesawat terbang dan helikopter dilakukan dengan cara pembebanan hipotek . Sebagai implementasinya, undang-undang tersebut menetapkan peraturan pemerintah. Namun peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembebanan hak tanggungan atas pesawat terbang belum terealisasi, sehingga pelaksanaan pembebanan hak tanggungan atas pesawat terbang masih belum jelas. Notaris secara tegas berwenang untuk membuat akta hipotek pesawat udara. Kewenangan notaris dalam membuat akta hipotek pesawat terbang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, lembaga penjaminan pesawat yang paling relevan adalah jaminan hipotek. Notaris juga memiliki kewenangan untuk membuat SKMH, artinya SKMH juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Adanya SKMH dalam proses penjaminan Hak Tanggungan pesawat merupakan pilihan para pihak, boleh dibuat, boleh tidak, boleh dihadapan Notaris, boleh tidak, karena pada hakekatnya SKMH merupakan surat kuasa dan berbentuk perjanjian, dengan Artinya, berlaku asas kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 BW dalam Pasal 1171 BW yang menjelaskan bahwa pembebanan hipotek harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini notaris.
Perlindungan Hukum terhadap Kreditur sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Benda Persediaan Ajwah, Ajwah; Usman, Rachmadi; Qamariyanti, Yulia
Notary Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.777 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v2i1.40

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana karakteristik hak kebendaan pada objek jaminan fidusia berupa benda persediaan dan perlindungan terhadap kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia benda persediaan yang merupakan benda dalam persediaan) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, serta menggunakan sumber bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Presiden Repupblik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Bahan hukum sekunder seperti buku-buku ilmiah, jurnal/hasil penelitian terdahulu dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan internet yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Benda persediaan merupakan salah satu bentuk jaminan fidusia yang sebenarnya menyimpang dari sejumlah aturan jaminan fidusia, sebab berpeluang bisa berpindah tangan kepada invidpidu atau puhak lain sebab di jual, dan tidak terikat asas droit de suite, yang kemudian menyebabkan posisi kreditur menjadi berisiko tinggi. Dari segi perlindungan Peraturan UUJF secara tegas menyebutkan bahwa jika benda persedian di jual, maka harus diganti dengan benda yang memiliki nilai setara, apabila belum diganti, maka uang hasil penjualan benda bersangkutan yang dijadikan sebagai pengganti benda yang sudah dijual tersebut.nilai jeminan Fidusia menjadi patokan besarnya uang yang wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, terlepas dari benda persediaan yang dijual sudah diganti atau belum, tentunya semua tahapan ini memerlukan pengawasan oleh pihak kreditor kepada debitor.
MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA Usman, Rachmadi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v14i3.80

Abstract

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Namun dalam praktiknya, kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan menimbulkan makna hukum ambiguitas, karena kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi setiap perkawinan dianggap hanya sebagai kewajiban administratif belaka, bukan penentu kesahan suatu perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan merupakan  hal  yang  tidak  terkait  dan  menentukan  kesahan  suatu  perkawinan.  Meskipun  perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, tetapi tidak dicatat, perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatat ini menyebabkan suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum pencatatan perkawinan melalui pendekatan kontekstual, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan.
KEKUATAN HUKUM PERATURAN MEDIASI SENGKETA PERBANKAN DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Usman, Rachmadi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2016
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v13i1.141

Abstract

Dalam rangka mengisi kekosongan hukum pengaturan penyelesaian sengketa perbankan, kelembagaan mediasi sengketa perbankan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008. Hal ini dikarenakan secara eksplisit dalam legislasi perbankan tidak terdapat aturan hukum yang menjadi rujukan dalam pembentukan kelembagaan mediasi sengketa perbankan. Pengaturan kelembagaan mediasi sengketa perbankan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa bisnis (konsumen) dapat dilakukan di luar pengadilan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, di samping melalui jalur pengadilan. Mediasi sengketa perbankan merupakan alternatif lain dalam penyelesaian sengketa di bidang perbankan antara nasabah dan bank. Menurut sistem peraturan perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia tidak termasuk dalam jenis dan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, Peraturan Bank Indonesia tetap diakui eksistensinya dalam sistem peraturan perundang-undangan sebagai suatu peraturan khusus. Keberadaan dan kekuatan hukum Peraturan Bank Indonesia tersebut diakui, karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang diperintahkan oleh undang-undang yang menjadi dasar kewenangannya dalam membuat peraturan.
ASAS INDISSOLUBILITY DALAM HUKUM PERKAWINAN KANONIK Anggriawan, Franky; Gozali, Djoni Sumardi; Usman, Rachmadi
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 1 (2019): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v4i1.84

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui eksistensi asas indissolubility dalam hukum kanonik dan hukum perkawinan nasional terhadap putusan pengadilan yang memutus perkawinan katolik; dan untuk mengetahui kedudukan hukum suami istri yang beragama katolik setelah putusan pengadilan akibat perceraian. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan (library research). Menurut hasil penelitian bahwa pengadilan tidak mempertimbangkan serta tidak memaknai ketentuan hukum agama Katolik.
PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP STATUS ANAK LI’AN DARI PERKAWINAN YANG SAH BERDASARKAN TEST DEOKSIRIBO NUKLEAD ACID Usman, Rachmadi; Rahmawati, Diana
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 2 (2019): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v4i2.91

Abstract

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bertanggal 17 Pebruari 2012, Test Deoksiribo Nuklead Acid (Tes DNA) dapat men­jadi alat bukti yang autentik untuk mengetahui asal usul benih dari janin yang di­kandung oleh isteri yang di-li’an suaminya. Jika terbukti berdasarkan tes DNA, anak li’an itu memang anak dari suami yang me-li’an isterinya, maka upaya pemu­lihan terhadap status dan hak anak dapat dilakukan melalui proses pengadilan ber­dasarkan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Upaya pemulihan status dan hak anak li’an itu dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan berdasarkan bukti tes DNA, jika ter­bukti anak li’an mempunyai hubungan darah dengan ayahnya, hakim dapat mem­batalkan pengingkaran anak karena zina (melalui li’an) sebagai dasar mengubah status hukum anak li’an menjadi anaknya yang sah (anak istilhag), yang berakibat pulih kembali hubungan nasab dan keperdataan lainnya dengan ayahnya dan kelu­arga ayahnya.
PENGGUNAAN ASURANSI TERHADAP RISIKO PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS Asufie, Khairunnisa Noor; Qamariyanti, Yulia; Usman, Rachmadi
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 2 (2020): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v5i2.110

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang berperan dalam bidang hukum keperdataan. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Mengenai kewenangan Notaris sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) yangberwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas akta autentik yang dibuatnya. Perlunya perlindungan hukum bagi Notaris terhadap risikotersebut maka diperlukan adanya asuransi/pertanggungan jabatan Notaris sebagai salah satu cara pengalihan risiko. Permasalahan hukum yang terjadi adalah belumadanya produk asuransi/pertanggungan jabatan Notaris dan bentuk asuransi/pertanggunganjabatan Notaris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui urgensi dan bentuk dari asuransi/pertanggungan Jabatan Notaris. Penelitian hukum yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian terhadapsistem hukum. Penelitian hukum yang dilakukan penulis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Urgensi penggunaan perlindungan asuransi/pertanggungan jabatan Notaris merupakan suatu yang penting sebagai salah satu cara mengalihkan risikoyang dihadapi Notaris dan sebagai bentuk perlindungan hukum secara maksimaluntuk Notaris dalam pelaksanaan jabatan. Penggunaan asuransi/pertanggungan terhadap risiko pelaksanaan Notaris dapat berupa Professional insurance lebihspesifik dalam bentuk Notary insurance yang merupakan bagian dari asuransi/pertanggungan umum yang merupakan asuransi/pertanggungan kerugian dalambentuk produk baru yang dibuat oleh perusahaan asuransi/pertanggungan sebagai pemenuhan kebutuhan asuransi/pertanggungan untuk Notaris dalam pelaksanaanjabatan Notaris.
Co-Authors Adikara*, Reza Ajwah, Ajwah Anggriawan, Franky Asufie, Khairunnisa Noor Diana Rahmawati Djoni Sumardi Gozali Faishal, Achmad Fitriani*, Fitriani Fitriani*, Linda Rezky Gozali, Djoni S Hanifah, Lena Helwati, Helwati Hermawan, Rosyanto Yudha Mayrona*, Diana Mispansyah, Mispansyah Muhjad, M. Hadin Nasyaya, Nur Syahnas Novi, Merry Marcella Nurunnisa Purborini, Niken Rachmawati*, Farida Santi, Rizqa Nurafrida Saprudin Saprudin Suryanata, Yuana Tornado, Anang Shophan Umbara, Hadaa’iqo Zannata Bulqish Putri Wahyunie, Septy Milda Yulia Qamariyanti Yullananda