Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor : 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn) Arif Harahap; Liza Erwina; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.345 KB)

ABSTRAK Muhammad Arif Fadhillah Harahap* Liza Erwina** Alwan*** Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.Pada kenyataannya perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sebab anak sudah sering kali mengalami perlakuan salah dan hak-haknya dilanggar.Bahkan kita sering mendengar bahwa anak menjadi korban utama dalam kejahatan asusila yang berbau seksual seperti pemerkosaan atau persetubuhan, perbuatan cabul dan kekerasan seksual. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana PersetubuhanTerhadap Anak (Studi Putusan No: 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn), dengan mengangkat permasalahanbagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban menurut undang-undang perlindungan anak maupun aturan hukum pidana, serta bagaimana suatu tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban bisa terjadi beserta hal apa saja yang mendasari terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban. Penulis juga akan membahas analisis yuridis terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban, Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian kepustakaan atau data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban diatur dalam KUHP dan UU.No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban dapat dikategorikan ke dalam dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Sanksi pidana yang diterapkan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban dalam putusan nomor : 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn adalah sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (2) UU. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing I dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Dosen Pembimbing II dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAPANAKSEBAGAIPERANTARA JUAL BELI NAROTIKA (Analisis Putusan No.10/Pid.Sus Anak/2015/PN. Stb) Ruhut Sitompul; Syafruddin Hasibuan; Rapiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.578 KB)

ABSTRAK Ruhut Trifosa[1] Syafruddin Hasibuan[2] Rafiqoh Lubis[3] Penerapan ketentuan pidana terhadap anak sebagai perantara jual beli narkotika merupakan salah satu bagian dari pemberantasan tindak kejahatan narkotika yang saat ini makin meningkat dan bersifat masif, hal ini merupakan suatu permasalahan serius yang belum bisa di antisipasi oleh pemerintah. Meningkatnya kasus pemakaian narkoba ini tidak terlepas dari para mafia narkoba yang melakukan berbagai cara untuk melancarkan operasi barang berbahaya itu. Cara yang efektif untuk menghindari petugas dalam melakukan operasinya sekarang bahkan dengan memerintahkan seseorang anak dengan dijanjikan imbalan untuk mengedarkan narkoba, atau dapat disebut dengan kurir atau perantara narkotika. Anak yang menjadi kurir atau perantara narkotika dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi anak baik internal yaitu berasal dari dalam diri maupun faktor eksternal yaitu berasal dari luar diri anak Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dengan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu penelitian metode yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya dalam prakteknya. Perbuatan anak sebagai perantara jual beli Narkotika disebabkan faktor ekonomi, keluarga, pergaulan anak, dan pendidikan yang paling mempengaruhi anak. Penerapan ketentuan pidana pada putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb, berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana anak dikenakan delik sebagai Perantara Jual Beli Narkotika padahal dengan memperhatikan fakta-fakta hukum delik Membawa Narkotika lebih tepat. Sehingga menyebabkan kerugian terhadap anak karena ancaman pidana dalam delik perantara jual beli Narkotika lebih berat dari pada delik membawa narkotika penjatuhan pidana penjara terhadap anak lebih berat. [1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Departemen Hukum Pidana [2] Dosen Pembimbing [3] Dosen Pembimbing II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MEMPEKERJAKAN SESEORANG DI KAPAL TANPA DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN (STUDI PUTUSAN PN RABA BIMA NOMOR 96/PID.B/2015/PN.RBI) Rayyanda Surbakti; Mohammad Eka
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.16 KB)

ABSTRAK Dr. Mohammad Ekaputra, S.H,.M.Hum* RayyandaFitraSurbakti** Sarana transportasi terutama transportasi laut mempunyai arti penting dan strategis mengingat Indonesia adalah Negara kepulauan yang disatukan oleh wilayah perairan yang sangat luas dengan batas-batas, hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan dengan Undang-undang. Mengingat begitu pentingnya peran transportasi, khususnya transportasi laut, maka segala kegiatan yang berkaitan dengan transportasi laut pun perlu diatur oleh Negara dikarenakan mengingat begitu tingginya intensitas pelayaran di Indonesia sering memungkinkan terjadinya tindak pidana pelayaran atau tindak pidana di laut. Berdasarkanhaltersebut, maka penulis tertarik untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pengaturan hokum tindak pidana pelayaran di Indonesia? Bagaimana pertanggungjawaban pidana orang yang mempekerjakan seseorang di kapal tanpa dokumen yang dipersyaratkan? Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hokum tindak pidana pelayaran di Indonesia dan mengetahui pertanggungjawaban pidana orang yang mempekerjakan seseorang di kapal tanpa dokumen yang dipersyaratkan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hokum normative dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dengan cara penelitian pustaka. Adapun hasil penelitian dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pengaturan hokum tindak pidana pelayaran di Indonesia diatur di dalam KUHP dan diluar KUHP yaitu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pertanggungjawaban pidana orang yang mempekerjakan seseorang di kapal tanpa dokumen yang dipersyaratkan diatur dalam Pasal 312 joPasal 145 UU RI No. 17 Tahun 2008 tentangPelayaran. Kata Kunci :pertanggungjawabanpidana, tindakpidanapelayaran. *DosenPembimbing **Penulis/MahasiswaFakultasHukumUniversitas Sumatera Utara

ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Putusan Nomor : 333/Pid.B/2014/PN.Mdn) Rizal Banjarnahor; Edi Warman; Liza Erwina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.677 KB)

ABSTRAK Rizal G Banjarnahor* Prof. Dr.Ediwarman,S.H., M.Hum[1]* Liza Erwina,S.H.,M.Hum* Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Mengingat posisi anak yang demikian strategis, perlu di lakukan upaya-upaya komprehensif untuk melindungi posisi anak yang rentan. Namun yang ada kini posisi anak semakin terancam setelah kian maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak.Hal yang mengherankan adalah sebagian besar pelaku perkosaan terhadap anak ini berasal dari orang-orang yang dekat dengan anak, yaitu dari golongan keluarga termasuk ayah. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak, bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak, dan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya (studi putusan). Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka (library research). Pengaturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kata Kunci : Tindak pidana perkosaan, orangtua dan anak, perspektif kriminologi * MahasiswaFakultasHukumUniversitas Sumatera Utara [1]* DosenFakultasHukumUniversitas Sumatera Utara, selakuDosenPembimbing I Penulis *[1]* DosenFakultasHukumUniversitas Sumatera Utara, selakuDosenPembimbing II Penulis

PERBUATAN MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API BERDASARKAN PERPPU NO. 1 TAHUN 2002 JO UU NO. 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 702/Pid.B/2011/PN.Mdn) HANS SUTRA; Madiasa Ablisar; Nurmala Waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.153 KB)

ABSTRAKSI Hans Sutra Nadapdap*[1] Prof. Dr. Madiasa Ablisar, S.H., M.S** Nurmalawaty, S.H., M.Hum*** Terorisme merupakan salah satu kejahatan terorganisasi yang berskala internasional terhadap kemanusiaan dan peradaban. Terorisme dipandang sebagai suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam kedaulatan setiap Negara, menimbulkan bahaya, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas mengenai, pengaturan hukum dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan menggunakan senjata api. (Studi Putusan No. 702/Pid.B/2011/PN.MDN) Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif yakni dengan pengumpulan data secara Studi Kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder dan data primer pihak yang berwenang berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan kepala kepolisian, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan putusan pengadilan. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana terorisme dengan menggunakan senjata api diatur didalam Undang-Undang No. 15 tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terhadap Kasus Tindak Pidana Terorisme pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 702/Pid.B/2011/PN.Mdn merupakan bahan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana terorisme, khususnya perbuatan membantu melakukan tindak pidana terorisme yang menggunakan senjata api yang dilakukan oleh terdakwa Anton Sujarwo alias Supriyadi alias Iqbal alias Abu Farahat bin Sunardi. Kata Kunci : Terorisme, Pembantuan, Senjata Api * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing I dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Dosen Pembimbing II dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLRI TERHADAP PELAKU PENCURIAN MOTOR (studi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.75/Pid.B/2012/PN.BT) SUMIRNA LUSIANA; Madiasa Ablisar; Mohammad Eka
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.959 KB)

Abstract The Police of the Republic of Indonesia (POLRI) is an institution that performs the duties of the police as a profession, thus bringing the consequences of professional code of ethics and disciplinary rules which must be obeyed by every member of POLRI. Violation of professional code of ethics as well as police discipline regulation for POLRI members is an inevitable matter, in the execution of police duties will always deal with the rights and obligations of citizens directly. Criminal acts committed by each member of the POLRI will be processed in accordance with applicable law. They are processed and filed within the general court. The research methodology used in this paper is legal juridical normative research using secondary data through legislation approach. In assessing related offenses of ill-treatment can be referred to in Article 351, Article 352, Article 353, Article 354, Article 355, Article 356, Article 357, and Article 358. Key Word : Persecution, crime, theft. Abstrak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga yang menjalankan tugas kepolisian sebagai profesi, maka membawa konsekuensi adanya kode etik profesi maupun peraturan disiplin yang harus dipatuhi oleh setiap anggota POLRI. Pelanggaran kode etik profesi maupun peraturan disiplin kepolisian bagi anggota POLRI merupakan suatu hal yang takterelakkan, menginggat dalam pelaksanaan tugas kepolisian akan selalu berhadapan dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung. Tindak pidana yang dilakukan oleh setiap angota POLRI akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidanayang berlaku. Yaitu diproses dan diajukan di dalam lingkup peradilan umum. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui pendekatan perundang-undangan. Dalam mengakaji terkait tindak pidana penganiayaan dapat dirujuk pada Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356, Pasal 357, dan Pasal 358. Kata Kunci : Penganiayaan, Tindak Pidana, Pencurian.

PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM LIGA Ginting; Muhammad Hamdan; Mohammad Eka
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (705.562 KB)

ABSTRAKSI Liga Saplendra Ginting* M. Hamdan** M. Ekaputra*** Skripsi ini berbicara tentang Perbandingan Tindak Pidana penyimpangan seksual menurut hukum positif di indonesia dan hukum Islam. Karena dampak buruk yang dihasilkan penyimpangan seksual saat ini sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mempelajari berbagai norma-norma hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan yang berkaitan dengan pemasalahan di dalam skripsi. Pengaturan tindak pidana penyimpangan seksual menurut hukum positif di indonesia diatur di dalam KUHP, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Di dalam KUHP tindak pidana penyimpangan seksual secara spesifik diatur di dalam BAB XIV tentang kejahatan Terhadap Kesopanan. Adapun tindak pidana penyimpangan seksual yang diatur di dalam BAB XIV adalah homoseksual dan Lesbian, Pedofilia, Incest(sumbang), Zina, Perkosaan dan Eksibisionisme. Pengaturan tindak pidana penyimpangan seksual menurut hukum islam diatur di dalam Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijtihad. Tindak pidana penyimpangan seksual adalah tindak pidana yang dikategorikan ke dalam tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Hukum islam tidak memandang apakah objek tindak pidana adalah orang yang dewasa atau tidak. Nilai-nilai yang saat ini mengatur mengenai penyimpangan seksual sangat bertentangan dengan masyarakat Indonesia yang berKeTuhanan, sehingga banyak dampak buruk yang terus meningkat dari perbuatan hina ini. dan apabila masih dilanjutkan, maka dampak buruk tersebut tentunya akan terus meningkat. Maka dari itu Hukum Islam dianggap dapat memberikan jawaban serta solusi yang relevan dan komprehensif di dalam pengaturan mengenai tindak pidana penyimpangan seksual kedepannya. * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. *** Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

ANALISIS KINERJA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH KECAMATAN MARBAU KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA (Studi di Kepolisian Sektor Marbau) MUHAMMAD EGIPRAYOGA; Edi Warman; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.522 KB)

ABSTRAK Muhammad Egiprayoga Dalimunthe* Ediwarman** Alwan*** Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dan Narkotika adalah termasuk obat-obatan serta zat adiktif terlarang yang tidak sembarang untuk mengkonsumsinya dengan tanpa izin serta dapat dikenakan hukuman pidana jika melanggar undang-undang yang mengaturnya oleh karena itu, dengan banyaknya kasus kejahatan tindak pidana narkotika di semua wilayah di indonesia yang ada di perkotaaan maupun di perdesaan yang dapat merusak generasi muda serta meresahkan masyarakat di mana pun. Dengan adanya lembaga kepolisian yang bertugas untuk memberantas kejahatan tindak pidana narkotika kita dapat bekerja sama sebagai masyarakat demi proses pemberantasan kejahatan narkotika tersebut. Permasalahan yang di bahas adalah mengenai pengaturan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, faktor- faktor penyebab tindak pidana narkotika di wilayah kecamatan marbau kabupaten labuhan batu utara, dan Upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. Penelitian ini adalah Penelitian hukum yang bersifat Yuridis-normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan undang-undang terhadap Pemberantasan tindak pidana narkotika. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian berupa data sekunder yang berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada hubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Kemudian dalam menganalisis dilakukan secara kualitatif yaitu apa yang diperoleh dari penelitian dilapangan secara utuh dan menyeluruh (Komperehensif). Hasil penelitian ini adalah dapat disimpulkan fungsinya undang – undang no 2 Tahun 2002 dengan undang-undang No 35 Tahun 2009 di dalam memberantas tindak pidana narkotika. Kepolisian Sektor marbau telah melakukan upaya pemberantasan tindak pidana serta mengatasi hambatan yang ada di pihak kepolisian sesuai undang-undang yang mengatur kewenangan kepolisian. penelitian ini menjelaskan bahwa Kepolisian telah melakukan 4 Upaya preemtif, preventif, represif dan reformatif demi menunjang kinerja kepolisian dan mengetahui faktor penyebab tindak pidana narkotuka di wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. Penelitian ini menyimpulkan angka kejahatan tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam jangka 5 tahun dari 2011-2016 dikatakana meningkat. [1] [1] *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Pembimbing I,Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Pembimbing II,Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN YANG DISERTAI MUTILASI DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI (Studi Kasus NO.774 K/PID.SUS/2015) ALMUNAWAR Sembiring; Edi Warman; Rapiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKSI Almunawar Sembiring[1] Ediwarman[2] Rafiqoh Lubis[3] Kata Kunci[4] Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya suatu perbuatan yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan tindak pidana yang terjadi, Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka dapat dirumusakan beberapa permasalahan yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang anak yang membantu melakukan tindak pidana, faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab timbulnya suatu tindak pidana, dan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normative) dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research) yang menitik beratkan pada data sekunder yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi serta buku-buku, artikel, majalah yang menjelaskan peraturan perundang-undangan dan dianalisis secara kualitatif.Faktor yang paling mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak ialah, Faktor Intelegentia, faktor Usia, faktor Jenis kelamin,faktor kedudukan anak dalam keluarga dan sebagainya. Penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan kebijakan penal dan nonpenal. Dimana kebijakan penal lebih ke upaya represif dimana setiap perbuatan yang dilakukan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti pada putusan Nomor :.774 K/PID.SUS/2015, sedangkan kebijakan non-penal lebih ke upaya preventif. [1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. [2] Dosen Pembimbing I, Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. [3] Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. [4] Kata Kunci :Anak, Tindak Pidana, Pengaturan Hukum.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI ( Studi Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN.Medan dan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn) Nanda Nababan; Alvi Syahrin; Rapiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.304 KB)

ABSTRAK Nanda P. Nababan* Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH., MS.** Rafiqoh Lubis, S.H.,M.Hum*** Indonesia merupakan negara dengan endemisme ( tingkat endemik) yang tinggi. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di indonesia, walaupun luas indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Upaya perlindungan terhadap kekayaan tersebut juga telah dilakukan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi pentingnya melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem alam agar tetap terjaga. Skripsi ini menggunakan suatu kajian kepustkaan dan metode penulisan skripsi yang yuridis normatif dalam mengkaji suatu literatur dalam arti mengkaji suatu literatur dan perundang-undangan yang ada. Secara sistematika skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yanng menguraikan fakta-fakta maupun analisis hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi. Penulisan skripsi ini juag menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan tentang perdagangan satwa trenggiling dengan nomor register 1731/Pid.Sus/2015/PN.Mdn dan nomor register 124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. Kajian dalam penulisan skripsi ini membahas aspek-aspek hukum pidana secara umum dan kaitannya dengan penerapan penegakan hukum pidana. Pokok-pokok bahasan dan kajian tersebut kemudian diimplementasikan kembali dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang yang dilindungi melalui analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas. Permasalahan yang menjadi bahasan utama dalam skripsi ini adalah apakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi telah efektif dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku tersebut jika dikaitkan dengan vonis yang telah dijatuhkan Majelis Hakim kepada para terdakwa. Hasil pembahasan skripsi ini berfokus pada tidak sesuainya putusan hakim terhadap 2 (dua) kasus yang sama terkait dengan perdagangan satwa trenggiling. Pada perkara 1731/Pid.Sus/2015/PN.Mdn majelis hakim memvonis terdakwa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan penjara dan denda 50 juta rupiah atau subsider 1 bulan kurungan dengan barang bukti 5 ton daging trenggiling. Sementara pada perkara 124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn majelis hakim memvonis para terdakwa pidana penjara 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda 50 juta rupiah atau subsider 1 bulan penjara.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA