cover
Contact Name
Muh. Zainul Arifin
Contact Email
rumahjurnal25@gmail.com
Phone
+6285378329037
Journal Mail Official
rumahjurnal25@gmail.com
Editorial Address
Jalan Tanjung Barangan, Komplek Griya Wijaya Barangan Nomor A76 Bukit Baru, Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Legal System Journal
ISSN : 30480434     EISSN : 30473136     DOI : 10.70656/lsj
Legal System Journal is a periodic scientific journal managed by CV Cendikiawan Muda Sriwijaya. Translated into English, Legal System Journal means a legal system journal. The name of this journal is inspired by the views expressed in one of the writings of a legal scholar in the national and international arena, namely Lawrence M. Friedman, namely the Legal System. The legal system, at its core, consists of Legal Structure, Legal Substance, and Legal Culture. This scientific journal serves as a publication platform for academics and practitioners to publish scholarly articles that delve into the scope of law enforcement agencies (Legal Structure), legal regulations both written and unwritten (Legal Substance), and analyze legal culture in society (Legal Culture). The scope of the published articles covers topics related to Constitutional Law, Administrative Law, Criminal Law, Civil Law (Islamic Law and Customary Law), Business Law, Agrarian Law, International Law, Environmental Law, and other contemporary legal fields.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 25 Documents
DAMPAK HUKUM TERHADAP STATUS DAN HAK KEWARGANEGARAAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA Muhammad Nabil Hawaria; Rameyza Alya Qanita; Alya Mardhatillah Putri
Legal System Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Edisi Juni 2026
Publisher : CV. Kimtaro Jaya Abadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/lsj.v3i1.826

Abstract

Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan keanggotaan resmi seseorang dalam suatu negara berdaulat, yang menimbulkan hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban antara individu tersebut dan negara. Penulisan ini bertujuan mengkaji pengaturan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya penerapan asas Ius Sanguinis di Indonesia. Permasalahan muncul ketika anak lahir di luar negeri yang menganut asas Ius Soli, sehingga status kewarganegaraannya dapat dipertanyakan. Di Indonesia, anak dengan kewarganegaraan ganda terbatas wajib memilih kewarganegaraannya setelah usia 18 tahun; jika tidak, berpotensi menjadi Apatride. Selain itu, perkawinan campuran juga dapat menimbulkan risiko Bipatride, keterbatasan hak waris, dan kerumitan prosedur hukum.
EKSISTENSI HUKUM KEWARGANEGARAAN DALAM PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI WILAYAH LAUT INDONESIA Luthfia Fibryani; Arita Novi Yanti; Detriansya Detriansya
Legal System Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Edisi Juni 2026
Publisher : CV. Kimtaro Jaya Abadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/lsj.v3i1.827

Abstract

Penelitian ini mengkaji eksistensi hukum kewarganegaraan dalam mendukung pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing di jalur laut strategis Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan mobilitas lintas negara yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan kejelasan status hukum serta pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah perairan yang tidak memiliki batas fisik yang tegas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta ketentuan hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kewarganegaraan berperan sebagai dasar dalam menentukan status hukum warga negara asing sekaligus menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian, namun implementasinya di jalur laut strategis masih menghadapi kendala yuridis dan praktis seperti benturan antara kedaulatan negara dengan prinsip hak lintas damai, keterbatasan sarana pengawasan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional, sehingga diperlukan penguatan peran hukum kewarganegaraan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, serta sinergi antarinstansi guna menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan Indonesia.
DINAMIKA HUKUM KEWARGANEGARAAN TERHADAP PERKAWINAN DAN IMPLIKASI STATUS ANAK SAH DI INDONESIA Aisyah Septiyani; Rachma Triasih
Legal System Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Edisi Juni 2026
Publisher : CV. Kimtaro Jaya Abadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/lsj.v3i1.828

Abstract

Perkawinan merupakan institusi fundamental yang tidak hanya mengikat secara sosial dan agama, tetapi juga menentukan kedudukan hukum seseorang dalam kerangka kewarganegaraan di Indonesia. Dinamika regulasi perkawinan di Indonesia terus mengalami transformasi sebagai respons terhadap perkembangan nilai-nilai sosial dan tuntutan keadilan hukum. Persoalan utama yang muncul adalah implikasinya terhadap status kewarganegaraan dan hak-hak keperdataan anak yang lahir dari kondisi perkawinan yang kompleks, seperti perkawinan tidak tercatat (siri), perkawinan beda agama, dan perkawinan adat. Artikel ini menganalisis pergeseran paradigma hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan perlindungan progresif terhadap anak yang lahir di luar perkawinan melalui pembuktian ilmiah, serta Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 yang menegaskan persyaratan keabsahan perkawinan sebagai landasan pengakuan oleh negara. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan empiris, penelitian ini mengkaji bagaimana sinkronisasi regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berupaya meminimalkan diskriminasi terhadap hak-hak anak sebagai warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan semakin inklusif, tantangan administratif dan resistensi sosial masih menjadi hambatan dalam pemenuhan hak anak atas identitas dan kewarganegaraan. Oleh karena itu, diperlukan sistem administrasi kependudukan yang lebih adaptif untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap anak, tanpa memandang status perkawinan orang tuanya.
IMPLIKASI YURIDIS KETERLIBATAN WNI SEBAGAI TENTARA BAYARAN TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM HUKUM INDONESIA M. Fadhil Saputra; Athta Khairan Wafi; Muhammad Septiyansyah
Legal System Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Edisi Juni 2026
Publisher : CV. Kimtaro Jaya Abadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/lsj.v3i1.829

Abstract

Keterlibatan warga negara dalam konflik bersenjata asing sebagai tentara bayaran merupakan fenomena yang semakin berkembang dan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya berkaitan dengan status kewarganegaraan. Persoalan ini menjadi semakin krusial mengingat sistem hukum kewarganegaraan Indonesia belum secara eksplisit mengatur tentara bayaran sebagai kategori hukum tersendiri, yang pada akhirnya menimbulkan kekosongan pengaturan (lacuna legis) dan berakibat pada terjadinya ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan guna mengkaji dan menganalisis pengaturan dan status kewarganegaraan dalam sistem hukum Indonesia bagi warga negara Indonesia menurut hukum yang berlaku, serta mengkaji implikasi yuridis keterlibatan warga negara Indonesia sebagai tentara bayaran terhadap status kewarganegaraannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. dan pendekatan konseptual. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengisi kekosongan norma melalui konstruksi yuridis alternatif terhadap ketentuan kehilangan kewarganegaraan yang ada, dengan menganalisis kemungkinan penerapan ketentuan mengenai sumpah setia kepada negara asing dan pengambilan peran fungsional yang bersifat eksklusif sebagai dasar hilangnya kewarganegaraan bagi tentara bayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan sebagai tentara bayaran tidak secara langsung memenuhi unsur "masuk dalam dinas tentara asing", ketentuan alternatif lainnya berpotensi diterapkan apabila unsur-unsurnya terpenuhi secara hukum, dengan tetap mempertimbangkan norma hukum internasional yang melarang statelessness.
DISPARITAS PRINSIP HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN MALAYSIA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP STATELESSNESS PEKERJA MIGRAN DI SABAH Dara Jatun Hasanah; Fera Eliasari
Legal System Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Edisi Juni 2026
Publisher : CV. Kimtaro Jaya Abadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/lsj.v3i1.830

Abstract

Penelitian ini menganalisis disparitas antara prinsip ius sanguinis yang dianut Indonesia dan prinsip ius soli terbatas yang diterapkan Malaysia, yang secara struktural menimbulkan sekitar 15.000 kasus statelessness setiap tahun pada anak-anak pekerja migran Indonesia di Sabah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana disparitas tersebut menghambat perlindungan kewarganegaraan lintas batas serta merumuskan kerangka diplomasi kewarganegaraan preventif guna mengurangi kasus statelessness di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif yang didasarkan sepenuhnya pada data sekunder. Analisis dilakukan terhadap pengaturan bilateral yang relevan, kajian ilmiah dalam jurnal hukum nasional terakreditasi, serta laporan resmi mengenai warga negara Indonesia tidak berdokumen di Malaysia. Hasil penelitian menawarkan model diplomasi kewarganegaraan multilevel yang mengintegrasikan mekanisme verifikasi digital, perluasan opsi kewarganegaraan bagi diaspora, dan penguatan koordinasi regional dalam kerangka ASEAN. Temuan penelitian menunjukkan bahwa model tersebut berpotensi mengurangi secara signifikan biaya yang timbul akibat deportasi serta menempatkan kewarganegaraan sebagai instrumen strategis soft power Indonesia di kawasan, sekaligus memberikan arah kebijakan yang konkret untuk mewujudkan tujuan jangka panjang dalam meminimalkan kasus statelessness lintas batas pada tahun 2030.

Page 3 of 3 | Total Record : 25