cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Kholid
Contact Email
hpi@uinsgd.ac.id
Phone
+6285222207341
Journal Mail Official
hpi@uinsgd.ac.id
Editorial Address
Jalan A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614, Bandung, Provinsi Jawa Barat
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Al-jina'i Al-islami
Published by UIN Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : -     EISSN : 30315506     DOI : https://doi.org/10.15575/jaa
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Al Jinai Al Islami (E ISSN 30315506) published by the Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung is a periodic scientific journal with open access that uses the double blind peer review method. This journal offers a national and international academic platform for studies related to Islamic Criminal Law, thought, and reform. The journal is published twice a year, in June and December. Authors are invited to submit manuscripts that fall within the scope of the Al Jinai Al Islami Journal. It is expected that authors who submit manuscripts in advance must adhere to the writing guidelines and templates. If the submitted manuscript does not follow the guidelines or uses a different format, it will be rejected by the editorial team before review.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June)" : 5 Documents clear
Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Febianingrum, Tri Aulya; Nurfajar, Wangsa; Aprilia, Wulan
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v1i2.445

Abstract

Abstrak: Keterlibatan anak dalam tindak pidana berat menimbulkan persoalan yuridis yang menuntut kajian mendalam. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta menilai efektivitas penerapannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Temuan menunjukkan bahwa meskipun UU SPPA mengatur mekanisme diversi, pengurangan pidana, dan pembentukan lembaga khusus, penerapan di lapangan masih terkendala disharmoni regulasi, keterbatasan aparat, dan resistensi budaya hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis disparitas antara norma dan praktik peradilan anak, sedangkan kontribusinya berupa tawaran konseptual dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan anak. Secara akademik penelitian ini memperkaya literatur hukum pidana anak, sekaligus memberi rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Kata Kunci: Pelaku, peradilan anak, perlindungan hukum   Abstract: The involvement of children in serious crimes raises legal issues that require in-depth study. This study aims to analyze the legal protection of child offenders under the Child Criminal Justice System Law (SPPA Law) and assess the effectiveness of its implementation. The method used is normative legal with a literature study through analysis of legislation, scientific literature, and previous research results. The findings show that although the UU SPPA regulates diversion mechanisms, reduction of punishment, and the establishment of special institutions, its implementation in the field is still hampered by regulatory disharmony, limitations of the apparatus, and legal cultural resistance. The novelty of this research lies in its analysis of the disparity between norms and practices in juvenile justice, while its contribution is a conceptual offer to balance legal certainty with child protection. Academically, this research enriches the literature on juvenile criminal law, while also providing applicable policy recommendations. Keyword: Offenders, juvenile justice, legal protection
Perundungan Digital Terhadap Siswa Sekolah Dasar Kecamatan Singaparna dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Syafri, Hafizah
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v1i2.454

Abstract

Abstrak: Kemajuan teknologi informasi memicu maraknya kasus cyberbullying pada anak sekolah dasar, termasuk di Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya, yang berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan akademik korban. Penelitian ini bertujuan menelaah fenomena perundungan digital tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil menunjukkan bahwa baik hukum positif Indonesia melalui UU Perlindungan Anak dan UU ITE maupun hukum pidana Islam sama-sama melarang tindakan merendahkan martabat orang lain serta memberikan dasar perlindungan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa lemahnya pengawasan keluarga, sekolah, dan literasi digital anak menjadi faktor penyebab utama, sementara kebaruannya terletak pada integrasi analisis hukum pidana Islam dengan fenomena cyberbullying anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi upaya pencegahan dan penanganan perundungan digital secara lebih efektif. Kata Kunci: Jinayah, perundungan digital, perlindungan anak   Abstract: Advances in information technology have triggered a rise in cyberbullying cases among elementary school children, including in Singaparna District, Tasikmalaya, which has impacted the psychological, social, and academic conditions of the victims. This study aims to examine the phenomenon of digital bullying from the perspective of Islamic criminal law. The method used is descriptive-analytical with a normative juridical approach. The results show that both Indonesian positive law through the Child Protection Law and the ITE Law and Islamic criminal law prohibit actions that demean the dignity of others and provide a basis for legal protection. This study emphasizes that weak supervision by families and schools, as well as children's lack of digital literacy, are the main contributing factors, while its novelty lies in the integration of Islamic criminal law analysis with the phenomenon of cyberbullying among children. Thus, this study is expected to make a practical contribution to efforts to prevent and deal with digital bullying more effectively. Keyword: Islamic criminal law, cyberbullying, child protection
Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Perspektif Hukum Pidana Islam Nurfadillah, Ahmad Rizki
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v1i2.457

Abstract

Abstrak: Pemalsuan adalah salah satu jenis kejahatan yang tercantum dalam Buku II Kejahatan dalam Pasal 263 KUHP. Beberapa kasus melibatkan pemalsuan dokumen yang seharusnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membawa pengaruh bagi kehidupan bermasyarakat, salah satunya pemalsuan akta otentik. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menentukan seberapa jauh sanksi hukum pidana yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pemalsuan akta otentik dari sudut pandang hukum pidana Islam. Dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pemalsuan akta otentik sebagai objek penelitiannya. Seseorang yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta asli melanggar hak-hak orang lain karena dengan melakukan pemalsuan itu seseorang dirugikan mengenai hak, perikatan atau pembebasan, hukuman bagi pelaku yang termuat dalam Pasal 263 KUHP selaras dengan Hukum Pidana Islam merupakan jarimah tazir yaitu hukuman penjara. Relevansi keduanya dalam menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku untuk mencegah gangguan kepada orang lain dan melindungi kepentingan seseorang. Kebaruan penelitian ini terletal pada kajian terkait sanksi tindak pidana pemalsuan akta otentik dari sudut pandang Hukum Pidana Islam yang berkontribusi untuk informasi baru tentang bagaimana hukum pidana Islam menerapkan undang-undangnya terhadap mereka yang melakukan pemalsuan akta otentik. Kata Kunci: Jarimah, pemalsuan, sanksi   Abstract: Forgery is one type of crime listed in Book II of Crimes in Article 263 of the Criminal Code. Some cases involve forgery of documents that should have been issued by authorized officials. The rapid development of technology and information has an influence on social life, one of which is the forgery of authentic deeds. The purpose of this paper is to determine how far the criminal law sanctions given to someone who commits forgery of authentic deeds from the perspective of Islamic criminal law. This research uses empirical juridical with forgery of authentic deed as the object of research. A person who commits a criminal act of forgery of an authentic deed violates the rights of others because by committing forgery a person is harmed regarding rights, obligations or exemptions, the punishment for the perpetrator contained in Article 263 of the Criminal Code in line with Islamic Criminal Law is jarimah tazir, namely imprisonment. The relevance of both in imposing imprisonment on the perpetrator is to prevent disturbance to others and protect one's interests. The novelty of this research lies in its study of sanctions for the criminal act of forging authentic documents from the perspective of Islamic Criminal Law, which contributes new information on how Islamic criminal law applies its laws to those who forge authentic documents. Keywords: Jarimah, forgery, penalty
Kejahatan Lingkungan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Nasional: Relevansi Konsep Hifdzul Bi’ah dalam Penanggulangan Pembakaran Liar Alwi Syahrial, Muhamad
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v1i2.722

Abstract

Abstrak: Fenomena kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang terus berulang, termasuk pada 2023 dengan skala besar, menegaskan lemahnya kesadaran ekologis masyarakat serta kurang optimalnya penegakan hukum. Dalam perspektif Islam, konsep hifdzul bi’ah sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah menekankan pentingnya perlindungan lingkungan sebagai amanah moral dan religius. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pembakaran liar yang selalu terjadi dari setiap tahun menggunakan konsep hifzul bi’ah yang terkandung dalam maqshid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bersifat yuridi normatif, penelitian ini berfokus pada kajian literatur dan sumber hukum yang relevan untuk menelaah fenomena kebakaran hutan dan lahan dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya konsep hifdzul -bī’ah (pemeliharaan lingkungan). Hasil kajian menunjukkan dua poin utama: pertama, kebakaran liar 2023 menimbulkan kerugian ekologis yang serius; kedua, transformasi konsep hifdzul bi’ah dapat dijadikan pijakan etis-normatif bagi kebijakan hukum lingkungan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi maqāṣid al-syarī‘ah dengan isu ekologis, sementara kontribusinya menghadirkan paradigma religius-ekologis bagi penguatan kesadaran dan regulasi lingkungan di Indonesia. Kata Kunci: Hifzul bi’ah, hukum lingkungan, pembakaran liar   Abstrak: The recurring phenomenon of forest and land fires in Indonesia, including large-scale fires in 2023, highlights the weak ecological awareness of the community and the suboptimal enforcement of laws. From an Islamic perspective, the concept of hifdzul bi'ah as part of maqāṣid al-syarī'ah emphasizes the importance of environmental protection as a moral and religious mandate. This article aims to analyze the phenomenon of illegal burning that occurs every year using the concept of hifzul bi'ah contained in maqshid syariah. This study uses a qualitative approach with a normative juridical library research method. It focuses on reviewing relevant literature and legal sources to examine the phenomenon of forest and land fires from the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah, particularly the concept of hifdzul-bī’ah (environmental preservation). The results of the study show two main points: first, the 2023 wildfires caused serious ecological damage; second, the transformation of the concept of hifdzul bi'ah can be used as an ethical-normative basis for environmental law policy. The novelty of this research lies in the integration of maqāṣid al-syarī‘ah with ecological issues, while its contribution presents a religious-ecological paradigm for strengthening environmental awareness and regulation in Indonesia. Keyword: Hifzul bi’ah, environmental law, illegal burning
Kesaksian Justice Collaborator Sebagai Keringanan Hukuman dalam Mengungkap Kejahatan Narkotika dan Kaitannya dengan Maslahah Mursalah Marpaung, Zaid Alfauza; Lubis, Fauziah; Panjaitan, Budi Sastra
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v1i2.790

Abstract

Abstrak: Kejahatan narkotika di Indonesia merupakan extraordinary crime yang melibatkan sindikat terorganisir, sehingga sulit diungkap dengan metode konvensional. Salah satu instrumen penting dalam membongkar jaringan ini adalah justice collaborator, yakni saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menelaah kedudukan justice collaborator dalam perkara narkotika serta relevansinya dengan prinsip maslahah mursalah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian keringanan hukuman bagi justice collaborator sah secara yuridis sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara syar‘i karena menghadirkan kemaslahatan publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penghubungan konsep justice collaborator dengan maslahah mursalah, yang memberi kontribusi bagi pengembangan regulasi hukum pidana Indonesia. Kata Kunci: Justice collaborator, narkotika, maslahah mursalah   Abstract: Ditulis Drug crimes in Indonesia are extraordinary crimes involving organized syndicates, making them difficult to uncover using conventional methods. One important instrument in dismantling these networks is the justice collaborator, namely a witness who is also a perpetrator who cooperates with law enforcement officials. This study aims to examine the position of justice collaborators in narcotics cases and their relevance to the principle of maslahah mursalah. The method used is normative juridical research with a regulatory and Islamic law approach. The results of the study show that granting leniency to justice collaborators is legally valid and can be justified in Islamic law because it brings about public benefit. The novelty of this study lies in linking the concept of justice collaborators with maslahah mursalah, which contributes to the development of Indonesian criminal law regulations. Keyword: Justice collaborator, narcotics, maslahah mursalah

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June) Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (December) Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June) Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (December)