cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nada Prima Dirkareshza
Contact Email
nadaprima@zhatainstitut.org
Phone
+6285283990991
Journal Mail Official
vanjava@zhatainstitut.org
Editorial Address
Jl. Pisangan Baru Utara, RT/RW 004/012 Matraman - Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Van Java Law Journal
Published by Zhata Institut
ISSN : -     EISSN : 30892244     DOI : -
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
Van Java Law Journal diinisiasi sebagai jurnal untuk publikasi hasil-hasil penelitian hukum, baik kajian empiris maupun normatif, khususnya dalam isu-isu hukum dengan pendekatan multidisiplin terhadap kajian hukum Indonesia. Jangkauan pembacanya termasuk praktisi hukum, penelitia hukum, akademisi hukum, filsuf hukum, kriminolog, antropolog, sosiolog, sejarawan, ilmuwan politik, dan peminat/ perhati lainnya. Berbagai topik namun tidak terbatas pada, hukum pidana, hukum tata negara, hukum perdata, hukum ekonomi, hukum kekayaan intelektual, hukum dan teknologi, hukum penyelesaian sengketa, hukum hak asasi manusia, hukum internasional, hukum pajak, hukum Islam, hukum adat, hukum bisnis komersial, hukum lingkungan, pendidikan hukum, maritim hukum, hukum perdagangan, dalam kerangka kajian hukum Indonesia. Jurnal ini terbit setiap bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 34 Documents
 1   2   3   4 
TEKNIK PENYUSUNAN KLAUSULA CHOICE OF LAW PADA KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL YANG EFEKTIF Akmal Zaki; Alya Rahmawati; Pandit Muhammad Abyan; Muhammad Zaky; Putri Galuh Pitaloka
Van Java Law Journal Vol 2 No 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v2i3.240

Abstract

Dalam kontrak perdagangan internasional, klausula choice of law (pilihan hukum) merupakan elemen krusial yang berfungsi memberikan kepastian hukum dan prediktabilitas bagi para pihak yang berasal dari sistem hukum berbeda. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan elemen esensial dalam perumusan klausula pilihan hukum yang efektif serta mengidentifikasi kesalahan umum (pitfalls) yang sering terjadi dalam praktiknya. Dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan analisis teknik penyusunan kontrak (legal drafting), hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula pilihan hukum yang efektif harus mencakup elemen pernyataan pilihan yang tegas, ruang lingkup aplikasi yang luas (mencakup sengketa kontraktual dan non-kontraktual), pengecualian doktrin renvoi, serta penegasan sifat eksklusif. Selain itu, ditemukan bahwa ambiguitas frasa, ketiadaan keterkaitan yang wajar (substantial connection), dan inkonsistensi dengan klausula forum penyelesaian sengketa menjadi penyebab utama melemahnya kekuatan mengikat klausula tersebut. Makalah ini menyimpulkan bahwa ketelitian dalam teknik penyusunan kontrak dengan memperhatikan prinsip hukum perdata internasional sangat diperlukan untuk menghindari ketidakpastian hukum dan meminimalisir risiko sengketa yang berkepanjangan.
RELEVANSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1219 K/PDT/2001 TERHADAP LEGALITAS KLAUSUL EKSEMSI DALAM SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI DI MARKETPLACE Kevin Angelo Pangaribuan; Aria Saputra; Zaky Prasetio Emri; Rasya Arafah; Muhammad Akbar Hakim
Van Java Law Journal Vol 2 No 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v2i3.241

Abstract

Perkembangan perdagangan elektronik melalui platform marketplace telah melahirkan hubungan hukum baru antara pelaku usaha platform, penjual, dan konsumen yang umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku berbasis digital. Dalam praktiknya, syarat dan ketentuan transaksi pada marketplace sering memuat klausul eksemsi yang bertujuan membatasi atau mengalihkan tanggung jawab platform terhadap kerugian konsumen. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai sejauh mana legalitas klausul eksemsi dapat dibenarkan dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam perspektif perlindungan konsumen dan asas keseimbangan para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1219 K/Pdt/2001 terhadap keberlakuan klausul eksemsi dalam syarat dan ketentuan transaksi di marketplace. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait hukum perjanjian dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1219 K/Pdt/2001 menegaskan bahwa klausul baku yang secara sepihak menghilangkan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha dapat dinilai bertentangan dengan asas itikad baik, kepatutan, dan keseimbangan dalam perjanjian. Relevansi putusan tersebut dalam konteks marketplace modern terletak pada penegasan bahwa platform digital tidak dapat secara mutlak melepaskan tanggung jawab melalui klausul eksemsi apabila klausul tersebut merugikan konsumen atau menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, legalitas klausul eksemsi dalam transaksi marketplace harus tetap tunduk pada prinsip perlindungan konsumen dan pengawasan terhadap perjanjian baku dalam hukum Indonesia.
KONTRAK KERJA TENAGA HONORER TIDAK TETAP NOMOR 814/010/DISDIK/2017 Ronaldindo Rifky Trihandoko; Andhika Fausta Rizky; Brian Bona Tua Situngkir; Fortius Leonard Gersang Tarigan; Muhammad Farrel Radithyo
Van Java Law Journal Vol 2 No 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v2i3.242

Abstract

Tenaga honorer tidak tetap merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan layanan publik di sektor pendidikan. Meskipun keberadaan mereka sangat dibutuhkan dalam menunjang operasional institusi pendidikan, status hukum mereka kerap berada dalam posisi yang rentan akibat tidak adanya kepastian hukum yang memadai dalam hubungan kerja. Salah satu instrumen hukum yang mengatur hubungan kerja tersebut adalah Surat Keputusan Nomor 814/010/DISDIK/2017 tentang pengangkatan tenaga honorer tidak tetap, yang dalam pelaksanaannya diduga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan kesesuaian kontrak kerja tenaga honorer tidak tetap berdasarkan SK Nomor 814/010/DISDIK/2017 dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara kepada tenaga honorer tidak tetap dalam hubungan kerja dengan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dianalisis berdasarkan berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak kerja tenaga honorer tidak tetap yang dituangkan dalam SK Nomor 814/010/DISDIK/2017 berpotensi mengandung ketimpangan hak antara pemberi kerja dan pekerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah selaku pemberi kerja perlu memastikan bahwa setiap kontrak kerja tenaga honorer tidak tetap disusun secara adil, transparan, dan partisipatif demi menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak dasar bagi seluruh tenaga honorer tidak tetap.
FUNGSI KOMPARISI DALAM IDENTIFIKASI SUBJEK HUKUM GUNA MEMINIMALISIR RISIKO ERROR IN PERSONA GUGATAN WANPRESTASI Toby Samuel Tampubolon; Junita Marsyabillah; Vanessa Debora Muaja; Nadifa Keyla Ismail; Cindy Debora Bestaida Nadapdap
Van Java Law Journal Vol 3 No 1 (2026): APRIL
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v3i1.245

Abstract

Gugatan wanprestasi rentan ditolak akibat error in persona jika komparisi tidak akurat. Penelitian ini iyaa menganalisis fungsi komparisi sebagai dasar legitimasi identitas subjek hukum dan keterbatasannya dalam mencegah error in persona. Metode yuridis normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengkaji HIR, RBg, Rv, KUHPerdata, yurisprudensi, dan literatur hukum acara perdata. Hasil penelitian menunjukkan komparisi menetapkan persona standi in judicio dengan menghubungkan identitas formal dan hubungan hukum materiil dari perjanjian. Namun, komparisi memiliki keterbatasan yaitu sifat pasif tanpa uji kebenaran material, rentan dokumen palsu, tidak mendeteksi nominee, bersifat time bound sehingga tidak mengakomodasi perubahan status hukum, dan gagal memetakan hak dalam perikatan bertingkat. Akibatnya, kesalahan identifikasi subjek hukum menyebabkan gugatan tidak dapat diterima sebelum pokok perkara diperiksa. Komparisi perlu didukung mekanisme verifikasi tambahan dan klausul antisipatif agar optimal mencegah error in persona.

Page 4 of 4 | Total Record : 34

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 1 (2026): APRIL Vol 2 No 01 (2025): APRIL Vol 2 No 3 (2025): DESEMBER Vol 2 No 2 (2025): AGUSTUS Vol 1 No 03 (2024): DESEMBER Vol 1 No 02 (2024): AGUSTUS Vol 1 No 01 (2024): APRIL