cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fadilah Qotimatun Puji Rahayu
Contact Email
fadilahqotimatun19@gmail.com
Phone
+62858-7723-2806
Journal Mail Official
jurnaladdustur@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cempaka, VI, Pokoh, Wonoboyo, Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia, 56712
Location
Kab. wonogiri,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Konstitusi
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri
ISSN : 3109158X     EISSN : 30903653     DOI : https://doi.org/10.58326/jad
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
FOCUS AND SCOPE Focus and Scope Journal of Law and Legislation is a peer-reviewed journal with a double blind review system. The Fokus and scope of Ad-Dustur is: Law Constitutional Law State Administrative Law Criminal Law Civil Law International Law Socio Legal Jurisprudence Islamic law Fiqh Siyasah Islamic Political Thoughts Constitution in Islam Islamic Jurisprudence Islamic Law and Politics Islamic Law and Gender.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2025): Jurnal Ad-Dustur" : 5 Documents clear
Peran Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Positif di Indonesia Hilman Asysyegav, Muhammad; Alfan Maulana, Muhammad
Jurnal Ad Dustur Vol. 1 No. 2 (2025): Jurnal Ad-Dustur
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jad.v1i2.307

Abstract

Hukum memegang peranan penting dalam meciptakan masyarkat yang adil, tertib dan beradab di Inidonesia. Sebagai alat untuk menjaga ketertiban, melindungi hak hak warga Negara, dan mengatur hubungan antar Negara dan warganya. Hukum islam memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan hukum di Indonesia. Islam adalah agama mayoritas yang ada di Indonesia, Islam memberikan kontribusi yang mendalam dalam pembentukan hukum positif di Indonesia, penelitian ini menganalisis tentang peranan hukum Islam dalam membentuk hukum Positif di Indonesia. Metode yang di gunakan adlah Studi Pustaka dengan pendekatan normative-komparatif. Analisis yang di gunakan yaitu data kuantitatif sampai dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam, meskipun ada, memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri yang berasal dari masyarakat Islam di Indonesia secara keseluruhan. Kekuatan hukum Islam dan peluang yang ditawarkannya di Indonesia sangat penting untuk prospek hukum Islam karena mereka bergantung pada dukungan kuantitatif mayoritas umat Islam dan landasan ideologiskonstitusional yang sangat penting. Kelemahannya dan ancaman terhadap hukum Islam di Indonesia hanyalah persepsi, bukan dasar. Pengetahuan, kesadaran agama, dan perkembangan budaya bangsa selalu memengaruhi persepsi masyarakat tentang hukum Islam.
Peran Kyai Desa Pada Mediasi Perkara Perceraian Di Desa Kalisat Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo: indonesia abidah markaban, zahrotul
Jurnal Ad Dustur Vol. 1 No. 2 (2025): Jurnal Ad-Dustur
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jad.v1i2.312

Abstract

Islam recommends mutual efforts (ishlah) for peace when a dispute occurs, such as in the case of divorce, by bringing in an intermediary (hakam) or mediator when there is a dispute within the household. Mediation is not only carried out integrally in the Religious Courts, the Supreme Court can open the door to mediation outside the Religious Courts by optimizing the role of ulama and kyai who can act as mediators for parties who have civil disputes. The involvement of ulama and kyai as mediators is based on the opinion of interpretive ulama which requires that a peacemaker (mediator) has several requirements, including Khauf, Taqwa, Faqih and also understanding the issue being disputed. Kyai and ulama are figures who are seen as having these qualifications and charisma that can influence the conflicting parties. The existence of a kyai can be an intermediary to reconcile disputing parties in line with Islamic teachings, by reporting problems to the kyai. Apart from that, the hostility between both parties became less and less. This is better and lighter than the case going to court and being decided with a decision, because usually the defendant is defeated in the implementation of the decision which must be enforced by force. Keywords: Divorce, Kyai, Mediation
Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Keselamatan Pasien Damayanti, Erin
Jurnal Ad Dustur Vol. 1 No. 2 (2025): Jurnal Ad-Dustur
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jad.v1i2.329

Abstract

Kepuasan dan keselamatan pasien sangat erat kaitannya dengan kualitas layanan kesehatan, yang berfungsi sebagai ukuran efektivitas layanan kesehatan. Keberhasilan pelayanan kesehatan bergantung pada kemampuannya memenuhi harapan pasien. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi dan memperbaiki permasalahan ketidakpuasan pasien guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Penting untuk mengatasi masalah ini dan menemukan solusi yang efektif, korelasi antara standar layanan kesehatan dan tingkat kepuasan pasien terlihat jelas. Ketika Rumah Sakit memberikan layanan kesehatan berkualitas unggul, kepuasan pasien secara alami meningkat. Sebaliknya, jika rumah sakit memberikan pelayanan di bawah standar, kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan yang diberikan akan berkurang secara signifikan.
Analisis Yuridis Putusan Hakim PA Bandung Terhadap Kasus Perceraian Youtubers Dengan Nomor Perkara 5361/Pdt.G/2022/Pa.Badg Mangar, Irma; Fachryan Lesmana, Ryan
Jurnal Ad Dustur Vol. 1 No. 2 (2025): Jurnal Ad-Dustur
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jad.v1i2.330

Abstract

Banyak pasangan melakukan pernikahan dan enggan mencatatkan secara resmi, hal itu dikarenakan mungkin karena banyak hal yang menjadi pertimbangan bagi mereka. Mereka lebih cenderung melakukan pernikahan secara sirri, sebagai jala pintas melakukan pernikahan yang dipandang sah secara agama untuk melakukan hubungan halal sebagai suami dan istri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni dengan menganalisis pertimbangan hukum dalam memutus perkara 5361/Pdt.G/2022/Pa.Badg dan Analisis Yuridis Putusan Pa Bandung Nomor 5361/Pdt.G/2022/Pa.Badg. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi serta dilakukan analisis dengan metode deskriptif dan isi (content analysis). Kesimpulan dari penelitian ini adalah hakim cendrung mengesampingkan dasar hukum yang digunakan untuk menjatuhkan putusan yang tertuang dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 terkait prinsip untuk mempersukar perceraian. Selain itu, dalam putusan hakim tersebut juga tidak memasukkan hak-hak istri pasca terjadinya perceraian padahal kondisi istri sedang mengandung anak dari termohon.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Hak Asasi Manusia suryani, santi
Jurnal Ad Dustur Vol. 1 No. 2 (2025): Jurnal Ad-Dustur
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jad.v1i2.331

Abstract

Abstrak: Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kasus yang sangat marak terjadi dan menjadi permasalahan yang sampai saat ini masih banyak kasus yang belum terselesaikan. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Dimana di dalamnya terdapat perampasaan kemerdekaan terhadap perempuan. Karena kasus KDRT ini sangat rentan terjadi, maka bisa terjadi kepada siapa dan dimana saja, termasuk ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga ini. Indonesia telah mengatur tentang penegakan HAM ini di dalam Konstitusinya yaitu UUD 1945. Selain itu juga ada beberapa Undang-Undang dan instansi yang secara khusus mengatur dan menangani kasus KDRT ini. Bentuk penyelesaiannya selain mekanisme kahakiman juga alternative lain ialah dengan sistem Restorative Justice. Dalam tulisan ini, penulis menjelaskan tentang pandangan HAM tentang KDRT, kemudian peran negara dalam menyelesaikan Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hak Asasi Manusia, Pelanggaran.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2025): Ad-Dustur Vol. 1 No. 2 (2025): Jurnal Ad-Dustur Vol. 1 No. 1 (2024): Jurnal Ad-Dustur