Garuda - Garba Rujukan Digital

Idealitas Penegakan Hukum yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral di Indonesia ahyani, hisam; Surasa, Ais; Suryani, Santi
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 2 (2021): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol3.iss2.art4

Hukum dan moral adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Disatu sisi hukum yang ideal, maka hukum berfungsi sebagai moral, dan moral berfungsi sebagai hukum. Namun ketika melihat kasus-kasus hukum yang terjadi hari ini, menunjukan bahwa kasus tersebut bertentangan juga menurut moral, semisal korupsi, ketidakpatuhan hukum, pembunuhan dan lain sebagainya, dimana hal ini disebabkan oleh tidak terintegrasinya kesadaran moral antara individu satu dan invidu lainnya. Sehingga ketika hal ini terus dilanggengkan maka penegakan hukum bergaya moral itu akan sulit ditegakan. Tulisan ini bertujuan untuk : 1) menguak serta menggali tentang pentingnya membangun integritas moral bagi masyarakat (penegak hukum) yang akan menegakan hukum di Indonesia; 2) menguak serta menggali tentang penegakan hukum yang baik (ideal) menurut gaya moral di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) dalam rangka membangun integritas moral bagi masyarakat (penegak hukum) yang akan menegakan hukum di Indonesia, maka perlu membangun dan menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat (penegak hukum), dimana ini akan berimplikasi pada dinamika sosial; 2) penegakan hukum yang baik (ideal) menurut gaya moral di Indonesia dapat tumbuh dengan sendirinya, yakni dengan mengikuti tatanan sosial yang hidup dan berkembang selaras dengan zaman yang sedang dilaluinya, artinya penegakan hukum dilakukan dengan melihat perkembangan dinamika dalam masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan historis, komparatif dan konseptual guna menguak serta menggali tentang idealitas penegakan hukum yang baik (ideal) menurut gaya moral di indonesia.

META ANALISIS MODEL BLENDED LEARNING MENGGUNAKAN PROBLEM-BASED LEARNING PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI DI SMA(META-ANALYSIS OF THE BLENDED LEARNING MODEL IMPLEMENTING PROBLEM-BASED LEARNING IN BIOLOGY INSTRUCTION IN SENIOR HIGH SCHOOLS) Faris, Sabrina; Suryani, Santi; Safitri, Dini; Ristanto, Rizhal Hendi
Jurnal Edukasi Biologi Vol 11, No 1 (2025): Jurnal Edukasi Biologi
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/edubio.v11i1.22866

This study aims to analyze the application of the Blended learning model based on Problem-based Learning (PBL) in Biology learning at the high school level through the meta-analysis method. The research stages used are (1) identifying the type of research and the variables used, (2) recording the average value and standard deviation of the experimental and control groups, and (3) calculating the effect size using the unstandardized mean difference (UMD). Data were obtained from three studies relevant to this topic. The results of the analysis show that the PBL model based on blended learning significantly affects student learning outcomes, especially in improving critical thinking skills, scientific literacy, and problem-solving abilities. This approach involves PBL stages such as problem orientation, independent and group investigations, and reflection, effectively encouraging students to be more active, collaborative, and independent in learning. Overall, this study confirms that combining PBL with blended learning can support more innovative and effective biology learning at the high school level. The results of this study can be used as a reference by teachers to implement PBL learning using blended learning techniques.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Hak Asasi Manusia suryani, santi
Jurnal Ad Dustur Vol. 1 No. 2 (2025): Jurnal Ad-Dustur
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jad.v1i2.331

Abstrak: Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kasus yang sangat marak terjadi dan menjadi permasalahan yang sampai saat ini masih banyak kasus yang belum terselesaikan. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Dimana di dalamnya terdapat perampasaan kemerdekaan terhadap perempuan. Karena kasus KDRT ini sangat rentan terjadi, maka bisa terjadi kepada siapa dan dimana saja, termasuk ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga ini. Indonesia telah mengatur tentang penegakan HAM ini di dalam Konstitusinya yaitu UUD 1945. Selain itu juga ada beberapa Undang-Undang dan instansi yang secara khusus mengatur dan menangani kasus KDRT ini. Bentuk penyelesaiannya selain mekanisme kahakiman juga alternative lain ialah dengan sistem Restorative Justice. Dalam tulisan ini, penulis menjelaskan tentang pandangan HAM tentang KDRT, kemudian peran negara dalam menyelesaikan Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hak Asasi Manusia, Pelanggaran.

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA (STUDI ATAS ADOPSI DAN KEDUDUKANNYA DI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 9 TAHUN 1984 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM) suryani, santi
Jurnal Ad Dustur Vol. 2 No. 1 (2025): Ad-Dustur
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jad.v2i1.410

Abstrak:Fenomena rendahnya pemahaman terhadap Fatwa MUI Nomor 9 Tahun 1984 tentang adopsi menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik pengangkatan anak di lapangan dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum nasional. Fatwa tersebut menegaskan perlindungan nasab, identitas agama, dan hak-hak anak angkat tanpa menyamakan kedudukan dengan anak kandung, serta melarang adopsi oleh warga negara asing demi menjaga martabat bangsa. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h mengatur pemeliharaan anak lewat keputusan pengadilan, sementara Pasal 209 menetapkan hak anak angkat atas wasiat wajibah hingga sepertiga harta. Tujuan penelitian ini adalah memahami persepsi berbagai pemangku kepentingan (orang tua angkat, anak, dan lembaga) mengenai adopsi anak serta menilai efektivitas sosialisasi Fatwa MUI Nomor 9 tahun 1984 dan Kompilasi Hukum Islam, serta mengevaluasi regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif kepustakaan (library research), dengan analisis sumber primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih adanya kesalahpahaman praktik adopsi anak mengenai identitas agama, status nasab dan hak waris anak angkat, serta lemahnya mekanisme pengawasan adopsi lintas negara. Temuan ini mengungkap kurangnya pemahaman publik dan implementasi regulasi yang lemah. Oleh karena itu, direkomendasikan penguatan edukasi hukum agama (Fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Islam), kolaborasi antara lembaga keagamaan dan pemerintah, serta revisi regulasi untuk memastikan perlindungan identitas anak, keadilan sosial, dan nilai kemanusiaan dalam kerangka pluralisme Indonesia.

PERILAKU KONSUMEN BERAS PANDANWANGI (STUDI KASUS KONSUMEN PANDANWANGI CENTER KABUPATEN CIANJUR) Malia, Rosda; Muchtar, Kaisha Az Zahra; Priadi, Getama; Suryani, Santi
JURNAL AGRITA Vol 5, No 2 (2023): December
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/agri.v5i2.3603

Beras Pandanwangi memiliki nilai jual yang tinggi karena tidak memiliki kesamaan dengan beras di daerah lainnya. Pentingnya mengamati perilaku konsumen dalam kegiatan pemasaran untuk dapat mempengaruhi konsumen agar mau membeli barang atau menggunakan jasa. Penelitian ini bertujuan : 1). Mengkaji karakteristik konsumen beras Pandanwangi, 2) Mengkaji perilaku konsumen beras Pandanwangi di Pandanwangi Center. Penelitian dilakukan di Pandanwangi Center Cianjur pada bulan Januari s/d Juli 2023. Jenis penelitian deskriptif dengan jumlah responden sebanyak 50 orang. Hasil penelitian bahwa mayoritas konsumen berusia produktif (15-64), mayoritas berjenis kelamin perempuan dan berpendidikan Diploma/Sarjana, bekerja sebagai wiraswasta, berpenghasilan Rp. 2.500.000-Rp. 3.500.000. Motivasi konsumen membeli sebagai makanan pokok dan oleh-oleh, konsumen menilai bahwa harga beras Pandanwangi sesuai dengan kualitas, konsumen membeli bera Pandanwangi sebanyak 4-5kg, konsumen memilih aroma, tekstur yang pulen dan kemurnian beras Pandanwangi, konsumen telah mengkonsumsi beras Pandanwangi selama 1 tahun, mayoritas konsumen mendapatkan informasi melalui teman/kerabatnya, konsumen membeli beras Pandanwangi secara langsung, konsumen tidak membeli beras Pandanwangi secara rutin, sebagian besar konsumen membeli sebanyak 2-3 kali, konsumen menyatakan kemasan produk beras Pandanwangi bagus, konsumen menyatakan bahwa beras Pandanwangi sudah bersertifikat Indikasi Geografis (IG), konsumen memilih potongan harga sebagai bentuk promosi yang menarik minat, konsumen menyatakan mudah mendapatkan beras Pandanwangi di Pandanwangi Center, konsumen menilai produk beras Pandanwangi terjamin kualitasnya dan harga beras Pandanwangi sesuai dengan kualitas, konsumen bersedia untuk membeli kembali beras Pandanwangi di Pandanwangi Center.Â

The Correlation Between Parenting Style and Picky Eater Habits on The Preschool Students Suryani, Santi; Agustriyani, Feri; Palupi, Rini; Ardinata, Ardinata
Journal of Current Health Sciences Vol. 2 No. 2: 2022
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jchs.202240

Parenting style is one factor in children's character construction. Preschool students have experienced a change in eating behavior that commonly has the picky eater habit. It is the spectrum of feeding difficulties when children refuse to taste new foods, or only want to eat certain foods. This research aims to identify the correlation between parenting style and pick-eater habits among preschool students in Tri Tunggal Jaya Village. The correlation design method was used to analyze the 55 sample respondents in this village. The measurement tools were questionnaires on parenting styles and picky eater habits (CEBQ). Based on the analysis results, parents in the majority of implemented some parenting styles which were permissive parenting as much 28 (50,9%), democratic parenting as much 25 (45,5%), and authoritarian parenting 2 (3,6%). Meanwhile, the picky eaters in the majority showed a rate of 25 (45,5%) and non-picky eaters were 30 (54,5%). According to the gamma testing, it showed that the p-value was 0,000. Thus, it can be concluded that there is a correlation between parenting style in picky eating habits among preschool students in Tri Tunggal Jaya Village, located in the sub-district Penawartama Tulang Bawang regency. Suggestion: for the parents, it will be better to implement a good parenting style for the children in managing childhood eating patterns. Abstrak: Pola asuh adalah salah satu faktor dalam pembentukan karakter anak. Anak usia prasekolah mengalami proses perubahan pola makan dimana anak pada usia ini umumnya mengalami peri laku atau kebiasaan Picky eater yang termasuk kedalam spektrum kesulitan makan (feeding difficulties) dimana anak menolak untuk mencoba makanan baru, atau hanya mau makan makanan tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan pola asuh Orangtua dengan perilaku Picky eater pada anak usia prasekolah di Desa Tri tunggal jaya. Metode penelitian ini menggunakan desain korelasi dengan jumlah sampel 55 responden di Desa Tri Tunggal Jaya. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner pola asuh dan kuesioner perilaku Picky eater (CEBQ). Dari hasil penelitian didapakan bahwa mayoritas orangtua menerapakan pola asuh permisif yaitu 28 (50,9%), pola asuh demokratis 25 (45,5%), dan pola asuh otoriter 2 (3,6%). Sedangkan mayoritas picky eater 25 (45,5%) dan tidak picky eater 30 (54,5%). Berdasarkan uji gamma didapatkan nilai p value sebesar 0,000 maka dapat di simpulkan ada hubungan antara pola asuh Orangtua kebiasaan memilih-milih makan (Picky eater) pada anak usia prasekolah di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang. Saran: Diharapkan kepada orang tua untuk menerapkan pola asuh yang baik dan benar kepada anaknya untuk lebih tepat dalam mengatur pola makan anak.

The Mechanism of Pregnant Women's Marriage Out of Wedlock at the Sindangkasih District Religious Affairs Office from the Perspective of Islamic Law and Indonesian Positive Law Septian, Muhamad; Atqia, Muhamad Reza; Laela, Novia; Yakub, Sandra Leoni Prakasa; Suryani, Santi
Jurnal El-Thawalib Vol 6, No 5 (2025)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v6i5.17437

One phenomenon that continues to generate debate is the practice of marrying pregnant women out of wedlock. Therefore, the purpose of this study is to examine the practice of marrying pregnant women out of wedlock through a comparative analysis of Islamic law, Indonesian positive law, and their implementation at the KUA (Religious Affairs Office) in Sindangkasih District. The study used field research with a qualitative approach. Data sources included interviews with marriage registrars, observations of administrative procedures, and searches for marriage documents, while secondary data sources included fiqh literature, laws and regulations, and other documents. Data collection techniques included interviews with marriage registrars, observations of administrative procedures, and searches for marriage documents, and were analyzed using qualitative descriptive techniques. The results of the study indicate differing views in fiqh, with some schools of thought permitting marriage with men who impregnate before birth, while others require a delay to maintain clarity of lineage. In positive law, Article 53 of the Compilation of Islamic Law (KHI) takes a pragmatic approach, permitting such marriages as a form of protection for children and to prevent social stigma. Field findings show variations in practice among marriage registrars due to differences in moral interpretation, social pressure, and understanding of the rules. This study concludes that harmonization among fiqh norms, state regulations, and social dynamics is key to ensuring the continued relevance and contextual applicability of Islamic family law in modern society.

The Mechanism of Pregnant Women's Marriage Out of Wedlock at the Sindangkasih District Religious Affairs Office from the Perspective of Islamic Law and Indonesian Positive Law Septian, Muhamad; Atqia, Muhamad Reza; Laela, Novia; Yakub, Sandra Leoni Prakasa; Suryani, Santi
Jurnal El-Thawalib Vol 6, No 5 (2025)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v6i5.17437

One phenomenon that continues to generate debate is the practice of marrying pregnant women out of wedlock. Therefore, the purpose of this study is to examine the practice of marrying pregnant women out of wedlock through a comparative analysis of Islamic law, Indonesian positive law, and their implementation at the KUA (Religious Affairs Office) in Sindangkasih District. The study used field research with a qualitative approach. Data sources included interviews with marriage registrars, observations of administrative procedures, and searches for marriage documents, while secondary data sources included fiqh literature, laws and regulations, and other documents. Data collection techniques included interviews with marriage registrars, observations of administrative procedures, and searches for marriage documents, and were analyzed using qualitative descriptive techniques. The results of the study indicate differing views in fiqh, with some schools of thought permitting marriage with men who impregnate before birth, while others require a delay to maintain clarity of lineage. In positive law, Article 53 of the Compilation of Islamic Law (KHI) takes a pragmatic approach, permitting such marriages as a form of protection for children and to prevent social stigma. Field findings show variations in practice among marriage registrars due to differences in moral interpretation, social pressure, and understanding of the rules. This study concludes that harmonization among fiqh norms, state regulations, and social dynamics is key to ensuring the continued relevance and contextual applicability of Islamic family law in modern society.

The Impact of Bankruptcy Law and PKPU on Business Continuity and Indonesia's Economic Recovery Nurafifah, Diah; Iskandar, Iskandar; Hidayat, Taupik; Suryani, Santi
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 2 No. 2 (2025): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v2i2.427

The problem of unpaid debts and declining liquidity poses a serious threat to business sustainability in Indonesia. Coupled with global economic uncertainty, companies are trapped in a bankruptcy or PKPU dilemma. This complicated and challenging legal process, if it fails, can trigger a wider collapse, threatening the country's economy. Therefore, the purpose of this study is to analyze the application of bankruptcy and PKPU laws, evaluate their impact on the continuity of corporate business, and measure the effectiveness of the Indonesian legal system in supporting economic recovery and maintaining the stability of the business sector. This research method uses a normative qualitative approach by analyzing laws and legal practices related to bankruptcy and PKPU. Data were collected from laws, court decisions, and literature, then analyzed descriptively, comparatively, and critically to evaluate the impact of the law. The results of this study indicate that the application of bankruptcy and PKPU laws in Indonesia has a significant impact on the continuity of corporate business. Although it provides space for companies in financial difficulty to survive, slow procedures and high costs hinder its effectiveness. The relationship between debtors and creditors plays an important role in debt restructuring, but legal uncertainty threatens a faster economic recovery. For this reason, the Indonesian legal system needs improvement to be more efficient in supporting the economic recovery of companies and economic sectors. [Permasalahan utang yang belum terbayar dan likuiditas yang menurun menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan bisnis di Indonesia. Ditambah dengan ketidakpastian ekonomi global, perusahaan terjebak dalam dilema kepailitan atau PKPU. Proses hukum yang rumit dan penuh tantangan ini, jika gagal, dapat memicu keruntuhan yang lebih luas, yang mengancam perekonomian negara. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum kepailitan dan PKPU, mengevaluasi dampaknya terhadap kelangsungan bisnis perusahaan, dan mengukur efektivitas sistem hukum Indonesia dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas sektor bisnis. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan menganalisis undang-undang dan praktik hukum terkait kepailitan dan PKPU. Data dikumpulkan dari undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur, kemudian dianalisis secara deskriptif, komparatif, dan kritis untuk mengevaluasi dampak hukum tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia berdampak signifikan terhadap kelangsungan bisnis perusahaan. Meskipun memberikan ruang bagi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan untuk bertahan, prosedur yang lambat dan biaya yang tinggi menghambat efektivitasnya. Hubungan antara debitur dan kreditur memainkan peran penting dalam restrukturisasi utang, tetapi ketidakpastian hukum mengancam pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia perlu ditingkatkan agar lebih efisien dalam mendukung pemulihan ekonomi perusahaan dan sektor ekonomi.]

POLITIK HUKUM PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK Suryani, Santi; Reza Atqia, Muhamad
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.4534

Abstrak

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search