cover
Contact Name
Akbar Maulana
Contact Email
an.testfromhome@gmail.com
Phone
+6282-11446-4414
Journal Mail Official
interelasihumaniora@gmail.com
Editorial Address
Jl. Bengawan Solo No 25, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari,Kab. Jember. Jawa Timur
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Interelasi Humaniora
Published by CV INTERELASI
ISSN : 3090952X     EISSN : 30902533     DOI : -
Core Subject : Social,
Cakupan dan ruang lingkup Jurnal INTERELASI terdiri dari: Ilmu Bahasa : Ilmu Linguistik, Ilmu Susastra Umum, Kearsipan, dan Ilmu Perpustakaan. Ilmu Ekonomi : Ekonomi Pembangunan, Akuntansi, Ekonomi Syariah, Perbankan, Perpajakan, dan Asuransi Niaga. Ilmu Manajemen : Manajemen, Manajemen Syariah, Ilmu Administrasi Keuangan, Pemasaran, Manajemen Transportasi, Manajemen Industri, Manajemen Informatika, dan Kesekretariatan. Ilmu Sosial : Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi & Film, Manajemen Komunikasi & Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, dan Kependudukan. Ilmu Politik : Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Pembangunan), Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, dan Kebijakan Publik. Humaniora : Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya dan Arkeologi.
Articles 54 Documents
Analisis Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Menangani Kasus Pelanggaran Pemilu di Tingkat Kabupaten: Studi tentang Implementasi, Kendala, dan Solusi Mh Rafly Oktavianto
Interelasi Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24716/xs072145

Abstract

Menurut sila keempat Pancasila, demokrasi dimaksudkan untuk memerintah dengan menekankan pada musyawarah untuk mencapai kesepakatan melalui perwakilan dari badan-badan perwakilan guna memenuhi amanat konstitusi. Singkat kata, keinginan demokrasi bangsa ini dilaksanakan melalui sistem pemilihan umum. Esai ini ditulis dalam rangka menilai efektivitas Bawaslu dalam penyelesaian kasus penyelenggaraan pemilu tingkat kabupaten. Pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan metodologi studi literatur merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa Bawaslu harus membentuk organisasi pemantau pemilu yang kuat dan independen untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dan penyimpangan pemilu, termasuk pencucian uang dan kampanye hitam politik serta tindakan yang melanggar hukum. Sebagai pengawas dan hakim yang menegakkan putusan secara tegas dan adil dengan menjunjung tinggi semangat demokrasi, Bawaslu harus membentengi mekanisme pengendalian dan pengawasan pengawasan secara tertib, sistematis, integratif, cepat, akurat, dan transparan.
PEMERINTAH LOKAL DAN DESENTRALISASI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Putra Janaz Alfinalis
Interelasi Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24716/jq5fjk18

Abstract

Desentralisasi dan pemerintahan daerah merupakan faktor kunci dalam mendorong kemajuan kesejahteraan masyarakat. Untuk membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, desentralisasi adalah proses pengalihan sebagian kekuasaan dan akuntabilitas dari pemerintah federal ke pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pelayanan publik, mengelola sumber daya secara lebih efektif, dan bereaksi terhadap dinamika sosial yang terjadi di tingkat daerah, pemerintah daerah yang memiliki kewenangan lebih besar bebas membuat dan melaksanakan kebijakan yang lebih relevan dan sejalan dengan keadaan setempat. Desentralisasi juga meningkatkan keterlibatan publik, mendorong tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan, serta memberi masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pemerintahan daerah yang dikelola secara efektif dapat memiliki dampak yang signifikan serta membangun tata kelola yang lebih bertanggung jawab dan transparan,pemerintahan yang dijalankan secara efektif dapat melakukan peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan adil.
penyaluran bantuan sosial kepada korban bencana erupsi gunung semeru -, Zidni Muhammad Ardiansyah
Interelasi Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24716/6yk9te19

Abstract

Kualitas hidup masyarakat lokal dan ekologi sangat menderita akibat bencana alam ini. Distribusi bantuan sosial memainkan peran penting dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi para korban termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal sementara, dan perawatan medis. Untuk menjamin bantuan tepat dan efisien, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga sosial, dan relawan dalam proses penyalurannya. Distribusi bantuan sebagian besar difokuskan untuk mengatasi permasalahan termasuk ketidakstabilan cuaca, koordinasi logistik, dan aksesibilitas ke lokasi yang terkena dampak. Kajian ini juga menyoroti pentingnya respons terhadap dinamika keadaan darurat pascabencana dalam perencanaan dan pengelolaan bantuan.
ANIME SEBAGAI MEDIA KRITIK SOSIAL: STUDI ANALISIS DALAM FILM A SILENT VOICE Sastriawati, Devita; Kukuh Pribadi
Interelasi Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24716/jmtrxe65

Abstract

Anime merupakan sebuah film bergaya animasi yang berkembang di Jepang sebagai media hiburan, terkandung berbagai unsur cerita yang tidak hanya diperuntukkan untuk hiburan saja. Anime juga menyuguhkan beberapa realitas kehidupan masyarakat, dan memperlihatkan beberapa perspektif kritik sosial seperti kesenjangan, diskriminasi, hubungan interpersonal hingga kesehatan mental. Maka dari itu penelitian ini dibuat dengan acuan pemaknaan Semiotik Roland Barthes untuk menunjang bahasan tentang film terhadap ktirik sosial budaya Bullying sebagai penyadaran dan mengulas media Anime Sebagai kritik yang mengandung pemaknaan hingga mitos sosial didalamnya. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis film “ A Silent Voice’ yang dirilispada tahun 2016 dan disutradarai oleh Naoko Yamada. Hasil peneltian ini adalah penjabaran bagaimana film A Silent Voice mengandung penjabaran kritik sosial baik secara Denotatif, Konotatif, mapun Mitos
PERAN BUDAYA MADURA DALAM MEMBENTUK GAYA KOMUNIKASI INTERPERSONAL MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI DESA LENGKONG KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER RIVADIR, AISYAH MAHARANI; Dr. Sudahri,S.Sos.M.Ikom
Interelasi Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24716/k5jkcn02

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran masyarakat dalam pembentukan gaya komunikasi interpersonal di Desa Lengkong, Kabupaten Jember, dengan menitikberatkan pada dinamika penggunaan bahasa Madura dalam interaksi sosial. Desa Lengkong merupakan salah satu wilayah dengan dominasi budaya Madura namun dihuni oleh masyarakat multikultural yang berasal dari latar belakang etnis berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Madura halus seperti engghi bunten mulai jarang dipraktikkan, terutama oleh generasi muda. Fenomena ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lemahnya keteladanan dari orang dewasa, penetrasi media digital, serta kurangnya praktik penggunaan bahasa Madura dalam institusi pendidikan formal. Selain itu, pendatang dari luar daerah seperti penutur bahasa Jawa dan Osing menunjukkan strategi adaptasi komunikasi berbasis nilai kesopanan, keterbukaan sosial, dan keterlibatan dalam kegiatan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa pembentukan gaya komunikasi lokal sangat bergantung pada kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial, serta kemampuan masyarakat dalam menjaga kearifan lokal di tengah perubahan sosial budaya.
PERSEPSI MASYARAKAT DESA KEMIRI KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER TENTANG TRADISI TONJOKAN RASYA, ALTA CAELA PUTRI; Dr. Sudahri, S.Sos., M.Ikom
Interelasi Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24716/31ewya04

Abstract

Tradisi yaitu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun pada masyarakat mengenai kepercayaan, adat-istiadat dan nilai budaya. Seperti tradisi unik yang dilakukan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember yaitu mengundang tetangga dan saudara untuk datang ke acara resepsi pernikahan   menggunakan hantaran makanan, rokok atau sabun yang biasanya disebut dengan tradisi tonjokan. Pada penelitian ini bertujuan agar mengetahui bentuk fisik prosesi tradisi tonjokan dan bagaimana persepsi masyarakat dalam tradisi tonjokan yang ada pada Desa Kemiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan teori persepsi. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah persepsi masyarakat memaknai tradisi tonjokan yang bertujuan mengundang untuk datang pada acara hajatan dan sebagai suatu bentuk saling menghargai orang yang diundang, saling berbagi dan untuk mempererat silaturahmi. Selain itu, yang menjadi keunikan pada tradisi tonjokan yaitu pada barang-barang yang digunakan dalam mengundang berupa hantaran makanan nasi lauk pauk, rokok dan sabun.
EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL DALAM MENINGKATKANKESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SLAWU,KABUPATEN JEMBER Agus Budi Herlambang; Itok Wicaksono
Interelasi Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24716/fyvhsy33

Abstract

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagaikebijakan, salah satunya adalah bantuan sosial (bansos). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasiefektivitas kebijakan bansos dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Slawu,Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Datadiperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pihak pemerintah, pendampingprogram, serta penerima bantuan. Berdasarkan hasil temuan analisis berupa Kebutuhan yang mendesak,non diskriminasi, kesetaraan, pemberdayaan masyarakat melalui aspek keberlanjutan bansos, ketersediaandana jangka panjang dalam bansos, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengurangan kemisikinandan kesenjangan sosial, potensi inflasi, dan ketergantungan pada bantuan sosial. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa bantuan sosial di Kelurahan Slawu memiliki dampak positif dalam membantukelompok rentan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, terdapat kendala dalam pendataan penerimabantuan yang belum sepenuhnya akurat, sehingga masih ada masyarakat yang membutuhkan tetapi belumterdaftar sebagai penerima. Selain itu, evaluasi juga menemukan bahwa bantuan sosial masih bersifatsementara dan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat penerima. 
EVALUASI PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN DALAMMENURUNKAN ANGKA STUNTING DI DESA SUMBER AGUNG Achmad Al Fajri Senva Aulia; Itok Wicaksono
Interelasi Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24716/q813j357

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalammenurunkan angka stunting di Desa Sumber Agung. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisisefektivitas dan efisiensi perencanaan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Metode penelitianyang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melaluiwawancara mendalam dengan berbagai informan, termasuk pemerintah desa, puskesmas, dan penerimabantuan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan observasi dan analisis data untuk mendapatkangambaran yang komprehensif tentang proses evaluasi kebijakan program Pemberian Makanan Tambahan(PMT). Berdasarkan temuan analisis data menunjukkan bahwa pencapaian tujuan program, keberlanjutanprogram, dampak program (impact), kesesuaian dengan kebutuhan, kualitas pelaksanaan program, analisishambatan dan tantangan, rasio input-output, biaya operasioanal, waktu pelaksanaan, penggunaan sumberdaya, biaya operasional, Perbandingan dengan Standar atau Benchmark. Hasil penelitian menunjukkanbahwa program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) memiliki dampak positif dalam perbaikan statusgizi anak, meskipun tantangan dalam distribusi dan kualitas bahan makanan masih perlu diperbaiki. 
PROGRAM PELAYANAN ADMINDUK J-MONALISADALAM PERSPEKTIF E-GOVERNMENT DI KABUPATENJEMBER Anas Mas’ud; Akbar Maulana
Interelasi Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24716/91xqbw35

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan Program Pelayanan Adminduk JMonalisa sebagai inisiatif E-Government di Kabupaten Jember. J-Monalisa, singkatan dariJember Mobil Pelayanan Keliling Sadar Adminduk, merupakan usaha pemerintah daerahuntuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.Penelitian ini mengidentifikasi dan mengevaluasi dimensi kebijakan, kelembagaan,kepemimpinan, dan aplikasi yang berkontribusi terhadap efektivitas layanan ini. Melaluimetode analisis data model Miles dan Huberman, data dikumpulkan melalui wawancaradan pengamatan langsung terhadap implementasi program. J-Monalisa tidak hanyamenawarkan kemudahan akses tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitasdalam pelayanan publik. Berdasarkan Temuan Analisis Data menunjukkan bahwaRegulasi, Infrastruktur TIK, Partisipasi Publik dan Trasnparansi, Struktur Organisasi,Dukungan dan Kolaborasi, Alokasi Anggaran, Tantangan Infrastruktur dan SDM, Inovasidan Transformasi Digital, Proses Pelaksanaan e-KTP, Peran Sistem Informasi AdministrasiKependudukan (SIAK) dan J-SIP, mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik danmempercepat proses administrasi kependudukan dengan melibatkan partisipasi aktifmasyarakat.
PERAN DINAS SOSIAL DALAM PELAYANAN PENANGANAN ORANGDENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI KABUPATEN JEMBER Agus Widodo; Akbar Maulana
Interelasi Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24716/bb2rrj36

Abstract

Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam pelayanan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa(ODGJ), khususnya di Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosialdalam memberikan pelayanan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta tantangan yang dihadapidalam proses penangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatifdengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan, termasukKepala Dinas Sosial, Kepala Unit Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS), beserta bidang-bidang yang adadi sana. Berdasarkan temuan analisis data menunjukkan bahwa Fleksibilitas dalam menjalankan Peran,Peran sebagai Penghubung (Liaison), Peran Edukator, Prescribed Role Pekerja Sosial, Prescribed RolePemerintah dan Institusi, Dalam Konteks Profesional, Dalam Konteks Sosial, diperlukan sinergi antarapemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam menciptakan sistem pelayanan yang lebihefektif dan iklusif bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DinasSosial berperan dalam pendataan, rehabilitasi, pendampingan, selain itu Dinas Sosial juga bekerja samadengan berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Kepolisian, serta organisasi sosial untukmemastikan penanganan yang lebih komprehensif.