Interelasi Humaniora
Cakupan dan ruang lingkup Jurnal INTERELASI terdiri dari: Ilmu Bahasa : Ilmu Linguistik, Ilmu Susastra Umum, Kearsipan, dan Ilmu Perpustakaan. Ilmu Ekonomi : Ekonomi Pembangunan, Akuntansi, Ekonomi Syariah, Perbankan, Perpajakan, dan Asuransi Niaga. Ilmu Manajemen : Manajemen, Manajemen Syariah, Ilmu Administrasi Keuangan, Pemasaran, Manajemen Transportasi, Manajemen Industri, Manajemen Informatika, dan Kesekretariatan. Ilmu Sosial : Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi & Film, Manajemen Komunikasi & Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, dan Kependudukan. Ilmu Politik : Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Pembangunan), Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, dan Kebijakan Publik. Humaniora : Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya dan Arkeologi.
Articles
66 Documents
Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada UD. Kabul Jaya
Riski Ulfatur Rohmah;
Alifian Nugraha;
Alifian Rizzalul Ahmad
Interelasi Humaniora Vol. 1 No. 5 (2025): INTERELASI - Desember
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24716/dfrwzq23
Penurunan kinerja karyawan pada UD. Kabul Jaya menjadi isu utama yang perlu diatasi, terutama yang disebabkan oleh lemahnya motivasi kerja dan kedisiplinan karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal digunakan dalam studi ini, sampel pada penelitian ini melibatkan 32 responden dengan teknik sampel jenuh. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, serta pengujian secara simultan dan parsial. Hasil uji koefisien determinasi nilai R square sebesar 32,3%, analisis menunjukkan bahwa secara simultan variabel motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara parsial motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan, dan secara parsial disiplin kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
STUDI ETNOGRAFI VIRTUAL : ANALISIS MEDIA SIBER DALAM SIARAN LANGSUNG YOUTUBER ISHOWSPEED DI YOGYAKARTA
Kevin Kumara Hadi;
Kukuh Pribad
Interelasi Humaniora Vol. 1 No. 5 (2025): INTERELASI - Desember
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24716/xghxwc76
Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, setiap individu memiliki potensi untuk mendapatkan popularitasnya dalam dunia virtual melalui platform media sosial dan menjadi selebritas. Youtube adalah salah satu platform media yang paling banyak digunakan saat ini. Selain itu YouTube sendiri adalah salah satu platform digital yang berfungsi sebagai media distribusi gambar dan video serta menyediakan fitur-fitur interaktif seperti komentar, tanda suka, dan berbagi konten, yang mendukung terciptanya interaksi antara penonton dan kreator. Fitur siaran langsung menjadi salah satu inovasi yang bersifat interaktif dan real-time, serta memungkinkan pengguna terlibat secara langsung melalui obrolan langsung. Seorang streamer atau penyiar langsung ternama yaitu IShowSpeed yang berasal dari Amerika Serikat melakukan siaran langsung melalui platform Youtube di Indonesia dan siaran langsungnya yang dilakukan di Yogyakarta meraih banyak perhatian. Fenomena tersebut dapat diteliti melalui sebuah teori, yaitu Analisis Media Siber. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tiga teknik analisa data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Siaran langsung tersebut menampilkan berbagai konten yang menarik. Analisis Media Siber pada siaran langsung IShowSpeed di Yogyakarta menemukan bahwa IShowSpeed memberikan dampak kerumunan yang sangat besar di Yogyakarta dan dikenalnya budaya Jawa di dunia.
Efektivitas Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
Hasan Bisri;
Nur Aini Mayasiana
Interelasi Humaniora Vol. 1 No. 5 (2025): INTERELASI - Desember
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24716/dbgvbq96
Perkembangan arus globalisasi memberikan sebuah dampak yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat dan pemerintah, perkembangan tersebut mendorong pemerintah dalam mengembangkan pelayanan secara daring, aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) menjadi salah satu inovasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan berbasis digital. Penelitian ini tujuan diadakannya penilitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektifitas aplikasi IKD di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan cara observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi observasi untuk mengetahui kondisi sebenarnya dilapangan dilakukan oleh peneti secara berkesinambungan sehingga memperoleh fakta sesungguhnya di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan aplikasi IKD bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan secara daring dan mengatasi keterbatasan blangko KTP yang ada di dispendukcapil kabupaten Jember, dalam meningkatkan jumlah aktifasi aplikasi IKD pemerintah melakukan sosialisai kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di kabupaten Jember, namun upaya tersebut masih belum bisa mencapai target capaian, dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia yang di miliki Dispendukcapil Kabupaten Jember.
PENGARUH PENGAWASAN KERJA, PENILAIAN KINERJA, DAN KOMUNIKASI KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN(STUDI KASUS PADA KARU PT. SUMBER ALAM SANTOSO PRATAMA)
Hurin In Lia;
Lutvi Aulia;
Dilla Cattleyana
Interelasi Humaniora Vol. 1 No. 5 (2025): INTERELASI - Desember
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24716/9jr35b28
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan produktivitas kerja karyawan pada PT. SumberAlam Santoso Pratama, yang diduga dipengaruhi oleh faktor pengawasan kerja, penilaian kinerja, dankomunikasi kerja. Produktivitas merupakan indikator penting dalam pencapaian target perusahaan sehinggaperlu dikaji faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui danmenganalisis pengaruh pengawasan kerja, penilaian kinerja, dan komunikasi kerja baik secara parsialmaupun simultan terhadap produktivitas kerja karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruhkaryawan PT. Sumber Alam Santoso Pratama, sedangkan sampel penelitian berjumlah 46 orang karu(kepala regu) yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Metode penelitian menggunakanpendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif asosiatif. Pengumpulan data dilakukan melaluikuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan regresi linier bergandadengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengawasan kerja,penilaian kinerja, dan komunikasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerjakaryawan. Secara simultan ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap produktivitaskerja. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengawasan, sistem penilaian yang jelas, dankomunikasi kerja yang efektif berperan dalam mendorong produktivitas karyawan pada PT. Sumber AlamSantoso Pratama.
REKONSTRUKSI TATA KELOLA INFRASTRUKTUR PUBLIK BERBASIS AGILE GOVERNANCE UNTUK MENDUKUNG KONEKTIVITAS WILAYAH: STUDI JEMBATAN SENTONG KABUPATEN BONDOWOSO
Siti Khotijah;
Susyliya Dwi Puspita;
Akbar Maulana
Interelasi Humaniora Vol. 2 No. 01 (2026): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24716/7f63sy31
Salah satu masalah infrastruktur publik yang mengganggu konektivitas wilayah dan aktivitas masyarakat adalah runtuhnya Jembatan Sentong di Kabupaten Bondowoso. Kerusakan jembatan tidak hanya mengganggu transportasi, tetapi juga memengaruhi ekonomi, distribusi barang, layanan publik, dan akses ke komunitas lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola infrastruktur publik masih menghadapi banyak masalah. Ini termasuk sistem pengawasan yang buruk, pemeliharaan infrastruktur yang tidak optimal, respons kebijakan yang lamban, dan sistem mitigasi risiko pembangunan yang belum terintegrasi. Dalam upaya mendukung konektivitas wilayah di Kabupaten Bondowoso, penelitian ini menyelidiki rekonstruksi tata kelola infrastruktur publik yang berbasis Agile Governance. Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui penelitian literatur, dokumentasi kebijakan, berita media, dan referensi ilmiah tentang Agile Governance, pembangunan infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah infrastruktur di Kabupaten Bondowoso tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis; masalah ini juga dipengaruhi oleh pola tata kelola yang masih birokratis dan tidak adaptif terhadap perubahan, serta koordinasi kelembagaan yang lemah. Agile Governance menekankan fleksibilitas, kecepatan pengambilan keputusan, kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur publik, yang membuat pendekatan ini menjadi relevan. Penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi tata kelola infrastruktur publik perlu diarahkan pada penguatan sistem monitoring, integrasi kebijakan pembangunan, peningkatan koordinasi antaraktor pemerintahan, serta pembangunan infrastruktur berbasis risiko dan keberlanjutan. Dengan demikian, Agile Governance dapat menjadi model tata kelola yang mendukung konektivitas wilayah dan pembangunan daerah yang lebih responsif dan berkelanjutan.
Analisis Implementasi Kebijakan Ekonomi Kreatif Pada Dinas PariwisataDan Kebudayaan Kabupaten Jember Studi Tentang Upaya MendorongPertumbuhan Ekonomi
Dhamar Hardian Putra;
M Hamdi
Interelasi Humaniora Vol. 2 No. 01 (2026): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24716/5xdgzj21
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan ekonomi kreatif oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Model implementasi kebijakan Edward III digunakan Sebagai kerangka analisis yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya,disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi kreatif di Jember telah memiliki dasar hukum dan kelembagaan yang cukup jelas, namun dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan teknis. Komunikasi kebijakan masih bersifat top-down, koordinasi lintas sektor belum optimal, dan alokasi anggaran belum memadai. Meski demikian, terdapat inisiatif-inisiatif lokal yang menunjukkan arah positif, seperti kolaborasi antara pemerintah daerah dengan komunitas kreatif. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, pendanaan berkelanjutan, serta pelibatan aktor nonpemerintah secara strategis untuk mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan di tingkat daerah.
AGILE GOVERNANCE DALAM TRANSFORMASI TATA KELOLA DIGITAL UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK ADAPTIF DI KABUPATEN JEMBER
Eka Novelita Putri;
Siti Nur Setiana;
Akbar Maulana
Interelasi Humaniora Vol. 2 No. 01 (2026): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24716/z8ejpg88
Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip Agile Governance dalam transformasi tata kelola digital di Kabupaten Jember sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang adaptif dan responsif. Di tengah percepatan era Society 5.0, pemerintah daerah dituntut untuk mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan dinamika lingkungan digital. Agile Governance menawarkan pendekatan tata kelola yang fleksibel, iteratif, dan berorientasi pada hasil melalui digitalisasi proses birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Jember telah menginisiasi berbagai program transformasi digital, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi sistem informasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan belum optimalnya koordinasi antar-perangkat daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan ekosistem digital terpadu, pengembangan kapasitas aparatur, serta adopsi prinsip-prinsip agile dalam desain layanan publik sebagai strategi menuju pelayanan publik yang adaptif di Kabupaten Jember.
STUDI PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN DINAMIS DAN HIERARKIS TERHADAP PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN BANYUWANGI
Anggara Septiansyah;
Faisal Ariq Athalullah Misbahul Islam;
Akbar Maulana
Interelasi Humaniora Vol. 2 No. 01 (2026): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24716/8rntqz58
Transformasi pengelolaan pemerintahan di era digital mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang dinamis tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas sistem pemerintahan dinamis (Agile Governance) dan sistem pemerintahan hierarkis dalam pengambilan keputusan publik di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif melalui penelitian pustaka (library research). Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan pemerintah, dan berbagai literatur yang relevan dengan konsep Agile Governance, birokrasi Weberian, dan kebijakan publik. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemerintahan dinamis unggul dalam kecepatan pengambilan keputusan, koordinasi lintas sektor, partisipasi pemangku kepentingan, inovasi, dan kemampuan beradaptasi. Sementara itu, sistem pemerintahan hierarkis memiliki keunggulan dalam kepastian regulasi, stabilitas organisasi, dan akuntabilitas administratif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya unggul dalam seluruh aspek pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu, model Hybrid Governance yang menggabungkan fleksibilitas Agile Governance dan stabilitas birokrasi hierarkis dinilai paling efektif diterapkan di Kabupaten Banyuwangi untuk mendukung kebijakan publik yang responsif, efektif, adaptif, serta tetap sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Penerapan Agile Goverment Pada Transformasi Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Berbasis Digital Di Kabupaten Lumajang
Anindita Shahira Parman;
Ariska Ayu Segara;
Akbar Maulana
Interelasi Humaniora Vol. 2 No. 01 (2026): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24716/4gjn5n62
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Agile Government dalam transformasi kinerja organisasi pemerintah yang berbasis digital di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Agile Government melalui digitalisasi pelayanan publik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, koordinasi kerja, dan kualitas pelayanan publik. Penggunaan teknologi digital juga berkontribusi dalam mempercepat proses administrasi serta meningkatkan produktivitas aparatur pemerintah. Namun, penerapan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan kemampuan teknologi informasi aparatur, infrastruktur digital yang belum optimal, dan budaya birokrasi yang masih konvensional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Agile Government memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung transformasi kinerja organisasi pemerintah berbasis digital, sehingga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan infrastruktur teknologi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih adaptif dan inovatif.
AGILE GOVERNANCE SEBAGAI KERANGKA REFORMASI BIROKRASI: ANALISIS KONSEPTUAL ATAS KESIAPAN TATA KELOLA DIGITAL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
Ahmad Maulana Iqbal Iqbal;
Muhammad Izwan Aiman Izwan;
Akbar Maulana Akbar
Interelasi Humaniora Vol. 2 No. 01 (2026): INTERELASI - Juli
Publisher : BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24716/0mmzwx05
Digital transformation in government requires adaptive and responsive governance frameworks to meet the dynamics of change. This article conceptually analyzes the application of Agile Governance as a bureaucratic reform framework, using Banyuwangi Regency Government as a reference context. Through a systematic literature analysis approach and New Public Governance theoretical framework, this study maps the dimensions of local government digital readiness including institutional capacity, technology infrastructure, human resources, and public participation. The analysis reveals that Banyuwangi has initiated various digital innovations aligned with Agile Governance principles, such as data-driven policy iteration, cross-sector collaboration, and public information transparency. However, significant implementation gaps exist in areas of data standardization, system interoperability, and digital human resource competency. This article recommends a multi-layer Agile Governance model integrating technical, organizational, and socio-cultural dimensions as an alternative framework for sustainable digital-based bureaucratic reform.