cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
RAFAEL
Contact Email
lpkdgeneration2022@gmail.com
Phone
+6288980659955
Journal Mail Official
lpkdgeneration2022@gmail.com
Editorial Address
Jl. Bondowoso No.2, RW.2, Gading Kasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65115
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Comprehensive Journal Law
Published by Universitas Katolik Widya Karya Malang
ISSN : 29880920     EISSN : 29880939     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Comprehensive Journal Law, dengan e-ISSN : 2988-0939, p-ISSN : 2988-0920 adalah jurnal yang ditujukan untuk publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Widya Karya Malang. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum dan Sosial Politik baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial. Jurnal ini diterbitkan 2 kali setahun: Juni dan Desember
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 21 Documents
 1   2   3 
SISTEM SUATU PARATE DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA Hari Nugroho; Sari Putri
Comprehensive Law Journal Vol. 1 No. 1 (2023): Juni : Comprehensive Journal Law
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam aspek hukumnya, penguasaan atas benda yang menjadi jaminan suatu utang melahirkan hak kebendaan yang memberikan privilege kepada kreditur dalam hal debitur tidak dapat membayar kewajiban sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dalam pelaksanaan utang-piutangnya. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia memberikan landasan hukum mengenai pelaksanaan pemberian jaminan sebagai jaminan pelunasan hutang dari debitur. Pemberlakuan aturan hukum tentang jaminan fidusia ini diharapkan memberikan proporsionalitas antara debitur dengan kreditur
PERANCANGAN DALAM SUATU SANKSI BAGI SUATU MANTAN YANG TERPIDANA TERPIDANA KEJAHATAN SEKSUAL visca amaratya; Nufa visca
Comprehensive Law Journal Vol. 1 No. 1 (2023): Juni : Comprehensive Journal Law
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasca pemidanaan, pelaku tidak secara serta merta dapat bergerak bebas di muka public, sehingga saat mantan terpidana tampil dimuka public menimbulkan reaksi dari masyarakat. Secara norma ataupun sosial adanya suatu pembatasan bagi mantan terpidana kejahatan seksual. Hal tersebut dikaitkan dengan etika yang berlaku dimasyarakat dimana kejahatan seksual merupakan tindakan amoral terhadap anak yang seharusnya harus dilindungi oleh semua pihak baik itu masyarakat, lembaga maupun pemerintah. Karena berkaitan dengan moral akan tindakan asusila tersebut secara beban yang ditanggung korban secara psikologi akan mempengaruhi masa depan anak, sehingga pelaku kejahatan tidak dapat diterima dengan serta merta untuk tampil dimuka public, maka yang demikian menimbulkan adanya sanksi setelah selesai pemidanaan.
SUATU TINDAKAN DALAM PEMBERLAKUAN SUATU UPAYA DALAM ADMINISTRASI PENYELESAIAN SENGKETA SUATU TATA USAHA NEGARA indah lestari; Indah Putri
Comprehensive Law Journal Vol. 1 No. 1 (2023): Juni : Comprehensive Journal Law
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Administrative efforts are non-litigation settlements that must be taken before state administrative disputes are submitted to the State Administrative Court. It is hoped that the settlement of state administrative disputes as a result of the issuance of a state administrative decision letter is the authority of the State Administrative Court as a judicial body appointed by the Law governing the State Administrative Court. so as to remove the paradigm that the actions of state administrative bodies or officials are always right and cannot be corrected. keywords: Administrative Efforts, State Administrative Court
Dalam suatu Sistem Aplikasi Dalam Digital Suatu Pencegahan Dalam COVID-19 dan Penghormatan Hak Asasi Manusia Sophia Tuhzahra; Meihadiven Sophia
Comprehensive Law Journal Vol. 1 No. 1 (2023): Juni : Comprehensive Journal Law
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Potensi pelanggaran hak tersebut terkait dengan fungsionalitas aplikasi yang semakin meluas, adanya pembatasan dan kemungkinan pelanggaran terhadap privasi, serta kemungkinan terpinggirkannya masyarakat yang tidak dapat mengakses aplikasi tersebut. Tulisan ini mendeskripsikan cara kerja aplikasi ini secara umum, bagaimana cara kerja tersebut dapat mempengaruhi penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan selanjutnya menganalisis kejadian yang berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia terkait aplikasi tersebut untuk selanjutnya memberikan beberapa solusi potensial bagaimana aplikasi tersebut tetap dapat dimanfaatkan dengan seminimal mungkin membatasi kebebasan individu.
DALAM SUATU PERLINDUNGAN TNGKAT HUKUM YANG TERHADAP DALAM TENAGA KESEHATAN PERCEPATAN COVID-19 Diah Indriyaningrum; Hanifah Diah
Comprehensive Law Journal Vol. 1 No. 1 (2023): Juni : Comprehensive Journal Law
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

pengawasan pelaksanaan pelayanan pencegahan covid-19 metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, Keselamatan kerja tenaga kesehatan akibat pandemi Covid-19 belum dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam Pelaksanaannya hak-hak tenaga kesehatan pada masa pandemi Covid-19 masih terabaikan dan belum terpenuhi. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab pemerintah dibutuhkan guna memenuhi hak-hak tenaga kesehatan sebagai garda terdepan. Tenaga kesehatan rela mengabdikan dirinya untuk melayani kesehatan masyarakat dan bahkan mengorbankan nyawanya dan keluarganya demi menanggulangi penyebaran Covid-19. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan gugus tugas percepatan covid-19 ? dan Bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan pencegahan covid-19
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Thomas Adrian Doing; Celina Tri Siwi K; Hermanto Silalahi
Comprehensive Law Journal Vol. 1 No. 2 (2023): Desember : Comprehensive Journal Law
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to find out the legal settlement of the default in the credit agreement at Obor Mas Maumere Credit Cooperative and to know the inhibiting factors for the settlement of defaults in the loan agreement with guaranteed Mortgage Rights.The research method used is an empirical juridical research,with a sosiological juridical approach method,.According to the results of the research obtained,the settlement of defaults in the loan agreement with guaranteed Mortgage at Obor Mas Maumere Credit Cooperative is carried out through two ways of settlement, namely through non-litigation and litigation channels.calling of the debtor and through credit coaching by investigating the causes of late payment. If the effort to save credit by rescheduling is not successful,the solution taken by the Obor Mas Credit Cooperative is through legal channels (litigation).With the procedure,give a warning letter first ( SP1,2,3),if there is no settlement from the borrower,the next step is the execution of collateral. The execution process can be through Execution by selling under the hand directly,Execution through the State Wealth and Auction Service Office (KPKNL) and Execution through the District Court.The inhibiting factors that arise in the settlement process come from the debtor himself,the non-cooperative debtor hides / loses intentions by the debtor to delay the mediation with the Credit Cooperative and ignores the warning letter given by the Credit Cooperative,lack of understanding by the debtor regarding settlement steps default in the credit agreement offered by the Credit Cooperative so that it is difficult to obtain an agreement.The issuer usually makes if difficult to hand over the collateral, does not even vacate the collateral object that will be auctioned.from collateral takes a long time.
Penerapan Mediasi Pada Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Agnes Widiana Putri; Hermanto Silalahi; Diah Imaningrum S
Comprehensive Law Journal Vol. 1 No. 2 (2023): Desember : Comprehensive Journal Law
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Industrial Relations Disputes occur between parties due to differences in opinions or ways of viewing matters that occur in the company. Settlement of industrial relations disputes, namely rights disputes, layoff disputes, interest disputes, disputes between SP/SB. Efforts are made by choosing to use mediation, conciliation or arbitration. The problem that arises is how to implement mediation in resolving industrial relations disputes at the Malang Regency Labor Relations Department and the supporting and inhibiting factors in the level of success in resolving industrial relations disputes at the Malang Regency Labor Relations Service. This research uses qualitative research methods using a Sociological Juridical approach. Efforts that must be made by the parties to resolve their disputes must first be through bipartite negotiations, and registered with the Department. If the parties do not choose, then the parties will use mediation to resolve the dispute. However, for parties who do not agree in mediation, the mediator will make written recommendations to the parties within 10 (ten) working days and must be given an answer to the recommendation. If they refuse, the parties will proceed to court, but if they accept, then a PB will be made and registered. to PHI. Obstacles during the mediation process as an effort to resolve industrial relations disputes occur among the parties, but can also occur with the mediator and the Malang district labor office, such as the parties not understanding labor laws, good faith in attending the mediator's summons, a strong sense of wanting to win for themselves. owned by the parties. For the mediator himself, he lacks experience in hearings and the human resources needed are very lacking. For the Malang district labor department itself, there is a lack of facilities and infrastructure for holding meetings. Obstacles during the mediation process as an effort to resolve industrial relations disputes occur among the parties, but can also occur with the mediator and the Malang district labor office, such as the parties not understanding labor laws, good faith in attending the mediator's summons, a strong sense of wanting to win for themselves. owned by the parties. For the mediator himself, he lacks experience in hearings and the human resources needed are very lacking. For the Malang district labor department itself, there is a lack of facilities and infrastructure for holding meetings.
Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kalangan Remaja Chrisnanda Yovita Pricillia; Hermanto Silalahi; Diah Imaningrum S
Comprehensive Law Journal Vol. 1 No. 2 (2023): Desember : Comprehensive Journal Law
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation UULLAJ and the inhibiting factors for the implementation of Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation in improving traffic safety and security among teenagers in Pasuruan City. This research was conducted at the Traffic Unit (Satlantas) of Pasuruan City Police Station. The data obtained are primary data and secondary data through field research, source interviews and library research. The results of the study indicate that the rules contained in the UULLAJ are not effective in increasing security and safety, especially among adolescents, because there are still many violations committed by teenagers. Accidents can occur due to various factors, namely: lack of legal awareness of drivers, applying mobile phones when driving, not obeying traffic signs, not having a driving lisence, and reckless on the road, especially which are done by teenagers. As for the factors that inhibit the effectiveness of Law Number 22 Year 2009, namely: the use of vehicles by school children who still do not have a driving lisence (SIM), the parents also become obstacles by giving them vehicles to their children who do not have SIMs, community knowledge about Law Number 22 Year 2009 is still very minimal. Steps that can be taken so that our adolescents understand the importance of traffic awareness, are socialization that children who do not have a SIM must not bring motorized vehicles given their unstable psychological and mental conditions to deal with road events and lack of skill in running their vehicles.
Perlindungan Hukum Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Transaksi Valuta Asing Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Frans Kurniyawan; Celina Tri Siwi K; Hermanto Silalahi
Comprehensive Law Journal Vol. 1 No. 2 (2023): Desember : Comprehensive Journal Law
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Government effort to improve the citizen welfare requires a lot of funds, therefore the fund’s needed from investment at capital market is growing significantly. These needs spur the development of Indonesia’s commodity futures trading activities, foreign exchange trading included. Along with those development, rise a number of problems about fulfillment of customer’s legal protection. Fulfillment of such legal protection comes from two parties; first, from the state through Law No. 10 of 2011 and Bapebbti in form of Regulation of the Head of Bappebti, and from the futures trading broker as customer’s partner. The provisions governing the birth of customer and futures trading brokers relationship are regulated in Article 50 of Law No. 10 of 2011. Elements of law stated on it have provided legal protection that upholds the purposes of law such as justice, legal certainty, and benefits. Legal protection of the customer by futures trading broker is provided and can be measured by complying positive law
Penegakan Hukum Pada Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Oleh Kalangan Remaja Kezia Caterina Doren Junior; Diah Imaningrum. S; Celina Tri Siwi K
Comprehensive Law Journal Vol. 1 No. 2 (2023): Desember : Comprehensive Journal Law
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research that the author conducted aims to find out law enforcement and the obstacles carried out by the Traffic Police Unit of Klojen Malang on Violations of Traffic Signs by Teenagers. Based on the analysis of data and facts obtained by the author directly from the Malang Klojen Police Traffic Unit, the author concludes that the law enforcement carried out by the Malang Klojen Police Traffic Unit is in the form of coaching efforts (preemptive), counseling efforts (preventive) and action efforts (represive), where the three efforts are a unity in enforcing the law on teenagers to be more orderly in driving. As for the obstacles experienced by Satlantas Klojen Malang Police when carrying out Law Enforcement, these obstacles are in the form of internal and external factors, for the internal obstacles themselves lack of law enforcement professionalism while the external obstacles are the lack of supporting facilities and infrastructure and the lack of legal awareness among teenagers. For the method used, using empirical juridical methods where this method is carried out by observation and data collection by interviewing the intended respondents.The author's suggestion is, considering that violations of traffic signs committed by teenagers are increasing, the police especially the Klojen Malang Police Traffic Unit, are more active in enforcing traffic regulations so that in the following year the number of violations of traffic signs committed by teenagers can decrease. So that efforts are made by conducting socialization in schools, colleges and in places frequented by teenagers.

Page 1 of 3 | Total Record : 21

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2024): Desember : Comprehensive Journal Law Vol. 2 No. 1 (2024): Juni : Comprehensive Journal Law Vol. 1 No. 2 (2023): Desember : Comprehensive Journal Law Vol. 1 No. 1 (2023): Juni : Comprehensive Journal Law