cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmat Salehudin
Contact Email
ahmat.solehudin@gmail.com
Phone
+62853-4222-0875
Journal Mail Official
ahmat.solehudin@gmail.com
Editorial Address
Post Graduate Program Faculty of Law, Tadulako University Jl. Sukarno Hatta Km.09 Palu, Central Sulawesi ,Palu 94117 Indonesia
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Tadulako Master Law Journal
Published by Universitas Tadulako
ISSN : 25797670     EISSN : 25797697     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tadulako Master Law Journal P-ISSN: 2579-7670 | E-ISSN: 2579-7697 is published by Postgraduate Program, Law Faculty Tadulako University Palu-Central Sulawesi Indonesia. Tadulako Master Law Journal is an open-access peer-reviewed journal that mediates the dissemination of academicians, researchers, and practitioners in law. The Editorial aims is to offer an academic platform for cross-border legal research in which boundaries of the specific topic issues such as Civil Law, Criminal Law, Constitutional Law, Administrative Law, and International Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 50 Documents
 1   2   3   4   5 
ASPEK HUKUM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 Madjid, Mahatir
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL Vol 9 No 1 (2025): FEBRUARY
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The results of the study obtained the conclusion 1). The legal aspects of the formation of regional legal products in overcoming the Covid-19 pandemic can be seen from the Philosophical Aspect, that Pancasila is the source of all sources of state law, so that every content material of laws and regulations related to overcoming the Covid-19 pandemic must be in accordance with the values contained in Pancasila. The Sociological Aspect, that overcoming the Covid-19 pandemic at that time, required quick and precise steps from the central and regional government apparatus, while still ensuring legal certainty to protect the interests of all citizens. As for the Juridical Aspect, that policy regulations and regional legal products that regulate the handling of the Covid-19 pandemic, are recognized for their existence and have binding legal force as long as they are ordered by higher laws and regulations and / or formed based on the legal authority of the forming organs. 2). The function of the Ministerial Instruction as a policy regulation, towards the formation of regional legal products in overcoming the Covid-19 pandemic, is to fill the legal vacuum as the basis for the formation of regional legal products, the implementation of government functions and authorities at the central and regional levels, and provide fair legal protection to every citizen regardless of ethnicity, religion, position, race and group. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan 1). Aspek hukum pembentukan produk hukum daerah dalam penanggulangan pandemi Covid-19, dapat ditinjau dari Aspek Filosofis, bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan pandemi Covid-19 harus bersesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Aspek Sosiologis, bahwa penanggulangan pandemi Covid-19 saat itu, membutuhkan langkah cepat dan tepat dari aparatur pemerintahan pusat dan daerah, dengan tetap menjamin kepastian hukum melindungi kepentingan semua pihak warga negara. Adapun Aspek Yuridis, bahwa peraturan kebijakan dan produk hukum daerah yang mengatur penanggulangan pandemi Covid-19, diakui keberadaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dibentuk berdasarkan kewenangan sah (legal) organ pembentuknya. 2). Fungsi Instruksi Menteri sebagai peraturan kebijakan, terhadap pembentukan produk hukum daerah dalam penanggulangan pandemi Covid-19, untuk mengisi kekosongan hukum sebagai dasar pembentukan produk hukum daerah, pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintahan di pusat dan daerah, dan memberikan perlindungan hukum yang adil kepada setiap warga negara tanpa memandang suku, agama, jabatan, ras dan golongannya
PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENCURIAN MOTOR DAN PENERAPANNYA BAGI PENYIDIK RESERSE KEPOLISIAN RESOR KOTA PALU arsenalramadhana
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL Vol 8 No 3 (2024): OKTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses pra penuntutan pada Kejaksaan Negeri Palu dan untuk mengetahui hambatan hambatan dalam proses pra penuntutan sekaitan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pada kejaksaan Negeri Palu. Penelitian ini berangkat dari permasalahan terjadinya pengembalian berkas perkara yang berulang kali diantara penyidik dan penuntut umum yang tidak tentu batas maksimalnya secara regulasi sehingga menimbulkan akibat hukum yang negatif karena tidak terselesaikannya perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode empiris, dan dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peradilan cepat biaya ringan yang dilakukan Jaksa Penunut dalam penanganan perkara pada kejaksaan negeri palu sudah berdasarkan aturan yang ada tetapi karena tidak ada aturan mengenai lama nya proses pra penuntutan sehingga penanganan perkara sangatlah lama hingga 14 Bulan hal ini menyebabkan tidak terpenuhi nya hak tersangka untuk segera cepat mendapatan kepastian hukum, terpenuhi nya hak tersangka untuk segera cepat mendapatan kepastian hukum, Hambatan dalam penerapan peradilan cepat sederhana biaya ringanpada kejaksaan negeri palu yaitu Tersangka/terdakwa tidak dikenakan penahan sebagaimana diamanahkan oleh KUHAP, Seringnya perbedaan presepsi penerapan unsur pasal antara Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik, Adanya alur bolak-balik berkas perkara antara pihak kepolisian serta kejaksaan. Implementasi penyelesaiannya adalah dalam hal batas waktu maksimum seseorang dapat dikenakan penahanan, maka penegak hukum pada masing-masing tingkatan akan dipacu untuk bekerja secara efektif menyelesaikan perkara pidana secara tepat waktu .
URGENSI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERMUKIMAN BERDASARKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KABU-PATEN BANGGAI Nur Alam Kahohon
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL Vol 9 No 2 (2025): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to find out the urgency of spatial utilization of settlement areas and detailed spatial plans in Banggai Regency, and to find out the utilization of detailed spatial plans based on the principles of sustainable development. The research method uses normative legal research, using statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. The Spatial Detail Plan is regulated in several existing regulations including Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning which regulates the detailed spatial plan as an operationalization of the RUTR and in its instrument the RDTR is used as the basis for the preparation of zoning regulations, as well as in Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation which confirms that Local Governments are required to compile RDTR in digital form and according to standards to enable the public to access it. Tujuan penelitian ini Untuk Mengetahui urgensi pemanfaatan ruang kawasan permukiman dan rencana detail tata ruang di Kabupaten Banggai, dan Untuk mengetahui pemanfaatan rencana detail tata ruang berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Metode penelitan menggunakan Penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Rencana Detail Tata Ruang yang di atur dalam beberapa aturan yang ada meliputi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang menagtur tentang rencana rinci tata ruang sebagai oprasionalisasi RUTR dan dalam instrumennya RDTR digunakan sebagai dasar bagi penyusuan peraturan zonasi, serta dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar untuk memudahkan masyakat mengaksesnya.
EKSISTENSI KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Franssikokho Soloti, Renhard
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL Vol 9 No 1 (2025): FEBRUARY
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this writing is to understand and know the application of the Exoneration Clause Existence from the Perspective of Consumer Protection Law and to know the form of legal protection for consumers in terms of the use of standard agreements that use exoneration clauses carried out by business actors. The research method uses the Normative Juridical method with a statutory approach, case approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of this study show that the implementation of standard agreements containing exoneration clauses is still common in society. Article 18 paragraph (1) parts a, d, f, and h are the parts that are most often violated and carried out by business actors, this action puts the consumer in a very weak position and the least favored. In practice, cases of agreements that use exoneration clauses are null and void, but in fact some judges in several cases see some cases of exoneration clauses as cases of default because the agreement has existed in advance and without coercion. Tujuan penulisan ini untuk memahami dan mengetahui penerapan Ek-sistensi Klausula eksonerasi Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap kon-sumen dalam hal penggunaan perjanjian baku yang menggunakan klau-sula eksonerasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Metode penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan per-janjain baku yang memuat klausula eksonerasi tersebut masih sering ter-jadi dalam masyarakat. pasal 18 ayat (1) bagian a,d,f, dan h menjadi bagian yang paling sering dilanggar dan dilakukan oleh pelaku usaha, Tindakan ini membuat pihak konsumen berada pada posisi yang sangat lemah dan paling tidak diuntungkan. Dalam praktiknya, kasus perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi adalah batal demi hukum, na-mun faktanya beberapa hakim dalam beberapa perkara melihat bebera-pa kasus klausula eksonerasi sebagai kasus wanprestasi alasannya kare-na kesepakatan tersebut telah ada lebih dahulu dan tanpa paksaan.
PENERAPAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI KAITANNYA DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALU NOMOR : 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Palu) Moh Albadani Hidayat
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL Vol 9 No 2 (2025): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to determine the implementation of restorative measures against perpetrators of criminal acts of corruption in relation to returning state losses by analyzing the decision of the Palu District Court number 13/Pid.Sus-Tpk/2022/PN. Palu. The method used is based on the focus of the study and normative legal research. The results of research on the application of restorative measures to recover state losses in criminal acts of corruption are studied from the perspective of the economic theory of analysis of law, so that the provision of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of corruption will be more effective and efficient in recovering state losses. with the principal criminal charge, and the return of the replacement money in the event of a return to state finances does not mean erasing the principal criminal prosecution.Crime, Court Decisions, and Decision Analysis Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Restoratif terhadap pelaku tindak pidana korupsi kaitannya dengan pengembalian kerugian negara dengan analisis putusan pengadilan negeri palu nomor 13/Pid.Sus-Tpk/2022/PN. Palu.Metode yang di gunakan yaitu Berdasarkan fokus kajian dari penelitian hukum normatif. Hasil penelitian penerapan restoratif terhadap pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dikaji dalam perspektif teori ekenomi analysis of law maka dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan lebih efektif dan efisian dalam pemulihan kerugian negara.dan Pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan yang harus disertai dengan pidana pokok, dan pengembalian uang pengganti tersebut dalam hal pengembalian keuangan negara tidak berarti menghapus tuntutan pidana pokoknya.
KONSEP PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENCAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Musdalipa
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL Vol 8 No 2 (2024): JUNI
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this research is to analyze the concept of law enforcement for rural and urban land and building tax payers, to analyze the collection of land and building tax in rural areas to optimize local revenue in Central Mamuju Regency and to analyze the legal aspects of the smoke innovation policy. The research method uses normative legal research, using a statutory approach, a conceptual approach. Sources of legal materials come from primary, secondary and tertiary legal materials. The research results obtained conclusions 1). In the Law Enforcement Concept for Rural and Urban Land and Building Taxpayers, the Regional Government applies sanctions in the form of interest/fines of 2% per month. In terms of the imposition of criminal acts in the field of regional taxation, it will only be carried out as a final measure when people do not comply with taxes, in this case the regional government prioritizes the principle of Ultimum Remidium. 2) Law Enforcement Efforts carried out by the Central Mamuju Regency Government Cq. BPKPAD, in terms of increasing Regional Revenue Optimization, has provided extraordinary results where the realization or receipt of Regional Taxes, especially PBB-P2, has increased significantly. 3) Legal Aspects of the SMOKE INNOVATION Policy. Efforts to increase Mamuju Regency's original regional income, namely with Law Number 30 of 2014 and Government Regulation Number 38 of 2017 and Regional Regulation Number 8 of 2023.  
EKSISTENSI KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BA-KU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KON-SUMEN Renhard Fransiskho Soloti
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL Vol 9 No 2 (2025): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The principle of absolute responsibility is used to ensnare business actors whose services cause product defects, which in the UUPK The purpose of this writing is to understand and know the application of the Exoneration Clause Existence in Standard Agreements According to the Perspective of Consumer Protection Law and to know the form of legal protection for consumers in terms of the use of standard agreements that use exoneration clauses carried out by business actors. The research method uses the Normative Juridical method with a statutory approach, case approach, conceptual approach, and comparative approach. Article 18 paragraph (1) parts a,d,f, and h are the parts that are most often violated and carried out by business actors, this action puts the consumer in a very weak and disadvantaged position. In practice, cases of agreements using exoneration clauses are null and void, but in fact some judges in some cases see some cases of exoneration clauses as cases of default because the agreement has existed in advance and without coercion. Tujuan penulisan ini untuk memahami dan mengetahui penerapan Eksistensi Klausula eksonerasi Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal penggunaan perjanjian baku yang menggunakan klausula eksonerasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Metode penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan perjanjain baku yang memuat klausula eksonerasi tersebut masih sering terjadi dalam masyarakat. pasal 18 ayat (1) bagian a,d,f, dan h menjadi bagian yang paling sering dilanggar dan dilakukan oleh pelaku usaha, Tindakan ini membuat pihak konsumen berada pada posisi yang sangat lemah dan paling tidak diuntungkan. Dalam praktiknya, kasus perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi adalah batal demi hukum, namun faktanya beberapa hakim dalam beberapa perkara melihat beberapa kasus klausula eksonerasi sebagai kasus wanprestasi alasannya karena kesepakatan tersebut telah ada lebih dahulu dan tanpa paksaan.
TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG MEMBOCORKAN DATA PRIBADI KONSUMEN DAN IMPLIKASINYA BAGI PERLINDUNGAN HAK-HAK PRIVASI DI INDONESIA Lisa Muskilla Rahmayani
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL Vol 9 No 2 (2025): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

To obtain research results, the author uses normative juridical research methods by examining laws and regulations, cases and legal doctrines. So as to get the results of the research that the responsibilities that must be carried out by the TikTok Company for leakage of consumer personal data can be divided into two, namely canceling the agreement containing the exoneration clause and notifying Application users that there has been a leak of consumer personal data and must resolve cases that have occurred. Then, the legal implications for the protection of consumer privacy rights that can be carried out by TikTok Application Users are non-litigation efforts in the form of holding TikTok companies accountable for immediately resolving cases and litigation efforts in the form of filing a lawsuit with the court with demands for administrative, civil and criminal sanctions. Untuk mendapatkan hasil penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, kasus dan doktrin hukum. Sehingga mendapatkan hasil penelitian bahwa tanggungjawab yang harus dilakukan oleh Perusahaan TikTok terhadap kebocoran data pribadi konsumen dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembatalan perjanjian yang memuat klausul eksonerasi dan pemberitahuan kepada pengguna Aplikasi bahwa telah terjadi kebocoran data pribadi konsumen serta wajib menyelesaikan kasus yang telah terjadi. Kemudian, implikasi hukum terhadap perlindungan hak privasi konsumen yang dapat dilakukan oleh Pengguna Aplikasi TikTok adalah upaya non litigasi yang berupa meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan TikTok untuk segera menyelesaikan kasus dan upaya litigasi berupa pengajuan gugatan kepada pengadilan dengan tuntutan sanksi administratif, perdata, maupun pidana.
ANALISIS HUKUM HASIL AUTOPSI FORENSIK TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Seftiani Nurul Lutfia; Hamdan Rampadio; Kamal
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL Vol 9 No 2 (2025): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this writing is to understand and analize the evidentiary power of forensic autopsy results in the process of proving murder and the legal implications of differences in forensic autopsy results in one object in the criminal justice process. The research method used is normative law, using a conceptual approach, statutory approach and case approach. The results showed that; evidence of forensic autopsy results in the form of letters when compared to other evidence based on the provisions of the Criminal Procedure Code, has the same evidentiary power as other evidence and non-binding and non-compelling for judges or free to judge while still based on truth and justice in giving the final decision. Then, differences in forensic autopsy results in one object in the criminal justice process can be very significant in determining the final outcome of the case. Legal implications can arise from these differences in the form of Consideration of Evidence, Uncertainty in Determining Facts, Reputation and Credibility of Forensic Experts, and Decision Making. Tujuan penulisan ini untuk memahami dan menganalisis kekuatan pembuktian hasil autopsi forensik dalam proses pembuktian pembunuhan serta implikasi hukum terhadap perbedaan hasil autopsi forensik dalam satu objek pada proses peradilan pidana. Metode penelitian yang diguanakan adalah hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa alat bukti hasil autopsi forensik berupa surat jika dibandingkan dengan alat bukti lain berdasarkan ketentuan KUHAP, mempunyai kekuatan pembuktian yang sama derajatnya dengan alat bukti yang lain dan bersifat tidak mengikat dan tidak memaksa bagi hakim atau bebas dalam menilai dengan tetap berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Kemudian, Perbedaan hasil autopsi forensik dalam satu objek pada proses peradilan pidana dapat sangat signifikan dalam menentukan hasil akhir dari kasus tersebut. Implikasi hukum dapat timbul dari perbedaan tersebut berupa pertimbangan bukti, ketidakpastian dalam penentuan fakta, reputasi dan kredibilitas ahli forensik, dan penentuan keputusan.
ANALISIS PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK BINAAN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II PALU Verra Veronika
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL Vol 9 No 2 (2025): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze the application of the principles of human rights protection to fostered children at the Class II Palu Special Children'S Development Institution and the inhibiting factors in fostering children at the Class II Palu Special Children'S Development Institution, with empirical legal research. The results of the research LPKA Class II Palu has applied the principles of human rights protection in the development of fostered children, in line with the Minimum Standard Rules issued by the United Nations on the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules).  The implementation of human rights principles has been implemented with the fulfillment of children's rights as in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) that all people are equal before the law and are entitled to equal protection of the law without discrimination, including children in the guidance of LPKA for committing criminal acts. LPKA Class II Palu, has implemented the Convention on the Rights of the Child (KHA), the implementation of the process of implementing the protection of children based on the principles of non discrimination, the best interests of the child, prioritizing the child's right to life, respecting the views of the child. And the inhibiting factors in the development of children in LPKA Class II Palu are Human Resources, Different Backgrounds of Fostered Children, Facilities and Infrastructure, Budget Limitations and Society. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dan faktor-faktor penghambat dalam pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, dengan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian LPKA Kelas II Palu telah menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam pembinaan anak binaan, sejalan dengan Aturan Standar Minimum yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Administrasi Peradilan Anak (Beijing Rules).  Penerapan prinsip-prinsip HAM telah diimplementasikan dengan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, termasuk anak dalam pembinaan LPKA karena melakukan tindak pidana. LPKA Kelas II Palu, telah mengimplementasikan Konvensi Hak Anak (KHA), pelaksanaan proses penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, mengutamakan hak anak untuk hidup, menghargai pendapat anak. Dan faktor penghambat dalam pembinaan anak di LPKA Kelas II Palu adalah Sumber Daya Manusia, Latar Belakang Anak Binaan yang Berbeda, Sarana dan Prasarana, Keterbatasan Anggaran dan Masyarakat.

Page 4 of 5 | Total Record : 50

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025): JUNE Vol 9 No 1 (2025): FEBRUARY Vol 8 No 3 (2024): OKTOBER Vol 8 No 2 (2024): JUNI Vol 8 No 1 (2024): FEBRUARY