cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muslih
Contact Email
edulaw.journal@gmail.com
Phone
+6281326148282
Journal Mail Official
edulaw.journal@gmail.com
Editorial Address
Jalan Widasari III Tuparev, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, 45152
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Published by Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon
ISSN : -     EISSN : 30319803     DOI : 10.47453
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Edu Law: Journal of Islamic Law and Yurisprudance. Islamic Criminal Law Journal published by the Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law. This journal contains studies related to law, thought, jurisprudence, case analysis, reform of Islamic Criminal Law both in Indonesia and abroad. This journal is published online using the online journal system starting in 2019 which is published twice a year: February and August.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2022): Edulaw: Islamic Criminal Law Journal" : 9 Documents clear
SANKSI PENJARA TERHADAP PELAKU PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Rosdiana, Nia; Enjelika, Siti Cahaya; Amirudin, Amirudin
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 3 No. 1 (2022): Edulaw: Islamic Criminal Law Journal
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami efektivitas pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang memengaruhi efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Penelitian ini juga menggunakan metode normatif empiris dan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon, dengan responden terdiri dari Panitera Muda dan tim yang berada di ruang pidana Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika kurang optimal disebabkan oleh penjatuhan pidana yang tidak menghasilkan dampak atau deterrent effect yang memadai terhadap pelaku. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya meliputi lingkungan, agama, dan pekerjaan. Sebagai saran, dianjurkan untuk memperkuat lagi perundang-undangan yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika agar pengedar narkotika tidak mengulangi tindakan mereka.
Predicate Offence Dan Derifative Crime Sebagai Suatu Splitsing Case Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi Suhaemin, Amin; Muslih, Muslih; Firmansyah, Moch. Fahmi
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 3 No. 1 (2022): Edulaw: Islamic Criminal Law Journal
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Research ini dilakukan untuk membedah hubungan antara Predicate Offence dan Derivative Crime dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi. Konsep Predicate Offence mengacu pada kejahatan asal yang menjadi sumber dana yang akan dicuci, sedangkan Derivative Crime berkaitan dengan tindakan mencuci hasil dari Predicate Offence. Dalam konteks ini, fenomena Splitsing Case menjadi relevan ketika terdapat pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime. Melalui analisis yang mendalam terhadap Splitsing Case, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pola dan mekanisme kejahatan pencucian uang yang melibatkan korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan analisis deskriptif. Data yang dianalisis mencakup ketentuan hukum terkait tindak pidana pencucian uang dan studi kasus yang mempertimbangkan pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki peran penting dalam menangani tindak pidana pencucian uang oleh korporasi. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk menindak korporasi yang terlibat dalam praktik pencucian uang. Namun, dalam praktiknya, pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime seringkali menjadi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur subyektif dan obyektif. Pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime dapat dilakukan melalui proses hukum yang disebut Splitsing Case. Pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime merupakan langkah penting dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep ini, dapat ditemukan solusi yang efektif dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Terorisme Gunawan, Gunawan
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 3 No. 1 (2022): Edulaw: Islamic Criminal Law Journal
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatn Terorisme salah satu kejahatan yang sangat merugikan Negara dan juga masyarakat dari negara itu sendiri. Maka segala macam bentuk TPPU dan Aktivitas Terorisme dikecam diberbagai negara khususnya di negara Indonesia, Karena kegiatan ini cukup merugikan Negara dan masyarakat dari suatu negara. Aktivitas dari tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh criminal organization maupun individu. Pencucian uang biasanya dilakukan agar uang illegal dibuat seolah-olah menjadi uang yang sah tanpa terdetaksi bahwa harta kekayaan itu berasal dari kegitan yang illegal atau tidak sah. Hal ini mengakibatkan Negara merugi dan aparat penegak hukum pun dalam menindak lanjuti penegakan hukum menjadi kesulitan untuk mendeteksi uang hasil kejahatan tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang bersumber dari permasalahan dengan melihat kenyataan dilapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori hukum, ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, serta beberapa narasumber yang ahli dibidang ilmu hukum pidana, dan dilakukan dengan melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti. Penulisan ini telah menjawab seluruh permasalahan. Pembuktian terbalik (reversal burden of proof) yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan pembiayaan terorisme. Terdakwa diberi beban kewajiban untuk melaksanakan pembuktian dalam persidangannya berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 78 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. sering berkaitan satu sama lain
KAITAN ANTARA HAK KEKAYAAN ITELEKTUAL (HAKI) DAN CYBERLAW Rosdiana, Nia; Utomo, Sonny Nur Prasetyo
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 3 No. 1 (2022): Edulaw: Islamic Criminal Law Journal
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan terkini dalam teknologi informasi begitu menakjubkan sehingga dunia menjadi tatanan tanpa batas. Sama halnya dengan peradaban manusia dan aspek-aspeknya yang terkena dampak serius. HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) sebagai pilar utama hukum siber menjadi perhatian utama masyarakat internasional, diterapkan pada aspek regulasinya. Hukum Siber (Cyber Law) sebagai kajian mutakhir merupakan sebuah kebutuhan atas kecenderungan fenomena peradaban yang serba komputer. Hak Cipta adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua hak yang diberikan oleh hukum dalam karya asli dan turunan dari karya asli untuk jangka waktu terbatas dan dengan beberapa pengecualian yang diizinkan. Hak Cipta berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan pencipta, penerbit dan pembaca. Kebijakan ini diperkenalkan agar tidak membatasi kepemilikan karya. Saat ini, telah muncul sistem hukum baru yang dikenal dengan Cyber Law. Istilah cyber law didefinisikan sebagai padanan dari istilah cyber law yang saat ini digunakan secara internasional untuk istilah hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Istilah lain yang digunakan antara lain hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum Mayantara. Istilah ini lahir mengingat aktivitas internet dan penggunaan teknologi informasi virtual. Dalam jurnal ini penulis akan menjelaskan bagaimana keterkaitan antara HAKI dengan cyber law. Mengingat semakin canggihnya dunia teknologi maka dari itu perundangan mengenai hukum siber perlu diperhatikan.
PENUNTUTAN, PEMIDANAAN DAN SANKSI (PIDANA) TERHADAP KORPORASI Regina, Silviana
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 3 No. 1 (2022): Edulaw: Islamic Criminal Law Journal
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan korporasi baik nasional maupun trans/multinasional dalam kehidupan modern di era globalisasi semakin penting dan strategis. Namun tidak jarang kedudukan strategis dari korporasi ini digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga kerugian yang dialami masyarakat yang disebabkan oleh tindakan pengurus korporasi, termasuk di dalamnya adalah dengan cara melakukan pelanggaran hukum. Korporasi telah ditetapkan sebagai subjek tindak pidana, maka terhadapnya dapat dituntutkan pertanggungjawaban pidana. Sebagai subjek hukum, korporasi juga ditentukan mekanisme pemidanaannya mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 mengesampingkan prosedur hukum acara dengan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap korporasi tanpa didakwakan. Permasalahannya bagaimanakah eksistensi pemidanaan korporasi menurut hukum acara pidana di Indonesia, dan bagaimanakah pemidanaan korporasi dalam praktik penegakan hukum, serta bagaimana putusan pemidanaan terhadap korporasi tanpa didakwakan dalam perspektif vicarious liability? Metode penelitian normatif digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Terdapat tiga pendekatan untuk mengkaji permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif vicarious liability, korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perilaku seseorang yang secara personifikasi mewakili korporasi sehingga dapat dijatuhkan putusan pemidanaan.
PEMBERANTASAN DAN PENANGANAN CYBERCRIME DI INDONESIA MELALUI PERLUASAN ALAT BUKTI Hosri, Nurul; Fadilah, Siti Rachmah
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 3 No. 1 (2022): Edulaw: Islamic Criminal Law Journal
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam perkembangan teknologi yang pesat, semakin banyak kejahatan yang terjadi, seperti kejahatan berbasis teknologi dan informasi yang dikenal dengan cybercrime. Entah itu sengaja atau tidak, teknologi yang semakin canggih membuat polisi kesulitan untuk mencegahnya. dalam kasus pidana cyber crime, baik pencemaran nama baik maupun juga cracking, hacker dan juga penipuan, dalam praktiknya 3 tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam proses peradilan pidana kejahatan dunia maya, bukti menjadi hal yang menentukan kebenaran kejahatan dunia maya yang telah dilakukan. Terkait pembuktian kejahatan dunia maya yang menggunakan fasilitas internet, ketentuan hukum alat bukti yang digunakan tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam proses pembuktian alat bukti menjadi suatu hal yang berpengaruh, KUHAP menyebutkan ada 5 alat bukti yang sah tetapi dalam cybercrime ada alat bukti yang tidak disebutkan sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP yaitu alat bukti dokumen elektronik , maka keterangan ahli telematika sebagai alat bukti kejahatan dunia maya dalam proses peradilan pidana juga merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang.
Pelembagaan Program-Program Pemerintah dalam Suatu Tinjauan Hukum Administrasi Negara Soimin, Soimin
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 3 No. 1 (2022): Edulaw: Islamic Criminal Law Journal
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terkadang kita melihatnya sangat miris. Kenapa begitu? Karena program-program yang seharusnya menjadi hak milik dari semua warga masyarakat, karena memang program itu diadakan dan menggunakan uang negara. Namun, sayangnya, terkadang justru program-program yang diadakan dan menggunakan keuangan negara itu disalahgunakan oleh penyelenggara dan pelaksana program yang menjadi tanggung jawabnya. Disinilah keprihatinan itu timbul, dan bagaimana sebenarnya program-program yang ada dan dilaksanakan oleh pemerintah itu, yang saat ini begitu banyak program yang diberikan kepada warga masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam studi literasi atau studi Pustaka, antara lain: (1) Bagaimana pelembagaan program pemerintah dalam kajian hukum administrasi negara; dan (2) Bagaimana bentuk pelembagaan untuk program-program pemerintah menurut kajian hukum administrasi negara. Dari rumusan masalah tersebut, maka penulis dalam melakukan studinya menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian studi perpustakaan merupakan jenis penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Lembaga (K/L) sebagaimana dengan pembagian tugas dan fungsi ke dalam 3 (tiga) komponen tersebut di atas, lebih lanjut secara teknis pelaksanakan akan di bagi ke dalam struktur program dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing komponen, dengan pembagian peran di dalam struktur program pemerintah khususnya yang ada pada program P3PD, antara lain: Kelembagaan Central Project Management Unit (CPMU) yang menyelenggarakan peningkatan kualitas bagi perangkat desa, khususnya di bidang pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan desa, dengan tugas untuk melaksanakan pelatihan bagi perangkat desa di seluruh Indonesia dengan leading sector Kementerian Dalam Negeri selaku Komponen 1. Kelembagaan Project Management Unit (PMU) yang menyelenggarakan peningkatan kualitas bagi warga masyarakat dan pendamping desa dalam rangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan tugas untuk melaksanakan pelatihan bagi warga masyarakat dan pedamping desa di seluruh Indonesia dengan leading sector Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi selaku Komponen 2. Kelembagaan Steering Commitee (SC) yang bertugas untuk melaksanakan pengendalian, koordinasi dan singkronisasi program P3PD yang ada di Komponen 1 dan 2 dengan leading sector Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku komponen
MEKANISME PENANGANAN PERKARA PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON Suhaemin, Amin; Riswanto, Riswanto; Nurhadi, Muhammad; Tubagus, Septian; Fathoni, Moh; Prasetya, Budi; Maemunah, Maemunah
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 3 No. 1 (2022): Edulaw: Islamic Criminal Law Journal
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mekanisme penanganan perkara adalah suatu rangkaian kerja untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga mencapai hasil yang maksimal. Dengan adanya mekanisme penanganan perkara akan mempermudah seseorang atau lembaga dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi melalui proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan mekanisme penanganan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, dengan fokus pada aspek-aspek kritis yang mempengaruhi kinerja dan hasil dari penanganan perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama dalam bidang hukum: pendekatan normatif untuk analisis teoritis dan pendekatan empiris dengan pengumpulan data primer. Data diperoleh dari narasumber diantaranya : Jaksa, Polisi, dan Penyidik PNS di Kota Cirebon. Metode pengumpulan data melibatkan studi kepustakaan dan lapangan, dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penanganan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tahapan-tahapan tersebut mencakup penyidikan, penyerahan tersangka dan barang bukti, penuntutan, pelimpahan perkara ke pengadilan negeri, putusan hakim, dan eksekusi jaksa penuntut umum (JPU). Penyidikan menjadi langkah awal yang penting untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait perkara pidana. Setelahnya, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada kejaksaan untuk proses selanjutnya. Kejaksaan kemudian melakukan penuntutan berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan. Setelah proses penuntutan, perkara akan dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk persidangan. Putusan hakim menjadi titik penting, di mana tersangka dinyatakan bersalah atau tidak. Akhirnya, eksekusi dilakukan sesuai dengan putusan hakim oleh JPU. Proses ini mencerminkan pentingnya pengumpulan bukti, proses yang adil, dan penerapan putusan pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Analisis Kasus Penipuan Online Berkedok Hadiah di Platform Keuangan Digital Gunawan, Gunawan; Hidayat, Taufik; Farida, Siti
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 3 No. 1 (2022): Edulaw: Islamic Criminal Law Journal
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Kasus Penipuan Online Berkedok Hadiah di Platform Keuangan Digital. Studi yang dilakukan Peneliti ialah dengan menggunakan penelitian Library Research yaitu jenis penelitian yang digunakan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data kepustakaan, seperti buku, majalah, dan tulisan yang terkait dengan subjek penelitian. Sumber tersebut diambil dari beberapa artikel yang membahas Analisis Kasus Penipuan Online Berkedok Hadiah di Platform Keuangan Digital, serta UU NO.11 Tahun 2008 tentang ITE.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 1 (2025): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 2 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 1 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 3 No. 1 (2022): Edulaw: Islamic Criminal Law Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 2 No. 1 (2021): EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 1 No. 2 (2020): Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance