cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
ojs.usmindonesia19@gmail.com
Phone
+6285262924618
Journal Mail Official
ojs.usmindonesia19@gmail.com
Editorial Address
https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/Editorial-Team
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Mutiara Hukum
Published by Universitas Sari Mutiara Indonesia
ISSN : 26215691     EISSN : 26215691     DOI : https://doi.org/10.51544/jmh.v7i1
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Focus: Jurnal Mutiara Hukum diterbitkan oleh Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia sebagai Media untuk menyalurkan ilmu pengetahuan pemahaman tentang ilmu hukum di Indonesia . Ruang lingkup mengkaji tentang topik-topik dalam :Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Kesehatan, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Ketenagakerjaan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Mutiara Hukum" : 4 Documents clear
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar pada Dinas Pendidikan Medan Labuhan Tinjauan Putusan Nomor 42/Pid-Sus.TPK/2017/PN-MDN Nasution, Chairuni; Tarigan, Sandri; Bu’ulolo, Yehuda Arion; Erwinda, Putri
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai dengan atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan. Dampak pungli adalah menghambat pembangunan, hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Dengan maraknya kasus pungutan liar khususnya dibidang pendidikan. Adapun judul penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pungutan liar pada Dinas Pendidikan Medan Labuhan (tinjauan putusan nomor 42/Pid-sus.Tpk/2017/Pn-Mdn). Dilakukan sengaja maupun tidak sengaja oleh Pegawai Negeri Sipil. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni bagaimana pengaturan hukum tentang pungutan liar berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas terjadinya pungutan liar, bagaimana pertanggangjawaban pidana terhadap pelaku yag melakukan pungutan liar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan dipadukan dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku pungutan liar diberikan sanksi pidana berupa 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 (Putusan Nomor 65/PID.SUSAnak/2017/PN-Medan) Nasution, Chairuni; Liesaputra, Djevin Septry; Sunggu, Harauli Oppu; Tafonao, Tonasokhi; Br Ginting, Wihelmina Agina
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Pembahasan kejahatan terhadap anak yang dalam jurnal ini yaitu tentang Pencabulan. Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku yang berada dalam posisi miliki kekuatan atau kendali atas korban, Termasuk kontak fisik yang tidak pantas. Adapaun rumusan masalah yaitu: Faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan pencabulan?, Bagaimana pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan perkara Nomor 65/PID.SUS-ANAK/2017/Pn-Medan?, Bagaimana penegakan hukum bagi setiap pelaku pencabulan anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan sebagai masukan informasi untuk dapat menambahkan wawasan ilmu pengetahuan, Manfaat Praktis, Penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat agar dapat berpikiran lebih jauh terhadap pelakuan pencabulan. Adapun kerangka teori yang digunakan yaitu Teori Absolut dan Teori Relatif. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: tindak pidana pencabulan terdiri dari 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor keimanan, faktor pendidikan, faktor kejiwaan, faktor biologis dan moral. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor ekonomi dan faktor media massa
Analisis Yuridis Terhadap Sistem Keterbukaan Informasi Publik dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia Tarigan, Muhammad Iqbal; Sinuhaji, Andre Eky Pepayosa; Ginting, Nesri Yosrina; Zega, Rahmi Oktaviani
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendaftaran tanah yang menganut asas terbuka memiliki kaitan yang erat dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterkaitan tersebut terlihat dari asas pendaftaran tanah yang terbuka dan asa terbuka yang dianut undang-undang tersebut.Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-udangan serta ketentuan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Melalui hasil penelitian ini dapat dapat diketahui bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur pembatasan pemberian informasi. Penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif dimana salah satu asasnya ialah terbuka. Namun terdapat juga pembatasan dalam pemberian informasi sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Perlindungan Atas Hak Pihak Ketiga Terhadap Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015) Tarigan, Muhammad Iqbal; Andrean, Jason; Diana, Diana; Wijaya, Michael; Sutanto, Vincent
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan sebuah babak baru pengaturan tentang pembuatan perjanjian perkawinan yang mana sebelumnya dibuat sebelum perkawinan dalam akta notaris menjadi dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung.Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-udangan serta ketentuan yang berkaitan dengan Keputusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang memuat perubahan pengaturan perjanjian perkawinan.Penelitian menunjukkan keputusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut menjadi putusan yang ditafsir secara ekstensif dan berimplikasi terhadap potensi kerugian pihak ketiga dan/atau kreditur. Keputusan MK tersebut menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga. Keputusan MK memunculkan polemik dimana seharusnya berfungsi sebagai alat pembaharuan dan perubahan dalam masyarakat atau law as a tool of social engineering atau sebaliknya memunculkan permasalahan hukum yang baru

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Mutiara Hukum More Issue