cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Aries Mujiburohman
Contact Email
esamujiburohman@stpn.ac.id
Phone
+62817160272
Journal Mail Official
jurnalpertanahan@stpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pertanahan
Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ISSN : 08531676     EISSN : 27971252     DOI : https://doi.org/10.53686
Core Subject : Humanities, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Pertanahan was first published online in 2021 by the Center for Development and Standardization of Agrarian, Spatial Planning, and Land Policy (Pusbang SKATP), Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). Since its inception, the journal has served as an academic medium for disseminating research results, policy studies, and critical thinking in the fields of agrarian affairs, land, and spatial planning. The journal is published twice a year (July and November) with registration numbers P-ISSN 0853-1676 and E-ISSN 2797-1252. Pusbang SKATP ATR/BPN will manage it until 2024. However, based on Service Note Number 60.1/ND-100.7.LB.02/V/2025 and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2025 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of ATR/BPN, the Pusbang SKATP unit is no longer listed in the organizational structure. Therefore, the Sekolah Tinggi Pertanhan Nasional (STPN) has been continuing the publication of the Jurnal Pertanahan since 2025. .Focus and scope of Jurnal Pertanahan includes, but are not limited to the following fields of: Tata ruang (Spatial Planning) Survei dan Pemetaan (Survey and Mapping) Hubungan Hukum Keagrariaan (Agrarian Law Relationships) Penataan Agraria dan Tata Guna Tanah (Agrarian Structuring and Land Use) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Land Acquisition and Land Development) Sengketa dan Konflik Pertanahan dan Tata Ruang (Land and Spatial Disputes and Conflicts) Administrasi dan Manajemen Pertanahan (Land Administration and Management) Inovasi Pertanahan dan Tata Ruang (Land and Spatial Innovation)
Arjuna Subject : -
Articles 86 Documents
 2   3   4   5   6 
Landasan Pengelolaan Pertanahan dalam Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan Tenrisau, Andi
Jurnal Pertanahan Vol 11 No 2 (2021): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v11i2.109

Abstract

ABSTRAKTujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals - SDGs) disepakati bersama menjadi tujuan (global) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Penelitian ini mengkaji landasan pengelolaan pertanahan berkelanjutan yang diterjemahkan dalam satu sistem yang dinamakan sistem penataan agraria berkelanjutan (SPAB). SPAB dimaksudkan untuk mewujudkan catur tertib pertanahan yaitu tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan nonempiris (desk/secondary research) melalui pengumpulan, pemeriksaan, serta analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder, berupa dokumen-dokumen internasional, peraturan perundang-undangan yang terkait, dan studi pustaka (literature review). Gagasan SPAB diharapkan dapat memberikan arahan dalam pengaturan dan penataan pertanahan (agraria) agar tepat sasaran dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. SPAB dibangun dengan mengadopsi paradigma pengelolaan pertanahan yang meliputi kebijakan pertanahan, administrasi pertanahan dan infrastruktur pertanahan, dimana fungsi administrasi pertanahan (land tenure, land value, land use, dan land development) sebagai landasan utamanya. SPAB menerjemahkan paradigma tersebut menjadi skema (pendekatan) siklus yang meliputi input, pelaksanaan (penataan aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses), dan output, serta umpan balik (feedback). Kata kunci : penataan agraria, penggunaan tanah, pembangunan berkelanjutan ABSTRACTSustainable development goals (SDGs) are mutually agreed to be a (global) goal for officially improving the economic welfare of the community. This research conducts a study on premises of sustainable land management which is translated into a system called sustainable agrarian management system (SPAB). SPAB is aimed to create orderly land affair in land law, land administration, land use, and land management and environmental preservation to actualize sustainable natural resource management. The method used in this research is a non-empirical approach (desk/secondary research) through data and information collection, examination and analysis of data and information using secondary data, in the from of international documents, related laws and regulations, and (literature review). SPAB is expected to provide recommendation in the regulation and land (agrarian) arrangement, so that the implementation falls right on target and gives additional value for the community. SPAB is built by adopting the land management paradigm (LMP) including land policy, land administration and land infrastructure, in which the core function of land administration (land tenure, land value, land use, and land development) acts as the main basis. SPAB translates this paradigm into a cycle scheme (approachment) which includes input, implementation (asset, land use, and access management), output, and feedback. Keywords : agrarian management, land use, sustainable development
Membangun Basis Data Pertanahan Valid Menuju Smart City: Sinergi Antar Stakeholder di Kota Pontianak Bandhono, Farizal Arma; Purba, Renaud Saputra
Jurnal Pertanahan Vol 11 No 2 (2021): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v11i2.110

Abstract

ABSTRAKPerwujudan desa/kelurahan lengkap dapat dilakukan dengan cara memetakan seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baikitu bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun yang sudah memiliki hak atas tanah. Kantor Pertanahan KotaPontianak melakukan sinergi dengan para pemangku kepentingan, yaitu dengan Pemerintah Kelurahan Tengah dan PemerintahKota Pontianak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pembangunan basis data pertanahan yang valid dalam rangkapengembangan smart city. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif, perolehan data dilakukan melalui surveilapang, pengumpulan data sekunder serta desk study terhadap kajian literatur maupun peraturan perundang-undangan.Analisis data dilakukan secara spasial terhadap data utama dan data pendukung pembangunan basis data pertanahanvalid. Pembangunan basis data pertanahan melalui sinergitas stakeholder memberi kebermanfaatan bagi masing-masingpemangku kepentingan sebagai pendukung pembuat kebijakan pada stakeholder. Antar stakeholder menggunakan basisdata yang valid untuk digunakan berbagi pakai sebagai salah satu pendukung terciptanya smart city di Kota Pontianak dalammewujudkan terciptanya smart governance. Hal ini membuat hubungan baik antar pemangku kepentingan, kerja sama yangpadu antar pemangku kepentingan, sharing data dan informasi, serta komitmen bersama untuk mencapai tujuan bersama.Kata kunci : sinergitas, pembangunan basis data pertanahan, valid, smart city ABSTRACTThe realization of a complete Village can be done by mapping all parcels of land without exception, both parcels of land thatdo not have land rights or those that already have land rights. The Pontianak City Land Office synergizes with stakeholders,namely with the Tengah Village Government and the Pontianak City Government. The purpose of this study is to determine theprocess of building a valid land database to assist in the process of developing a smart city. The research method is descriptivequalitative, data acquisition is carried out through field surveys, secondary data collection, and desk studies on literaturestudies and legislation. Data analysis was carried out spatially on the main data and supporting data for the construction of avalid land database. The development of a land database through the resulting stakeholder synergy provides benefits for eachstakeholder in supporting data for policy makers to stakeholders. Between stakeholders using a valid database to be usedfor sharing as one of the supporters of the creation of a smart city in Pontianak in realizing the creation of Smart Governance.This creates good relations between stakeholders, solid cooperation between stakeholders, sharing of data and information,as well as a shared commitment to achieve common goals.Keywords : synergy, land database development, valid, smart city
Kepastian Hukum Hak Atas Tanah: Pelajaran dari Kekalahan Perkara Pertanahan di Pengadilan Marryanti, Septina; Nurrokhman, Arsan
Jurnal Pertanahan Vol 11 No 2 (2021): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v11i2.111

Abstract

ABSTRAKUpaya mengurangi adanya kekalahan perkara pertanahan dalam pengadilan dilakukan dalam rangka peningkatan kepastian hukum hak atas tanah. Tujuan dalam tulisan ini adalah menjawab rumusan masalah dengan pendekatan kualitatif mengenai 1) apa penyebab terjadinya kekalahan perkara pertanahan dalam persidangan, dan 2) bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekalahan perkara pertanahan. Penyebab perkara pertanahan yang mengalami kekalahan di pengadilan dapat dibedakan menjadi 8 (delapan) pokok penyebab perkara, yakni 1) tumpang tindih kepemilikan sertipikat, 2) adanya putusan pengadilan perdata, 3) terdapat cacat prosedur, 4) ketidaksesuaian data yuridis, 5) putusan fiktif negatif dan positif, 6) sengketa waris, 7) keterkaitan dengan tata ruang, dan 8) adanya putusan pengadilan pidana. Upaya untuk mencegah terjadinya kekalahan perkara pertanahan dalam rangka peningkatan kepastian dan hukum hak atas tanah adalah 1) peningkatan peraturan tentang rechtsverwerking pendaftaran tanah menjadi undang-undang, 2) optimalisasi partisipasi masyarakat untuk validasi data pertanahan melalui berbagai sarana atau platform, 3) penambahan ketentuan tentang iktikad baik dalam menguasai tanah dengan sanksi yang lebih terukur untuk tanah hak yang ditelantarkan, 4) peningkatan quality control hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh pihak swasta, 5) pembaharuan SOP (standar operasional prosedur) pendaftaran tanah, 6) penguatan portofolio panitia pemeriksa tanah sebagai bagian dari proses pendaftaran tanah, 7) penerapan prinsip fiktif positif untuk mengatasi “status quo” perkara pendaftaran tanah, 8) peningkatan sinergi pengelolaan ruang di atas penguasaan tanah, dan 9) penerbitan alas hak atas tanah dengan adanya sidik jari atau dengan identitas unik lainnya. Kata kunci : perkara pertanahan, sertipikat hak atas tanah, kepastian hukum ABSTRACTThe efforts to reduce land cases defeat in court are carried out in the context of increasing legal certainty of land rights. The purpose of this paper is to answer the problem formulation with a qualitative approach regarding 1) what are the causes of the defeat of land dispute in the court, and 2) what efforts can be made to prevent the defeat of land disputes. The causes of land cases defeat in the court can be divided into 8 (eight) main causes, namely 1) overlapping certificate ownership, 2) civil decisions, 3) procedural defects, 4) juridical data incompatibility, 5) negative and positive fictitious decisions, 6) inheritance disputes, 7) spatial planning context, and 8) criminal decisions. The efforts to prevent the defeats of land cases in the context of increasing certainty and legal land rights are 1) increasing regulations regarding rechtsverwerking of land registration into law; 2) optimizing community participation for land data validation through various means or platforms; 3) adding conditions about good intention ofcontrolling land along with more measurable sanctions for abandoned land; 4) improving the quality control of the measurement and mapping results carried out by the private sector; 5) renewing of SOP (Standard Operational Procedure) for land registration; 6) strengthening the portfolio of the Land Examiner Committee as a part of the land registration process; 7) applying the positive fictitious principles to overcome the “status quo” of land registration cases; 8) increasing the synergy of spatial management over land tenure; and 9) issuing the land rights with fingerprints or other unique identities.Keywords : land dispute, certificates of land rights, legal certainty
Implementasi Data Tinggi Global Navigation Satellite System (GNSS) Continuously Operating Reference Stations (CORS) dalam Pengembangan Kadaster 3 Dimensi (3D) di Indonesia Putraningtyas, Margaretha Elya Lim; Heliani, Leni Sophia; Widjajanti , Nurrohmat
Jurnal Pertanahan Vol 12 No 1 (2022): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v12i1.128

Abstract

Abstrak Representasi sistem kadaster 3D membutuhkan kerangka teknis dalam hal ketelitian posisi dan syarat-syarat teknis. Sistem tinggi yang mempunyai georeferensi pada sistem koordinat horizontal dan vertikal tertentu dapat menentukan lokasi properti dan hubungan geometrik model kadaster 3D. Salah satu solusi alternatif penentuan sistem koordinat vertikal adalah menggunakan tinggi ortometrik yang diikatkan pada sistem tinggi nasional. Seiring dengan perkembangan kadaster 3D dalam beberapa dekade terakhir, berkembang juga teknologi termasuk akuisisi data kadaster 3D, validasi data, dan visualisasi data untuk memenuhi kebutuhan dasar kadaster 3D. Pengukuran objek kadaster 3D secara teliti, baik secara horizontal dan vertikal didukung oleh teknologi pengukuran yang berkembang sangat pesat, seperti GNSS CORS dan laser scanner. Tujuan penyusunan makalah ini adalah menyediakan data kadaster 3D dalam membangun sistem kadaster digital, validasi, dan pemodelan kadaster 3D. Kadaster 3D direpresentasikan menggunakan sistem tinggi ortometrik yang dihasilkan oleh teknologi GNSS CORS dalam tinggi elipsoid. Objek kadaster penelitian adalah Rusunawa Gemawang 2 dan Apartemen Student Park yang mewakili objek rumah susun. Proses georeferensi Rusunawa Gemawang 2 menghasilkan RMSE georeferensi minimum 0,008 m dan maksimum 0,017 m, sementara Apartement Student Park menghasilkan RMSE minimum 0,007 m dan maksimum 0,020 m. Model kadaster 3D divisualisasikan dalam bentuk ruang di tiap-tiap level dan memberikan gambaran geometrik 3D. Konversi tinggi dari tinggi elipsoid menjadi ortometrik merupakan salah satu tantangan dalam representasi kadaster 3D di Indonesia. ABSTRACT The representation of the 3D cadastral system requires a technical framework in terms of positional precision and technical requirements. Height systems that have georeference in certain horizontal and vertical coordinate systems can determine the location of properties and geometric relationships cadastre model. One alternative solution for determining the vertical coordinate system is to use an orthometric height tied to the national height system. Along with the development of the 3D cadastre in the last few decades, technology has also evolved including 3D cadastral data acquisition, data validation, and data visualization to meet the basic needs of the 3D cadastre. The meticulous measurement of 3D cadastral objects, both horizontally and vertically, is supported by rapidly developing measurement technologies, such as GNSS CORS and laser scanners. The purpose of this paper is to provide 3D cadastral data in building a digital cadastral system, validation, and 3D cadastral modeling. The 3D cadastre is represented using the orthometric height system generated by GNSS CORS technology using the elipsoid height. The object of the research cadastre is Rusunawa Gemawang 2 and Student Park Apartment which represent the apartment object. The georeferenced process of Rusunawa Gemawang 2 produces a minimum RMSE of 0.008 m and a maximum of 0.017 m, while the Student Park Apartment produces a minimum RMSE of 0.007 m and a maximum of 0.020 m. The 3D cadastral model is visualized in the form of a space at each level and provides a 3D geometric picture. Converting height from ellipsoid height to orthometric is a challenge in 3D cadastral representation in Indonesia.
Analisis Terhadap Kritik Atas Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Bank Tanah sebagai Lembaga Sui Generis Nugraha, Danang Adi; Afden Mahyeda
Jurnal Pertanahan Vol 12 No 1 (2022): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v12i1.137

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan, tugas dan fungsi Badan Bank Tanah sebagai badan khusus (sui generis) yang mengelola tanah dimana kekayaannya dipisahkan dari kekayaan negara yang memiliki fungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah. Metodologi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Badan Bank Tanah dibentuk untuk melengkapi kelembagaan pertanahan di Indonesia, sebab selama ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional hanya berkedudukan sebagai land regulator. Padahal disisi lain negara memerlukan Badan Bank Tanah yang juga berfungsi sebagai land manager yang dapat menata dan mengelola keseluruhan aset yang dimilikinya untuk kepentingan masyarakat dengan tetap menerapkan konsep ekonomi berkeadilan dalam wujud kegiatan pendistribusian tanah. Dimana kegiatan tersebut harus bersifat proposional yang memiliki keberpihakan kepada kelompok yang lemah posisinya, baik secara ekonomi, politik dan sosial yang dalam hal ini subjek sasaran dari kegiatan tersebut lebih mengedepankan pemerataan kepada petani miskin dan petani penggarap yang tidak memiliki tanah sehingga tujuan pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui Badan Bank Tanah dapat tercapai. Kata Kunci : Dikotomi, Bank Tanah, Sui Generis. ABSTRACT This study aims to determine the position, duties and functions of the Land Banking Agency as a special agency (sui generis) that manages land where its wealth is separated from state assets which has the function of carrying out planning, acquisition, procurement, management, utilization and distribution of land. The legal research methodology used in this research is the statutory regulation approach and the analytical approach. The results showed that the Land Banking Agency was formed to complement land institutions in Indonesia, because so far the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency only served as a land regulator. Whereas on the other side, the state needs a Land Banking Agency which also functions as a land manager who can organize and manage all of its assets for the benefit of the community while still applying the concept of an equitable economy as in the land distribution activities. Where these activities must be proportional and take sides with groups whose positions are weak, both economically, politically and socially, in this case the target subject of these activities prioritizes equality for poor farmers and sharecroppers who do not own land so that the government's goal in sustainable economics development through the Land Banking Agency can be achieved. Keywords: Dichotomy, Land Banking Agency, Sui Generis.
Kepemilikan Properti Bagi Orang Asing di Indonesia: Angin Segar Bagi Pengembang dan Konflik Keseimbangan Kepentingan Simangunsong, Adrian Fernando
Jurnal Pertanahan Vol 12 No 1 (2022): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v12i1.142

Abstract

ABSTRAK Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah salah satu kewajiban negara guna menjamin pemberian tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, serta penyediaan lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk menyediakan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, baik itu rumah tapak maupun rumah susun. Tidak hanya untuk Warga Negara Indonesia (“WNI”), Pemerintah juga harus menjamin aspek keamanan dan kenyamanan orang asing yang berkedudukan di Indonesia, salah satunya pada aspek properti sebagai hunian bagi orang asing. Untuk maksud di atas, Pemerintah perlu dan penting memerhatikan aspek lainnya, yakni asas, norma dan ketentuan yang membatasi atau bahkan mendasari aspek kepemilikan properti di Indonesia. Dalam karya ilmiah ini, yang hendak Penulis capai adalah apakah pelonggaran kepemilikan properti bagi orang asing di Indonesia telah mengganggu keseimbangan kepentingan antara pemangku kepentingan yang ada, yakni orang asing sebagai target yang dituju maupun dengan WNI itu sendiri. Pelonggaran kepemilikan properti bagi orang asing di Indonesia, menurut hemat Penulis, menimbulkan pro dan kontra bukan hanya dari praktisi dan akademisi, tetapi juga oleh pejabat instansi yang berwenang memberikan hak dimaksud. Oleh karena itu, karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengambil suatu kesimpulan khusus dari suatu keadaan tertentu (deduksi), untuk mengetahui dengan terang mengenai masalah yang dihadapi oleh pengembang dalam melaksanakan usaha penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat. Kata Kunci: properti, tempat tinggal, orang asing ABSTRACT The implementation of housing and settlement areas is one of the obligations of the state to ensure the provision of adequate residence for the community, as well as the provision of a healthy, safe, harmonious and sustainable environment. Therefore, the state is responsible to provide easy access to housing for the community through the implementation of housing and settlement areas, both landed house and condominium. Not only for Indonesian citizens, the Government must also ensure the security and comfort aspects for foreigners domiciled in Indonesia, one of which is in the aspect of residence for foreigners. For the above purposes, it is necessary and important for the Government to pay attention to other aspects, namely the principles, norms and provisions that limit or even underlie aspects of property ownership in Indonesia. In this scientific paper, what the Author wants to achieve is whether the loosening of property ownership for foreigners in Indonesia has disrupted the balance of interests between existing stakeholders, namely foreigners as the intended target and with Indonesian citizens themselves. The loosening of property ownership for foreigners in Indonesia, in Author’s view, has been raised pros and cons not only from practitioners and academics, but also by officials who authorized to grant the said rights. Therefore, this scientific paper uses the normative juridical method by drawing a specific conclusion from a certain situation (deduction), to clearly know about the problems faced by developers carrying out the business of providing housing and settlement areas for the community. Keywords: property, residence, foreigner
Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Bidang Tanah Masyarakat dengan Tanah Kasultanan di Kabupaten Bantul Abimanyu, Rizqullah
Jurnal Pertanahan Vol 12 No 1 (2022): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v12i1.155

Abstract

ABSTRAKPelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) diinisiasikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah demi mewujudkan target 126 (seratus dua puluh enam) juta tanah bersertipikat di Indonesia. Kabupaten Bantul sebagai salah satu daerah yang melaksanakan kegiatan PTSL memiliki problematika permasalahan yang unik dibandingkan daerah lainnya. Permasalahan tersebut adalah adanya tumpang tindih bidang lahan antara masyarakat dengan Kasultanan Yogyakarta. Permasalahan tersebut timbul karena adanya pluralisme hukum pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pola penyelesaian terbaik dari permasalahan tumpang tindih bidang lahan antara masyarakat dengan Kasultanan Yogyakarta. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan sosiologis. Kesimpulan dari tulisan ini adalah terdapat alternatif-alternatif pola penyelesaian berkaitan dengan permasalahan tumpang tindih bidang lahan antara masyarakat dengan Kasultanan Yogyakarta. Pertama, terhadap bidang tanah dimana masyarakat dapat membuktikan secara kuat kepemilikan bidang tanah tersebut, pelaksanaan PTSL dapat dilanjutkan kepada masyarakat. Kedua, terhadap bidang tanah dimana masyarakat tidak dapat membuktikan kepemilikan bidang tanah tersebut, bidang tanah tersebut menjadi milik Kasultanan dan didaftarkan menjadi sultan ground. Ketiga, masyarakat masih dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang telah didaftarkan menjadi sultan ground dengan melakukan permohononan pengelolaan dan pemanfaatan sultan ground (serat kekancingan). kata kunci: pendaftaran tanah, sultan ground, hukum agraria ABSTRACTThe Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) was initiated by the government to accelerate land registration in order to realize the target of 126 (one hundred and twenty six) million certified lands in Indonesia. Compared to other regions that implement PTSL, Bantul Regency has a unique problem. The problem is the overlapping of land parcels between the Bantul Regency’s residents and the Yogyakarta Sultanate. This problem arises because of the pluralism of land law in the Special Region of Yogyakarta (DIY). This paper aims to find out the best pattern for solving the problem of overlapping land parcels between the residents and the Yogyakarta Sultanate. This paper uses a normative-empirical research method with a statutory, historical, and sociological approach. The conclusion of this paper is that there are alternative settlement patterns to cope with this problem. First, for parcels of land where the resident can strongly prove ownership of the land parcels, the implementation of PTSL can be continued to the resident. Second, for plots of land where the resident cannot prove ownership of the plots of land, the land parcels become the property of the Sultanate and then registered as sultan grounds. Third, the residents can still manage and use land that has been registered as the sultan ground by applying for the right to manage and use the sultan ground (Serat Kekancingan).keyword: land registration, sultan ground, agrarian law
Pembuatan Model Prediksi Nilai Tanah Berbasis Bidang pada Daerah Potensi Konsolidasi Tanah untuk Penanggulangan Bencana Banjir Kendartiwastra, Duty
Jurnal Pertanahan Vol 12 No 1 (2022): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v12i1.157

Abstract

ABSTRAKPembangunan infrastruktur jaringan drainase menjadi solusi untuk bencana banjir yang sering terjadi di Kota Bontang. Penyediaan ruang untuk pembangunan infrastruktur dilakukan melalui kegiatan konsolidasi tanah. Kegiatan konsolidasi tanah tidak lepas dari proses penilaian tanah pada objek konsolidasi tanah, sehingga informasi nilai tanah menjadi faktor penting yang harus diketahui sebelum pelaksanaan konsolidasi tanah. Ketersediaan informasi nilai tanah yang pada umumnya berbasis zona memiliki berbagai kekurangan dan tidak cocok digunakan dalam terminologi konsolidasi tanah. Oleh karena itu, diperlukan pembuatan model prediksi nilai tanah berbasis bidang di area potensi konsolidasi tanah. Pembuatan model prediksi nilai tanah berbasis bidang dilakukan menggunakan metode penilaian massal dengan pendekatan harga pasar untuk menentukan nilai tanah pada titik sample penilaian, metode network analysist untuk mencari jarak terdekat fasilitas umum ke lokasi bidang tanah, dan geographically weighted regression (GWR) untuk melakukan prediksi nilai di setiap bidang tanah. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kegiatan survei nilai tanah di Kota Bontang Tahun 2021 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019. Hasil pemodelan nilai tanah berbasis bidang menunjukkan bahwa pembuatan informasi nilai tanah berbasis bidang mampu menjawab kelemahan yang sering ditemukan pada informasi nilai tanah berbasis zona. Berdasarkan hasil permodelan, rata-rata koefisien determinasi (R2) sebesar 0,73 (mendekati nilai akurat). Berdasarkan model tersebut sumbangan tanah untuk pembangunan (STUP) paling ideal adalah sebesar 48 m2 atau iuran sebesar 48 dikalikan dengan nilai tanah pada masing-masing bidang.Kata kunci : konsolidasi tanah, nilai tanah berbasis bidang, geographically weighted regression (GWR). ABSTRACTThe construction of drainage network infrastructure is a solution for flood disasters that often occur in Bontang City. Provision of space for infrastructure development is carried out through land consolidation activities. Land consolidation activities cannot be separated from the land appraisal process on the land consolidation object, so that land value information is an important factor that must be known before the implementation of land consolidation. Availability of land value information which is generally based on zone, has various shortcomings and is not suitable for use in land consolidation terminology. Therefore, it is necessary to make a prediction model of land value based on parcel in the potential area of land consolidation. The land value based on parcel prediction model is made using the mass valuation method with a market price approach to determine land value at the sample point, the network analysis method to find the closest distance of public facilities to the parcel location and geographically weighted regression (GWR) to predict land value in each land parcel. The main data used in this research are from land value survey activities in Bontang City in 2021 and Bontang City Spatial Plan in 2019. The result of field-based land value modeling show that making field-based land value information is able to answer the weaknesses that are often found in zone-based land value information. The model show an average determination coefficient (R2) of 0.73 (close to the accurate value). Based on this model, the most ideal land contribution for development (STUP) is 48 square meters or the contribution of 48 multiplied by the value of the land in each parcel.keyword: land consolidation, land value based on parcel, geographically weighted regression (GWR).
Strengthening of Agrarian Reform Implementation Indriyani, Anggia; Agustina, Ika Surya
Jurnal Pertanahan Vol 12 No 1 (2022): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v12i1.173

Abstract

ABSTRACT Creating an understanding between the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency and related stakeholders to the community who will be the object of agrarian reform is the objectives of this research. The priorities among the SWOT components were carefully evaluated using a quantitative AHP-based SWOT analysis. SWOT aspects are used in this study, and a pairwise comparison technique and Focus Group Discussion (FGD). This study uses SWOT elements and Focus Group Discussion (FGD) pairwise comparison technique. The results of the comparison matrix show that the internal factor with the highest strength score is that agrarian reform can provide solutions to land problems, and the weakness is the absence or lack of assistance regarding agrarian reform activities. In contrast, the external factors with the highest opportunities and threats are the budget allocation for agrarian reform activities and the lack of public enthusiasm for implementing agrarian reform. So, that to overcome this, several strategies are carried out, namely conducting pre-surveys related to potential locations that are used as objects with approaches and counseling to the community to create public understanding of agrarian reform. In addition, carry out long-term planning and analyze potential data and problems faced during the program. Keywords: Agrarian Reform, Strategy, A’WOT (AHP and SWOT) ABSTRAK Memahami tujuan reforma agraria dalam mensukseskan kegiatan reforma agraria dan strategi pelaksanaan reforma agraria sehingga tercipta kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan stakeholders terkait dengan masyarakat yang akan menjadi objek reforma agrarian adalah tujuan dari penelitian ini. Analisis SWOT berbasis AHP kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi secara sistematis prioritas di antara komponen-komponen SWOT. Penelitian ini menggunakan metode Teknik perbandingan berpasangan dari elemen SWOT dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil matriks perbandingan menunjukkan bahwa pada faktor internal dengan skor kekuatan tertinggi adalah reforma agraria mampu memberikan solusi permasalahan pertanahan dan kelemahannya adalah belum adanya atau minimnya pendampingan mengenai kegiatan reforma agraria. Sedangkan pada faktor eksternal pada peluang dan ancaman yang paling tinggi adalah adanya alokasi anggaran untuk kegiatan reforma agraria dan kurangnya antusiasme masyarakat dalam melaksanakan reforma agrarian sehingga untuk mengatasinya dengan beberapa strategi yaitu melakukan pra survei terkait potensi lokasi yang dijadikan objek dengan pendekatan dan penyuluhan kepada masyarakat sehingga tercipta pemahaman masyarakat mengenai reforma agraria. Selain itu melaksanakan perencanaan jangka panjang dan menganalisa potensi data dan permasalahan yang akan dihadapi selama program berlangsung. Kata kunci: Reforma Agraria, Strategi, A'WOT (AHP dan SWOT)
Kepastian Hukum Atas Konsep Kepentingan Umum dalam Tahapan Perolehan Tanah oleh Otorita Ibu Kota Nusantara Pratama, Kristianus Jimy
Jurnal Pertanahan Vol 12 No 1 (2022): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v12i1.174

Abstract

ABSTRAK Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan atribusi kepada Pemerintah untuk melakukan penguasaan terhadap hak atas tanah, khususnya dalam pembangunan untuk kepentingan umum. Pengaturan ini diejawantahkan pula dalam ikhwal pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum di Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU3 /2022). Permasalahan hukum kemudian timbul ketika frasa kepentingan umum yang diatur di dalamnya tidak dijabarkan secara komprehensif dan berimplikasi pada tidak terunifikasinya penafsiran hukum pertanahan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan usulan langkah penjaminan kepastian hukum atas frasa kepentingan umum dalam tahapan perolehan tanah di IKN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini pada dasarnya menghasilkan dua kesimpulan yakni (1) pengaturan norma hukum dari frasa kepentingan umum dalam tahapan perolehan tanah oleh Otorita IKN yang mengacu pada ketentuan di luar UU 3/2022 memiliki kecenderungan subjektif (2) diperlukan langkah teknis dan langkah substantif untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas frasa kepentingan umum dalam tahapan perolehan tanah oleh Otorita IKN. ABSTRACT One of the goals of the state contained in the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is to promote public welfare and one of them is through the act of controlling the state as referred to in Article 33 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia. Indonesia in 1945 which was later revealed in the land sector, namely through state control of land rights in carrying out development activities for the public interest. This is also applied in the construction of various infrastructures for the public interest in the Nusantara Capital City Authority (IKN). The method used in this research is a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. This research basically produces two conclusions, namely the regulation of legal norms from the phrase public interest in the stage of land acquisition by the IKN Authority which also refers to various provisions of laws and regulations in the land sector that have been in force previously and it is necessary to take technical steps and substantive steps to be able to provide guarantee of legal certainty over the phrase of public interest in the stage of land acquisition by the IKN Authority.

Page 4 of 9 | Total Record : 86

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 2 (2025): Jurnal Pertanahan Vol 15 No 1 (2025): Jurnal Pertanahan Vol 14 No 2 (2024): Jurnal Pertanahan Vol 14 No 1 (2024): Jurnal Pertanahan Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Pertanahan Vol 13 No 1 (2023): Jurnal Pertanahan Vol 12 No 2 (2022): Jurnal Pertanahan Vol 12 No 1 (2022): Jurnal Pertanahan Vol 11 No 2 (2021): Jurnal Pertanahan Vol 11 No 1 (2021): Jurnal Pertanahan Vol 10 No 2 (2020): Jurnal Pertanahan Vol 10 No 1 (2020): Jurnal Pertanahan More Issue