cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Aries Mujiburohman
Contact Email
esamujiburohman@stpn.ac.id
Phone
+62817160272
Journal Mail Official
jurnalpertanahan@stpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pertanahan
Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ISSN : 08531676     EISSN : 27971252     DOI : https://doi.org/10.53686
Core Subject : Humanities, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Pertanahan was first published online in 2021 by the Center for Development and Standardization of Agrarian, Spatial Planning, and Land Policy (Pusbang SKATP), Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). Since its inception, the journal has served as an academic medium for disseminating research results, policy studies, and critical thinking in the fields of agrarian affairs, land, and spatial planning. The journal is published twice a year (July and November) with registration numbers P-ISSN 0853-1676 and E-ISSN 2797-1252. Pusbang SKATP ATR/BPN will manage it until 2024. However, based on Service Note Number 60.1/ND-100.7.LB.02/V/2025 and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2025 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of ATR/BPN, the Pusbang SKATP unit is no longer listed in the organizational structure. Therefore, the Sekolah Tinggi Pertanhan Nasional (STPN) has been continuing the publication of the Jurnal Pertanahan since 2025. .Focus and scope of Jurnal Pertanahan includes, but are not limited to the following fields of: Tata ruang (Spatial Planning) Survei dan Pemetaan (Survey and Mapping) Hubungan Hukum Keagrariaan (Agrarian Law Relationships) Penataan Agraria dan Tata Guna Tanah (Agrarian Structuring and Land Use) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Land Acquisition and Land Development) Sengketa dan Konflik Pertanahan dan Tata Ruang (Land and Spatial Disputes and Conflicts) Administrasi dan Manajemen Pertanahan (Land Administration and Management) Inovasi Pertanahan dan Tata Ruang (Land and Spatial Innovation)
Arjuna Subject : -
Articles 86 Documents
 3   4   5   6   7 
Kajian Teoritis Pengelolaan Bank Tanah Dalam Rangka Perwujudan Reforma Agraria Arnowo, Hadi
Jurnal Pertanahan Vol 12 No 1 (2022): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v12i1.177

Abstract

Latar belakang pembentukan Bank Tanah adalah untuk memberikan jaminan penyediaan tanah untuk kepentingan ekonomi berkeadilan, yang salah satunya adalah Reforma Agraria. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menelaah bentuk penyediaan tanah dari Bank Tanah untuk penyelenggaraan Reforma Agraria dan untuk menjelaskan konsep pengelolaan tanah oleh Bank Tanah yang akan didistribusikan untuk Reforma Agraria. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian kebijakan ini adalah metode kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif berupa peraturan terkait tentang Badan Bank Tanah yang dikaitkan dengan berbagai peraturan yang melatarbelakangi lahirnya tanah negara. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara empiris berdasarkan ketentuan yang berlaku dan hasilnya dalam bentuk deskripsi. Hasil kajian kebijakan adalah tanah negara dapat diperoleh untuk aset Bank Tanah melalui penetapan pemerintah. Pendistribusian aset tanah untuk Reforma Agraria dapat dilakukan secara langsung untuk program redistribusi tanah berdasarkan kriteria dari Badan Pelaksana. Perolehan tanah negara yang diatasnya telah ada penguasaan masyarakat tidak perlu diadakan akuisisi (perolehan tanah) sehingga dapat langsung digunakan untuk Reforma Agraria. Pengelolaan aset tanah oleh Bank Tanah dilakukan dalam rangka menyiapkan tanah atau memberikan nilai tambah atas tanah yang akan didistribusikan atau dimanfaatkan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain. Tanah yang dikelola kemudian didistribusikan untuk Reforma Agraria dalam format kerjasama. Aset tanah yang akan didistribusikan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak lain dengan memberikan hak di atas tanah hak pengelolaan serta tidak boleh dalam jangka waktu lama. Keputusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Meskipun demikian Bank Tanah masih dapat dilaksanakan karena masih dalam penataan program.
Penerapan Cognate Bill Dalam Undang-Undang Sektor Sumber Daya Alam sebagai Aktualisasi Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Saputra, Jerimia; Sri Nurwiyanti, Diah; Riani Putri Nurhasanah, Sindy
Jurnal Pertanahan Vol 12 No 2 (2022): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v12i2.179

Abstract

ABSTRAKTata kelola sumber daya alam yang sarat akan ego sektoralisme telah berimplikasi kepada pemanfaatan ruang yang tumpang tindih dan banyaknya fenomena bencana ekologis, sehingga bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Penerbitan one map policy maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum dapat menjamin terwujudnya konsep keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya alam. Tujuan dari penelitian ini adalah mengelaborasi (1) bagaimana urgensi penerapan cognate bill dalam undang-undang sektor sumber daya alam sebagai aktualisasi penataan ruang yang berkelanjutan? dan (2) bagaimana penerapan cognate bill undang-undang sektor sumber daya alam sebagai aktualisasi penataan ruang yang berkelanjutan? Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis melakukan penelitian hukum doktrinal dan bertumpu pada data sekunder dengan teknik analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh mengemukakan bahwa (1) urgensi penerapan cognate bill dalam undang-undang sektor sumber daya alam kaitannya dengan aktualisasi penataan ruang yang berkelanjutan adalah karena sistem tata kelola sumber daya alam yang mengedepankan ego sektoralisme, kehadiran UU Cipta Kerja, dan one map policy yang belum dapat menjamin terwujudnya konsep keterpaduan dalam sektor sumber daya alam dan (2) penerapan cognate bill dalam undang-undang sektor sumber daya alam sebagai aktualisasi penataan ruang yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui pengajuan revisi undang-undang sektor sumber daya alam secara bersamaan dalam satu paket namun tetap dalam rancangan undang-undang yang terpisah yang dapat dioptimalisasi dengan pembentukan kementerian koordinator yang menaungi secara khusus sektor-sektor sumber daya alam   ABSTRACTThe natural resources governance which is full of ego-sectoral had implications for the overlapping use of space and the many phenomena of ecological disasters, thus contradicting the goals of sustainable development. The issuance of the one map policy and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation had not been able to guarantee the realization of the concept of integration in natural resource governance. The aim of this research is to elaborate; (1) What is the urgency of implementing allied laws in the natural resource law sector as the actualization of sustainable spatial planning? and (2) How is the application of laws related to the natural resource sector as an actualization of sustainable spatial planning? To answer those problems, the authors carried out doctrinal legal research and relied on secondary data using qualitative analysis techniques. The research results obtained suggest that (1) the urgency of implementing the Cognate bill in natural resource sector laws in relation to the actualization of sustainable spatial planning is due to the natural resource management system which precipitates egosectoralism, the presence of the Job Creation Law, and One Map Policies that have not been able to guarantee the realization of the concept of integration in the natural resources sector; (2) The implementation of the cognate bill in natural resource sector laws as the actualization of sustainable spatial planning laws can be conducted through the filling of revisions to natural resource sector laws simultaneously in one package but still in the respective bills separately which can be optimized by establishing a coordinator ministry that specifically oversees the natural resource sectors
Tren Penelitian Tentang Perubahan Penggunaan Lahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia Gafuraningtyas, Dewi
Jurnal Pertanahan Vol 12 No 2 (2022): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v12i2.180

Abstract

ABSTRAK Seiring dengan dinamika pembangunan yang ditandai pertumbuhan ekonomi dan demografi di Indonesia, setiap tahunnya alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian semakin meningkat. Kondisi ini tentunya mengancam ketahanan pangan di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya menekan konversi lahan pertanian dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau disingkat PLP2B. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tren penelitian mengenai perubahan penggunaan lahan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Metode yang digunakan adalah PRISMA framework untuk menentukan jumlah artikel yang akan dianalisis. Analisis artikel yang sudah ditetapkan dilakukan dengan menggunakan analisis bibliometric yang diolah melalui Rstudio. Hasilnya menunjukan bahwa dalam kajian perubahan penggunaan lahan pada dasarnya terbagi menjadi dua klaster. Pada klaster pertama kajian lebih menekankan pada penggunaan lahan dan faktor pengaruhnya (aktivitas manusia, deforestasi, populasi/antropogeni, pembangunan berkelanjutan) serta metode yang sering digunakan dalam kajian yakni penginderaan jauh. Sedangkan pada klaster kedua, kajiannya terkait dengan lingkungan yakni vegetasi, pertanian, ekosistem, konservasi, dan manusia. Kajian mengenai LP2B pun secara garis besar terbagi menjadi dua yakni pemodelan peta indikasi LP2B pada wilayah yang belum memiliki penetapan LP2B dan evaluasi terhadap implementasi LP2B pada wilayah yang sudah menetapkan luasannya.   ABSTRACTAlong with the dynamics of development marked by economic and demographic growth in Indonesia, every year the conversion of agricultural land to non-agricultural land is increasing. This condition certainly threatens food security in Indonesia. Therefore, the government is trying to suppress the conversion of agricultural land by issuing Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land or abbreviated as PLP2B. This article aims to analyze research trends regarding land use change and sustainable food agriculture (LP2B). The method used is the PRISMA Framework to determine the number of articles to be analyzed. The analysis of the articles that have been determined is carried out using bibliometric analysis which is processed through Rstudio. The results show that the study of land use change is basically divided into two klasters. In the first klaster, the study places more emphasis on land use and its influencing factors (human activities, deforestation, population/anthropogeny, sustainable development) as well as the method often used in the study, namely remote sensing. While in the second klaster, the studies are related to the environment, namely vegetation, agriculture, ecosystems, conservation, and humans. The study of LP2B is broadly divided into two, namely modeling of LP2B indication maps in areas that do not yet have LP2B determinations and evaluation of LP2B implementation in areas that have determined their area.
Perspektif Pemangku Kepentingan Terhadap Indikator Perubahan Penggunaan Lahan Sawah: Studi Kasus di Jawa dan Luar Jawa Adnan, Asmadi
Jurnal Pertanahan Vol 12 No 2 (2022): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v12i2.181

Abstract

ABSTRAKKajian ini bertujuan menelaah/menganalisis perspektif berbagai indikator penyebab yang mendorong dan mencegah perubahan penggunaan lahan sawah (PPLS) yang terjadi di Jawa dan luar Jawa, serta kebijakan strategis untuk mengamankan luas lahan baku sawah (LLBS). Kajian ini merupakan studi komparasi (comparative study) antara wilayah Jawa dan luar Jawa dilandasi metode gabungan kualitatif dan kuantitatif (mixed methods) serta case studies and field research menggunakan metode kombinasi desain concurrent triangulation mengenai perspektif terhadap berbagai indikator pendorong, pencegah, dan kebijakan strategis PPLS. Penelitian berlokasi di 4 provinsi dan 4 kabupaten sampel yang dipilih dengan metode purposive sampling, didukung hasil analisis statistik dan penghitungan nilai skor bobot indikator (NSB-I) sebagai gambaran pengaruhnya menurut perspektif responden. Hasil penghitungan NSB-ID (pendorong) penyebab kerentanan PPLS, terdapat 3 indeks perspektif pendorong utama/tertinggi, yaitu di Jawa: 1) daerah belum mempunyai program pengendalian TR, 2) sawah di wilayah padat penduduk, dan 3) sawah dekat kawasan perdagangan/jasa, sedangkan luar Jawa: 1) sawah dekat jalan raya non-TOL, 2) daerah belum mempunyai program pengendalian TR, dan 3) sawah dekat kawasan permukiman. Hasil hitung NSB-IC (pencegah) pengamanan PPLS, terdapat 3 indeks pencegah utama/tertinggi, yaitu di Jawa: 1) pemanfaatan ruang sejalan RTRW/RDTR/Zonasi, 2) penetapan sawah dalam RRTR/RDTR/Zonasi, dan 3) penetapan sawah dalam LP2B ada peta lokasinya, sedangkan di luar Jawa: 1) penetapan sawah dalam LP2B, 2) penetapan sawah dalam RRTR/RDTR/ Zonasi, dan 3) penetapan sawah dalam LP2B ada peta lokasinya. Hasil NSB-IKS (kebijakan strategis) mempertahankan LLBS, terdapat 2 NSB-IKS utama/tertinggi, yaitu di Jawa: 1) pemetaan lokasi dan LLBS perlu dilakukan menjadi sasaran strategis, dan 2) pencegahan PPLS dan pengamanan LLBS perlu sinkronisasi pembiayaan, sedangkan Luar Jawa: 1) pencegahan PPLS dan pengamanan LLBS perlu sinkronisasi pembiayaan, dan 2) evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTR untuk sawah dan pengamanan LLBS perlu sinkronisasi pembiayaan.   ABSTRACTThis study aims to examine/analyze the perspectives of various causal indicators of the drivers and prevention of changes in paddy land use (PPLS) that occur in Java and Outside Java, as well as strategic policies to secure the area of raw rice fields (LLBS). This study is a comparative study between Java and Outside Java based on mixed methods of qualitative and quantitative (mixed methods) as well as case studies and field research using a combination of concurrent triangulation design methods regarding perspectives on various indicators of driving, preventing and strategic policies of PPLS. The research located in 4 provinces and 4 sample districts, was selected using the purposive sampling method, supported by the results of statistical analysis and calculating the value of the indicator weight score (NSB-I) as an illustration of the effect according o the respondent’s perspective. The results of the calculation of the NSB-ID (driver) causing the vulnerability of PPLS, there are 3 indices of the main/highest driving perspective, namely in Java: 1) the area does not have a TR control program, 2) rice fields in densely populated areas, and 3) rice fields near trade areas/services, while Outside Java: 1) rice fields near nonTOL highways, 2) areas that do not have a TR control program, and 3) rice fields near residential areas. The results of the calculation of the NSB-IC (prevention) for PPLS security, there are 3 main/highest prevention indices, namely in Java: 1) space utilization in line with RTRW/RDTR/ Zonation, 2) determination of rice fields in RRTR/RDTR/Zonasi, and 3) determination of rice fields in LP2B there is a location map, while outside Java: 1) determination of rice fields in LP2B, 2) determination of rice fields in RRTR/RDTR/Zonasi, and 3) determination of rice fields in LP2B there is a location map. The results of the NSB-IKS (strategic policy) to maintain LLBS, there are 2 main/highest NSB-IKS, namely in Java: 1) location mapping and LLBS need to be carried out as strategic targets, and 2) PPLS prevention and LLBS security need financing synchronization, while outside Java: 1) prevention of PPLS and securing of LLBS need synchronization of financing, and 2) evaluation of the suitability of space utilization with RTR for rice fields and security of LLBS need synchronization of financing.
Analisis Determinan Efisiensi Penggunaan Lahan di Kawasan Indonesia Bagian Barat: Pendekatan Slack Base Model Fajr, Moh Najikhul; Istifadah, Nurul; Pratama, Backtiar Putra
Jurnal Pertanahan Vol 12 No 2 (2022): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v12i2.182

Abstract

ABSTRAKUrbanisasi yang semakin tinggi menciptakan berbagai tantangan bagi pemanfaatan tutupan lahan. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana faktor aglomerasi provinsi terhadap efisiensi penggunaan lahan di kawasan Indonesia Bagian Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder melalui Datastream BPS mencakup seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan Jawa serta 2 Provinsi di Kalimantan selama 2015-2019. Penelitian ini menggunakan teknik analisis efisiensi slack based model dan regresi panel dinamis: generalized method of moments. Hasilnya menunjukkan bahwa struktur industri berpengaruh negatif dan ketimpangan berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi penggunaan lahan. Perubahan struktur industri menyebabkan peningkatan penggunaan lahan sehingga berimplikasi pada share inputresidual. Di sisi lain, daerah yang relatif terbatas dalam pendapatan menyebabkan perpindahan industri sehingga outputmengalami peningkatan tanpa adanya residual input. ABSTRACTIncreasing urbanization creates various challenges for land cover utilization. On this basis, this study aims to test the extent of provincial agglomeration factors to land use efficiency in the Western Indonesia region. This study used secondary data through BPS data streams covering all provinces on the islands of Sumatra and Java as well as 2 provinces in Kalimantan during 2015-2019. This study used efficiency analysis: slack-based model and dynamic panel regression : generalized method of moments. The results show that industrial structure negatively affects, and inequality has a significant positive effect on land use efficiency. Changes in industrial structure led to increased land use, which has implications for residual input share. On the other hand, areas that are relatively limited in income cause industrial displacement so that output increases in the absence of residual inputs.
Sertipikasi Hak Atas Tanah Melalui Peningkatan Produk K3 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Prihatin, S.M.
Jurnal Pertanahan Vol 12 No 2 (2022): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v12i2.183

Abstract

ABSTRAKPeningkatan produk K3 menjadi sertipikat hak atas tanah (produk K1) dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan suatu upaya yang potensial untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini merupakan studi kasus di Kabupaten Karangasem, yang ditujukan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam sertipikasi hak atas tanah melalui peningkatan produk K3 PTSL. Hasil analytical hierarchy process (AHP) di lokasi penelitian diketahui bahwa dari tujuh tahapan kegiatan PTSL, kendala-kendala pada saat pengumpulan data yuridis (33,7%), penelitian data yuridis (25,0%), dan pengumpulan data fisik (13,5%) menjadi tiga kendala utama dalam peningkatan produk K3 PTSL menjadi sertipikat hak atas tanah (produk K1). Upaya yang bisa dioptimalkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem untuk mempercepat proses peningkatan produk PTSL adalah dengan melakukan stock-opname berkas-berkas K3, dan melakukan koordinasi dengan aparat desa setempat untuk memenuhi kelengkapan data yuridis. ABSTRACTImproving K3 products to land rights certificates (K1 products) in the complete systematic land registration (PTSL) is a potential effort to be followed up in order to increase legal certainty of land rights. This research with a qualitative approach is a case study in Karangasem Regency, which aimed at analyzing the obstacles faced in the certification of land rights through the improvement of PTSL’s K3 products. The results of the AHP survey analysis in all research locations revealed that of the seven stages of PTSL activities, the obstacles during juridical data collection (33.7%), juridical data research (25.0%), and physical data collection (13.5% ) are the three main obstacles in upgrading PTSL’s K3 products to land rights certificates (K1 products). Efforts that can be optimized by the Land Office of Karangasem Regency to speed up the process of improving PTSL products are by stock-taking K3 files, and coordinating with local village officials to fulfill the completeness of juridical data.
Analisis Fungsi Perolehan Tanah oleh Bank Tanah Ditinjau dari Hak Menguasai Negara Siswoyo, Siswoyo; Imran, Imran
Jurnal Pertanahan Vol 12 No 2 (2022): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v12i2.184

Abstract

ABSTRAKLahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melahirkan Bank Tanah dengan fungsi perolehan tanah banyak mengalami kritikan di kalangan masyarakat dan pemerhati agraria dikarenakan dianggap bertentangan dengan hak menguasai negara terhadap bumi, air, dan kekayaan di dalamnya pada Pasal 33 Ayat (3) UUD Tahun 1945. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep hak menguasai dari negara sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 serta mengetahui fungsi perolehan tanah oleh Bank Tanah ditinjau dari hak menguasai dari negara. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan sejumlah literatur yang membahas mengenai objek penyelidikan. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan konseptual. Bahan yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hak menguasai oleh negara pada Pasal 33 Ayat (3) UUD Tahun 1945 adalah konsepsi kedaulatan rakyat sebagai pemilik bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya yang kemudian rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hadirnya Bank Tanah dengan fungsi perolehan tanah membuat hak menguasai negara terhadap tanah mengalami perkembangan dibanding sebelumnya. Negara dapat melakukan tindakan pengelolaan (beheersdaad) terhadap tanah melalui instrumen badan hukum negara yaitu Bank Tanah. ABSTRAKThe birth of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, which gave birth to a Land Bank with the function of acquiring land, has experienced a lot of criticism among the public and agrarian observers because it is considered contrary to the state’s right to control the earth, water, and wealth in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The purpose of this study is to determine the concept of state control rights in accordance with Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and to find out the function of land acquisition by the Land Bank in terms of state control rights. This research is a doctrinal research that utilizes primary and secondary legal materials in the form of laws and regulations, court decisions, and a number of literatures that discuss the object of investigation. The approach used is statutory and conceptual. The collected materials were analyzed descriptively qualitatively. The right to control by the state in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the concept of people’s sovereignty as the owner of the earth, water and natural resources in which the people collectively give a mandate to the state to make policies (beleid), management actions (bestuursdaad), regulation (regelendaad), management (beheersdaad) and supervision (toezichthoudensdaad) for the purpose of the greatest prosperity of the people. The presence of the Land Bank with the function of land acquisition has made the state’s right to control land more developed than before. The state can carry out management actions (beheersdaad) on land through the instrumen of a state legal entity, namely the Land Bank.
Analisis Tagar #WadasMelawan di Media Sosial Twitter Menggunakan Social Network Analysis (SNA) Nursiyono, Joko Ade; Dewi, Ima Sartika
Jurnal Pertanahan Vol 12 No 2 (2022): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembebasan tanah Desa Wadas untuk pembangunan Bendungan Bener telah menimbulkan kontroversi antara warga dan pemerintah. Pembangunan Bendungan Bener diharapkan dapat menampung air untuk irigasi lahan pertanian, menyuplai air baku dan energi listrik. Di balik kemanfaatannya, pembangunan Bendungan Bener menimbulkan kerugian besar yang dapat merusak ekosistem. Sebagai bentuk penolakan, netizen membuat tagar #WadasMelawan yang tersebar luas di jejaring Twitter. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang utama dalam penyebarluasan tagar #WadasMelawan dengan menggunakan Social Network Analysis (SNA). Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari Twitter dan diolah dengan menggunakan perangkat lunak Gephi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 1.005 aktor dengan jumlah interaksi sebanyak 1.471 kali. Kedekatan antar aktor bernilai 7, artinya jarak antar aktor cukup dekat dan interaksi antar aktor cukup mudah. Indikator yang digunakan untuk mengetahui aktor yang paling berpengaruh yaitu degree centrality, closeness centrality, betweenness centrality, eigenvector centrality, dan follower rank. Hasilnya, interaksi yang tercipta dalam jaringan tagar #WadasMelawan didominasi oleh akun @oposisicerdas dan @geloraco. ABSTRACTThe land acquisition of Wadas Village for the construction of the Bener Dam has attracted controversy. Bener Dam is expected to hold water for irrigation of agricultural land, supplying water for household and electrical energy. Behind its usefulness, the construction of the Bener Dam causes huge losses that can damage the ecosystem. As a form of rejection, netizens created the hashtag #WadasMelawan that is widespread on Twitter. The study aims to identify the main actors in spreading #WadasMelawan hashtags using Social Network Analysis (SNA). The data used in the study was collected from Twitter and processed using Gephi. The results showed that there were 1,005 actors with the number of interactions as many as 1,471 times. The closeness between actors is 7, it means the distance between actors is quite close, and the interaction between actors is quite easy. Indicators used in this study to determine the most influential actors are degree centrality, closeness centrality, betweenness centrality, eigenvector centrality, and follower rank. As a result, the interactions created in the hashtag network #WadasMelawan are dominated by @oposisicerdas and @geloraco accounts.
Urgensi Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Mediasi Elektronik Dalam Era Disrupsi Amrin, Reza Nur
Jurnal Pertanahan Vol 13 No 1 (2023): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v13i1.188

Abstract

ABSTRAKIndonesia telah memasuki era industri 4.0 yang ditandai adanya disrupsi dari segala sektor. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyambut hal ini dengan berbagai transformasi digital untuk memenuhi kebutuhan layanan publik. Salah satu layanan publik yang belum dilaksanakan perubahan dari sistem konvensional menuju sistem elektronik adalah mediasi. Tujuan penelitian ini adalah membahas urgensi kebutuhan mediasi elektronik dalam menunjang layanan publik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundangan-undangan dan kajian pustaka. Pendekatan analisis konten untuk mengetahui implementasi mediasi elektronik di luar penyelesaian kasus pertanahan dan urgensi penerapannya melalui analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mediasi elektronik dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 diiringi dengan perbaikan pada kelemahan dan ancaman yang dapat terjadi agar kendala-kendala yang ada dapat terminimalisir. Kementerian ATR/BPN belum memiliki peraturan atau pedoman secara khusus terkait penyelesaian kasus pertanahan secara elektronik. Mediasi elektronik mampu menyelesaikan permasalahan terkait ketidakhadiran para pihak yang berkasus. Kendala yang paling banyak ditemukan dalam implementasi mediasi elektronik seperti kualitas mediator dan jaringan internet yang belum merata. Solusi yang dapat diberikan adalah peningkatan kualitas mediator dan pembuatan pedoman penyelesaian kasus pertanahan melalui mediasi. ABSTRACTIndonesia has entered the industrial era 4.0 was marked by disruption from all sectors. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of Republic Indonesia welcomed this with various digital transformations to meet the needs of public services. One of the public services that has not implemented a change from a conventional system to an electronic system is mediation. The purpose of this study is to discuss the urgency of the need for electronic mediation in supporting public services. The method used is descriptive qualitative with secondary data collection obtained from laws and regulations and literature review. A content analysis approach to find out the implementation of electronic mediation outside of resolving land cases and the urgency of its implementation through a SWOT analysis. The results of this study are that electronic mediation can be carried out in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 and Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 accompanied by improvements to weaknesses and threats that can occur so that existing obstacles can be minimized. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of Republic Indonesia does not yet have specific regulations or guidelines regarding the electronic resolution of land cases. Electronic mediation is able to solve problems related to the absence of the parties involved in the case. The most common obstacles found in the implementation of electronic mediation are the uneven quality of mediators and internet networks. Solutions that can be given are improving the quality of mediators and making guidelines for settling land cases through mediation.
Digitalisasi Inovasi Layanan Pertanahan: Pengecekan Sertipikat Online di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Prasetyo, Danang Bagus; Saefudin, Arif
Jurnal Pertanahan Vol 13 No 1 (2023): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v13i1.190

Abstract

ABSTRAKDalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat, pemerintah diharapkan melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan publik demi mencapai good governance. Di Indonesia, salah satu contohnya adalah layanan publik di bidang pertanahan yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sebagai bagian dari instansi pemerintah tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga mengembangkan inovasi dalam layanan pengecekan sertipikat secara online guna mencapai tujuan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi inovasi layanan pengecekan sertipikat secara online dan faktor-faktor apa yang memengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif jenis studi kasus, yang digunakan untuk memahami proses dan makna dari kasus pelayanan pengecekan sertipikat secara online di Kabupaten Purbalingga. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dan kajian dokumen. Sumber informan adalah masyarakat dan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan pengecekan sertipikat secara online dapat meningkatkan performa Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel kepada pemohon atau masyarakat. Masyarakat menanggapi positif pergeseran kearah digitalisasi inovasi pelayanan ini. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan informasi mengenai inovasi layanan tersebut dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi inovasi tersebut dapat dibagi menjadi internal seperti visi dan strategi, sumber daya manusia, struktur organisasi, budaya organisasi, dan eksternal seperti ketersediaan teknologi dan kebijakan pemerintah. Rekomendasi dari penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan program yang lebih matang dan berkelanjutan dalam inovasi pelayanan publik di masa depan. ABSTRACTIn the era of rapidly advancing science and technology, it is expected that the government will innovate its provision of public services in order to achieve good governance. In Indonesia, one example is the public service in the field of land management, which is managed by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency. As part of this government agency, the Purbalingga Regency Land Office has developed an innovation in online certificate-checking services in order to achieve this goal. The research aims to evaluate the implementation of the innovation of online certificate, checking services and the factors that influence it. The method used in this research is a qualitative method of case study, which is used to understand the process and meaning of the case of online certificate-checking services in Purbalingga Regency. Researchers used interviews and document review methods to collect data in this study. Sources of informants are the community and Purbalingga Regency Land Office, officers. Data analysis in this study consists of three stages: data condensation, data presentation, and conclusion drawing or verification. The results showed that online certificatechecking services could improve the performance of the Purbalingga Regency Land Office in providing fast, precise, transparent, and accountable services to applicants or the community. The community responded positively to the shift towards digitalization of this service innovation. Based on the research results, information is obtained about the innovation of the service and the factors that affect it. Factors influencing the implementation of such innovations can be divided into internal such as vision and strategy, human resources, organizational structure, and organizational culture; and external such as the availability of technology and government policies. The recommendations from this study aim to develop a more mature and sustainable program of public service innovation in the future.

Page 5 of 9 | Total Record : 86

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 2 (2025): Jurnal Pertanahan Vol 15 No 1 (2025): Jurnal Pertanahan Vol 14 No 2 (2024): Jurnal Pertanahan Vol 14 No 1 (2024): Jurnal Pertanahan Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Pertanahan Vol 13 No 1 (2023): Jurnal Pertanahan Vol 12 No 2 (2022): Jurnal Pertanahan Vol 12 No 1 (2022): Jurnal Pertanahan Vol 11 No 2 (2021): Jurnal Pertanahan Vol 11 No 1 (2021): Jurnal Pertanahan Vol 10 No 2 (2020): Jurnal Pertanahan Vol 10 No 1 (2020): Jurnal Pertanahan More Issue