cover
Contact Name
Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si.
Contact Email
haedar652002@yahoo.com.au
Phone
-
Journal Mail Official
haedar652002@yahoo.com.au
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Ilmu Administrasi Publik
ISSN : 20866364     EISSN : 25497499     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Jurnal ini akan tetap diterbitkan dua kali dalam setahun yang akan menghadirkan tulisan ilmiah dalam bidang ilmu administrasi publik. Jurnal ini adalah media publikasi untuk menyalurkan karya ilmiah para dosen, teoritisi dan praktisi di bidang administrasi publik, serta pemerhati administrasi publik.
Arjuna Subject : -
Articles 492 Documents
Tahapan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Di Desa Dungaliyo Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo Ferdi S Gani
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 5, No 1 (2015)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v5i1.1060

Abstract

Ketidakpekaan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tersebut, dapat mengakibatkan masyarakat kurang merasa memiliki (sense of belonging) terhadap hasil-hasil pembangunan,  bahkan lebih lanjut menimbulkan akibat yang fatal dalam arti politis, yaitu memunculkan sikap apatis, frustasi, kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan kepada pemerintah, dimana pada puncaknya sering menimbulkan ketegangan yang serius antara pemerintah dan rakyat, yang terlihat dari banyaknya contoh kasus yang menunjukkan masyarakat menentang upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah, seperti: 1) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Dungaliyo telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi melalui prinsip PPIP yakni  Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat, 2) Kehadiran masyarakat dalam tahapan perencanaan lebih berfungsi sebagai pendengar, 3) Kendala yang ditemukan adalah tingkat pendidikan masyarakat penerima, belum terciptanya suasana dan kondisi yang mendukung bagi partisipasi masyarakat, kejenuhan akibat proses yang panjang. Sehingga perlu proses sosialisasi yang lebih mendalam bagi masyarakat, sehingga masyarakat lebih dapat menemukan atau mengenali masalah berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, 4) Para elit desa dan pelaku PPIP harus memberikan pemahaman dan bimbingan secara kontinyu dalam setiap kesempatan kepada masyarakat, dan 5) Hendaknya senantiasa memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat misalnya: memilih waktu yang tepat untuk menyelenggarakan forum-forum musyawarah. Kata Kunci: Partisipasi, Pembangunan.
Government and Community Conflict Resolution in Gold Mining Areas without Permission of Bungo District, Jambi Province Rupaiedah, Ane; Kismartini, Kismartini
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v10i1.14610

Abstract

Unlicensed Gold Mining in Bungo District caused prolonged conflict between the government and the community. This research is intended to analyze and describe the conflict resolution between the government and the community in the Unlicensed Gold Mining Area in Bungo District. In conducting research the Galtung Conflict Resolution theory is used with qualitative descriptive methods and Milles and Huberman data analysis techniques. The results showed that the process of resolving conflicts of gold mining without permission between the government and the community in Bungo District was carried out in several stages, namely: 1. Peacekeeping at this stage did not provide a deterrent effect for illegal gold miners, this is because during a joint operation of the TNI-POLRI and SatPOLPP occurred , gold miners have already escaped, 2. Peacemaking at this stage the Regional Government has coordinated with Rio or the village head together with the community to find solutions to the PETI problem. The solution offered by the community is the determination of a people's mining area (WPR), 3. Peacebuilding Bungo regency Regional Government through an integrated team to supervise the implementation of the PETI problem in its implementation is still constrained by social factors where the existence of changes in livelihoods that occur from generation to generation demanded on economic needs, and political factors in which there is a pattern of relations between law enforcement officials and cukong or people who facilitate gold mining without permission. To respond to the PETI problem in Bungo Regency: 1). The Bungo District Government needs to crack down on gold miners without permission, 2). Outreach will take place on the impacts of gold mining without permission, 3). Need to make a Regional Regulation (PERDA) in the management of community mining.
Implementasi Kebijakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Lokal Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Nursalam .
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v1i1.133

Abstract

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang sering mengalami berbagai masalah yang berkaitan dengan ketahanan pangan seperti kelangkaan pangan, gagal panen, dan busung lapar. Sementara itu, pada sisi lain luas panen yang dioptimalkan baru mencapai  45 persen dari potensi luas panen tanaman pangan lokal yang mencapai 210.000 ha., belum lagi dikaitkan dengan potensi lahan yang cukup memadai. Kesenjangan dalam peningkatan produksi tanaman pangan lokal salah satu determinannya adalah persoalan implementasi kebijakan yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi yang berasal dari media massa yaitu Pos Kupang dan Kompas. Penelitian ini menggunakan model model teori Jones (1994), yang memiliki tiga dimensi, yakni organisasi, interpretasi dan aplikasi. Keseluruhan dimensinya dianggap relevan dengan kondisi yang terjadi dalam implementasi kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peningkatan produksi tanaman lokal belum optimal sehingga masih terdapat kesenjangan yang besar antara produksi dengan potensi tanaman pangan lokal. Beberapa masalah mendasar yang perlu mendapat perhatian yaitu masalah kurangnya pelibatan para implementor pada tataran operasional, masalah koordinasi pelaksanaan antar unit yang terkait; dan masalah klasik yaitu anggaran yang memadai untuk program peningkatan produksi tanaman pangan lokal.Kata Kunci: Implementasi, Pangan Lokal, dan Ketahanan Pangan
The Influence of Leadership and Work Environment on Employee Performance at PT. Suksesindo Pratama in Jakarta Mukhlis Catio
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v10i1.14468

Abstract

To achieve the goals of the company, then a leader must apply a leadership style to manage his subordinates because a leader will greatly influence the success of the organization in achieving its objectives. This study aims to determine the effect of leadership and work environment on employee performance at PT. Suksesindo Pratama in Jakarta. The method used was explanatory research with a sample of 60 respondents. The analysis technique uses statistical analysis with regression testing, correlation, determination, and hypothesis testing. The results of this study leadership have a significant effect on employee performance by 45.5%, hypothesis testing obtained significance 0,000 <0.05. The work environment has a significant effect on employee performance by 24.4%, the hypothesis test obtained a significance of 0,000 <0.05. Simultaneous leadership and work environment significantly influence employee performance by 50.7%, hypothesis testing obtained significance 0,000 <0.05
Implementasi Keputusan Stratejik (Suatu Studi di Universitas Negeri Makassar) Fakhri Kahar
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v1i1.125

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: mendeksripsikan implementasi keputusan stratejik, mendiskripsikan ketercapaian sasaran implementasi setiap keputusan stratejik, dan  mendeskripsikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi keputusan stratejik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara pelaksanaannya adalah survei. Lokus penelitian yaitu Universitas Negeri Makassar. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu rektor dan pembantu rektor, dekan fakultas, ketua lembaga, anggota senat, dan kepala biro. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara,  dokumentasi, dan angket. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Hasil penelitian menunjukkan implementasi keputusan stratejik terpilih yakni peraturan akademik dan rencana strategik belum optimal.
Model Manajemen Mutu Terpadu Pelayanan Kesehatan Untuk Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar hidayah, nur
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 5, No 1 (2015)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v5i1.1062

Abstract

Peningkatan mutu suatu organisasi rumah sakit sangat bergantung pada pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk itu dibutuhkan suatu pengembangan model manajemen mutu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang baik dapat digunakan dalam pengembangan rumah sakit kota Makassar. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan merekomendasikan model manajemen mutu pelayanan kesehatan dalam pengembangan rumah sakit kota Makassar. Hasil yang diperoleh adalah kriteria minimal/batas ambang (threshold) terdiri atas 6 aspek yaitu tata laksana/governance, SDM, infrastruktur, finansial, strategi planning dan measurement, yang dijabarkan dengan indikator sesuai kriteria normatif (benchmarking) yang tersedia, berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, dapat tercapai, dapat dijangkau, dapat dimengerti, dan layak/tepat. Dua faktor utama yang mempengaruhi model yaitu, (a) faktor internal (mutu, proses, dan sistem) dan (b) faktor eksternal (lingkungan, K3, sosial dan budaya). Pengembangan model melewati fase-fase pengembangan yaitu (a) pendefinisian (define), (b) perancangan (design), (c) pengembangan (develop), dan penyebaran (dessiminate). Kata Kunci: Model Manajemen Mutu Terpadu, Pelayanan Rumah Sakit
Revitalisasi Manajemen Pelatihan Tenaga Kerja (Studi Kasus Pada Balai Latihan Kerja Industri Makassar) Fitroh Hanrahmawan
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v1i1.135

Abstract

Penelitian ini dilakukan pada Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Makassar. Fokus penelitian ini adalah manajemen pelatihan pada BLKI Makassar dalam mendukung penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar. Hasil yang diharapkan adalah untuk mengetahui: 1) perencanaan program pelatihan pada BLKI Makassar; (ii) pengembangan program pelatihan pada BLKI Makassar; 2) pelaksanaan pelatihan pada BLKI Makassar; 3) evaluasi pelatihan pada BLKI Makassar; dan 4) revitalisasi manajemen pelatihan pada BLKI Makassar dalam mendukung penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu: wawancara partisipan dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perencanaan Program Pelatihan pada BLKI Makassar yang berfokus pada identifikasi kebutuhan pelatihan telah dilaksanakan sesuai alokasi dana proyek yang tersedia. 2) Pengembangan Program Pelatihan pada BLKI Makassar yang berfokus pada kerjasama pelatihan secara internal masih terjadi dikotomi jurusan serta ego sektoral dan kerjasama eksternal dengan perusahaan kurang berkembang bahkan kerjasama program pemagangan berjenjang belum ada lagi. 3) Pelaksanaan Program Pelatihan pada BLKI Makassar berfokus pada pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi (CBT) belum sepenuhnya dilaksanakan. 4) Evaluasi Pelatihan pada BLKI Makassar menunjukkan bahwa penilaian pelayanan pelatihan telah dilakukan namun hasilnya sebatas menjadi bahan koreksi dan perbaikan bagi manajemen. 5) Dukungan revitalisasi manajemen pelatihan pada Balai Latihan Kerja Industri Makassar terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar, menunjukkan bahwa BLKI Makassar sangat mendukung penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar.
Work Culture Analysis, Professionalism, Work Motivation In Improving The Quality Of Employment Education In Padang State University Adelyn Alista Utami; Aldri Frinaldi
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v10i1.13790

Abstract

The big challenge facing bureaucracy is how they are able to carry out activities efficiently and effectively. Therefore, so far bureaucracy has been identified with convoluted performance, structure that is too large, full of collusion, corruption and nepotism, and there are no definite standards. Padang State University has currently carried out bureaucratic reform agendas from 2010 to 2014. Although not yet comprehensive and very well organized, the change agenda has been implemented and the results have been felt by employees and related stakeholders. However, the long road to bureaucratic reform continues, the challenges and problems of the bureaucracy have not been completely completed, requiring solutions and solutions to solve bureaucratic problems and create a professional bureaucracy. This study aims to determine the direct and indirect effects of work culture, professionalism and work motivation variables on the quality of work of educational staff at Padang State University. The method used is a quantitative method, with a survey approach. The study population was all education staff employees in the rector of Padang State University. The number of research samples was determined using the Slovin formula. The number of research samples as many as 160 people were determined by proportional stratified random sampling technique. The instrument used was a questionnaire that had been tested for validity and reliability. This study found that partially and simultan, work culture variables, professionalism and work motivation had a direct and indirect influence on the quality of work of educational staff at Padang State University.
Kontigensi Perilaku Birokrasi Pemda: Reviu Hasil Penelitian Disertasi Almarhum Dr. Kadjatmiko, M.Soc.Sc. Surya Dharma; Simatupang Patar
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v1i1.130

Abstract

Each organization, include the organization of kabupaten and kota governments in Indonesia unavoidably needs bureaucracy. The behaviour of bureaucracy is not independent, but attributable to and affected by other factors. The result of the research is the behaviour of the bureaucracy of governments in kabupatens and kotas was marked with the strengthening of the characteristics of professional bureaucratic behaviour in the form of being open, adaptive and appreciative; form of activities that are based on formal and informal relation; nature of common activities bound by shared vision and mission of providing public services, etc. The existing local government’s leadership, organizational structure and learning organization are perceived as the main driver in building trust among colleagues that leads to organizational change. Therefore, these factors does have significant effect on bureaucracy.
UPAYA STRATEGIS PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) yasin, hendrik
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 5, No 1 (2015)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v5i1.1064

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada pada program kelompok usaha bersama (KUBE) di Desa Kuala serta menjelaskan upaya strategis dalam pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha (KUBE) di Desa Kuala. Penelitian ini dilakukan di Desa Kuala Kecamatan Kaidipan Kabupaten Bolaang Mongondow.Hasil penelitian menujukkan bahwa KUBE di desa kuala memiliki potensi, yang terdiri dari Cateringan, Perbengkelan, dan pertukangan meubel. Tetapi yang paling menonjol dan aktif sampai dengan saat ini adalah cateringan. Ada beberapa masalah yang di hadapi anggota kelompok dalam usaha, seperti: kurangnya modal usaha, masih belum terpenuhinya fasilitas yang di butuhkan serta alat-alat yang harus di sediakan. Untuk mengatasi permasalahan dalam kelompok usaha bersama (KUBE) diperlukan suatu strategi berupa: Sosialisasi, kebijakan Pemerintah dalam pengaturan KUBE yang sudah berjalan dan yang masih baru agar lebih cepat maju dan terarah dalam mengelola cateringan yang ingin dikembangkan. Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi, Kelompok Usaha Bersama