cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11, No 2 (2016)" : 12 Documents clear
HARMONISASI KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH Muhammad Akbal
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.618 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v11i2.2800

Abstract

ABSTRAK: Implementasi otonomi daerah dilandasi oleh semangat untuk mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari pendekatan yang sifatnya sentralistik menuju kepada pemerintahan daerah yang desentralistik. Namun perubahan tersebut akan menimbulkan permasalahan lain, seperti adanya peraturan perundang-undangan sektoral yang belum sesuai dengan undang-undang otonomi daerah. Akibatnya terjadi tarik menarik kewenangan antara pusat dengan daerah dan bahkan terkadang antar daerah sendiri. Oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dasar dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta bagaimana meminimalisir peluang timbulnya konflik kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Tipe penelitian ini adalah hukum normatif di bidang hukum tata negara, yang mengkaji tentang bagaimana mewujudkan harmonisasi kewenangan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Bahan-bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, serta menyusunnya secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia pada dasarnya adalah pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom yang dibingkai dalam sistem negara kesatuan. Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat dapat dilakukan baik melalui dekonsentrasi, delegasi ataupun devolusi. Bentuk atau model pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, dapat dilakukan baik secara simetris maupun asimetris. Upaya untuk mengurangi atau meminimalisir peluang timbulnya konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilakukan dengan cara mengamandemen atau merevisi beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron atau tidak sejalan kebijakan otonomi daerah. Harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan desentraliasi dan Otonomi Daerah merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam membentuk atau melahirkan peraturan perundang-undangan yang baik dan implementatif.
PENINGKATAN DAYA SERAP SISWA MELALUI PENERAPAN METODE DISKUSI JIGSAW DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI SMA NEGERI 21 MAKASSAR Andi Wahidah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.155 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v11i2.2811

Abstract

ABSTRAK: Upaya mencerdasan bangsa harus ditunjang dengan proses pendidikan yang terencana dan berkualitas sebagai suatu proses transformasi nilai-nilai edukatif. Oleh karena itu, sebagai hal yang fundamental, maka baik pendidikan formal, informal maupun nonformal harus saling menunjang dan saling mengisi hingga mencapai taraf pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan, maka adapun kesimpulan yang apat diberikan adalah sebagai berikut : tingkat partisipasi dan daya serap siswa dalam kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran ekonomi sebelum menggunakan model jigsaw di kelas X.1 SMA Negeri 21 Makassar masih kurang. Tingkat partisipasi dan daya serap siswa dalam kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran ekonomi di kelas X.1 SMA Negeri 21 Makassar dengan menggunakan metode diskusi model jigsaw mampu meningkatkan partisipasi dan daya serap siswa. Berdasrakan kesimpulan diatas maka dapat ditarik beberapa sara-saran yang dapat diberikan yaitu: Sebaiknya guru senantiasa meningkatkan kompetensinya sebagai tenaga pendidik profesional yang handal dan tangguh sesuai dengan undang-undang Guru dan Dosen dan yang kedua sebaiknya guru senantiasa mampu mengembangkan metode belajar mengajar yang dipergunakannya agar siswa mampu memiliki tingkat partsipasi daya dan serap yang baik dalam kegiatan belajar mengajar. KATA KUNCI: Daya Serap, Metode Jigsaw

Page 2 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025) Volume 20, Nomor 1 (April 2025) Vol 19, No 2 (2024) Vol 19, No 1 (2024) Vol 18, No 2 (2023) Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue