cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 19, No 2 (2024)" : 15 Documents clear
PERAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP ORIENTASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024 (KASUS DI SMAN 3 BARRU) Sari, Futri; Rifdan, Rifdan; Najamuddin, Najamuddin
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.63418

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) orientasi politik siswa SMAN 3 Barru mengenai pemahaman dan persiapan dalam memilih calon presiden. (2) pemahaman pemilih pemula terhadap media sosial Instagram. (3) kendala yang di hadapi oleh pemilih pemula terhadap penggunaan media sosial Instagram dalam partisipasi politik. (4) peran media sosial Instagram terhadap orientasi politik pemilih pemula siswa SMAN 3 Barru pada pemilu 2024. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu venomologi dimana pendekatan ini merupakan usaha untuk mengungkap fakta mengenai apa saja alasan dari para siswa dalam memilih kanidat tersebut, apa yang melatarbelakangi para pemilih pemula menentukan pilihannya. Adapun prosuder pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi Teknik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) orientasi politik siswa sman 3 barru mengenai pemahaman dan persiapan dalam memilih calon presiden terdiri dari beberapa poin penting yakni: edukasi politik, mengakses informasi. (2 Pemahaman siswa siswi SMAN 3 Barru mengenai media sosial Instagram cukup beragam. Salah satunya pemilih pemula memahami bahwa media sosial Instagram merupakan salah satu sumber dalam memperoleh beragam informasi. yakni informasi politik yang terdapat didalamnya. (3) Kendala yang di hadapi oleh pemilih pemula terhadap penggunaan media sosial Instagram dalam partisipasi politik yakni disinformasi dan hoax, kurangnya kredibilitas sumber, kurangnya partisipasi aktif. (4) Peran Instagram terhadap orientasi politik pemilih pemula cukup besar/cukup efektif. Instagram sebagai platform media sosial yang sangat populer, memiliki potensi untuk memengaruhi pemikiran, pandangan, dan orientasi politik pemilik akun Instagram, termasuk pemilih pemula.
ANALISISI FAKTOR PENYEBAB GUGAT CERAI DI KOTA MAKASSAR (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar) Sudirman, Muh.; Umar, Firman; Suyitno, Imam
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.67150

Abstract

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan menganalisis data. Fokusnya meliputi: 1) hak perempuan untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama lantai 1 Makassar, dan 2) sudut pandang hakim ketika mengadili perkara perceraian di pengadilan yang sama. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang mengkaji tentang proses pengambilan keputusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dalam perkara perceraian. Data yang dikumpulkan terdiri dari sumber primer dan sekunder. Pemrosesan data melibatkan beberapa langkah: meninjau (mengedit) data, memberi label (mengkodekan), restrukturisasi, dan mengatur informasi. Analisisnya mengikuti pendekatan sistematis yang meliputi: 1) reduksi data, 2) pemeriksaan data (penyajian), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1) alasan utama seorang istri menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar adalah karena perselisihan dan konflik yang sedang berlangsung. Konflik tersebut mungkin timbul karena berbagai faktor, antara lain perjudian, masalah keuangan, perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, dan kepentingan pribadi lainnya yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian. 2) Dalam perkara bernomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Mks, 1791/Pdt.G/2024/PA.Mks, dan 1875/Pdt.G/2024/PA.Mks, pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang melibatkan pihak ketiga mencakup aspek filosofis, yuridis, dan non-yuridis (meta-yuridis), meliputi dimensi psikologis, sosiologis, dan etika. Pada hakikatnya, pertimbangan hakim didasarkan pada konsep shiqaq yang menjadi landasan hukum mendasar dalam mengambil keputusan dalam perkara perceraian. Setelah menelaah secara mendalam fakta-fakta hukum yang dipaparkan dalam persidangan, majelis hakim mengambil keputusan atas hal tersebut.
PERAN STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) ATAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK Astuti, Dinar; Haris, Hasnawi; Herman, Herman; Najamuddin, Najamuddin
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.63886

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan memperoleh data tentang bentuk peran strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar atas korban kekerasan seksual pada anak. 2) Mengetahui dan memperoleh data tentang upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar atas korban kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitastif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini ialah peran strategis yang digunakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk peran strategis yang digunakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Pserempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar atas korban kekerasan seksual ialah adanya layanan Pengaduan Masyarakat yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung, Penjangkauan Korban dilakukan sebagai upaya tindak lanjut utnuk melindungi dan menyelamatkan korban yang beresiko karena mengalami kesulitan dalam mengakses layanan di UPTD PPA Kota Makassar, Pengelolaan Kasus untuk menindaklanjuti tindakan apa yangs sesuai dengan kebutuhan layanan yang akan diterima oleh korban, Penampungan Sementara memberikan akses perlindungan sementara terhadap korban agar terhindar dari kemaungkinan yang akan membahayakan diri dan nyawa korban, Mediasi tidak diberikan layanan untuk pelaku maupun korban oleh pihak UPTD PPA Kota Makassar karena dianggap tidak memberikan perlindungan terhadap korban, Pendampingan Korban diberikan kepada individu yang menjadi korban untuk membantu mereka pulih dan mendapatkan dukungan yang mereka perlukan, ditambah dengan Rekomandasi nikah (untuk anak dibawah umur) diberikan kepada anak yang memang betul-betul membutuhkan dengan proses yang panjang dan rumit. 2) Upaya yang dilakuakn oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar atas korban kekerasan seksual pada anak yaitu upaya prefentif melalui kegiatan Sosialisasi,dan Seminar. Serta upaya represif melalui intervensi mengawal proses hukum, memberikan layanan konseling dan rehabilitasi, serta melakukan advokasi dan sosialisasi di Masyarakat agar tercita lingkungan yang lebih aman untuk anak.
PENERAPAN TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL AND CONTEN KNOWLEDGE (TPACK) OLEH GURU PENDIDIKAN PANCASILA DI MADRASAH TSANAWIYAH Shaleha, Mar'ah; Suyitno, Imam; Mustari, Mustari
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.63881

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan TPACK oleh guru Pendidikan Pancasila di MTs Negeri Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki pemahaman tentang Teknologi (TK) berupa pengetahuan mengenai perangkat keras dan perangkat lunak teknologi. Pada dimensi Pedagogical Knowledge (PK), guru menunjukkan kemampuan dalam perencanaan pembelajaran serta dalam menyelesaikan permasalahan kesulitan belajar. Namun, pada dimensi Content Knowledge (CK), guru masing-masing menghadapi kesulitan dalam materi tertentu. Untuk dimensi Technological Pedagogical Knowledge (TPK), penelitian ini menemukan bahwa belum semua guru dapat memanfaatkan media pembelajaran secara optimal untuk mendukung proses pedagogi. Pada dimensi Pedagogical Content Knowledge (PCK), terdapat salah satu guru yang belum dapat menjelaskan alasan penggunaan metode tertentu untuk materi yang berbeda. Sedangkan pada dimensi Technological Content Knowledge (TCK), guru yang memiliki pemahaman mengenai aplikasi pembelajaran yang beragam dapat menyajikan materi secara lebih inovatif. Secara keseluruhan, belum semua guru Pendidikan Pancasila di MTs Negeri Gowa dapat menerapkan TPACK dengan maksimal.
OOPTIMALISASI SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMAN 17 MAKASSAR: ANALISIS DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN Salwia, Salwia; Nurlela, Nurlela; Hidayat, Ahmad
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.66204

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari diterapkannya sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru terhadap kualitas pendidikan di SMAN 17 Makassar. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian terdiri dari guru dan peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi telah berjalan optimal, terdapat penurunan signifikan dalam kualitas pedidikan terutama dalam aspek prestasi, karakter, dan moralitas. Peserta didik yang diterima melalui sistem ini cenderung memiliki kemampuan kognitif dan motivasi belajar rendah sehingga menyulitkan guru dalam proses pembelajaran. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sekolah mengimplementasikan kelas kejuruan di bidang kedokteran, kedinasan, dan bidang lainnya dengan harapan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan daya saing sekolah.
INTEGRASI KARAKTER (BERIMAN, BERTAKWA TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, DAN BERAKHLAK MULIA) PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DI SMP NEGERi 26 MAKASSAR Fitriani, Fitriani; Suyitno, Imam; Bakhtiar, Bakhtiar; Najamuddin, Najamuddin
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.64995

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana wujud integrasi pendidikan karakter beriman, bertaqwa terhadp tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan asesmen perilaku peserta didik dalam pembelajaran pendidikan pancasila di SMP Negeri 26 makassar. Peserta didik, kepala sekolah, wakasek kesiswaan, wakasek humas, wakasek kuruikulum, guru BK, guru pendidikan pancasila, guru agama, wali kelas, guru mapel. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Integrasi karakter beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dalam capaian pembelajaran mata pelajaran pendidikan pancasila yaitu: Religius, Saling menghargai, Kekeluargaan, dan Gotong-royong. Asesmen perilaku peserta didik sebagai  perwujudan karakter ini (terhadap indikator : akhlak agama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara) pergerakannya berada pada kategori “Sedang” hingga “Baik Sekali”
KEDUDUKAN DAN HAK KREDITUR DALAM PROSES PKPU PASCA PUTUSAN PENGADILAN Hanafie, Nurharsya Khaer; Firmansyah, Firmansyah; Akmasari, Nanda Mayada; Fortuna, Dewi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.66451

Abstract

Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal mechanism that allows debtors to restructure based on approval from creditors. based on the Bankruptcy Law and PKPU, provides legal protection to creditors during the debt restructuring process. This article examines in depth the position and rights of creditors during the PKPU process and after the court decision. The research method uses a normative juridical approach to provide descriptive descriptions based on legal literature, statutory regulations and related court decisions. The research method used is a normative juridical approach with descriptive analysis of legal literature, legislation, and related court decisions. The research findings show that creditors have significant rights in the PKPU process, including the right to file a PKPU petition, the right to vote in creditor meetings, and the right to receive payments according to the agreed-upon settlement plan. Additionally, creditors have the right to demand the implementation of the settlement plan or receive a portion of the proceeds from the liquidation of the debtor's assets in the event of bankruptcy. However, the exercise of these rights often faces various challenges, such as delays in court proceedings, lack of transparency in the execution of the settlement plan, and legal uncertainties that may disadvantage creditors. The research concludes that although creditors' rights are clearly outlined in the law, practical implementation still shows gaps between theory and practice. Efforts are needed to enhance the efficiency of court processes and transparency in the execution of settlement plans to ensure optimal protection for creditors. Recommendations include improving the capacity of human resources in judicial institutions, implementing information technology to expedite administrative processes, and increasing oversight of settlement plan implementation. This article aims to contribute to the understanding and handling of issues related to the position and rights of creditors in the PKPU process, and serve as a reference for legal practitioners, academics, and stakeholders in the field of bankruptcy law and PKPU in Indonesia.
TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI DUNIA PEKERJAAN Syam, Eka Pratiwi; Masliana, Masliana; Suhaeb, Firdaus W; Idrus, Idham Irwansyah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.60928

Abstract

Tantangan dan peluang kesetaraan gender di dunia pekerjaan menjadi fokus utama dalam era kontemporer ini. Meskipun kemajuan telah terjadi, kesenjangan gender tetap menjadi isu relevan dan kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang kesetaraan gender di tempat kerja serta menganalisis dampak globalisasi dan teknologi terhadap isu ini. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa perusahaan multinasional dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan terkait digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan inklusif yang diterapkan, diskriminasi dan stereotip gender masih menjadi hambatan signifikan. Pembahasan mengungkapkan bahwa globalisasi dan perkembangan teknologi memberikan dampak ganda: di satu sisi, mereka membuka peluang untuk pekerjaan yang lebih inklusif; di sisi lain, mereka juga memperkuat beberapa bentuk diskriminasi berbasis gender. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan kebijakan inklusif, pelatihan kesadaran gender, dan peningkatan representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan. Dengan memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan ini, kesetaraan gender di tempat kerja dapat menjadi kenyataan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
URGENSI DAN IMPLIKASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PEMOHON INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK KOMUNAL Darwance, Darwance; Sari, Rafiqa; Ramadhani, Tiara
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.66642

Abstract

Indonesia memiliki keberagaman hayati, salah satunya dipengaruhi oleh faktor geografis yang berbeda, dan ini mengindikasikan banyak komoditas atau produk potensi indikasi geografis yang berpotensi untuk dilindungi. Dengan potensi yang dimiliki, sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem perlindungan indikasi geografis yang memadai. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon indikasi geografis diperluas meliputi di antaranya adalah pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota, sebaliknya menghapus kelompok konsumen sebagai pemohon. Dijadikannya pemerintah daerah sebagai salah satu pihak yang dapat berperan sebagai pemohon dalam proses pendaftaran indikasi geografis, tentu didasari dengan dasar dan pertimbangan. Di lain sisi, diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai pemohon, ternyata tidak berbanding lurus dengan jumlah indikasi terdaftar di Indonesia. Dengan kata lain, tidak ada peningkatan yang terlalu signifikan dari sebelum diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah, sampai diberikannya kewenangan itu kepada pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi dan implikasi diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai pemohon dalam proses pendaftaran indikasi geografis. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, sumber data berupa undang-undang sebagai bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder yang terdiri berupa undang-undang, serta didukung oleh bahan hukum sekunder berupa naskah akademik, risalah rapat, buku-buku hukum, jurnal-jurnal, dan data indikasi geografis yang terdaftar di DJKI, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasilnya, diberikannya kewenangan ini urgensinya adalah masyarakat lokal perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah agar lebih mudah mendaftarkan indikasi geografis sehingga jumlah indikasi geografis yang terdaftar meningkat pula. Akan tetapi, berdasarkan data yang ada, tujuan pemberian kewenangan ini belum tercapai, meskipun hal ini menunjukkan bahwa kesadaran kolektif hukum masyarakat mulai terbangun ditandai dengan banyaknya indikasi geografis yang diajukan oleh masyarakat secara kolektif melalui MPIG.
KREATIVITAS GURU IPS DALAM INTERNALISASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL BUGIS PADA PEMBELAJARAN IPS Hasni, Hasni; Jumadi, Jumadi; Najamuddin, Najamuddin; Supriatna, Nana; Sapriya, Sapriya; Holilah, Mina
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.65965

Abstract

Teacher creativity in teaching character education values is very important, especially in local contexts that are rich in cultural wisdom. This study aims to determine the creativity of social studies teachers in integrating character education values based on Bugis local wisdom into learning. This type of research uses a qualitative approach with a case study method at SMP Negeri 2 Makassar. Data were collected through observation, in-depth interviews with social studies teachers, and document analysis related to learning based on Bugis local wisdom. The data source comes from SMP Negeri 2 Makassar which has a Bugis cultural background. The results showed that the creativity of social studies teachers in integrating character education values based on Bugis local wisdom into social studies learning is to use a variety of creative methods, such as the use of Bugis folklore, traditional simulations, research projects on local culture, the use of digital visual media, environmental contextual learning, and developing character attitudes and behaviors proved effective in this study. The conclusion is that social studies teachers play a key role in internalizing Bugis local wisdom values into learning. Therefore, it is important for schools and the government to continue to support the development of teachers' creativity in integrating local wisdom into the curriculum

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025) Volume 20, Nomor 1 (April 2025) Vol 19, No 2 (2024) Vol 19, No 1 (2024) Vol 18, No 2 (2023) Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue