Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.724
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humanis : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Tomalebbi Phinisi Integration Review Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat INOVASI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Panrita Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Seminar Nasional Hasil Penelitian LP2M UNM International Journal of Education and Humanities De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIRMAN UMAR, FIRMAN
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2013 DALAM PEMENUHAN HAK DASAR PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR RAMADHAN, NUR SYARIF; UMAR, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.955 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pemenuhan hak dasar pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013, (2) Kendala yang dihadapi dalam memperoleh hak dasar pendidikan penyandang disabilitas di Kota Makassar, (3) Solusi yang tepat untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam memperoleh hak dasar pendidikan penyandang disabilitas di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimana sumber data primer yang menjadi informannya  adalah Siswa Penyandang disabilitas jenjang SMA, Mahasiswa penyandang disabilitas S1, pejabat Dinas Pendidikan Kota Makassar, angota DPRD Kota Makassar, Pengurus Organisasi disabilitas, Pembina LSM dan Orang tua Penyandang disabilitas. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemerintah Kota Makassar telah mengupayakan terpenuhinya hak dasar pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar. hal tersebut dibuktikan dengan adanya perda yang didalamnya mengharuskan setiap instansi pendidikan di Kota Makassar untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan. Efek dari hadirnya perda tersebut ialah pada saat ini penyandang disabilitas telah dapat bersekolah di instansi pendidikan manapun baik di sekolah SLB, Sekolah Reguler dan universitas. (2) masih dijumpai beberapa kendala yang diperoleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikannya yakni masih ada instansi pendidikan yang belum mau menerima penyandang disabilitas untuk bersekolah di sekolah regular, sarana dan prasarana pendidikan yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas dan masih ada tenaga pendidik pada sekolah regular yang belum paham dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas. (3) untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah harus lebih mensosialisasikan lagi tentang kebijakan yang menjamin pemenuhan hak dasar pendidikan penyandang disabilitas pada instansi pendidikan yang sejauh ini masih belum mau menerima peserta didik penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah harus mengidentifikasi penyandang disabilitas yang bersekolah di sekolah regular, kemudian mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana serta pelatihan pada tenaga pendidik dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah regular maupun universitas.Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Hak-hak Penyandang Disabilitas, Hak Dasar Pendidikan  ABSTRACT: This study aims to determine: (1) The fulfillment of basic rights to education for Persons with Disabilities in Makassar based on Local Regulation Makassar City No. 6 of 2013, (2) Obstacles encountered in obtaining the basic right of education of persons with disabilities in the city of Makassar, (3 ) the right solution to overcome the obstacles encountered in obtaining the basic right of education of persons with disabilities in the city of Makassar. This research is a study that used a qualitative descriptive approach, which is where the primary data source being informers are students with disabilities the high school level, students with disabilities S1, officials of Education Department of Makassar, members of Parliament of Makassar, the Management Organization disabilities, Pembina NGOs and Parents persons with disabilities. The data collection procedures used were interviews and documentation. While the analysis of the data used is descriptive analysis. The results showed that: (1) Makassar City Government has sought the fulfillment of the basic right to education for persons with disabilities in the city of Makassar. it is evidenced with the local regulations require every institution in which education in the city of Makassar to provide opportunities for persons with disabilities to education. The effect of the presence of these regulations is at the moment with disabilities have been able to attend school at any educational institutions both at school SLB, Regular schools and universities. (2) they encountered several obstacles that obtained with disabilities in getting the right to education that is still no educational establishments are not willing to accept persons with disabilities to attend regular schools, educational facilities are not accessible for persons with disabilities and there are educators at regular schools who do not understand in dealing with students with disabilities. (3) to overcome these obstacles, the government should socialize more about the policies that guarantee basic rights of education of persons with disabilities in educational institutions that are still not willing to accept students with disabilities. In addition, the government should identify the persons with disabilities who attend regular school, then allocate the budget for the procurement of infrastructure and training of educators in dealing with students with disabilities in regular schools and universities.Keywords: Disability Rights of Persons with Disabilities, Basic Rights Education, 
PERSEPSI JAKSA TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SATU KALI (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN) HAQ, NASRUL; UMAR, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.237 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui persepsi Jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. 2) Untuk mengetahui peran Jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali. 3) Untuk mengetahu menfaat peninjauan kembali lebih dari satu kali. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran persepsi Jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah 100 orang Jaksa. Sampel penelitian ini dilakukan secara Random Sampling yaitu 10% dari Jumlah populasi sebanyak 10 Orang Jaksa. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Persepsi jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali yang lebih banyak tidak sepakat dengan adanya peninjauan kembali karena dalam proses peradilan tidak dibatasi sehingga tidak adanya kepastian hukum. 2) Menurut Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Jaksa memiliki Peran untuk mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali karena dalam undang-undang jaksa merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam tugasnya mewakili Negara. Selain itu didalam undang-undang tidak terdapat larangan untuk jaksa mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali. 3) Manfaat peninjauan kembali lebih dari satu kali menurut Jaksa yaitu memberikan kesempatan bagi terpidana,ahli waris dan Jaksa (mewakili Negara) untuk mendapatkan keadilan.Kata Kunci : Jaksa, Peninjauan Kembali, Kejaksaan Tinggi This study aims: 1) To determine the perception of the Prosecutor against the review of more than one time in the High Court of South Sulawesi. 2) To determine the role of the Prosecutor against the review of more than one. 3) To mengetahu menfaat review of more than one. This study design using qualitative descriptive study provides an overview of the review of the Prosecutor's perception more than once in the High Court of South Sulawesi. The population in this study were 100 prosecutors. The research sample conducted random sampling of 10% of Total population of 10 people Prosecutor. Data collection techniques used is by interview and documentation. Data were analyzed using descriptive analysis. The results showed that: 1) Perception prosecutor in the High Court of South Sulawesi to the review of more than one more does not agree with the reconsideration because the judicial process is not limited to the absence of legal certainty. 2) According to the High Court of South Sulawesi. The role of the prosecutor has to file a judicial review more than once because of the laws prosecutors are parties interested in its task of representing the State. Also in the legislation there are no restrictions to the prosecutor file a judicial review more than once. 3) The benefits of reviewing more than once according to the Prosecutor which gives an opportunity for the convict, the heir and prosecutor (representing the State) to get justice.Keywords: Attorney, Judicial Review, the High Court
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERPANJANGAN PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI DESA GARING KABUPATEN GOWA WAHYUNI, SRI; HARIS, HASNAWI; UMAR, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.489 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan Plat nomor kendaraan bermotor roda dua di Desa GaringKabupaten Gowa, (2) Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor roda dua di Desa Garing Kabupaten Gowa, (3) Upaya yang dilakukan Samsat Gowa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam memperpanjang plat nomor kendaraan bermotor. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1)Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor masihrendah hal tersebut tampak pada pelaksanaan indikator kesadaran hukum yang tidak terpenuhi secara keseluruhan dalam hal ini pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum dan berdasarkan data yang diperoleh 30 dari 62 pemilik kendaraan tidak melakukan perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor. (2) Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor antara lain latar belakang pendidikan rendah, lokasi yang sulit dijangkau dan biaya registrasi yang tinggi. (3) Upaya yang dilakukan samsat gowa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam memperpanjang plat nomor kendaraan bermotor yaitu memberikan sosialisasi registrasi perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakat.Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Masyarakat, Plat Nomor Kendaraan Bermotor.  ABSTRACT: This research is aimed to know: (1) The level of public legal awareness to the extension of the two-wheeled vehicle number plate in Garing Village, Gowa District, (2) The factor that influences the legal awareness of the community towards the extension of the license plate number in Garing Village, Gowa regency , (3) Efforts by Samsat Gowa to increase public legal awareness in extending the license plate of motor vehicles. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data have been obtained from the results of research processed by using qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that: (1) The level of legal awareness of the community towards the extension of license plate number of motor vehicle is still low. It is seen in the implementation of the unfulfilled legal awareness indicator in this case in terms of legal understanding, legal attitude and behavioral pattern and based on the data obtained of the 62 vehicle owners did not renew their license plate number. (2) Factors affecting the level of legal awareness of the community towards the extension of license plate number of motor vehicles such as low education background, difficult location and high registration fee. (3) Efforts by samsat gowa to increase awareness of public law in extending license plate of motor vehicle that is to socialize registration of extension of license plate of motor vehicle to society and improve good service for society.Keywords: Legal Awareness, Society, Motor Vehicle Number Plate.
PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI WISATA ALAM TANJUNG BIRA KECAMATAN BONTOBAHARI KABUPATEN BULUKUMBA MIRAJ SWARDANA, ANDI EDWIN; UMAR, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.91 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana prosedur pelaksanaan pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba; (2) Apakah yang menjadi kendala dalam pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba: (3) Upaya apakah untuk menyelesaikan kendala pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif mengenai mekanisme pelaksanaan pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan retribusi wisata alam Tanjung Bira. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu staf pariwisata dan kebudayaan,petugas penagihan retribusi, dan masyarakat atau pengunjung dengan tehnik  observasi, wawancara,dokumentasi, dan penyebaran angket Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Prosedur pembayaran dan penagihan retribusi adalah: (a). Bukti pembayaran atau karcis diserahkan oleh petugas penagihan retribusi,(b). pembayaran retribusi dilakukan di loket, (c).pembayaran disertakan bukti karcis,(d). pembayaran retribusi diserahkan kebendahara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, (e).Dinas pariwisata Dan Kebudayaan menyerahkan kepada bendahara Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba. (2). Kendala Dalam Pungutan Retribusi Wisata Alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba adalah: (a).kendala administrasi, (b).kendala non administrasi, dan,(c).fasilitas,. (3). Upaya untuk menyelesaikan kendala dalam pungutan retribusi wisata alam tanjung Bira Kabupaten Bulukumba adalah: (a) menerapkan pengawasan yang melekat terhadap setiap petugas, dengan menanamkan kesadaran para petugas melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan pengarahan terhadap petugas yang melakukan pelanggaran. (b) Mengenai pemukiman didalam sangat berat maka kami membebaskan masyarakat dengan menunjukkan lahan  untuk kelangsungan hidupnya sebab pendapatan yang dapat menghidupi mereka salah satunya berjualan di dalam.(c)  mengadakan secepatnya penertiban sosialisasi minimal satu kali beli tiket agar masyarakat dan petugas retribusi tidak lagi ragu melaksanakan kewajibannya seperti pemasangan reklame. KATA KUNCI : Pungutan Retribusi, Wisata Alam Tanjung Bira The aim of this study was to determine: (1) What is the procedure implementation collect fees Tanjung Bira nature Bulukumba; (2) What are the constraints to collect fees Tanjung Bira nature Bulukumba: (3) Efforts to resolve whether the constraints collect fees Tanjung Bira nature Bulukumba. This study used descriptive qualitative concerning implementation mechanism collect fees Tanjung Bira district nature Bulukumba.Populasi in this study are all relevant parties in the implementation of the levy Tanjung Bira nature. The sample in this study is the staff of tourism and culture, billing clerk levy, and the public or visitors to the observation technique, interviews, documentation, and dissemination of questionnaire results showed that: (1). Payment and billing procedures levy are: (a). Proof of payment or billing clerk handed over by the ticket levy, (b). levy payments made at the counter, (c) .pembayaran included proof of a ticket, (d). levy payments submitted kebendahara Department of Tourism and Culture, (e) .Dinas Tourism and Culture Department handed over to the treasury financial management Bulukumba. (2). Constraints In Nature Levy of Tanjung Bira Bulukumba are: (a) .kendala administration, (b) non .kendala administration, and, (c) .fasilitas ,. (3). Efforts to resolve obstacles in nature promontory collect fees Bira Bulukumba are: (a) enforce censorship inherent to each officer, to instill awareness of the officials carrying out the responsibility to provide guidance to officers who commit violations. (B) Regarding the settlement in very severe then we liberate society by showing the land for their survival because the income that can sustain them one selling in. (C) convene as soon as possible policing socialization at least one time to buy a ticket so that the public and officers levy is no longer in doubt implement its obligations such as the installation of billboards.KEYWORDS: Levy, Nature Tanjung Bira
PKM Peningkatan Kompetensi Pedagogik tentang Implementasi Teori Belajar dalam Pembelajaran Bagi Guru PKn SMP/MTS di Kabupaten Pangkep Umar, Firman; Akbal, Muhammad
Humanis Vol 20, No 1 (2021): Februari-Juli
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/humanis.v20i1.20085

Abstract

Hasil analisa yang dilakukan pada kegaiatan PKM Pengembangan Kurikulum Mata Pelajaran PPKn Kegiatan PKM pengembangan kurikulum mata pelajaran PPKn bagi guru-guru mata pelajaran PPKn SMP/MTs yang dilaksanakan secara virtual (online) dapat terlaksana dengan baik. Meningkatnya pemahaman mitra tentang pengembangan kurikulum mata pelajaran PPKn jenjang SMP/MTs untuk diterapkan dalam pembelajaran daring (online) sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, dilaksanakan dengan tujuan memberikan solusi akibat Adanya wabah pandemi covid-l9 sehingga kegiatan pembelajaran harus dilakukan secara daring (online);  Merasa kesulitan dan masih bingung untuk mengembangkan kurikulum pembelajaran PPKn yang adaptif untuk diterapkan dalam pembelajaran daring (online). Abstract: The results of the analysis carried out on PKM activities for PPKn Subject Curriculum Development PKM activities for PPKn subject curriculum development for SMP / MTs PPKn subject teachers which are implemented virtually (online) can be carried out well. Increased understanding of partners about curriculum development for PPKn subjects for SMP / MTs to be applied in online learning according to their respective needs. This Community Service (PKM) is carried out with the aim of providing solutions due to the Covid-19 pandemic outbreak so that learning activities must be carried out boldly (online); Feeling difficult and still confused about developing an adaptive PPKn learning curriculum to be applied in bold (online) learning
Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Kota Makassar Ayuni, Nur; Umar, Firman; Akbal, Muhammad
Phinisi Integration Review Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v4i2.22098

Abstract

The study aims to discover: (1) the dynamics of demonstrations in expressing opinions publicly in Makassar City; (2) the Police strategies in handling demonstrations in expressing opinions publicly in Makassar City;  and (3) the determinant factors in handling demonstration in expressing opinions publicly in Makassar City. This study uses qualitative research with a descriptive approach. Based on the source, the types of data used are primary and secondary data. The primary data were obtained through interview with members of the Polrestabes Police from the Sat Sabhara Unit, the Sat Intelkam Unit, and the Brimob Unit as well as documentation. While the secondary data were obtained from various literatures such as books, laws, and other related sources. The data process and data presentation were conducted descriptively. The results of the study show that: (1) the dynamics of demonstration in expressing opinions publicly in Makassar City showed by the demonstration activities that occurred in Makassar City from January to December 2019 were fluctuating, (2) the Police's strategies in handling demonstration in expressing opinions publicly in Makassar city is based on the Regulation of the Chief of Police Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions, and (3) the determinant factors in handling demonstration in expressing opinions publicly in Makassar city are two, namely the supporting and inhibiting factors. The supporting factors are: a) there is physical and mental readiness from the police, b) there is good cooperation between the police, c) there is a quick response from the demonstration activity agency; whereas the inhibiting factors are: a) permitting does not comply with administrative requirements, b) presence of provocateurs, c) making sudden requests for permits, and d) lack of communication between protesters and police officers.
Desain Evaluasi Ranah Afektif Dalam Mata Pelajaran PPKN di SMP Negeri 8 Makassar Hafsah, Hafsah; Umar, Firman; Ibsik, Sangkala
Phinisi Integration Review Volume 4 Nomor 3 Tahun 2021
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v4i3.24425

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kebutuhan produk evaluasi afektif dalam penilaian ranah afektif pada mata pelajaran PPKn, mendeskripsikan desain produk evaluasi afektif dalam penilaian ranah afektif pada mata pelajaran PPKn, mengetahui gambaran kevalidan dan keefektifan produk evaluasi afektif dalam penilaian ranah afektif pada mata pelajaran PPKn. Penelitian ini merupaakan penelitian pengembangan untuk keperluan penilaian pembelajaran. Prosedur pengembangan dilakukan dengan tahapan Analysis (Analisi), Desaign (Desain), Development (Pengembangan), Implementation (Implentasi), dan Evaluation (Evaluasi). Subjek penilaian ini: pakar media pembelajaran 2 orang, 3 orang guru mata pelajaran PPKn dan 36 orang siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, lembar observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data digunakan analisis deskriptif kualitatif, analisis dan validitas media penilaian dan analisis data kepraktisan media penilaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk media evaluasi afektif sangat valid dan praktis digunakan dalam proses penilaian ranah afektif dan dapat menumbuhkan optimaliasasi penilaian afektif dalam penilaian pembelajaran pada ranah afektif sehingga layak digunakan pada sasaran penelitian.
PKM Peningkatan Kompetensi Pedagogik tentang Penerapan Teori Belajar dalam Pembelajaran Bagi Guru PPKn SMP/MTs Di Kabupaten Barru Umar, Firman; Akbal, Muhammad; Mustari, Mustari; Ridha, Muhammad Rasyid
Humanis Vol. 20, No. 2, Desember 2021
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/humanis.v20i2.25881

Abstract

Mitra Program Kemitraan Komunitas (PKM) ini adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn SMP/MTs. Masalahnya adalah: (1) kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan profesionalisme guru dengan pembiayaan pemerintah dan/atau pemerintah daerah frekuensinya sangat terbatas; (2) inovasi pembelajaran yang diterapkan mitra di masing-masing sekolah masih terbatas. Metode yang digunakan adalah: ceramah, diskusi, tanya jawab, pendamping mitra dan demonstrasi. Hasil yang dicapai adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan mitra tentang penerapan teori-teori belajar dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.Kata kunci: kompetensi pedagogik, toeri-teori belajarAbstrac: The partner of this Community Partnership Program (PKM) is the Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn SMP/MTs. The problems are: (1) the frequency of education and training activities for increasing teacher professionalism with government and/or local government funding is very limited; (2) learning innovations implemented by partners in each school are still limited. The methods used are: lecture, discussion, question and answer, partner companion and demonstration. The results achieved are increased knowledge and skills of partners regarding the application of learning theories in learning activities, starting from preliminary activities, core activities and closing activities.Keywords: pedagogic competence, learning theories
Sosialisasi Materi Kebhinekaan bagi Guru MGMP PPKN SMP dan SMA Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Umar, Firman; Agus, Andi Aco; Amin, Muhammad
Humanis Vol. 22, No. 2 Desember 2023
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/humanis.v22i2.55934

Abstract

Mitra Program Kemitraan Komunitas (PKM) ini adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn SMP dan SMA di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Masalah yang dihadapi mitra pengabdian masyarakat (PKM) ini adalah materi kebhinnekaan global belum tersosialisasi di sekolah secara lengkap. Metode kegiatan pengabdian dilakukan dengan cara diskusi tentang kebhinekaan global dan simulasi metode pembelajaran MARKA. Hasil yang dicapai yakni peningkatan wawasan mitra tentang kebhinnekaan global dan metode pembelajaran MARKA (Mulai dari diri, Aktivitas, Reflkesi, Konsep, Aplikasi) untuk mengajarkan materi kebhinekaan global kepada peserta didik.Abscract. This Community Partnership Program (PKM) partner is the Junior and Senior High School Civics Teacher Conference (MGMP) in Pangkajene and Islands Regency The problem faced by this community service partner (PKM) is that global diversity material has not been socialised in schools completely. The method of community service activities is carried out by means of discussions about global diversity and simulations of the MARKA learning method. The results achieved are an increase in partners' insights about global diversity and the MARKA learning method (Starting from self, Activity, Reflection, Concept, Application) to teach global diversity material to students
Diseminasi Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Heri, Ririn Nurfaathirany; Tahir, Heri; Umar, Firman; Muntazarah, Fediyatun; Ardani, Aulia Raihanah Salwa
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 3 (2024): Mei
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i3.905

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian dunia. Namun, kasus kekerasan tidak hanya menempatkan perempuan dan anak sebagai korban, namun juga dapat melinatkan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlin-dungan Anak banyak terjadi diranah perguruan tinggi, namun tidak semua korban melaporkan kasus kekera-san seksual tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dianggap penting untuk dapat memberikan diseminasi kepada civitas akademika agar dapat menyadari bahwa kekerasan seksual harus di lawan agar dapat mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Metode yang digunakan dalam penerapan pengabdi-an ini adalah observasi, penyuluhan, dan evaluasi. Kegiatan pengabdian ini menambah pengetahuan bagi dosen, pegawai, mahasiswa dan warga kampus terkait jenis-jenis kekerasan seksual, subjek yang terlibat, ser-ta ancaman sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Agus, A. Aco Andi Aco Agus, Andi Aco Ardani, Aulia Raihanah Salwa Ayuni, Nur Bakhtiar Bakhtiar Darmawati Darmawati Dian Novita Sari, Dian Novita Hafsah Hafsah HAQ, NASRUL Harum , Ahkmad Haryuntika, Putri Hasfi, Hadyan HASNAWI HARIS, HASNAWI Hasni Hasni HERI TAHIR HERI, RIRIN NURFAATHIRANY Imam Suyitno Ismail, Ashari Khiyarudami, Khala Iva Latif, Suciani MIRAJ SWARDANA, ANDI EDWIN Muh Rijal, Muh MUHAMMAD AKBAL, MUHAMMAD Muhammad Amin Muhammad Rasyid Ridha Muntazarah, Fediyatun Mustari Mustari Najamuddin Najamuddin, Najamuddin Nur, Nahdatul Rahmia, Rahmia RAMADHAN, NUR SYARIF Salata, Sri Astuti SANGKALA IBSIK, SANGKALA Siswanti, Dian Novita Sri Wahyuni SUDIRMAN, MUH. Wahyudi Gani, Andika