Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Teknovokasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat Seminar Nasional Hasil Penelitian LP2M UNM
SUDIRMAN, MUH.
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DENGAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN ZAKAT BAGI PNS YANG BERAGAMA ISLAM DI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR Mustaring, Mustaring; Sudirman, Muh.
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 18 No 1 (2020): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v18i1.1216

Abstract

This study aims to determine the knowledge of zakat, the implementation of zakat, and the relationship between knowledge and the implementation of zakat obligations for civil servants who are Muslim at Makassar State University.The method to be used to achieve the objectives in this study is a qualitative descriptive approach. Through this approach, this research will describe the real situation in detail and actuality. As for the background of the use of this method, because the phenomenon to be studied requires a description or in-depth description and analysis. Thus, answers will be found that can reveal true events or facts on the ground. The results showed that six variations in the level of knowledge of Civil Servants in the Makassar State University environment on the obligation of zakat. The implementation of zakat obligation for Civil Servants in Makassar State University has not been fully implemented well and basically they have a strong awareness and desire to fulfill their obligations. The relationship between knowledge and implementation of zakat obligations for Civil Servants in the Makassar State University environment.
ANALISIS TANGGUNGJAWAB PENYEDIA LAYANAN JASA KURSUS MENGEMUDI MOBIL (STUDI PADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN ALIAH KOTA MAKASSAR) Azizah, Putri Nur; Ilham, Likman; Sudirman, Muh.
Jurnal Tomalebbi Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT, Analysis of the Responsibilities of Car Driving Course Service Providers (study at the Makassar City of Aliah Education and Skills Foundation). This study aims to determine: (1) the role of the responsibility of the foundation driving car service providers to service users in the event of an accident during training, (2) the form of the responsibility of the course instructor towards service users in the event of an accident during training. In this study, the authors used data collection techniques through interviews with parties involved in this discussion, namely the foundation of Aliah course service providers, 5 Aliah instructors, and 20 service users (students learning). The data obtained were analyzed qualitatively and then presented in a descriptive qualitative manner. The results of the study show that (1) the role of the responsibility of the foundation of car driving course service providers to users of car driving services in the event of an accident during training has not been declared optimal. The responsibility is to provide compensation to service users in the form of medical expenses for physical losses incurred as well as the cost of repairing a car course. Under the Foundation Law, the foundation that provides car driving course services must be responsible for those losses which in this case are represented by the foundation's organizing organs. However, in reality the responsibility is borne by the instructor. (2) The form of responsibility carried out by the instructor in the event of a loss due to an accident during training is to pay the cost of damage to the car, for example, by bringing it to a garage or directly deducting salary by the foundation providing the course, even in the accident due to negligence service users (course students), responsibility remains with the instructor by the service provider.ABSTRAK, Analisis Tanggungjawab Penyedia Layanan Jasa Kursus Mengemudi Mobil (studi pada Yayasan Pendidikan dan Keterampilan Aliah Kota Makassar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peran tanggungjawab yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil terhadap pengguna jasa apabila terjadi kecelakaan pada saat pelatihan, (2) bentuk tanggung jawab instruktur kursus terhadap pengguna jasa apabila terjadi kecelakaan pada saat pelatihan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan ini yaitu pimpinan yayasan penyedia jasa kursus Aliah, 5 orang instruktur Aliah, dan  20 orang pengguna jasa (siswa belajar). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa (1) peran tanggung jawab yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil terhadap pengguna jasa mengemudi mobil apabila terjadi kecelakaan pada saat pelatihan belum dinyatakan optimal. Pertanggungjawabannya adalah dengan memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa yaitu berupa biaya pengobatan atas kerugian fisik yang ditimbulkan serta biaya perbaikan mobil kursus. Berdasarkan Undang-Undang Yayasan, pihak yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil yang harus bertanggung jawab atas kerugian-kerugian tersebut yang dalam hal ini diwakili oleh organ pengurus yayasan. Namun, pada kenyataannya pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada pihak instruktur. (2) Bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh instruktur apabila terjadi kerugian akibat kecelakaan pada saat pelatihan yaitu dengan membayar biaya kerusakan pada mobil tersebut misalnya saja dengan membawanya ke bengkel atau juga langsung dilakukan pemotongan gaji oleh pihak yayasan penyedia jasa kursus, Walaupun dalam kecelakaan tersebut karena kelalaian pengguna jasa (siswa kursus), tanggung jawab tetap dibebankan kepada instruktur oleh penyedia jasa.
Penyerahan Penne Anreang dalam Tradisi Perkawinan Adat Bugis Parepare : Kajian Gender dan Hukum Islam Sudirman, Muh.; Mustaring, Mustaring
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 20 No 2 (2022): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.804 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v20i2.3351

Abstract

The purpose of this research is to examine the philosophical meaning of the In Penne Anreang tradition in Bugis Parepare traditional marriages in relation to gender and Islamic law. To reveal the deep meaning of the object being studied, this research is included in the type of ethnographic research with a descriptive qualitative approach. Data obtained through interviews and documentation. The results of the understanding obtained that the meaning of the message contained in several symbols used in the tradition of surrendering penne anreang in Bugis Parepare traditional marriages contains hopes and messages, therefore it needs to be preserved. The philosophy contained in the symbols of surrender of penne anreang in Bugis Parepare traditional marriages is in line with basic principles in Islamic teachings and includes al-'urf al-sah, namely habits that are carried out in society and do not conflict with the principles of Islamic teachings, do not eliminate benefit and does not bring harm to the perpetrators. Judging from the benefit of being at the tahsniyat level, namely knowing the level of needs which if not met, it does not threaten the existence of one of the maqāshid al syariyyah (objectives of Islamic law) and does not cause difficulties.
ANALISISI FAKTOR PENYEBAB GUGAT CERAI DI KOTA MAKASSAR (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar) Sudirman, Muh.; Umar, Firman; Suyitno, Imam
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.67150

Abstract

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan menganalisis data. Fokusnya meliputi: 1) hak perempuan untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama lantai 1 Makassar, dan 2) sudut pandang hakim ketika mengadili perkara perceraian di pengadilan yang sama. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang mengkaji tentang proses pengambilan keputusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dalam perkara perceraian. Data yang dikumpulkan terdiri dari sumber primer dan sekunder. Pemrosesan data melibatkan beberapa langkah: meninjau (mengedit) data, memberi label (mengkodekan), restrukturisasi, dan mengatur informasi. Analisisnya mengikuti pendekatan sistematis yang meliputi: 1) reduksi data, 2) pemeriksaan data (penyajian), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1) alasan utama seorang istri menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar adalah karena perselisihan dan konflik yang sedang berlangsung. Konflik tersebut mungkin timbul karena berbagai faktor, antara lain perjudian, masalah keuangan, perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, dan kepentingan pribadi lainnya yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian. 2) Dalam perkara bernomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Mks, 1791/Pdt.G/2024/PA.Mks, dan 1875/Pdt.G/2024/PA.Mks, pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang melibatkan pihak ketiga mencakup aspek filosofis, yuridis, dan non-yuridis (meta-yuridis), meliputi dimensi psikologis, sosiologis, dan etika. Pada hakikatnya, pertimbangan hakim didasarkan pada konsep shiqaq yang menjadi landasan hukum mendasar dalam mengambil keputusan dalam perkara perceraian. Setelah menelaah secara mendalam fakta-fakta hukum yang dipaparkan dalam persidangan, majelis hakim mengambil keputusan atas hal tersebut.
PENERAPAN LITERASI KEPADA ANAK NELAYAN MELALUI PERPUSTAKAAN KELILING Salim, Agus; Sailan, Manan; Sudirman, Muh.
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.60834

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peranan perpustakaan keliling dalam meningkatkan minat baca anak nelayan di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. (2) faktor pendukung dan penghambat minat baca kepada anak nelayan melalui perpustakaan keliling di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan kualitatif terhadap Penerapan Literasi Kepada Anak Nelayan Melalui Perpustakaan Keliling di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peranan perpustakaan keliling dalam meningkatkan minat baca Anak Nelayan adalah sebagai penyedia bahan informasi, sebagai fasiliator dalam rangka mengembangkan minat baca, serta memberikan manfaat terhadap anak nelayan. (2) faktor pendukung dan penghambat minat baca kepada anak nelayan yaitu: faktor pendukung: tersedianya buku sebagai bahan bacaan, adanya anak nelayan sebagai sasaran perpustakaan keliling, ikut sertanya Pemerintah setempat, dan orang tua dari anak nelayan. Adapun Faktor Penghambat: buku bahan bacaan tidak terbaru, serta anak yang lebih memilih bermain game daripada membaca buku menurut anak nelayan membaca itu membosankan. Kata Kunci: 
Analisis Faktor Penyebab Gugat Cerai di Kota Makassar (Studi pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar) Sudirman, Muh.; Umar, Firman; Suyitno, Imam
Seminar Nasional LP2M UNM SEMINAR NASIONAL 2024 : PROSIDING EDISI 2
Publisher : Seminar Nasional LP2M UNM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari dan memperoleh data. 1) Hak perempuan untuk mengadu perceraian di Pengadilan Agama lantai I Makassar, 2) Pendapat hakim ketika menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama lantai I Makassar. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang telah dilakukan dan cara memberikan putusan terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dalam perkara perceraian. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara mereview (mengedit) data, memberi label pada data (coding), membuat data (restrukturisasi) dan mengorganisasikan data. Untuk analisisnya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) reduksi data, 2) pemeriksaan data (penyajian data) dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Alasan yang paling dominan seorang istri menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Namun pertengkaran tersebut bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti perjudian, ekonomi, perselingkuhan, narkoba/kegemaran dan lain sebagainya yang bisa berujung pada perceraian. 2) Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian karena orang ketiga dalam perkara 1, 2 dan 3 Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Mks, 1791/Pdt.G/2024/PA.Mks, 1875/Pdt .G/ 2024/PA.Mks, bahwa pertimbangan hukumnya meliputi; Pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis (meta yuridis) meliputi aspek psikologis, sosiologis dan etik, sehingga pada hakikatnya pertimbangan hakim mengacu pada shiqaq sebagai alasan utama terjadinya perceraian yang dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus. pada perceraian yang disengketakan. Setelah majelis hakim mendalami dan menemukan fakta hukum dalam persidangan, barulah majelis hakim memutus perkara tersebut.Kata Kunci: Analisis, faktor, cerai gugat
Analisisi Faktor Penyebab Gugat Cerai Di Kota Makassar (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas Ia Makassar) Sudirman, Muh.; Umar, Firman; Suyitno, Imam
Seminar Nasional LP2M UNM SEMINAR NASIONAL 2024 : PROSIDING EDISI 4
Publisher : Seminar Nasional LP2M UNM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan menganalisis data. Fokusnya meliputi: 1) hak perempuan untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama lantai 1 Makassar, dan 2) sudut pandang hakim ketika mengadili perkara perceraian di pengadilan yang sama. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang mengkaji tentang proses pengambilan keputusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dalam perkara perceraian. Data yang dikumpulkan terdiri dari sumber primer dan sekunder. Pemrosesan data melibatkan beberapa langkah: meninjau (mengedit) data, memberi label (mengkodekan), restrukturisasi, dan mengatur informasi. Analisisnya mengikuti pendekatan sistematis yang meliputi: 1) reduksi data, 2) pemeriksaan data (penyajian), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1) alasan utama seorang istri menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar adalah karena perselisihan dan konflik yang sedang berlangsung. Konflik tersebut mungkin timbul karena berbagai faktor, antara lain perjudian, masalah keuangan, perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, dan kepentingan pribadi lainnya yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian. 2) Dalam perkara bernomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Mks, 1791/Pdt.G/2024/PA.Mks, dan 1875/Pdt.G/2024/PA.Mks, pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang melibatkan pihak ketiga mencakup aspek filosofis, yuridis, dan non-yuridis (meta-yuridis), meliputi dimensi psikologis, sosiologis, dan etika. Pada hakikatnya, pertimbangan hakim didasarkan pada konsep shiqaq yang menjadi landasan hukum mendasar dalam mengambil keputusan dalam perkara perceraian. Setelah menelaah secara mendalam fakta-fakta hukum yang dipaparkan dalam persidangan, majelis hakim mengambil keputusan atas hal tersebut.Kata Kunci: Analisis, faktor, cerai gugat
ANALISIS SOSIAL BUDAYA TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI KECAMATAN WONOMULYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR Sudirman, Muh.; Suyitno, Imam; Arifai, As'ad Andriawan
Jurnal Tomalebbi Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran norma sosial dan nilai budaya dalam membentuk perceraian di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan untuk menganalisis nilai-nilai sosial budaya yang dapat membantu dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah perceraian di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Fokus utama penelitian ini mencakup norma sosial, nilai budaya, serta persepsi masyarakat terhadap perceraian. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sosial dan nilai budaya masih berperan signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap perceraian. Meskipun perceraian merupakan hak hukum setiap individu, stigma sosial yang melekat sering kali menimbulkan tekanan bagi individu yang mengalaminya. Faktor ekonomi, pendidikan, dan perubahan nilai sosial akibat modernisasi juga ditemukan sebagai faktor utama yang berkontribusi pada tingkat perceraian. Selain itu, peran tokoh agama dan adat dalam menengahi konflik rumah tangga menjadi salah satu mekanisme untuk menekan angka perceraian. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah perceraian, termasuk edukasi pranikah, peningkatan literasi hukum keluarga, serta penguatan peran lembaga sosial dalam memberikan pendampingan bagi pasangan yang mengalami konflik rumah tangga.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sudirman, Muh.; Nurfatirani Heri, Ririn; Asis, Nurul Asmi
Jurnal Tomalebbi Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56680/jt.v12i1.70388

Abstract

Abstract: This research aims to determine (1) The implementation of the law for children who are victims of sexual violence in the Makassar City Women's Empowerment and Child Protection Service (2) The obstacles to the Women's Empowerment and Child Protection Service in efforts to legally protect children who are victims of sexual violence. To achieve this goal, researchers used data collection techniques through interviews. The research data that has been collected and obtained is then analyzed qualitatively to determine the implementation of legal protection and the obstacles faced by the Makassar City Women's Empowerment and Child Protection Service. The results of the research show that (1) Implementation of the application of the law by the Women's Empowerment and Child Protection Service shows that significant efforts have been made in providing protection and justice for children who are victims (2) The obstacles faced by the Makassar City Women's Empowerment and Child Protection Service have several obstacles. such as from the victims themselves, obstacles in the field and also the lack of socialization or education from law enforcement officials.Keybords: Legal Protection, Sexual Violence, Children, DP3A Abstak: Penelitian in bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi penerapan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar (2) Kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Dari data penelitian yang telah dikumpulkan dan diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui Implementasi perlindungan hukum dan Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Penerapan hukum oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa upaya yang signifikan dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak yang menjadi korban (2) Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota makassar memiliki beberapa kendala seperti dari korbannya sendiri,kendala di lapangan dan juga kurangnya sosialisasi atau edukasi dari apparat penegak hukum.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak, DP3A
KONSEP AMANAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH: IMPLIKASINYA TERHADAP PERILAKU PEJABAT EKSEKUTIF Haras Rasyid, Muh.; Sudirman, Muh.; Herawaty, Andi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.71128

Abstract

Tema sentral dari tulisan ini adalah konsep amanah. Dengan kajian pendekatan sosial politik dan agama, dihubungkan pembahasannya dengan menekankan pada persoalan prilaku para oknum yang memangku jabatan dalam pemerintahan formal. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mendalami bagaimana seorang pejabat mempraktikan konsep atau prinsip amanah dalam melaksanakan tugasnya. Sebab dalam mencermati prilaku pejabat khususnya di Indonesia saat ini,  sudah bukan rahasia lagi tidak sedikit pejabat dan yang bermitra dengannya terjerat oleh pelanggaran hukum, utamanya tindak pidana korupsi atau KKN. Konsep amanah dalam Islam, sangat dianjurkan bahkan wajib untuk diterapkan oleh siapapun pejabat atau pemimpin pada setiap tingkatan. Karena konsep ini asasnya adalah anugrah Allah swt. yang diamanahkan kepada manusia untuk dijalankan  sebagai pedoman yang sangat  esensi dalam mengarahkan hati, pikiran dan perbuatan para pejabat agar  berprilaku baik dan tidak ada niat untuk melakukan tindakan tercela, baik dilihat dari sudut pandang hukum negara maupun dari segi agama, sehingga mendorong terwujudnya “baldatun tayyibatu wa rabbun gafur”
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Andi Akram Nur Risal Andi Tenri Ola Rivai Arifai, As'ad Andriawan Asis, Nurul Asmi FIRMAN UMAR, FIRMAN Haras Rasyid, Muh. Herawaty, Andi Ilham, Likman Imam Suyitno M. Yogi Riyantama Isjoni Manan Sailan Mustaring Mustaring Nurfatirani Heri, Ririn Putri Nur Azizah, Putri Nur Rivai, Andi Muhammad Solly Aryza