cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Justice Amnesty Law and Undoing Journal
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30907578     EISSN : 30907586     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal dengan nomor ISSN terdaftar 3090-7578 (Cetak - Print) dan 3090-7586 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup Hukum. JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Tinjauan Terhadap Implementasi Hukum Waris Islam pada Anak Hasil Teknologi Inseminasi Buatan Adetiyo Warman; Friska Rehulina Br Ginting; Rachel Meilisa Pakpahan; Sarah Theresia Zega; Syuratty Astuti Rahayu Manalu
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol 1, No 2 (2025): November 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v1i2.7273

Abstract

Tujuan hampir semua orang menikah adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, serta untuk memiliki anak. Namun, konflik keluarga dapat muncul ketika pasangan tidak dapat memiliki anak. Perkembangan teknologi telah memberikan harapan baru, salah satunya melalui teknik inseminasi buatan. Inseminasi buatan menggabungkan sel telur dan sperma tanpa senggama. Menurut klasifikasi, ada tiga cara inseminasi buatan: yang pertama menggunakan benih sperma dan ovum suami dengan rahim isteri; yang kedua menggunakan rahim ibu pengganti untuk menggunakan benih dan ovum isteri; dan yang terakhir menggunakan benih dan ovum dari pihak ketiga atau donor. Anak-anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan yang berasal dari donor menghadapi banyak masalah, seperti status nasab mereka dan bagaimana hal ini mempengaruhi hak waris mereka. Studi ini bertujuan untuk menentukan bagaimana hukum waris Islam diterapkan pada anak yang dilahirkan melalui metode inseminasi buatan donor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi pustaka. Berdasarkan kajian, inseminasi buatan dengan metode pihak ketiga, yaitu penggunaan sperma atau ovum dari donor, dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Anak yang lahir melalui proses ini tidak diakui sebagai anak sah dari pasangan penerima karena melibatkan pihak lain yang bukan pasangan suami istri secara syar’i. Dalam hukum Islam, praktik ini menyerupai zina karena adanya campur tangan biologis pihak ketiga. Oleh sebab itu, anak hasil inseminasi buatan dengan metode pihak ketiga, yaitu penggunaan sperma atau ovum dari donor, dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Anak yang lahir melalui proses ini tidak memiliki hak waris dari pasangan penerima karena hak waris berlandaskan hubungan nasab yang sah. Dalam konteks hukum waris Islam, anak hasil inseminasi pihak ketiga tidak memiliki hak waris dari pasangan penerima karena hubungan nasab yang tidak sah.
Persfektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Romi Napitupulu
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol 1, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v1i1.6090

Abstract

This paper examines the interpretation of the crime of religious blasphemy as defined by grammatical interpretation and meaning in Indonesian positive law. Background case of religious defamation by Basuki Tjahaja Purnama or Ahok. with the decision of No.1537Pid.B / 2016 / PN. Jkt Utr. In that case there is a phrase "Be lied to use Al-Maidah letters" mentioned Ahok in front of citizens with the context of choosing leaders according to Islam in a working visit to the Thousand Islands on 27 September 2016. The word lied is an instrument that is not neutral because the word is lied to, humbled when juxtaposed with the word of the Quran. The author uses normative juridical methods in searching for the meaning of religious defamation through the perspective of Indonesian positive law and the opinions of some Muslim jurists and scholars. Law No.1 / PNPS / Year 1965 is used as the basis and guidance in handling the issue of the Crime of Blasphemy in Indonesia, while Article 156 and Article 156 a of the Criminal Code are copies of Law No.1 / PNPS / Year 1965 which is the source in the verdict in every decision in case of defamation of religion in Indonesia. The formulation of the crime itself does not contain a clear explanation and interpretation of deeds classified as defamation of religion, so that the formulation of religious defamation rules is needed to narrow the space of interpretation in the draft Penal Code (R-KUHP).
Tantangan Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Menghadapi Dinamika Sosial Muhammad Akmal Naufal Syahidan; T Heru Nurgiansah
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol 1, No 2 (2025): November 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v1i2.7046

Abstract

Sumber hukum merupakan dasar dan juga sebuah kedudukan tertinggi dari sebuah hierarki hukum. Segala hukum yang berlangsung dan dibentuk haruslah berdasarkan pada sumber ini. Pancasila menjadi sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia menjadikan semua hukum yang ada harus berdasarkan pada nilai-nilai pancasila. lalu apakah hukum dengan bentuk ini berlaku hingga saat ini. Hukum di era ini mengikuti daripada perkembangan dan juga perubahan baik dalam sosial juga kehidupan bermasyarakat membuat hukum kerap kehilangan nilainya dn berjalan ke arah bertentangan dengan pancasila contohnya ke arah liberal. Tantangan dan lunturnya nilai pancasila dalam hukum membuat masyarakat dan para penegak hukum harus melakukan upaya diantaranya menjaga otoritas pancasila sebagai sumber hukum tertinggi.
Tinjauan Pustaka: Perlindungan Hukum Perempuan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam Susi Krisdayanti Marbun; Thessa D Triputri Manurung; Dinda Nasution; Alvin Putra Hariando Manik; Syuratty Astuti Rahayu Manalu
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol 1, No 2 (2025): November 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v1i2.7274

Abstract

Tinjauan pustaka ini secara mendalam mengkaji perlindungan hukum bagi perempuan terkait pembagian harta bersama pasca-perceraian dalam konteks Hukum Islam di Indonesia. Isu ini sangat penting mengingat implementasi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur hak janda atas setengah bagian harta syirkah (persekutuan), sering kali menyisakan ketidakadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, menganalisis literatur hukum, jurnal, dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengadopsi konsep harta bersama yang progresif, mengakui kontribusi non-ekonomis istri setara dengan kontribusi finansial suami, sejalan dengan prinsip moral justice dan social justice dalam Islam. Meskipun demikian, pelaksanaannya menghadapi kendala serius, termasuk tantangan dalam pembuktian harta, upaya penyembunyian aset oleh suami, minimnya kesadaran hukum perempuan, dan proses peradilan yang mahal dan berlarut. Untuk meningkatkan perlindungan, diperlukan strategi ganda: penguatan regulasi untuk mengakui kontribusi non-materil secara eksplisit, peningkatan kapasitas hakim dengan perspektif keadilan gender, dan edukasi hukum yang masif kepada masyarakat. Selain itu, penyederhanaan prosedur dan penguatan mekanisme eksekusi putusan, serta perluasan akses bantuan hukum, sangat vital demi menjamin hak perempuan terpenuhi sepenuhnya setelah perceraian.
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Psikologis dan Finansial Asep Nursobah
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol 1, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v1i1.6091

Abstract

The growth of the elderly population in Indonesia is greatly increasing. Maintain the survival of parents, and prevent the occurrence of danger, risks, and violations of human rights of parents is important. The issue discussed in this article is how the legal protection of the elderly who experienced psychological and financial violence. The research method used is socio-legal research. The results show that legal protection against the elderly has not been well implemented. Article 321 of the Civil Code provides for mutual obligations between parents and children. Article 9 of the Law on the Elimination of Domestic Violence regulates the scope of households and the prohibition of neglecting a person within the scope of the household. Article 8 of Law Number 13 Year 1998 on Elderly Welfare affirms that government, community and family are responsible for the improvement of elderly welfare. Implementation of Article 46 regarding the responsibility of the child to the elderly parent has not been effective. This can be seen of how many people who do not know the existence and content of the relevant provisions, many people neglecting their obligation ignoring their elderly parents. Legal protection of the elderly, which covers the recognition of the rights of the elderly, the protection of their interests and intentions, is not written in detail because the various provisions of how the Law are summarized. Sociologically, these provisions often escape the attention of the public, although the rules of non-law provide a special affirmation that supports the rule of law.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2025): November 2025 Vol 1, No 1 (2025): Mei 2025