cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Justice Amnesty Law and Undoing Journal
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30907578     EISSN : 30907586     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal dengan nomor ISSN terdaftar 3090-7578 (Cetak - Print) dan 3090-7586 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup Hukum. JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 71 Documents
 1   2   3   4   5 
Tinjauan Terhadap Implementasi Hukum Waris Islam pada Anak Hasil Teknologi Inseminasi Buatan Adetiyo Warman; Friska Rehulina Br Ginting; Rachel Meilisa Pakpahan; Sarah Theresia Zega; Syuratty Astuti Rahayu Manalu
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol 1, No 2 (2025): November 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v1i2.7273

Abstract

Tujuan hampir semua orang menikah adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, serta untuk memiliki anak. Namun, konflik keluarga dapat muncul ketika pasangan tidak dapat memiliki anak. Perkembangan teknologi telah memberikan harapan baru, salah satunya melalui teknik inseminasi buatan. Inseminasi buatan menggabungkan sel telur dan sperma tanpa senggama. Menurut klasifikasi, ada tiga cara inseminasi buatan: yang pertama menggunakan benih sperma dan ovum suami dengan rahim isteri; yang kedua menggunakan rahim ibu pengganti untuk menggunakan benih dan ovum isteri; dan yang terakhir menggunakan benih dan ovum dari pihak ketiga atau donor. Anak-anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan yang berasal dari donor menghadapi banyak masalah, seperti status nasab mereka dan bagaimana hal ini mempengaruhi hak waris mereka. Studi ini bertujuan untuk menentukan bagaimana hukum waris Islam diterapkan pada anak yang dilahirkan melalui metode inseminasi buatan donor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi pustaka. Berdasarkan kajian, inseminasi buatan dengan metode pihak ketiga, yaitu penggunaan sperma atau ovum dari donor, dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Anak yang lahir melalui proses ini tidak diakui sebagai anak sah dari pasangan penerima karena melibatkan pihak lain yang bukan pasangan suami istri secara syar’i. Dalam hukum Islam, praktik ini menyerupai zina karena adanya campur tangan biologis pihak ketiga. Oleh sebab itu, anak hasil inseminasi buatan dengan metode pihak ketiga, yaitu penggunaan sperma atau ovum dari donor, dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Anak yang lahir melalui proses ini tidak memiliki hak waris dari pasangan penerima karena hak waris berlandaskan hubungan nasab yang sah. Dalam konteks hukum waris Islam, anak hasil inseminasi pihak ketiga tidak memiliki hak waris dari pasangan penerima karena hubungan nasab yang tidak sah.
Persfektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Romi Napitupulu
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol 1, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v1i1.6090

Abstract

This paper examines the interpretation of the crime of religious blasphemy as defined by grammatical interpretation and meaning in Indonesian positive law. Background case of religious defamation by Basuki Tjahaja Purnama or Ahok. with the decision of No.1537Pid.B / 2016 / PN. Jkt Utr. In that case there is a phrase "Be lied to use Al-Maidah letters" mentioned Ahok in front of citizens with the context of choosing leaders according to Islam in a working visit to the Thousand Islands on 27 September 2016. The word lied is an instrument that is not neutral because the word is lied to, humbled when juxtaposed with the word of the Quran. The author uses normative juridical methods in searching for the meaning of religious defamation through the perspective of Indonesian positive law and the opinions of some Muslim jurists and scholars. Law No.1 / PNPS / Year 1965 is used as the basis and guidance in handling the issue of the Crime of Blasphemy in Indonesia, while Article 156 and Article 156 a of the Criminal Code are copies of Law No.1 / PNPS / Year 1965 which is the source in the verdict in every decision in case of defamation of religion in Indonesia. The formulation of the crime itself does not contain a clear explanation and interpretation of deeds classified as defamation of religion, so that the formulation of religious defamation rules is needed to narrow the space of interpretation in the draft Penal Code (R-KUHP).
Tantangan Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Menghadapi Dinamika Sosial Muhammad Akmal Naufal Syahidan; T Heru Nurgiansah
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol 1, No 2 (2025): November 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v1i2.7046

Abstract

Sumber hukum merupakan dasar dan juga sebuah kedudukan tertinggi dari sebuah hierarki hukum. Segala hukum yang berlangsung dan dibentuk haruslah berdasarkan pada sumber ini. Pancasila menjadi sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia menjadikan semua hukum yang ada harus berdasarkan pada nilai-nilai pancasila. lalu apakah hukum dengan bentuk ini berlaku hingga saat ini. Hukum di era ini mengikuti daripada perkembangan dan juga perubahan baik dalam sosial juga kehidupan bermasyarakat membuat hukum kerap kehilangan nilainya dn berjalan ke arah bertentangan dengan pancasila contohnya ke arah liberal. Tantangan dan lunturnya nilai pancasila dalam hukum membuat masyarakat dan para penegak hukum harus melakukan upaya diantaranya menjaga otoritas pancasila sebagai sumber hukum tertinggi.
Tinjauan Pustaka: Perlindungan Hukum Perempuan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam Susi Krisdayanti Marbun; Thessa D Triputri Manurung; Dinda Nasution; Alvin Putra Hariando Manik; Syuratty Astuti Rahayu Manalu
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol 1, No 2 (2025): November 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v1i2.7274

Abstract

Tinjauan pustaka ini secara mendalam mengkaji perlindungan hukum bagi perempuan terkait pembagian harta bersama pasca-perceraian dalam konteks Hukum Islam di Indonesia. Isu ini sangat penting mengingat implementasi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur hak janda atas setengah bagian harta syirkah (persekutuan), sering kali menyisakan ketidakadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, menganalisis literatur hukum, jurnal, dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengadopsi konsep harta bersama yang progresif, mengakui kontribusi non-ekonomis istri setara dengan kontribusi finansial suami, sejalan dengan prinsip moral justice dan social justice dalam Islam. Meskipun demikian, pelaksanaannya menghadapi kendala serius, termasuk tantangan dalam pembuktian harta, upaya penyembunyian aset oleh suami, minimnya kesadaran hukum perempuan, dan proses peradilan yang mahal dan berlarut. Untuk meningkatkan perlindungan, diperlukan strategi ganda: penguatan regulasi untuk mengakui kontribusi non-materil secara eksplisit, peningkatan kapasitas hakim dengan perspektif keadilan gender, dan edukasi hukum yang masif kepada masyarakat. Selain itu, penyederhanaan prosedur dan penguatan mekanisme eksekusi putusan, serta perluasan akses bantuan hukum, sangat vital demi menjamin hak perempuan terpenuhi sepenuhnya setelah perceraian.
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Psikologis dan Finansial Asep Nursobah
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol 1, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v1i1.6091

Abstract

The growth of the elderly population in Indonesia is greatly increasing. Maintain the survival of parents, and prevent the occurrence of danger, risks, and violations of human rights of parents is important. The issue discussed in this article is how the legal protection of the elderly who experienced psychological and financial violence. The research method used is socio-legal research. The results show that legal protection against the elderly has not been well implemented. Article 321 of the Civil Code provides for mutual obligations between parents and children. Article 9 of the Law on the Elimination of Domestic Violence regulates the scope of households and the prohibition of neglecting a person within the scope of the household. Article 8 of Law Number 13 Year 1998 on Elderly Welfare affirms that government, community and family are responsible for the improvement of elderly welfare. Implementation of Article 46 regarding the responsibility of the child to the elderly parent has not been effective. This can be seen of how many people who do not know the existence and content of the relevant provisions, many people neglecting their obligation ignoring their elderly parents. Legal protection of the elderly, which covers the recognition of the rights of the elderly, the protection of their interests and intentions, is not written in detail because the various provisions of how the Law are summarized. Sociologically, these provisions often escape the attention of the public, although the rules of non-law provide a special affirmation that supports the rule of law.
Penerapan Prinsip Ability to Pay Terhadap Perpajakan UMKM di Indonesia Fauzan Rizki Parapat; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8207

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses pemungutan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip ability to pay sebagai dasar keadilan fiskal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, khususnya terkait pengaturan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM, serta literatur dan sumber sekunder lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan UMKM di Indonesia merupakan kombinasi dari self-assessment system, withholding assessment system, dan official assessment system, dengan self-assessment system sebagai sistem yang dominan. Kebijakan PPh Final sebesar 0,5% atas peredaran bruto bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan sukarela. Namun demikian, apabila ditinjau dari prinsip ability to pay, pengenaan pajak berbasis omzet tanpa mempertimbangkan laba bersih berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara beban pajak dan kemampuan ekonomi riil Wajib Pajak. Dengan demikian, meskipun kebijakan tersebut efektif dalam memperluas basis pajak dan menyederhanakan administrasi, diperlukan evaluasi lebih lanjut agar sistem perpajakan UMKM tidak hanya mengedepankan kemudahan, tetapi juga mencerminkan keadilan fiskal yang proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak.
Upaya Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi pada Wilayah Polsek Natar Polres Lampung Selatan) Dipo Didik Kurniawan; Heni Siswanto; Budi Rizki Husin; Eko Raharjo; Nikmah Rosidah
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8233

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Natar, Polres Lampung Selatan. Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga diperlukan strategi pencegahan yang efektif melalui pendekatan preemtif dan preventif oleh aparat kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pembinaan keamanan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan dilakukan melalui kegiatan sambang desa, penyuluhan hukum, pembinaan sistem keamanan lingkungan (siskamling), mediasi konflik sosial, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Selain itu, pemanfaatan komunikasi sosial dan deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas menjadi faktor penting dalam menekan angka kejahatan. Namun, pelaksanaan tugas masih menghadapi kendala seperti keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah binaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas Bhabinkamtibmas, dukungan sarana prasarana, serta penguatan kemitraan antara polisi dan masyarakat agar pencegahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Perlindungan Hukum Pekerja Platform Digital di Era Gig Economy: Analisis Kerangka Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Hukum Raden Mahaputra Alfariza Martadikusumah; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8241

Abstract

Perkembangan platform digital berbasis algoritma telah menghadirkan jutaan pekerja yang beroperasi di luar cakupan perlindungan hukum perburuhan formal. Penelitian ini mengkaji satu permasalahan pokok: apakah kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia yang berlaku saat ini mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja platform digital, dan model regulasi apa yang paling tepat diadaptasi untuk menutup kesenjangan tersebut? Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini menelaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Cipta Kerja 2020, serta regulasi dari Uni Eropa, Inggris Raya, Perancis, dan Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikotomi karyawan-kontraktor dalam hukum Indonesia tidak mampu menangkap realitas subordinasi algoritmis yang menjadi karakter utama relasi kerja platform. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan kategori hukum baru berupa pekerja mandiri dependen disertai perluasan kewajiban jaminan sosial bagi perusahaan platform.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Atas Pelanggaran Hak Normatif Dalam Hubungan Kerja Devika Graciella Gunawan; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8242

Abstract

Perlindungan hak-hak normatif pekerja/buruh perempuan menjadi salah satu hal penting yang harus diterapkan dalam lingkungan pekerjaan. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai hal tersebut untuk menjamin dan melindunginya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan memahami sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja/buruh perempuan dalam konteks pemenuhan hak normatif berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif, dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yaitu berupa Peraturan Perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Kemudian, dalam penulisan ini memperoleh hasil bahwa Peraturan Perundang-undangan, yang dalam hal ini Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur dengan jelas mengenai hak-hak normatif pekerja/buruh perempuan, seperti jam kerja, cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan, cuti keguguran, dan masa menyusui. Namun dalam penerapannya belum terlaksana dengan baik, sehingga menunjukkan lemahnya implementasi dan pengawasan pemerintah.
Perlindungan Hukum terhadap Guru Honorer dalam Pemenuhan Hak atas Upah Layak: Analisis Hukum Ketenagakerjaan terhadap Guru Honorer di Papua Fauzan Rizki Parapat; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8247

Abstract

Permasalahan kesejahteraan guru honorer masih menjadi isu penting terutama terkait dengan pemenuhan hak atas upah yang layak. Dalam praktiknya, masih terdapat guru honorer yang menerima honor sangat rendah, bahkan jauh di bawah standar kelayakan hidup. Salah satu contohnya adalah guru honorer di Papua yang menerima honor sekitar Rp200.000 per bulan meskipun menjalankan tugas mengajar sebagaimana guru tetap. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hak atas upah layak bagi guru honorer serta bentuk perlindungan hukum terhadap guru honorer yang menerima upah di bawah standar kelayakan dalam perspektif hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas upah layak telah dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, serta Undang-Undang Guru dan Dosen, namun implementasinya belum sepenuhnya terlaksana bagi guru honorer.

Page 2 of 8 | Total Record : 71

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026 Vol 1, No 2 (2025): November 2025 Vol 1, No 1 (2025): Mei 2025