cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Justice Legislation and Crime Journal
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 3090756X     EISSN : 30907551     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JLC: Justice Legislation and Crime Journal dengan nomor ISSN terdaftar 3090-756X (Cetak - Print) dan 3090-7551 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JLC: Justice Legislation and Crime Journal bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup Hukum. JLC: Justice Legislation and Crime Journal diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 21 Documents
 1   2   3 
Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Terhadap Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Ratu Zahra Gustiara; Kayla Primananda; Ovia Rahmawati; Adinda Septiani
Justice Legislation and Crime Journal Vol. 1 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v1i2.7676

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum preventif dan represif bagi wajib pajak dalam pemeriksaan pajak di Indonesia. Perlindungan hukum preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak wajib pajak sejak proses pemeriksaan berlangsung, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah timbulnya sengketa atau tindakan yang merugikan wajib pajak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif regulasi sudah mengatur hak wajib pajak secara cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan akses informasi, ketimpangan posisi antara fiskus dan wajib pajak, efektivitas pengawasan internal, serta hambatan dalam penyelesaian sengketa yang cepat dan berkeadilan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tata kelola pemeriksaan berbasis manajemen risiko, edukasi perpajakan yang berkelanjutan, penguatan penyelesaian sengketa non-litigasi, serta konsistensi pelaksanaan putusan peradilan menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak wajib pajak. Perlindungan hukum yang efektif berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak, mendorong kepatuhan sukarela, serta mendukung keberlanjutan penerimaan negara.
Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang Roy Saputra
Justice Legislation and Crime Journal Vol 1, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v1i1.6097

Abstract

Criminal acts of money laundering is a criminal offense or derivative crime is always preceded by the predicate offense, because the object of the crime of money laundering is the proceeds of predicate offenses. This has implications for the formulation of money laundering in Article 3, 4 and 5 of Law No. 8 of 2010 Concerning the Prevention and Combating of Money Laundering. Where each article contained elements of criminal acts of money laundering and treasure in the wash proceeds of predicate offenses. So it is not possible in case of money laundering stand alone without preceded by the predicate offense. In terms of substantive criminal law, the element of "known or reasonably suspected proceeds of the offenses referred to in Article 2 of the Law money laundering" must be fulfilled. Similarly, when viewed from the side of criminal law formal, that the process of investigation, prosecution and examination in court against money laundering is not obliged to prove the crime of origin in advance, can be implemented if the article is intended to seize assets from crime by using a system of deprivation in brake. If using a system of appropriation of assets in the persona, Article 69 can’t be carried out or collide with Article 3 of Law No. 8 of 2010 Concerning the Prevention and Combating of Money Laundering.
Konsep Manusia Seutuhnya dalam Filsafat Pancasila: Implikasi terhadap Teori Pendidikan Indonesia Naufal Zain Permana; T Heru Nurgiansah
Justice Legislation and Crime Journal Vol 1, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v1i2.7051

Abstract

Pendidikan Indonesia menghadapi tantangan dikotomi antara pengembangan intelektual dan spiritual yang mengakibatkan fragmentasi kepribadian peserta didik. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep "manusia seutuhnya" dalam filsafat Pancasila dan implikasinya terhadap teori pendidikan Indonesia. Lokasi penelitian berupa studi kepustakaan nasional dan internasional. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang filsafat Pancasila dan teori pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan konsep manusia seutuhnya meliputi integrasi dimensi jasmani-rohani, individual-sosial, dan duniawi-ukhrawi. Implikasinya adalah perlunya reformulasi teori pendidikan Indonesia yang holistik-integratif untuk mengembangkan kognitif, afektif, psikomotorik, dan spiritual secara seimbang. Simpulan penelitian menawarkan kerangka teoretis pendidikan berbasis manusia seutuhnya untuk menciptakan generasi Indonesia yang utuh dan bermartabat.
Penguatan Tata Kelola Administrasi Perpajakan Melalui Coretax Afirah Shaffa Fakhirah Lubis; Syifa Maulidina; Riyuna Yusup; Kirana Aulia Rahmadilla
Justice Legislation and Crime Journal Vol. 1 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v1i2.7689

Abstract

Penelitian ini membahas penguatan tata kelola administrasi perpajakan melalui penerapan sistem Coretax Administration System (Coretax) sebagai bagian dari transformasi digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses perpajakan bisnis dalam satu platform ringkas, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran, pemeriksaan, hingga pengumpulan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konsep dan analitis untuk menganalisis bagaimana implementasi Coretax meningkatkan efektivitas administrasi, integritas data, serta kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax mampu meningkatkan efisiensi layanan melalui proses digitalisasi, otomatisasi validasi data, dan pengurangan interaksi manual yang selama ini menjadi sumber kesalahan administratif. Integrasi data real-time memperkuat akurasi pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas, serta meminimalkan potensi manipulasi data. Namun penerapan Coretax menghadapi sejumlah tantangan internal, antara lain keterbatasan kompetensi pegawai digital, resistensi terhadap perubahan, kesiapan perangkat keras, kendala konektivitas, serta kompleksitas migrasi data dari sistem lama. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada proses kerja dan memerlukan perubahan strategi manajemen yang efektif. Di sisi lain, implementasi Coretax terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak, ditunjukkan oleh tingginya akurasi waktu pelaporan dan berkurangnya kesalahan input. Edukasi, sosialisasi, dan pendampingan intensif dari KPP turut berperan dalam memperkuat pemahaman wajib pajak mengenai sistem ini. Secara keseluruhan, Coretax memberikan kontribusi yang signifikan terhadap modernisasi perpajakan, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukungnya.
Kejahatan Tindak Pidana Pasar Modal Sebagai Bagian dari Tindak Pidana Ekonomi Serena Gracia
Justice Legislation and Crime Journal Vol 1, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v1i1.6098

Abstract

Capital market is a one way to develop size of economic a nation. Through capital market, business can improve, and the fund from investor is accepted by the law without bureaucracy procedure. As investor a shareholder who hold share in a perseroan terbatas terbuka (Indonesia public company limited by share) could by and sell share every time. To keep the stability of the capital market the implementation of openness principle is needed. The Law No. 8 Year 1995 about Capital Market has arranged 3 (three) crime in the capital market. The belief of the public is depending on the disclosure prinsip. It can also be influenced by the violation of capital market law. There are some notes in the regulation.
Prosedur Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Menggunakan Coretax DJP di Kantor Konsultan Pajak Bimo Wijaya, S.AK., CTL., BKP. Evelina Irene Theresia Siahaan; Muhammad Ridwan
Justice Legislation and Crime Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v2i1.8525

Abstract

Laporan tugas akhir ini menyajikan pembahasan mendalam mengenai prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diterapkan di Kantor Konsultan Pajak Bimo Wijaya, S.Ak., CTL., BKP. Kantor ini berperan sebagai lembaga yang memberikan layanan konsultasi dan asistensi kepatuhan perpajakan kepada wajib pajak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis secara sistematis alur kerja pelaporan SPT Tahunan. Proses yang dianalisis mencakup tahapan krusial, mulai dari pengumpulan data wajib pajak, analisis kelengkapan dan validitas dokumen, proses penginputan data ke dalam sistem perpajakan, hingga prosedur pengiriman dan konfirmasi pelaporan SPT melalui aplikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan staf konsultan atau pimpinan, dan studi dokumentasi terhadap aktivitas pelaporan SPT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelaporan SPT di Kantor KonsultanPajak Bimo Wijaya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Meskipun demikian, penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang dihadapi, meliputi keterlambatan penyampaian dokumen wajib pajak, adanya ketidaksesuaian data, serta sering timbulnya hambatan teknis pada sistem pelaporan daring DJP, khususnya pada masa puncak pelaporan. Untuk memitigasi kendala kendala tersebut, kantor konsultan menerapkan langkah-langkah proaktif melalui verifikasi data yang diperketat, pengiriman pengingat berkala kepada klien, serta optimalisasi penggunaan berbagai aplikasi perpajakan. Kesimpulannya, pelaporan SPT Tahunan di Kantor Konsultan Pajak Bimo Wijaya dapat berjalan secara efektif berkat adanya prosedur standar operasional yang sistematis, dukungan teknologi memadai, dan komunikasi yang intensif serta baik antara konsultan dan wajib pajak. Artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi penting untuk peningkatan kualitas layanan perpajakan dan pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur pelaporan SPT yang benar.
Implementasi Rehabilitasi Medis dan Sosial Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung) Muhammad Husin Hatang; Diah Gustiniati; Sri Riski; Maya Shafira; Dona Raisa Monica
Justice Legislation and Crime Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v2i1.8619

Abstract

Indonesia berada dalam kondisi darurat narkotika yang serius, ditandai dengan prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 2,11% atau setara 4,11 juta penduduk pada tahun 2025. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan rehabilitasi medis dan sosial sebagai respons hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan double track system. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi rehabilitasi medis dan sosial di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi di BNNP Lampung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi proses pendaftaran, asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu, klasifikasi tingkat keparahan, hingga rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Namun terdapat sejumlah faktor penghambat, baik internal (stigma/labeling masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, dan faktor individu) maupun eksternal (tumpang tindih regulasi, perbedaan persepsi aparat penegak hukum, hambatan barang bukti, dan keterlibatan jaringan narkotika). Kesimpulannya, sinkronisasi regulasi, perubahan paradigma penegakan hukum, penambahan fasilitas, dan edukasi masyarakat diperlukan agar rehabilitasi berjalan sesuai asas keadilan, pengayoman, dan kemanusiaan.
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Rumah Tahanan Kelas II B Rengat Shadiq Al Qassya; Syaifullah Yophi Ardiyanto; Riyanda Elsera Yozani
Justice Legislation and Crime Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v2i1.8632

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena peningkatan jumlah narapidana residivis di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Rengat, yang mencatat kenaikan signifikan sebesar 41% dari tahun 2022 hingga 2024. Peningkatan ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas sistem pembinaan yang diterapkan, mengingat Rutan juga berfungsi sebagai tempat pembinaan di tengah kondisi overcrowding. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pola pembinaan terhadap narapidana residivis, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di Rutan Kelas II B Rengat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif. Penelitian dilakukan secara langsung melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Populasi dan sampel penelitian melibatkan Kepala Rutan, petugas pembinaan, dan narapidana residivis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Rutan Kelas II B Rengat secara administratif tidak dibedakan dengan narapidana non-residivis (metode generalisasi), namun diberikan atensi pengawasan yang lebih intensif mengingat tingkat risiko yang lebih resisten. Pembinaan meliputi kemandirian (kerajinan tangan, barbershop, dan pertanian yang disinergikan dengan program Asta Cita) serta kepribadian (mental dan spiritual melalui program unggulan "Kamar Santri"); Kendala utama dalam sistem pembinaan meliputi kelebihan kapasitas (overcrowding) yang ekstrem (penghuni >1.000 orang dengan kapasitas 200) yang menghambat klasifikasi hunian sesuai mandat regulasi, keterbatasan sarana pelatihan, karakteristik residivis yang cenderung sulit diarahkan, serta faktor kriminogen eksternal; Upaya yang dilakukan antara lain melakukan sinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk bantuan sarana, penguatan program religius untuk membentuk status sosial baru yang positif, serta penerapan manajemen kegiatan bergilir untuk menyiasati keterbatasan fasilitas.
Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Anak pada Praktik Prostitusi Nevy Nashya Berintan; Maroni; Rinaldy Amrullah; Emilia Susanti; Mamanda Syahputra Ginting
Justice Legislation and Crime Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v2i1.8789

Abstract

Praktik prostitusi online yang melibatkan anak sebagai korban eksploitasi seksual semakin berkembang seiring pemanfaatan media sosial dan platform digital. Kondisi tersebut menimbulkan ancaman terhadap perlindungan hak anak dan menuntut peran aktif kepolisian dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Kepolisian Daerah Lampung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak pada praktik prostitusi online serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepolisian Daerah Lampung telah dilaksanakan melalui peran normatif, ideal, dan faktual. Peran normatif diwujudkan melalui penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan peran faktual dilaksanakan melalui penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan korban, koordinasi dengan instansi terkait, serta upaya preventif berupa sosialisasi kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan peran ideal belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada kendala pembuktian, khususnya terkait bukti elektronik, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan melaporkan tindak pidana. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap eksploitasi anak pada praktik prostitusi online masih memerlukan penguatan kapasitas penyidik, dukungan sarana prasarana, dan sinergi antarlembaga serta masyarakat.
Analisis Integratif Adhrūb dan Aghrāḍ al-Khabar dalam Al-Qur'an: Perspektif ʿIlm al-Maʿānī Amar Ma’ruf; Fathimah Azzahra Ilyas; Fausiah; Haniah Mukhtar
Justice Legislation and Crime Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v2i1.8799

Abstract

Kajian tentang uslūb al-khabar dalam Al-Qur'an selama ini cenderung dilakukan secara parsial, baik yang hanya berfokus pada bentuk penyampaian (aḍrūb al-khabar) maupun tujuan retorisnya (aghrāḍ al-khabar), sehingga belum menghasilkan gambaran yang integratif. Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan antara aḍrūb dan aghrāḍ al-khabar dalam membangun makna retoris Al-Qur'an melalui perspektif ʿilm al-maʿānī. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif jenis library research dengan pendekatan balāghah, menggunakan teknik purposive sampling secara tematik (mawḍūʿī) terhadap tujuh unit analisis dari tujuh surah. Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, khabar ibtidā'ī tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi baru (fā'idat al-khabar), tetapi secara konsisten mengandung tujuan lanjutan berupa al-amr dan al-nahy secara implisit, sehingga berperan sebagai instrumen pembentukan etika dan perilaku. Kedua, khabar ṭalabī menunjukkan fleksibilitas tujuan yang dapat membawa fā'idat al-khabar maupun lāzim al-fā'idah, bergantung pada kondisi epistemologis mukhāṭab. Ketiga, khabar inkārī secara konsisten menggabungkan fungsi informatif dengan al-taḥdhīr melalui eskalasi perangkat taukīd yang proporsional dengan tingkat pengingkaran mukhāṭab. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara aḍrūb dan aghrāḍ al-khabar bersifat sistematis dan adaptif, mencerminkan prinsip muqtaḍā al-ḥāl yang menjadikan Al-Qur'an sebagai sistem komunikasi ilahiah yang dirancang secara presisi untuk memengaruhi dimensi kognitif, afektif, dan perilaku mukhāṭab secara sekaligus.

Page 2 of 3 | Total Record : 21

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2026): Desember 2026 Vol. 2 No. 1 (2026): Juni 2026 Vol 1, No 2 (2025): Desember 2025 Vol. 1 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol 1, No 1 (2025): Juni 2025