cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Justice Legislation and Crime Journal
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 3090756X     EISSN : 30907551     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JLC: Justice Legislation and Crime Journal dengan nomor ISSN terdaftar 3090-756X (Cetak - Print) dan 3090-7551 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JLC: Justice Legislation and Crime Journal bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup Hukum. JLC: Justice Legislation and Crime Journal diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Terhadap Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Ratu Zahra Gustiara; Kayla Primananda; Ovia Rahmawati; Adinda Septiani
Justice Legislation and Crime Journal Vol 1, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v1i2.7676

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum preventif dan represif bagi wajib pajak dalam pemeriksaan pajak di Indonesia. Perlindungan hukum preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak wajib pajak sejak proses pemeriksaan berlangsung, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah timbulnya sengketa atau tindakan yang merugikan wajib pajak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif regulasi sudah mengatur hak wajib pajak secara cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan akses informasi, ketimpangan posisi antara fiskus dan wajib pajak, efektivitas pengawasan internal, serta hambatan dalam penyelesaian sengketa yang cepat dan berkeadilan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tata kelola pemeriksaan berbasis manajemen risiko, edukasi perpajakan yang berkelanjutan, penguatan penyelesaian sengketa non-litigasi, serta konsistensi pelaksanaan putusan peradilan menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak wajib pajak. Perlindungan hukum yang efektif berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak, mendorong kepatuhan sukarela, serta mendukung keberlanjutan penerimaan negara.
Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang Roy Saputra
Justice Legislation and Crime Journal Vol 1, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v1i1.6097

Abstract

Criminal acts of money laundering is a criminal offense or derivative crime is always preceded by the predicate offense, because the object of the crime of money laundering is the proceeds of predicate offenses. This has implications for the formulation of money laundering in Article 3, 4 and 5 of Law No. 8 of 2010 Concerning the Prevention and Combating of Money Laundering. Where each article contained elements of criminal acts of money laundering and treasure in the wash proceeds of predicate offenses. So it is not possible in case of money laundering stand alone without preceded by the predicate offense. In terms of substantive criminal law, the element of "known or reasonably suspected proceeds of the offenses referred to in Article 2 of the Law money laundering" must be fulfilled. Similarly, when viewed from the side of criminal law formal, that the process of investigation, prosecution and examination in court against money laundering is not obliged to prove the crime of origin in advance, can be implemented if the article is intended to seize assets from crime by using a system of deprivation in brake. If using a system of appropriation of assets in the persona, Article 69 can’t be carried out or collide with Article 3 of Law No. 8 of 2010 Concerning the Prevention and Combating of Money Laundering.
Konsep Manusia Seutuhnya dalam Filsafat Pancasila: Implikasi terhadap Teori Pendidikan Indonesia Naufal Zain Permana; T Heru Nurgiansah
Justice Legislation and Crime Journal Vol 1, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v1i2.7051

Abstract

Pendidikan Indonesia menghadapi tantangan dikotomi antara pengembangan intelektual dan spiritual yang mengakibatkan fragmentasi kepribadian peserta didik. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep "manusia seutuhnya" dalam filsafat Pancasila dan implikasinya terhadap teori pendidikan Indonesia. Lokasi penelitian berupa studi kepustakaan nasional dan internasional. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang filsafat Pancasila dan teori pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan konsep manusia seutuhnya meliputi integrasi dimensi jasmani-rohani, individual-sosial, dan duniawi-ukhrawi. Implikasinya adalah perlunya reformulasi teori pendidikan Indonesia yang holistik-integratif untuk mengembangkan kognitif, afektif, psikomotorik, dan spiritual secara seimbang. Simpulan penelitian menawarkan kerangka teoretis pendidikan berbasis manusia seutuhnya untuk menciptakan generasi Indonesia yang utuh dan bermartabat.
Penguatan Tata Kelola Administrasi Perpajakan Melalui Coretax Afirah Shaffa Fakhirah Lubis; Syifa Maulidina; Riyuna Yusup; Kirana Aulia Rahmadilla
Justice Legislation and Crime Journal Vol 1, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v1i2.7689

Abstract

Penelitian ini membahas penguatan tata kelola administrasi perpajakan melalui penerapan sistem Coretax Administration System (Coretax) sebagai bagian dari transformasi digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses perpajakan bisnis dalam satu platform ringkas, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran, pemeriksaan, hingga pengumpulan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konsep dan analitis untuk menganalisis bagaimana implementasi Coretax meningkatkan efektivitas administrasi, integritas data, serta kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax mampu meningkatkan efisiensi layanan melalui proses digitalisasi, otomatisasi validasi data, dan pengurangan interaksi manual yang selama ini menjadi sumber kesalahan administratif. Integrasi data real-time memperkuat akurasi pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas, serta meminimalkan potensi manipulasi data. Namun penerapan Coretax menghadapi sejumlah tantangan internal, antara lain keterbatasan kompetensi pegawai digital, resistensi terhadap perubahan, kesiapan perangkat keras, kendala konektivitas, serta kompleksitas migrasi data dari sistem lama. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada proses kerja dan memerlukan perubahan strategi manajemen yang efektif. Di sisi lain, implementasi Coretax terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak, ditunjukkan oleh tingginya akurasi waktu pelaporan dan berkurangnya kesalahan input. Edukasi, sosialisasi, dan pendampingan intensif dari KPP turut berperan dalam memperkuat pemahaman wajib pajak mengenai sistem ini. Secara keseluruhan, Coretax memberikan kontribusi yang signifikan terhadap modernisasi perpajakan, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukungnya.
Kejahatan Tindak Pidana Pasar Modal Sebagai Bagian dari Tindak Pidana Ekonomi Serena Gracia
Justice Legislation and Crime Journal Vol 1, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v1i1.6098

Abstract

Capital market is a one way to develop size of economic a nation. Through capital market, business can improve, and the fund from investor is accepted by the law without bureaucracy procedure. As investor a shareholder who hold share in a perseroan terbatas terbuka (Indonesia public company limited by share) could by and sell share every time. To keep the stability of the capital market the implementation of openness principle is needed. The Law No. 8 Year 1995 about Capital Market has arranged 3 (three) crime in the capital market. The belief of the public is depending on the disclosure prinsip. It can also be influenced by the violation of capital market law. There are some notes in the regulation.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2025): Desember 2025 Vol 1, No 1 (2025): Juni 2025